“Membangun Keluarga Produktif”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Pengimbasan Implementasi
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Memberdayakan dan Melindungi Masyarakat Miskin
PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN/INDONESIA PINTAR
Review & Implementasi Audit Kinerja
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29 s.d. 31 Maret 2017
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
Pengelolaan Hibah Langsung
Kementerian Keuangan RI
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA EMIS MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

“Membangun Keluarga Produktif” Kementerian Sosial RI Progress Report Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat dalam rangka “Membangun Keluarga Produktif” Menteri Sosial RI

P e n u g a s a n Penyaluran bantuan tunai Simpanan Keluarga Sejahtera (untuk 15,5 juta RTSM dilakukan oleh PT Pos dan Bank Mandiri) Mencetak dan Mengirim Lembar Sosialisasi Program (oleh PT. Pos kepada 1.002.489 RTSM sampai alamat rumah) Mencetak dan Mengirim Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (oleh PT. Pos kepada 1.002.489 RTSM dikirim sampai Kantor Pos Kecamatan) Mencetak dan Mengirim Kartu Indonesia Pintar (KIP) (oleh PT. Pos kepada 1.062.434 anak dikirim sampai Kantor Pos Kecamatan) Mencetak dan mengirim Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dicetak oleh BPJS, dikirim oleh PT. Pos kepada 1.062.434 anak dikirm sampai Kantor Pos Kecamatan, Kartu dicetak BPJS) Mencetak dan mengirim Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera/ Card e-money (dicetak oleh Bank Mandiri, dikirim oleh PT. Pos kepada 1.002.489 RTSM ) 1 2 3 4 5 6

Progress Report Per 31 Oktober 2014 Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera Tahapan Kegiatan/Kebutuhan PIC Progress PERENCANAAN Menyiapkan Surat Penugasan kpd Kemensos Membuat Surat Permintaan Anggaran kpd Menkeu Membuat Surat Rekomendasi kpd LKPP Jawaban Rekomendasi LKPP Persetujuan PL Menko PMK Mensos Irjen Kemensos Kepala LKPP Selesai Dlm Proses Belum PROSES REVISI DIPA Penyusunan Anggaran dan Data Dukung Reviu APIP Penelaahan RKA-KL Persetujuan pemindahan BA BUN ke KL Pengesahan DIPA Proses pencairan Anggaran Dirjen Linjamsos Dirjen Anggaran KPA PPK PENGADAAN BARANG JASA Penyusunan SPEK dan HPS Penyusunan Dokumen PL Proses PL Penetapan Pemenang Kontrak PPK ULP Menteri/PA PPK & Penyedia Jasa PELAKSANAAN Cetak Kirim lembar sosialisasi Cetak kirim KKS Cetak kirim KIP Cetak Kirim KIS Proses pencairan bantuan PT. Pos PT. Pos & Bank Mandiri | 3

Maka hadirnya negara bagi PMKS diwujudkan dalam bentuk : Sesuai dengan nawacita butir I dan II (Negara harus hadir dan negara tidak boleh absen) Maka hadirnya negara bagi PMKS diwujudkan dalam bentuk : Pelayanan kesehatan (KIS) dan pendidikan (KIP) bagi PMKS yang tidak teregister: Psikotik (orang dengan masalah kejiwaan), Gelandangan dan Pengemis, Anak Jalanan, PMKS yang ada dalam panti, ketika JAMKESMAS cukup dengan surat keterangan dari dinas sosial kab/kota setempat dapat dilayani secara langsung baik layanan rumah sakit maupun obat, sekarang dengan pola BPJS JKN tidak bisa. Anak Jalanan, PMKS yang ada dalam panti tidak mendapat BSM karena tidak masuk dalam rumpun rumah tangga sasaran (RTSM).