Materi Ke-9: Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN PENCABUTAN Bimbingan Teknis Legislative Drafting Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Jakarta, 11 November.
BAB VIII Penjelasan Peraturan Per-UU-an
STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
P ERTEMUAN KE 10 Pembuatan draf Per UU By fatim. K ERANGKA PERATURAN - PER UU Terdiri atas: A.Bagian penamaan /judul. B.Bagian Pembukaan/ C.Batang Tubuh/Isi.
Peraturan Perundang-undangan dalam negara hukum
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING.
Materi Ke-7: BATANG TUBUH (ISI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Materi Ke-8: Penutup Dalam Peraturan Perundang-Undangan
S T R U K T U R PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penghapusan Piutang Negara
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
TEKNIK PEMBUATAN AKTA SATU
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERANCANGAN NASKAH AKADEMIK BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2011 Disampaikan pada: KICKOFF MEETING BANTEK.
A. Tujuan Instruksional Umum
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN PERUBAHAN modul kuliah perancangan peraturan negara SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
Wajib Daftar Perusahaan
BADAN LEGISLASI DPR RI 19 APRIL 2016
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
TEKNIK MENYUSUN KEPUTUSAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
KEBERATAN DAN BANDING.
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
SALAH KAPRAH PERPPU ORMAS DAN PROBLEMATIKA DEMOKRASI DI INDONESIA
Ganti kerugian dan Rehabilitasi
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
Endang Yuni Purwanti, S.H., M.Si. [Kasubbag Produk Hukum – IPB]
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang.
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
Pemungutan Pajak Daerah
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Undang-undang Dasar Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian Hukum Dasar  UUD.
Perubahan alamat Perusahaan
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Materi Ke-9: Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

A. Tujuan Instruksional Umum

B. Tujuan Instruksional Khusus

C. Isi Kulaih: Ruang lingkup Perubahan I. Terhadap Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat, Maupun Perkataan, Angka, Huruf, Tanda Baca dan lain-lain, dengan cara: Menambah Menyisipkan Menyempurnakan Menghapus II.Mengganti Suatu Ketentuan dengan Ketentuan baru (perubahan paradigma) UU Kekuasaan Kehakiman

Asas-Asas Perubahan Pejabat yang berwenang Tidak merubah sistematika Dalam penamaan disebutkan Peraturan yang dirubah : contoh : perubahan pertama UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN….. TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR….TAHUN….TENTANG Perubahan Selanjutnya : PERUBAHAN KE …..KALI UNDANG-UNDANG NOMOR….TAHUN….TENTANG

Menyebutkan dalam konsideran alasasn-alasan atau pertimbangan lainnya mengapa perlu ada perubahan 5. Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan perubahan hanya terdiri dari dua pasal yang ditulis dengan angka romawi, di mana pasal- pasal tersebut : Pasal I memuat segala perubahan, dengan diawali penyebutan peraturan per-UU yang dirubah, hendaknya ditandai dengan huruf besar A Pasal II , ketentuan mulai berlakunya 6. Jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-Undangan yang diubah;

Jika dalam peraturan perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan; Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus;

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-Undangan mengakibatkan : a. sistematika Peraturan Perundang- Undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-Undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-Undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Jika suatu Peraturan Perundang-Undangan telah sering mengalami perubahan sehinggga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-Undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-Undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: a. Urutan bab, bagian, paragraf, pasal ayat, angka atau butir; b. penyebutan-penyebutan; c. ejaan, jika Peraturan Perundang-Undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

D. Alamat Situs

Latihan Soal Ke-9