PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PENGUJIAN UU
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon.
HUKUM ACARA BPSK BERDASARKAN KEPMENPERINDAG No. 350/MPP/Kep/12/2001
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
ASPEK HK ACARA MK.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Impeachment atau Pemakzulan
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI
UPAYA HUKUM.
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Hukum acara MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA OLEH Jazim Hamidi.
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Federasi Serikat Buruh
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
KELOMPOK III Nama Anggota 1. Rengku Diga D
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA MK
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
FAKULTAS HUKUM UNNES Muhammad Rezza Silvia Kumalasari
Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN KETATANEGARAAN PERTEMUAN Ke-2 MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL SEMESTER GANJIL-TA. 2014-2015

KEWENANGAN MK PUU SKLN PEMBUBARAN PARPOL PEMILU & PILKADA IMPECHMENT Dalam menjalankan kewenangannya, MK berwenang pula memanggil pejabat pemerintah & warga masyarakat untuk memberikan keterangan Bertanggungjawab mengatur organisasi, personalia, admin keuangan Berkewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka: permohonan yang terdaftar, diperiksa & diputus serta pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan Administrasi Yustisial Registrasi Putusan RPH Persidangan Penjadwalan Sidang

1. Registrasi Permohonan masuk ke MK Dicatat di BPBP (Buku Penerimaan Berkas Perkara) Apabila Lengkap, dicatat BRPK Diberi nomor perkara, tanggal & jam penerimaan Salinan permohonan dibagikan ke pihak terkait Pihak terkait : Presiden & DPR atau Termohon. 4

2. Penjadwalan Sidang Berkas yang sudah diregistrasi disampaikan ke Ketua MK & Hakim Konstitusi Dikeluarkan ketetapan: panitera pengganti & panel hakim & ketetapan hari sidang Berkas dipelajari oleh hakim konstitusi Juru Panggil menyampaikan jadwal sidang selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang. Disampaikan kepada Pemohon dan/atau pihak terkait

3. Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan

4. RPH Tertutup Oleh Hakim Konstitusi & Panitera Pengganti Perkara RPH Perkara & Non Perkara

5. Putusan Sidang Pembacaan Putusan Setelah Pembacaan Putusan

SEKIAN TERIMA KASIH