LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
BUAT SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN;
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Dasar Hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : 23/MEN/2002 Tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program/Proyek.
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Pelayanan Standard Minimun
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
KURLENI UKAR Disampaikan pada
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pengelolaan Dana Hibah
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Sistem Penjaminan Mutu
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PERJANJIAN KINERJA.
Keuangan Sekolah/Madrasah
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Bahan Rapaat Pimpinan Unila
Pemerintah Kabupaten Buleleng
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TEMA DAN PROGRAM PRIORITAS
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006

LAKIP PERGURUAN TINGGI Dasar Hukum Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja Butir ketiga Inpres No. 5/2004 berbunyi: “Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat”

Pengertian Penetapan Kinerja Penetapan Pencapaian Kinerja Kegiatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Hasil Yang Diharapkan : Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan termasuk : - Perkembangan kebijakan tentang Akuntabilitas Kinerja dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bahwa LAKIP berguna bagi pengembangan institusi Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan pedoman LAKIP dengan menggambarkan pertanggungjawaban program dan kinerja setiap bulan

Materi : Laporan : Peraturan Menteri Diknas No. 14 Tahun 2006 Renstra Diknas Renstra Dikti Rentra Perguruan Tinggi LAKIP Perguruan Tinggi DIPA Laporan : Keadaan bulan Januari s/d Juni dibahas dalam : Rapat Pimpinan Bulan Juli Keadaan bulan Juli s/d September dibahas dalam : Rapat Pimpinan Bulan Oktober Keadaan bulan Oktober s/d Desember dibahas dalam : Rapat Pimpinan Bulan Januari Tahun berikutnya (Permen Diknas No. 14 tahun 2006, Ps. 1 ayat 5 a,b,c) Pimpinan unit utama menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) tahunan unit kerjanya pada rapat pimpinan bulan Januari. (Permen Diknas No. 14 tahun 2006, Ps. 2 ayat 5 1)

Hierarki Renstra RPJM 2005 - 2009 RENSTRA DEPARTEMEN PP NO. 5/2005 RENSTRA DIKTI RENSTRA UI RENSTRA FAKULTAS/PPS

Daya Serap Anggaran Per Bulan Proses Pelaporan Pengukuran Kinerja Kegiatan Daya Serap Anggaran Per Bulan FAKULTAS DIREKTORAT UPT PUSAT PPS PANITIA UI LAPORAN KE DIKTI SETJEN DIKNAS

Proses Pembuatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Unit Pengajuan Laporan Formulir PKK + Penjelasan Umum & Penjelasan per kolom PADA KOLOM 2 KEGIATAN RKAT PILAR Renstra Dikti Rentra UI PROGRAM RKAT + + DIREKTORAT FAKULTAS UPT/PUSAT DIREKTORAT FAKULTAS PPS DIREKTORAT FAKULTAS ISI KOLOM 3 s/d 15 DIKEMBALIKAN KE DIRUM

“PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN”

“PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING”

“PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK”

FORMAT PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN Bulan/Tahun ............ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14 Tahun 2006 Tanggal 7 April 2006 FORMAT PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN Bulan/Tahun ............ Unit Kerja: No. Pilar/ Program/ Kegiatan Input Proses Output Capaian Tahun Lalu % terhadap capaian target Renstra Outcome Uraian Rencana Realisasi Uraia % Capaian Rencana 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pimpinan Unit Utama ……………………….

PENJELASAN PENGISIAN TABEL Kolom 1 : Ditulis nomor urut pilar dengan huruf Romawi Kolom 2 : Ditulis nama pilar, nomor dan nama program, serta nomor dan nama kegiatan Misal : PENGUATAN TATA KELOLA AKUNTABLITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK (nama Pilar Renstra Diknas – yang terdiri dari 3 komitmen sebagaimana disebutkan diatas) A. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (payung program Renstra Diknas) 1. Bidang Keuangan (Bidang Sasaran Renstra UI) a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Sasaran program Renstra UI) -. Mengimplementasikan sistem akuntansi secara online dan terpadu di sluruh fakultas/PPS (Kegiatan sesuai tercantum pada RKAT UK-UI)

Kolom 3: Ditulis masukan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi dana, sisa, SDM, dana, material, dsb. Kolom 4: Ditulis rencana input berupa nilai dari uraian ada kolom 3 misalnya pada rows dana ditulis 1.500.000, pada rows sdm ditulis 13, dsb Kolom 5: Ditulis realisasi pencapaian dari masukan yang telah ditetapkan dalam kolom 4. misalnya 1.000.000. Pada baris/rows sisa dibuat rumus kolom 4 – kolom 5 (1.500.000 – 1.000.000 = 500). Kolom 6: Ditulis uraian dari proses, misalnya : 1. waktu pengumpulan data, 2. Waktu pengolahan data atau 3. waktu analisis data. Kolom 7: Ditulis nilai rencana pentahapan/proses pelaksanaan dari suatu kegiatan Misal : 1. pada rows waktu pengumpulan data ditulis 36 Kolom 8: Ditulis realisasi pencapaian dari pentahapan/proses pelaksanaan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam kolom 7, misalnya 24.

Kolom 9: Ditulis rencana keluaran dari suatu kegiatan Misal: Sistem terpadu dalam bidang keuangan (Oracle) Kolom 10: Ditulis realisasi keluaran dari suatu kegiatan Misal: Sistem terpadu dalam bidang keuangan Kolom 11: Ditulis persentase (%) tingkat capaian (target) dari realisasi keluaran kegiatan (kolom 10 : kolom 9 x 100); apabila kolom 9 dan 10 tidak mencantumkan angka, maka bisa dilakukan proses melalui input (kolom 5 : kolom 4 x 100) Kolom 12: Ditulis rencana capaian realisasi keluaran kegiatan tahun lalau pada bulan yang sama

Kolom 13 : Ditulis realisasi capaian keluaran kegiatan tahun lalu pada bulan yang sama Kolom 14 : Ditulis % kumulatif realisasi keluaran kegiatan sejak awal Renstra sampai dengan bulan yang bersangkutan terhadap target Renstra Kolom 15 : Ditulis outcome dari realisasi keluaran Misal: - Dapat menampilkan cashflow bulanan dan modal awal universitas - Buku laporan yang terbit secara berkala

TERIMA KASIH