PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN 2010-2014 Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN 2010-2014 Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN 2010-2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Administrasi Pelayanan Publik
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
PRINSIP-PRINSIP SISTEM MANAJEMEN MUTU
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
PERAN JAKSTRANAS DALAM RENSTRA BATAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
GOOD GOVERNANCE.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Governmental System Impact to the Citizens Building Plan
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesi Universitas Sarswati Bali
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Selamat Datang Di Tahap Ke 3
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Apa dan Mengapa Demokrasi?
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan Dalam Sosialisasi Kebijakan Politik
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
(Pemutaran Film Teknologi)
Unggul Profesional Islami
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
RIP UNAIR
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Januari 2010 R. Komisi Utama – Gd II BPPT

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) Sebagai acuan kegiatan riset yang akan dilakukan oleh peneliti dari berbagai Institusi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu lima tahun mendatang ( ), selain menegaskan pentingnya memperhatikan secara seksama prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Boediono , dan Platform Pembangunan Iptek , kebijakan dasar yang ditetapkan oleh Dewan Riset Nasional untuk menghasilkan Agenda Riset Nasional haruslah, secara langsung maupun tidak, dapat memayungi berbagai kegiatan RIPTEK dan mendasarkan pada posisi dasar seperti berikut:

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) Agenda Riset Nasional (ARN) sejauh mungkin mencerminkian prioritas-prioritas yang secara langsung atau tidak lansung merupakan agenda dan prioritas utama pembangunan pemerintah baru. Pada dasarnya agenda pemerintahan SBY-Boediono dapat dirumuskan ke dalam lima bidang seperti  pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;  perbaikan tata kelola pemerintahan;  penegakan pilar demokrasi;  penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;  pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.  pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.:

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) Penjabaran atas 5 agenda tersebut menghasilkan 11 Prioritas Nasional seperti berikut: 1. 1.Reformasi Birokrasi & Tata Kelola; 2. 2.Pendidikan 3. 3.Kesehatan 4. 4.Penanggulangan Kemiskinan 5. 5.Ketahanan Pangan 6. 6.Infrastruktur 7. 7.Iklim investasi dan Iklim Usaha 8. 8.Energi 9. 9.Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik Kebudayaan Kreativitas & Inovasi Teknologi

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) Ke lima agenda yang dijabarkan ke dalam 11 prioritas nasional tersebut dengan jelas menekankan pentingnya aspek-aspek sosial kemanusiaan, dimana peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi dan penegakan hukum serta pembangunan yang berkeadilan menjadi kata-kata kunci. Oleh karena itu, di dalam Agenda Riset Nasional perlu ada kriteria untuk menetapkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang yakni kriteria yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan (people prosperity, democracy and justice).

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) Selain menegaskan pentingnya memperhatikan secara seksama prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Boediono , kebijakan dasar yang ditetapkan oleh Dewan Riset Nasional untuk menghasilkan Agenda Riset Nasional haruslah mengacu pada Tujuan Pembangunan IPTEK sebagaimana ditetapkan dalam Platform Pembangunan IPTEK , dan secara langsung maupun tidak, mendasarkan pada posisi dasar seperti berikut:

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) 1.Pembangunan adalah sebuah transformasi yang melibatkan perubahan di wilayah negara (state), masyarakat (civil society), dan pasar (market). Di wilayah negara perubahan itu bersangkut paut dengan terjadinya reformasi kelembagaan negara yang menjamin terjadinya pengelolaan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, rule of law, partisipasi, kontrol publik, keadilan, penghormatan gender dan HAM, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di wilayah masyarakat perubahan itu berhubungan dengan terjadinya transformasi sosial yang ditandai oleh meluasnya nilai-nilai yang dasar…..

