Www.bappenas.go.id SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Deputi bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 2014
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PENYUSUNAN BAHAN RPJMN SEKTOR KEHUTANAN Oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Solo, 13 November 2013.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Prasetijono Widjojo MJ
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
DR. HARIS SYAHBUDDIN KEPALA BBP2TP
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Prasetijono Widjojo MJ
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Kementerian PPN/ Bappenas
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MANAJEMEN OPERASI DAN EFISIENSI PDAM
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KETERLIBATAN PIMPINAN
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

www.bappenas.go.id SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Kementerian ppn/bappenas Jakarta , 12 Mei 2015

LATAR BELAKANG KesepakataKetahanan pangan dan energi menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2015 – 2019, keduanya sangat terkait erat dengan ketersediaan sumber daya air. BAPPENAS menganggap penting mengangkat isu “keterpaduan” konservasi sumber daya air karena berperan vital dalam pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan serta mendukung optimalisasi kinerja sektor-sektor lain Perlunya “efisiensi” dalam pemanfaatan anggaran pembangunan dalam melakukan konservasi sumber daya air Ketahanan air tidak terlepas dari upaya konservasi sumber daya air yang kebijakannya tersebar pada banyak sektor  quality and quantity HUTAN TANAH AIR GEOLOGI

LATAR BELAKANG BAPPENAS sebagai lembaga perencana di bawah kepresidenan memandang perlu mengisi gap antara arahan RPJMN 2015-2019 dan peraturan-peraturan implemetatif terkait sumber daya air Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kanada untuk pengembangan kapasitas pengelolaan DAS Nasional dan Daerah (melalui proyek EGSLP) Dalam Rapat Steering Committee Tahun 2014, disepakati bahwa salah satu kegiatan EGSLP adalah membantu Bappenas dalam menyusun white paper kebijakan dan kelembagaan konservasi sumber daya air terpadu (Integrated Water Resources Conservation Management/IWCM) sebagai bagian dari kebijakan ketahanan air HUTAN TANAH AIR 3 GEOLOGI

UU-SDA WHITE PAPER IWCM UU-KTA BLUE WATER GREEN WATER UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan BLUE WATER WHITE PAPER IWCM GREEN WATER UU-KTA UU No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air HUTAN TANAH AIR

SEKILAS TENTANG IWCM Tujuan dari kajian IWCM ini adalah menganalisa efektivitas implementasi kebijakan konservasi sumber daya air yang ada serta mengkaji instrumen-instrumen teknis dan kelembagaan yang diperlukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong tercapainya sasaran ketahanan air Keluaran yang diharapkan adalah: 1) White paper IWCM; 2) Setting kelembagaan dalam IWCM; Kegiatan ini dalam analisanya juga mengadakan pertemuan di tingkat pusat serta 5 workshop regional (Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, Lombok, Makassar). Sampai saat ini sudah 4 lokasi yang dilakukan Workshop dan FGD yaitu Yogyakarta, Medan, Lombok dan Makassar HUTAN TANAH AIR

LINGKUP KEGIATAN Pertemuan tim inti IWCM Pengambilan data dan literatur level pusat/daerah Workshop/FGD Tingkat Daerah : Yogyakarta – Regional Jawa(19 November 2014) Medan – mRegional Sumatera (27 November 2014) Lombok – Regional Bali-Nusra (18 Desember 2014) Makassar - Regional Sulawesi (22 Januari 2015) Banjarmasin – Regional Kalimantan (24 Februari 2015) Pertemuan Lintas Sektor di Jakarta (Technical Meeting) Penyusunan laporan (white paper, policy brief dan roadmap) Diseminasi hasil kegiatan HUTAN TANAH AIR

TUJUAN SEMINAR HARI INI Penyampaian dan Sosialisasi Hasil IWCM Memperoleh tanggapan terhadap hasil IWCM yang disusun Bappenas bersama dengan EGSLP Mendapatkan saran tindak lanjut HUTAN TANAH AIR

TERIMA KASIH www.bappenas.go.id