Dana Kampanye Pemilukada ICW

Tujuan Pengaturan Dana Politik Mendorong kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong sistem politik yang terbuka, memunculkan partisipasi politik, serta persaingan yang seimbang (equal opportunity). Sistem keuangan yang dapat mencegah korupsi (investive corruption) dengan membatasi partai/kandidat dari pengaruh berlebihan (kooptasi) donatur/penyumbang. Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari politik uang (vote buying).

Dana Kampanye Partai dan Kandidat Relasi Donor dan Kandidat/Partai Penyumbang Besar Penyumbang Kecil dan Menegah Politisi terpilih dan orang yang diangkat Sumber ilegal (termasuk penggunaan dana publik)‏ Dana Kampanye Partai dan Kandidat Contoh Legal : Brosur Konvoi Transportasi Makanan Kaos dan keperluan partai lainnya. Poster Iklan TV Iklan radio Contoh antara : Pelayanan konstituen (jasa pemakaman, biaya sekolah dan pengobatan dokter)‏ Membayar kebutuhan pemilih yang lain tapi memiliki nilai signifikan Contoh Ilegal : Beli suara Menyuap media Berbagai bentuk penyuapan Pejabat Terpilih Pekerjaan kepada orang dekat. Penunjukan untuk jabatan potensial. Proyek di daerah pemilihan sendiri. Contoh Ilegal: Umpan balik atau suap Memberikan dukungan untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah, tiket perjalanan dan bentuk hibah lainnya. Menolak untuk mengkritisi kebijakan

Lingkaran Setan Korupsi Politik (Implikasi)‏ Partai Politik Politisi/kandidat Birokrasi (appointed position)‏ Kroni Bisnis Proyek, Konsesi, Lisensi 1 2 3 4 5 6 7 Nominasi Politisasi Birokrasi Kontrak, konsesi, lisensi Suap, kickback 5. Sumbangan Pemilu, Suap 6. Sumbangan Pemilu, candidacy buying 7. Setoran ke Partai

Prinsip Pengaturan Dana Politik Pembatasan maksimum jumlah sumbangan perorangan dan badan hukum Larangan menerima sumbangan dari sumber-sumber tertentu Pemisahan rekening partai politik dan rekening kampanye Pembatasan belanja (maksimum belanja dan politik uang)‏ Kewajiban melakukan tertib pencatatan, pelaporan dan audit Jaminan Akses publik Sanksi (Administratif dan Pidana)‏

Dilema: Kerumitan Perubahan Sistem Terkait dengan sistem politik dan sistem pemilu. Pemilu berbasis parpol, cenderung memperketat dana parpol (sebagian besar negara Eropa). Pemilu berbasis kandidat, cenderung memperketat dana kampanye (Amerika, Filipina, etc). Tantangan!: Indonesia menganut sistem campuran: Pengaturan Pemilu Legislatif berbasis parpol artinya Parpol membentuk dana kampanye. Putusan MK untuk suara terbanyak (langsung) menimbulkan kerumitan karena kandidat juga ikut membentuk tim kampanye dan dana kampanye; Pengalaman Pilpres dan Pilkada yang berbasis kandidat, Parpol hanya memberikan nominasi (tiket/perahu) dan cenderung pasif. Implikasi: Aturan tidak dapat menjangkau kandidat.

Terima Kasih