NEGARA BAGIAN SUBYEK HI?? ILMU HUKUM 2013 A. ANGGOTA: WULANDARI (134704001) EKA APRILIA C. V. (134704018) YUANITA PUTRI S. (134704050) NISYA SEPTIK P.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Suksesi Negara.
Advertisements

Subyek Hukum Internasional
Hukum Internasional Kelautan
UNSUR-UNSUR NEGARA dalam materi USAHA PEMBELAAN NEGARA KELAS IX SMP.
Unsur - Unsur Negara Dipresentasikan Oleh :
Pentingnya Pengakuan Suatu Negara Terhadap Negara Lain
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
PAJAK PENGHASILAN DIKENAKAN TERHADAP Atas Penghasilan yang: DITERIMA atau DIPEROLEHNYA dalam Tahun Pajak SUBJEK PAJAK PASAL 1.
AZAS-AZAS HUKUM INTERNASIONAL
NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN TRANSNASIONAL
PENGUNDURAN DIRI (PENARIKAN DIRI) INDONESIA DARI KEANGGOTAAN PBB
Dalam Hukum Internasional
BAB I NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA
PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL AKIBAT PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DGN KETENTUAN HUKUM LAIN.
HUKUM INTERNASIONAL.
Solo Business School_STIE Surakarta BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 Ayat (5) BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 Ayat (5) BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH.
HUKUM INTERNASIONAL PENGAKUAN Gautama B. Arundhati, S.H., LL.M.
Hukum Kewarganegaraan
PENDIDIKAN GENERASI MUDA ( PGM )
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
HUKUM INTERNASIONAL Oleh : Riyadi, S.Pd, MM.
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
SUKSESI NEGARA (State Succession)
PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI kemaritiman
Subyek Hukum Ekonomi Internasional
BAB IV Konsepsi Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PKNI4310 Subjek Hukum Internasional
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Kewarganegaraan “
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
BAHASA HUKUM KETATANEGARAAN
3. patokan (kaidah, ketentuan).
Nationalities.
Subyek Hukum Internasional
DOSEN : AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI FISIP – HI UNJANI CIMAHI 2012
Sipadan dan Ligitan.
HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
SUSUNAN (BENTUK) NEGARA
PENGERTIAN, BATASAN DAN ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
BAB I NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG
HUKUM INTERNASIONAL Subyek Hukum Internasional Kamis, 22 Maret 2007
ILMU NEGARA Jamaludin Ghafur.
HUKUM INTERNASIONAL SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
Hukum Internasional 10/03/12.
PERANAN HUKUM INTERNASIONAL
SUKSESI.
Hukum Diplomatik dan Konsuler Resiprositas dan Atribusi
Subyek Hukum Internasional
NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional Negara Maju dan Berkembang
Hakikat Negara Dan Bentuk-bentuk Kenegaraan
PENGERTIAN, BATASAN DAN ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA
Negara Maju dan Negara Berkembang
Sistem Hukum Indonesisa ( bahan 12 ) Bahan 12 Sistem Hukum Indonesia
Bendera-bendera negara
KEDAULATAN NEGARA VERSUS KEKEBALAN DIPLOMATIK AMINUDDIN ILMAR.
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
Nationalities.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.
Transcript presentasi:

NEGARA BAGIAN SUBYEK HI?? ILMU HUKUM 2013 A

ANGGOTA: WULANDARI ( ) EKA APRILIA C. V. ( ) YUANITA PUTRI S. ( ) NISYA SEPTIK P. ( ) YULITA DWI P. ( )

NEGARA BAGIAN?? Negara bagian adalah negara yang berdaulat atas pemerintahannya sendiri, namun masih berada dalam satu naungan negara yang lebih besar. Negara bagian biasanya disebut perserikatan, berbentuk federasi yang memiliki negara bagian.

NEGARA YG MEMILIKI NEGARA BAGIAN ASBosnia & Herzegovina Venezuela JermanKomoro MeksikoIrak SwissNepal ArgentinaPakistan BrazilNigeria IndiaSomalia RusiaSudan EthiopiaSudan Selatan AustriaMikronesia

NEGARA MONARKI FEDERAL  Australia  Belgia  Kanada  Malaysia  Islandia  Arab

Negara Bagian Sebagai Subyek Hukum Internasional??? Yes No Negara bagian juga merupakan subjek hukum internasional, karena negara bagian juga sudah memiliki unsur-unsur untuk menjadi sebuah negara. Negara bagian tidak mempunyai kedaulatan keluar

Pasal 1 Konvensi Montevideo Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak­hak dan kewajiban-kewajiban negara (Convention on Rights and Duties of States of 1933) KARAKTERISTIK YANG HARUS DIMILIKI OLEH SUATU NEGARA penduduk tetap wilayah tertentu pemerintah kemampuan untuk melakukan hubungan- hubungan dengan negara- negara lain.

Negara bagian bukan sebagai subjek hukum internasional -- negara induknya tidak memperbolehkan negara tersebut memiliki hubungan ke luar sendiri. Negara bagian sebagai subjek hukum internasional--negara bagian sudah memiliki unsur-unsur yang memenuhi sebagai sebuah negara.

Sebagian besar negara-negara induk dari negara bagian tersebut tidak memperbolehkan negara bagiannya melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain kecuali antara negara bagian dari negara induk itu sendiri. Amerika yang memiliki 50 negara bagian, namun semua negara bagian itu tidak bisa melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain selain negara bagian dari Amerika sendiri.

Namun hal itu berbeda dengan negara Australia, negara-negara bagiannya dapat melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain diluar negara- negara bagian Australia itu sendiri. Seperti Queensland yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dalam hal otonomi daerah.

Jadi Negara Bagian dapat menjadi subjek hukum internasional apabila negara induknya memperbolehkan melakukan hubungan luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa negara bagian memiliki kedaulatan keluar. Apabila negara induknya tidak memperbolehkan maka negara bagian bukanlah subjek hukum internasional yang sesungguhnya. Meskipun negara bagian tersebut sudah memilki semua unsur sebagai negara. KESIMPULAN

DANKE SCHÖN