Pemilih Pemula: Pemilih Cerdas Memilih Untuk Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,
SESI 4 MENGHITUNG TARGET SUARA DI DAERAH PEMILIHAN
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
WARGA NEGARA Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
1 KEWENANGAN MK DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Moh. Saleh, SH., MH. SURABAYA, 24 MEI 2011 OBROLAN KONSTITUSI KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI RI,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
Oleh: Nelson Simanjuntak Badan Pengawas Pemilu RI
ANAK YANG IKUT KAMPANYE. Sumber Koran Kompas 16 Maret 2004.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
NAMA: ZETI ARINA NIM: UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NAMA: ZETI ARINA NIM: UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
+ Setiap pemilu, sekitar 30% dari total pemilih adalah pemilih muda (17-30 tahun) Tahun depan, jumlah pemilih muda diperkirakan sebesar 55 juta orang Kenapa.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
HUKUM PEMILU.
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
PARTAI POLITIK DAN PEMILU
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 REZA MONICA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B 2013.
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA
REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN KPU KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN BULUNGAN
Transcript presentasi:

Pemilih Pemula: Pemilih Cerdas Memilih Untuk Indonesia

Demokrasi & Sistem Pemilu Demokrasi sebagai PILIHAN SISTEM POLITIK Rezim PEMILU sebagai INSTRUMEN membentuk PEMERINTAHAN DEMOKRATIS Intensitas PARTISIPASI WNI dalam pembuatan dan pelaksanaan KEPUTUSAN POLITIK Capaian DEMOKRASI & SISTEM PEMILU dalam 4 kategori: PROSEDURAL, AGREGATIF, DELIBERATIF dan PARTISIPATORIS

Rezim Pemilu di Indonesia Electoral Law berangkat dari KONSTITUSI pengakuan atas HAK POLITIK WNI

Institusi Demokrasi & Pemilu Derajad DEMOKRASI dalam PEMILU Predictable Procedure Free and Fair Election Sistem Pengawasan (Electoral Integrity) Sistem Peradilan Sengketa (Adil dan Cepat)

Sejarah Pemilu di Indonesia

Rendahnya Angka Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Data DEPDAGRI menjelaskan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilukada 65-75 persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan pemilu 2004. Pada kasus tertentu (Kota Surabaya) dalam pemilukada 2005, angka GOLPUT 48,32 persen (934.794 pemilih). Angka ini dua kali lipat dari jumlah suara Bambang DH dan Arif Afandi sebagai pemenang dengan perolehan 492.999 suara. Golput dalam Pemilukada Kabupaten Bojonegoro 10 Nopember 2012 lalu meningkat dari pemilukada sebelumnya. (2012 = ±29 persen dan sebelumnya 2008 = ±24,7 persen).

Pemilih di Bojonegoro (PILEG 2009)

GOLPUT & Tantangan Pemilu Survei Nasional CSIS April-Mei 2013 Wawancara tatap muka dilakukan di 31 Provinsi.

Swing Voters & Tantangan Pemilu Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada Mei 2013 kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah dengan total sampel 1.799 responden.

Budaya Politik & Tantangan Pemilu

Kecenderungan POSISI Pemilih Pemula GOLPUT (tidak menggunakan hak pilih) SWING VOTERS (belum menentukan pilihan politik)

Pesimisme: Pemilu Tidak Membawa Perubahan Positif

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula PESERTA PEMILU 9 APRIL 2014 12 PARPOL DAN 3 PARPOL LOKAL ACEH 560 DPR 132 DPD 2.137 DPRD PROVINSI 20.257 DPRD KABUPATEN/KOTA 3.300 PERSONIL PENYELENGGARA PEMILU

Apa Yang Seharusnya? Sikap Pemilih Pemula Mereka Yang MENGGUNAKAN Hak Pilih Mereka Yang TIDAK MENGGUNAKAN Hak Pilih MENGAJAK Anak Muda Lainnya Untuk Lebih Mengerti Politik 40.749.503 Pemilih Muda (BPS, 2010)

“. institusi mana yang bebas dari KORUPSI termasuk PARPOL “...institusi mana yang bebas dari KORUPSI termasuk PARPOL...” “Haruskah SAYA mengatakan tunggu semuanya bersih baru ikut campur tangan mengurusi Republik ini...” ABW

GERAKAN PEMILIH CERDAS SADAR HAK KONSTITUSIONAL sebagai WARGA NEGARA INDONESIA PARTISIPASI DALAM PROSES KRITIS UNTUK MENENTUKAN PILIHAN

Pemilih & Suara Sah WNI yang berusia minimal 17 tahun Sudah/pernah menikah Tidak sedang terganggu jiwanya. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Bukan anggota TNI/Polri. Tidak sedang dicabut hak pilihnya