Sumber Perikatan Pacta Sunt Servanda PERIKATAN Ps Kongret

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hukum Kontrak Miko Kamal.
Advertisements

PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN
Hukum Perjanjian/kontrak
HUKUM PERJANJIAN Oleh : YAS.
HUKUM PERIKATAN Pertemuan Keempat Tujuan Umum
HUKUM PERIKATAN Perikatan
HUKUM PERJANJANJIAN Oleh : YAS.
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 14
PERIKATAN/PERJANJIAN
HUKUM PERJANJIAN PERIHAL PERIKATAN DAN SUMBER-SUMBERNYA
ASPEK HUKUM PERIKATAN Dr. Marzuki, SH M.Hum.
Pertemuan ke-2 Perbedaan Perjanjian dan Perikatan, macam-macam perikatan, sumber-sumber perikatan, subyek perikatan dan objek.
HUKUM PERJANJIAN/KONTRAK: KONVENSIONAL KE DIGITAL Dosen:
Hapusnya Perikatan.
HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan ke-6.
Hukum Perikatan Perdata
WANPRESTASI Adalah suatu keadaan dimana si berutang (debitur)
HUKUM PERJANJIAN M. Hamidi masykur, s.h., m.kn.
HUKUM PERJANJIAN Fahrul Ismaeni.
PENGERTIAN JUAL BELI HUKUM JUAL BELI PERUSAHAAN - 1.
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 8 TUTIEK RETNOWATI, SH.,MH FH. UNNAR SBY.
PERTEMUAN III HUKUM PERIKATAN.
TEKNIK PEMBUATAN AKTA SATU
HUKUM PERIKATAN PERDATA BARAT
Hubungan Perikatan dengan Perjanjian
ASAS-ASAS DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
MEMAHAMI PERJANJIAN KREDIT
HUKUM PERJANJIAN.
WANPRESTASI Adalah suatu keadaan dimana si berutang (debitur)
PENGERTIAN JUAL BELI HUKUM JUAL BELI PERUSAHAAN - 1.
HUKUM PERJANJIAN Oleh : YAS.
Hukum Perikatan/ Verbintenis
PERSONALIA DALAM PERJANJIAN
Oleh : N. Pininta Ambuwaru SH.MM.MH.LL.M
PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN
HUKUM PERDATA.
Hukum perdata Pengantar ilmu hukum.
HUKUM PERIKATAN Pertemuan - 03.
Pembelaan debitur yang dituduh lalai
PERJANJIAN Menurut BW/KUH PDT (Pasal 1313)
Hukum Jaminan PENGERTIAN KUHPerdata → tidak merumuskan
Universitas Esa Unggul
Pertemuan ke-2 Perbedaan Perjanjian dan Perikatan, macam-macam perikatan, sumber-sumber perikatan, subyek perikatan dan objek.
PELATIHAN GSM JUNI 2010 SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT TIDAK SAHNYA PERJANJIAN Oleh : LUSIA NIA KURNIANTI, SH., MH.
DOSEN: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
Hukum Perikatan Pertemuan 3.
HUKUM PERJANJIAN r yogahastama, s.h., m.kn.
Pengantar Hukum Indonesia : Hukum Perikatan
Pengantar Hukum Indonesia : Hukum Perikatan
HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
HUKUM PERJANJIAN.
ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
HUKUM PERJANJIAN.
BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM
HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan ke-6.
PERJANJIAN/KONTRAK AMALUDIN, S.IP.
HUKUM PERIKATAN PERDATA BARAT - Penyusunan Kontrak-
HUKUM PERJANJIAN.
HUKUM PERJANJIAN (BISNIS)
HUKUM PERIKATAN.
PERJANJIAN/KONTRAK AMALUDIN, S.IP.
AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn
WANPRESTASI Adalah suatu keadaan dimana si berutang (debitur)
Rachmi Sulistyarini, SH MH
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
Konsep Hukum Perikatan
HUKUM PERIKATAN.
PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN. Definisi perjanjian Pasal 1313 BW Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan.
Transcript presentasi:

Sumber Perikatan Pacta Sunt Servanda PERIKATAN Ps. 1233 Kongret Peristiwa hukum Perjanjian (1313) UU saja UU 1354, 1359 Halal Krn Prb Man. PMH (1365) Pacta Sunt Servanda PERIKATAN Ps. 1233

3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata) Memberikan sesuatu (to Geven) Berbuat sesuatu (to Doen) Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen) Macam Perjanjian Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari KUHPerdata maupun doktrin hukum

Menurut Doktrin Dilihat dari segi prestasi Timbal Balik → saling memenuhi kewajiban utamanya Timbal Balik Tidak Sempurna → saling memenuhi tetapi kewajiban tp tidak seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808) Perjanjian Sepihak → hanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misal perjanjian hibah (ps. 1666) Dilihat dari segi pembebanan Perjanjian Tanpa Beban → perjanjian hibah (pemberi hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri) Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak melakukan prestasi) Dilihat dari segi kesepakatan Perjanjian Konsesual → lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak Perjanjian Riel → lahir disamping kata sepakat juga diiikuti dengan penyerahan barang

Menurut KUHPerdata Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu Bersyarat → jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan masih belum terjadi. Ada 2 macam: Syarat tangguh Syarat batal Ketetapan waktu Alternatif (manasuka) Tanggung menanggung → Ps. 18 KUHD → firma, dikatakan tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firma Dapat dibagi/tidak dapat dibagi → prestasi dalam hal terdapat beberapa orang debitur/kreditur Ancaman hukuman → diwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaan perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi. Ancaman hukum mengandung 2 maksud: Untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah/besarnya kerugian yang diderita.

Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis) → secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdata Satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 ayat (2) → “Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak boleh diminta kembali” dengan perkataan lain yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak kreditur Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara perikatan moral dan perikatan hukum → perikatan yang tidak sempurna, tidak dapat dituntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntut pembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan debitur, jika hutang dibayar → menjadi perikatan hukum biasa, hutang pun hapus karena pembayaran Yang termasuk perikatan alam Ps. 1788 KUHPerdata Pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan Sisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian perdamaian

Asas-asas penting dalam hukum perikatan Sistem terbuka dan asas konsensualisme - Ps. 1320 (1) Sistem terbuka x sistem tertutup → berkaitan dengan aanvullend recht (optinal law) atau hukum pelengkap Konsensualisme → lahir pada saat tercapai kata sepakat Pengecualiannya: Perjanjian formal → formalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah akta notaris Perjanjian riil Asas kebebasan berkontrak 1338 ayat (1)→ kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian Asas kekuatan mengikat 1339 → asas yang menyatakan bahwa para pihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikat pada kebiasaan & kepatutan

Asas kepribadian → asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 1317, 1316, 1318. Asas itikad baik → ps. 1338 (3) → perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektif → maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata → kejujuran subjektif Pacta Sunt Servanda Ps. 1338 ayat (1) Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat perjanjian → adanya asas kepastian hukum Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untuk mencampuri isi dari perjanjian