PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
Rencana Bisnis Strategis BLU
RENCANA KERJA PEMERINTAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BAHAN TAYANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Logical Framework Penyusunan RPJMD
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Indikator Kinerja Dalam Kerangka Perencanaan Strategik
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Buleleng
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD

(beberapa isu penting LAKIP saat ini) Dengan Format Laporan Kinerja, yg baru sesuai PP 8 / 2006 (BELUM ADA ANGKA CAPAIAN), serta PP 3 / 2007 Bagaimana kaitannya dengan LAKIP yang sementara masih belum di cabut (Inpres 7 Tahun 1999 dan SK LAN 239/IX/6/8/2003) Untuk tingkat Kabupaten, harusnya penilaian tingkat capaian indikator outcome/sasaran yang lebih makro/ strategis pada program utama , apakah perlu menyajikan indikator output seluruh kegiatan SKPD dalam PKK LAKIP Kabupaten ? Perbedaan Program dalam RPJMD dengan kode penganggarannya Permendagri 13/2006 Satu indikator outcome/sasaran bisa didukung beberapa program / kegiatan, sehingga dipertanyakan penetapan dan pengukuran secara “asal” indikator outcome per kegiatan dalam PKK Penyajian LAKIP walaupun sementara lebih berorientasi APBD (belum mengakomodir sumber dana APBN/Pembantuan) tapi telah terstruktur dan pengukuran sampai tingkat outcome walaupun sistem pengukurannya belum memadai. Format Pelaporan Kinerja dalam PP 8 / 2006 dan PP 3 / 2007 lebih pada capaian output/keluaran Beberapa data resmi statistik capaian indikator makro tidak dapat dilaporkan sebelum Maret. Perbedaan data yang dilaporkan SKPD Pelaksana Teknis, BAPEDDA, dan BPS

LAPORAN AKIP (Refresh) LAKIP : MEDIA PERTANGGUNG JAWABAN YANG BERISI INFORMASI CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  LAPORAN RUTIN TAHUNAN

MANFAAT LAKIP Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Rencana Kinerja merupakan jembatan antara Renstra dan LAKIP RPJMD, RKP, Penetapan Kinerja dan LAKIP sebagai Dokumen Penting dalam AKIP 2006 2003 2004 2005 2007 TRANSISI RPJM 2006-2010 Rencana Stratejik 2002-2006 Rencana Kinerja merupakan jembatan antara Renstra dan LAKIP Rencana Kerja 2007 PK Rencana Kerja 2003 Rencana Kerja 2004 LAKIP 2007 LAKIP 2003 LAKIP 2004

Indikator Kinerja sebagai Bentuk komitmen, dan pengukur keberhasilan Target kinerja untuk tingkat KEGIATAN, SASARAN dan TUJUAN ditetapkan sebagai bentuk komitmen tahunan organisasi Target Kinerja Tujuan Stratejik Target Kinerja Sasaran Stratejik Kebijakan Program Target Kinerja Kegiatan

HUBUNGAN RENSTRA, RENJA, PK & LAKIP RENSTRA/ RPJMD PENETAPAN KINERJA RENJA, RKPD Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kinerja

FORMAT ISI LAKIP IKHTISAR EKSEKUTIF PEDAHULUAN PERENCANAAN STRATEJIK Renstra Organisasi Renstra Bagian Tahun ybs Rencana Kinerja AKUNTABILITAS Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN, (PKK, PPS)

ISI LAKIP (1) I. Pendahuluan Data/Informasi yang diperlukan Gambaran umum Aspek Stratejik Struktur Organisasi Data/Informasi yang diperlukan Dasar hukum pembentukan instansi Analisis harapan/tuntutan masyarakat terhadap instansi dan atau pendelegasian tugas dan wewenang dari instansi lebih tinggi/legislatif. Struktur organisasi dan tupoksinya

ISI LAKIP (2) II. Perencanaan Stratejik Data/Informasi yang diperlukan Renstra Renja Kinerja Rencana Anggaran Data/Informasi yang diperlukan Rencana Stratejik Rencana kerja tahunan ybs Rencana anggaran tahunan ybs

ISI LAKIP (3) III. Akuntabilitas Kinerja Analisis capaian kinerja Akuntabilitas keuangan Data/Informasi yang diperlukan Form PKK dan PPS yang sudah diisi realisasinya. UU APBN /Perda APBD DIP/DIK atau DIPDA/DIKDA atau anggaran berbasis kinerja Laporan pertanggung jawaban keuangan Data-data lain (lihat lampiran)

ISI LAKIP (1) IKHTISAR EKSEKUTIF Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik serta sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang organisasi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada organisasi (gambaran umum tupoksi) II. RENCANA STRATEJIK Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi. Rencana Stratejik Organisasi Uraian singkat tentang rencana stratejik organisasi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program organisasi Rencana Kinerja Disajikan rencana pada tahun yang bersangkutan. Terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut. Dan indikator keberhasilan pencapaian. Bagian ini dapat pula dilengkapi dengan suatu lampiran tersendiri.

III. AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan. Hambatan/kendala yang permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alikasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efesiensi. IV. PENUTUP Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahu mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana,metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya.

PRINSIP DAN KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip Perbandingan Prinsip Akuntabilitas Prinsip Manfaat KARAKTERISTIK INFORMASI LAPORAN Relevance (Relevansi) Accuracy/precision/reliability (Akurasi) Verifiability/objectivity/neutrality/ traceability (Objektivitas) Consistency/comparability/uniformity (Konsistensi) Flexibility/adaptability (Fleksibilitas) Timeliness (Ketepatan waktu) Understandability/acceptability/ fairness (Dapat dipahami)

RENCANA KINERJA TAHUNAN Formulir RKT Instansi : …………………….. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Target Satuan Indikator kinerja Uraian Ket. Kegiatan Program Sasaran

Persentase pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Formulir PKK Tahun : ………………. Instansi : …………………….. Program Kegiatan Persentase pencapaian target Keterangan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator pencapaian sasaran Pengukuran Pencapaian Sasaran Formulir PPS Tahun : ………………. Instansi : …………………….. Sasaran Indikator pencapaian sasaran Target Realisasi Persentase Pencapaian Keterangan 1 2 3 4 5 6