PRIVATISASI I. Pendahuluan II. Latar Belakang III. Pembahasan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

Business Copyright 2005 Prentice- Hall, Inc. 4-1.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance*
BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Hukum Keuangan Negara.
Business Law Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4 1Tony Soebijono.
Pertemuan kedelapan “BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA”
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Bagian III BANGUN USAHA DI NDONESIA
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.
PRIVATISASI. Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Tentang Keuangan Negara
for further detail, please visit
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Berdasarkan materi sebelumnya, sistem elonomi yang diterapkan di indonesia adalah sistem demokrasi indonesia.
Segi Hukum Kartu Kredit
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Analisis Pengaruh Biaya Promosi Penjualan dan Biaya Kehumasan terhadap Franciska M.T for further detail, please visit
ABSTRAK for further detail, please visit
Pertemuan 5 Bangun Bangun Usaha Ekonomi Negara
Anggota:  Rendy Ganis W  Nunung Dewi Setya  Pristy Devintania  Wildha Fitri  Siti Fauzia  Kent.
Etika Bisnis dan Profesi Disusun oleh : Silvester Dian Handy Permana, S.T., M.T.I. Fakultas Telematika, Universitas Trilogi Pertemuan 9 : ASPEK HUKUM BADAN.
1 Pertemuan 22 GOOD CORPORATE GOVERNANCE Matakuliah : F 0384 / SEMINAR PASAR UANG DAN PASAR MODAL Tahun : Semester Genap 2004 / 2005 Versi : 0 / 0.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
III. Bentuk-Bentuk Hukum Perusahaan II
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Copyright by dhoni yusra
PELAKU KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
Copyright by dhoni yusra
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Oleh INTAN DWI ASTUTI A
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KUALITAS for further detail, please visit
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI.
Ips Kelas IX Oleh: …………….. SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA.
Pelaku ekonomi di indonesia
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Presented by Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A.
PERBEDAAN PERUSAHAAN, FIRMA, CV, PT, BUMN DAN KOPERASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Non Lembaga keuangan dan OJK
BADAN USAHA MILIK SWASTA ASING
SWASTANISASI BUMN DISUSUN OLEH :
PRIVATISASI BUMN.
PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA
Badan Usaha Berdasarkan Lapangan Usaha Ekstraktif Agraris Manufaktur
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Bentuk-Bentuk Badan Usaha. Jenis-jenis Badan Usaha KOPERASI BUMN BUMS.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Di dalam sistem perekonoinian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian.
Akuntansi Sektor Publik
Transcript presentasi:

PRIVATISASI I. Pendahuluan II. Latar Belakang III. Pembahasan -Definisi II. Latar Belakang -Penjelasan UUD 1945 pasal 33 -UU/ Peraturan yang menyinggung PRIVATISASI III. Pembahasan -Hal-hal Yang Perlu di perhatikan dalam Privatisasi -Privatisasi BUMN IV. Kesimpulan

Pendahuluan Definisi Privatisasi: - J. A. Kay dan D. J. Thompson Pendahuluan Definisi Privatisasi: - J.A. Kay dan D.J. Thompson : cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta - Dubleavy : privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat -UU Nomor 19 Tahun 2003 : Privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat

PRIVATISASI PANCASILA + UUD 1945 UUD 1945 Pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial PRIVATISASI UU no. 1 th 1967 tentang Penanaman Modal Asing UU no. 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri GLOBALISASI PP no. 19 th 2003 tentang BUMN PP no 33 th 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Persero

Lima hal penting yang patut menjadi perhatian dalam program privatisasi antara lain: ekonomi dan keuangan PRIVATISASI BUMN informasi strategi menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance pengawasan kultural mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah dan Masyarakat

KESIMPULAN Privatisasi Pisau Bermata 2 yang Bisa melindungi, Bisa Juga Melukai Privatisasi -Dalam Islam diperbolehkan asal membawa kemaslahatan bagi umat -Tanggung jawab, Integritas Moral dan Personal dari pelaku menentukan Kesuksesan