CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 16 NUMBER HAR

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

Page: 33 NO 836. CALL NUMBER LAT PENGARANG LATIF, Abdul JUDUL Politik Hukum/Abdul Latif; Hasbi Ali. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Pengertian Peradilan, Pengadilan

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN.

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM

BAGAIMANA PEMBAGIAN WARISANNYA ?

SELAMAT DATANG.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 21 NUMBER

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Page: 26 NO CALL NUMBER Soi Soi LUT PENGARANG Soimin LUTFI, Mustafa JUDUL Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN SAN SANTOSO, BudiAspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (build opearte transfer)/Budi.

Page: 22 NO 547. CALL NUMBER HAM Inv PENGARANG Investigasi JUDUL Tentang Hukum (acara) Perdata/A.T. Hamid. -- Investigasi Pelanggaran HAM/Investigasi.

KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA PERDATA.

Penyelesaian sengketa bisnis M-12

DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN

NO CALL NUMBER 2X4.27 CHA NAS SIA PENGARANG CHAPRA, M. Umer NASKAH SIAHAAN, Maruarar JUDUL Corporate Governance, Lembaga Keuangan.

NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN LUK2008, 248 p. ;21 cm RAH IND RAHARJO, Satjipto INDONESIA Lapisan-Lapisan Dalam Studi.

STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.

Page: 34 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Mada, BUK BUKUBuku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum Advokat/Buku. -- Yogyakarta:

Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

NO 351. CALL NUMBER HAR AGA PENGARANG AGAMA. JUDUL Grafika, 2008 Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia/Agama.. -- PENERBIT/TAHUN 2008 Tanpa Kota: Institut.

NO 695. CALL NUMBER ROK JUD PENGARANG Kamal JUDHARIKSAWA N JUDUL Indonesia)/Mustafa Kamal Rokan. -- Hukum Penyiaran/Judhariksawan. -- PENERBIT/TAHUN.

Page: 3 NOPENGARANG CALL NUMBER DJA JUDUL Kudeta, Dan Tumbangnya Seorang Bintang/Erros Djarot. -- PENERBIT/TAHUN HAB HABIBIEPrabowo Dan Wiranto.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Page: 24 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN 2008/Mengais. --Indonesia, SUH 340.5A HAD 340 KAN SUHERMAN, E. HADIKUSUMA,

DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

X3 PERADILAN MILITER Annisa Rizqi Damayanti (02)

Page: 19 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN KauPress, SAR SARIPMengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia/Sarip; Achmad Rizky.

CAHYOSO ILHAMI, TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN.

TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN

PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.

Page: 31 NOPENGARANG CALL NUMBER BAD JUDUL (Asuransi Syar`ah) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992/Badan PENERBIT/TAHUN Pembinaan Hukum Nasional Departemen.

FENNY AMBIYAH, Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Perturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

Page: 18 NO 435. CALL NUMBER 2X4.6 YUR PENGARANG YURISPRUDENS I. JUDUL Yurisprudensi Badan Peradilan Agama/Yurisprudensi.. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta:Direk.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

Page: 14 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN ;22 cm Per PeraturanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang.

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

HUKUM ETIKA DAN REGULASI (Penyelesaian Sengketa Medis)

KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.

KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.

PENYELESAIAN SENGKETA

PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL

DAN PERADILAN NASIONAL

Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.

PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

D. PERANAN LEMBAGA PERADILAN

KELOMPOK 5 PPKN.