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) …… yang disepakati bersama, menguatnya praktik sosial berdasarkan asas saling percaya (mutual- trust), kerja sama dan kemitraan (cooperation and partnership), dan kesukarelaan (voluntarism). Di wilayah pasar perubahan itu ditandai oleh hadirnya rasionalitas pasar yang baru yang di antaranya dicerminkan oleh tidak saja hadirnya pasar yang bebas namun juga pasar yang adil

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) 2.Pembangunan dilakukan di atas kepercayaan yang kuat bahwa manusia adalah subjek sekaligus objek utama dalam proses pembangunan. Ini berarti bahwa semua upaya pembangunan haruslah memiliki orientasi yang kuat pada perbaikan kualitas hidup manusia secara utuh, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara;

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) 3.Sebagai sebuah transformasi, pembangunan dimengerti sebagai upaya sadar, sistematis, terencana, dan terukur untuk menghasilkan sebuah kehidupan bersama yang lebih baik. Dalam makna yang demikian, pembangunan dimengerti sebagai sebuah produk dari interaksi antara sains, teknologi, sosial budaya, dan kebajikan yang diorientasikan semata-mata untuk dan tidak ada yang lain selain terselenggaranya kehidupan bersama di atas landasan nilai-nilai universal kemanusiaan

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) 4.Dalam aspeknya yang utuh, pembangunan memiliki empat dimensi yang tidak dapat dipisahkan: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu secara berkelanjutan meningkatkan kehidupan bersama dalam dimensi-dimensi itu

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) 5.Berdasarkan pemikiran refleksif sebagaimana dikemukakan dalam butir-butir sebelumnya,dan evaluasi menyeluruh atas dokumen yang berisikan rencana ARN di masing-masing komisi teknis maka: a)Agenda Riset Nasional (ARN) sejauh mungkin mencerminkian prioritas-prioritas yang secara langsung atau tidak lansung merupakan agenda dan prioritas utama pembangunan pemerintah baru.

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) b)Memperhatikan kebajikan-kebajikan agar pada akhirnya setiap kebijakan penelitian dasar yang dihasilkan oleh DRN sungguh memang untuk peningkatan kehidupan manusia Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) c.Beberapa hal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas adalah: c.Beberapa hal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas adalah: Apakah program dan kegiatan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah program dan kegiatan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah program dan kegiatan tersebut memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat banyak? Apakah program dan kegiatan tersebut memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat banyak? Apakah program dan kegiatan tersebut meningkatkan produktifitas dan efisiensi nasional? Apakah program dan kegiatan tersebut meningkatkan produktifitas dan efisiensi nasional? Apakah program dan kegiatan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif? Apakah program dan kegiatan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif? Apa dampaknya terhadap lingkungan? Apa dampaknya terhadap lingkungan? Berapa besar peluang kerja yang diciptakan? Berapa besar peluang kerja yang diciptakan? Berapa besar biayanya dibanding dengan program yang lain? (Low cost high impact) Berapa besar biayanya dibanding dengan program yang lain? (Low cost high impact)

Masukan untuk Bab I (Pendahuluan) d.Selain hal-hal tsb di atas, setiap komisi teknis perlu memperhatikan:  Koherensi dan integrasi di antara apa yang dirumuskan sebagai masalah pokok, rancangan solusi, dan aktivitas yang diusulkan  Relevansi (relevance) di antara masalah pokok yang satu dan yang lainnya— juga di antara aktivitas yang satu dan aktivitas yang lainnya  Kepenuh-lengkapan (comprehensiveness) pemahaman sebagaimana tercantum di dalam berbagai dokumen yang harus diacu (Visi Misi KIB – RPJPN - RPJM – Jakstranas – Kontrak Kerja MNRT, Platform Pembangunan Iptek dan Peraturan Perundangan lain di bidang Iptek) sebagai landasan operasional

NOKEGIATANTARGET 2014 INDIKATOR KEBERHASILAN 2014 CAPAIAN 2025 PROGRAM TRANSFORMASI SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT UNGGUL DAN KREATIF: STUDI KASUS 1 INDUSTRI PANGAN TERPILIH Ketersediaan peta permasalahan sosial dan strategi transformasi sosial serta saran kebijakan untuk pengembangan industri pangan terpilih Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri pangan terpilih 2 INDUSTRI ENERGI TERPILIH Ketersediaan peta permasalahan sosial dan strategi transformasi sosial serta saran kebijakan untuk pengembangan industri energi Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri energi terpilih 3INDUSTRI OBAT TERPILIH Ketersediaan peta permasalahan sosial dan strategi transformasi sosial serta saran kebijakan untuk pengembangan industry obat Dapat diatasinya permasalahan sosial dalam industri obat terpilih

Roos Thank you LIPI Thank you