SILABI 2015 Sistem Pembukuan Bendahara Instansi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Aplikasi RKAKL DIPA 2014.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pembukuan & LPJ Bendahara
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
Jakarta, Januari 2008 OVERVIEW SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN VERA 2008 DALAM RANGKA USER ACCEPTENCE TEST.
UMUM Menu Aplikasi SAKPA terkait SKPA dibagi menjadi tiga, yaitu: Administrator, Operator Penerbit SKPA, dan Operator Penerima SKPA. Satker Penerbit SKPA.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENTAUSAHAAN & PENYUSUNAN
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OVERVIEW SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN VERA 2010 DALAM RANGKA BIMTEK APLIKASI KPPN TAHUN 2010 Bogor, 19 Januari 2010.
PROGRAM PECEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014.
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
PERUBAHAN APLIKASI SPM 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Aplikasi Pembukuan Bendahara
RAPAT KOORDINASI TRIPARTID
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
SOSIALISASI APLIKASI INJEKSI PIN PPSPM
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL.
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BADAN KeUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Penatausaan Pengeluaran
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI BENDAHARA PENERIMAAN POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT OLEH: FARIDAH.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Transcript presentasi:

SILABI 2015 Sistem Pembukuan Bendahara Instansi KPPN Jakarta VI, 25-26 Maret 2015

AGENDA SILABI 2014 SILABI 2015

Penambahan Transaksi TA Lalu

Perubahan Transaksi Setor Pajak terkait Modul Konfirmasi Ketik NTPN dan NTB Setelah silabi rekam 10 (setor pajak) maka data konfirmasi di modul PPK akan otomatis muncul/terekam

Cetak dan kirim ke flasdisk Bawa ke KPPN untuk konfirmasi data SSP

Validasi Nilai Kuitansi di bandingkan dengan Pagu

Penambahan Modul DRPP di level BPP dan BP Rekam Kuitansi Rekam Pajak Rekam Transaksi 1 (8) Transaksi UP 2 (14) Bukti Uang Muka/Rampung 3 (32) Transaksi UP (transfer)

Integrasi DRPP dengan pembuatan SPP GU Khusus Untuk Jenis SPM 05 Apabila DRPP sudah pernah digunakan Apabila dipaksakan tanpa DRPP

ISIAN BAS OTOMATIS TERISI

Validasi Pengiriman ADK LPJ User Harus Melakukan Cetak LPJ Dulu User Harus Merekam Data Rekening Versi SAS harus Versi Terbaru karena nanti pada saat proses penerimaan ADK di KPPN akan tertolak Data LPJ bulan-bulan sebelumnya harus ada

Menu Tambahan Data BPP

Menu Tambahan: Monitoring Karwas Pagu

TERIMA KASIH