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Transcript presentasi:

CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 16 NUMBER 346.06 HAR 346.024 LES NO 379. 380. PENGARANG HARAHAP, M. Yahya LESTARI, Ahdiana Yuni JUDUL Hukum Perseroan Terbatas/M. Yahya Harahap. -- Dasar - dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad/Ahdiana Yuni Lestari; Endang Heriyani. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2008 381. 342.02 Saifudin Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Yogyakarta: FH UII Sai Perundang Undangan/Saifudin. Press, 2009 382. 346.048 2 RISWANDI, Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Yogyakarta: FH UII RIS Budi Agus Permasalahannya di Indonesia/Budi Agus Riswandi. - Press, 2009 - 383. 384. 385. 386. 387. 388. 345 HIA 341.7 2X6.22 SYA 333.31 NUR 341.481 MUH 348.026 Far HIARIEJ, Eddy O. S. SYARIF, Mujar Ibnu NURLINDA, Ida MUHTAJ, Majda El- Farianto Asas Legalitas dan Penemuan Hukum/Eddy O. S. Hiariej. -- Pengantar Hukum Pidana Internasional/Eddy O. S. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam/Mujar Ibnu Syarif; Khamami Zada. - Prinsip prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum/Ida Nurlinda. -- Dimensi dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/Majda El- Muhtaj. -- Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Jakarta: Erlangga, 2009 Jakarta: Erlangga, 2008 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009 Persada, 2008 Disertai Ulasan Hukum Jilid 1/Farianto; Darmanto. -- 389. 338.01 LINGKUNGAN Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Jakarta: UI Press, 1987 LIN Dalam Pembangunan/Lingkungan. -- 390. 330.12 SAK SAKSONO, Ign. Gatut Neoliberalisme VS Sosialisme Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan/Ign. Gatut Saksono. -- Yogyakarta: PMKRI, 2009 Forkoma 391. 320.559 8 Proceeding Proceeding Kongres Pancasila/Proceeding. -- Jakarta:SekJend.& Kep Pro MK RI, 2009 392. 923.4 Men Mengapa Mengapa Saya Berbeda Pendapat ?/Mengapa. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Jakarta:SekJend.& Kep MK RI, 2009 Konst RI, 2009 393. 324.63 IND INDONESIA Buku Pintar Perselisihan Hasil pemilihan Umum 2009/Indonesia. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Jakarta:SekJend.& Kep MK RI, 2009 Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, 2009 394. 324.63 IND INDONESIA Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Jakarta:SekJend.& Kep MK RI, 2009 Presiden/Indonesia. -- 395. 301 RITZER, George Teori Sosial Postmodern/George Ritzer. -- Yogyakarta: Kreasi RIT Wacana, 2003 396. 397. 398. 399. 904.7 SOE 340.159 8 MAH 355 CRO 348 SOEROJO, Soegiarso MAHFUD MD., Moh. CROUCH, Harold INDONESIA Siapa Menabur Angin Akan menuai Badai (G30S/PKI dan Peran Bung Karno)/Soegiarso Soerojo. -- Politik Hukum di Indonesia/Moh. Mahfud Md.. -- Militer dan Politik di Indonesia/Harold Crouch. -- Yurisprudensi Indonesia Tahun 1977/Indonesia. -- Jakarta: Soegiarso Soerojo, 1988 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009 Jakarta: Sinar Harapan, 1986 Jakarta: Mahka Agung, IND 1977 400. 348 Indonesia Yurisprudensi Indonesia Tahun 1982/Indonesia. -- Jakarta: Mah Agung, Ind 1982 401. 301 Radcliffe-Brown Struktur dan Fungsi Dalam Masyarakat Kuala Lumpur: , 1980 Rad Primitif/Radcliffe-Brown. -- 402. 403. 348 Ind IND Indonesia INDONESIA Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984/Indonesia. -- Tahun 1989/Indonesia. -- Jakarta: Percetakan Negara RI, 1985 Negara RI, 1990 404. 321.8 AMIN, S.M Indonesia Dibawah rezim "Dermokrasi Jakarta: Bulan Bintang, AMI terpimpin"/S.M. Amin. -- 1967 405. 347.09 ABB ABBAS, Syahrizal Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional/Syahrizal Abbas. -- Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 406. 346.078 HAR HARTINI, Rahayu Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Arbitrase/Rahayu Hartini. -- 2009 407. 342.057 HAL HALIM, Hamzah Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai Jakarta: Kencana Prenada Media Group, manual)/Hamzah Halim; Kemal Redindo Syahrul Putera. -- 2009 Page: 16