KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR Pertemuan Sosialisasi Aplikasi E – Renggar Ditjen PP dan PL Bandung, 9 April 2013 Disampaikan oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS Bagian APBN 1 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

2 PENDAHULUAN

3 DASAR STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
Perundangundangan serta Peraturan tentang Perencanaan dan Penganggaran; Siklus Perencanaan dan Penganggaran APBN; Pendekatan Proses Perencanaan dan Penganggaran; Berbagai Regulasi serta Kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan ; Trend dan Kebijakan Belanja APBN; Review Pelaksanaan Program Tahun ; Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 sebagai Dasar Penyusunan Optimalisasi dan Efisiensi Anggaran; Pemanfaatan E – Renggar dalam proses perencanaan dan penganggaran

4 1. PERUNDANGUNDANGAN SERTA PERATURAN – PERATURAN TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

5 UU 25/2004 – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PERATURAN YANG MENGKAITKAN DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM KEUANGAN NEGARA RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN PRESIDEN POSISI MENUJU PAGU INDIKATIF 2014 Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN MENTERI PEMERINTAH P U S A T Rencana Aksi Eselon I Renja Eselon I RKA-KL Eselon I ESELON 1 UU 25/2004 – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 17/2003 – Keuangan Negara

6 PERATURAN YANG MENGINTEGRASIKAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT & DAERAH Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN P U S A T RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diselaraskan dalam Musrenbangnas Mengacu Memperhatikan Diselaraskan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD DAERAH Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD SEB 3 Menteri Bappenas-Kemenkeu-Kemendagri tentang Peningkatan Efektivitas Program dan Kegiatan K/L di Daerah Serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat. Tujuan : Mempertegas implementasi PP 38/2007, PP 7/2008, PP 19/2010) serta memperkuat koordinasi K/L dan Pemerintah Provinsi.

7 2. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

8 PENETAPAN RKP MELALUI SINERGISME DAN PEMBAGIAN PERAN
PUSAT DAERAH Rancangan Awal RKP Penetapan RKP Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro Program Kement/Lembaga Prioritas Pembangunan Nasional Kerangka ekonomi makro  Pagu Indikatif Kement/Lemb Menyusun Renja - KL d) Program Kement/Lembaga SEB MenPPN + MenKeu RAKORBANGPUS Sinkronisasi Program KL Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD

9 JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014 MARET MEI JANUARI FEBRUARI APRIL
SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Penetapan Perpres RKP Trilateral Meeting PHLN Rakorpus Pembicaraan Pendahuluan Penulisan draft Rancangan Awal RKP Musrenbangprov Trilateral Meeting Pemutakhiran RKP FEBRUARI APRIL Musrenbangprop Penulisan draft Rancangan Awal RKP 2013 Bagi K/L yang tidak dapat menyampaikan TOR dan RAB pada saat Trilateral Meetings, maka pagu indikatif K/L bersangkutan yang telah ditetapkan akan dikurangi dalam pagu anggaran. Trilateral Meeting Inisiatif Baru Penyampaian Renja K/L Penyampaian Resources Envelopes dari Kemenkeu Pra Musrenbangnas Musrenbangnas Pasca Musrenbangnas

10 LANJUTAN . . . JUNI-JULI SEPTEMBER - OKTOBER AGUSTUS
Penyusunan Pagu Sementara Pembahasan RAPBN Penelahaan RKA-KL Pagu Definitif Penulisan draft Nota Keuangan Penelahaan RKA-KL AGUSTUS NOVEMBER- DESEMBER Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Pemutakhiran RKP sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan Monev

11 SUMBER ANGGARAN PEMERINTAH
BAGI HASIL DANA PERIMBANGAN DAU PAD PENDAPATAN LAIN DAK APBD APBN TAHUNAN KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES K. PUSAT APBN KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMKES K. DAERAH DEKON APBN PERUBAHAN T. PERBANT

12 KEGIATAN PRIORITAS YG HARUS DIBIAYAI TAHUN 2014
NO KEGIATAN Alokasi (Ribuan Rp.) 1. Fixed cost : (termasuk gaji, oprs kantor dan belanja non operasional) a. Belanja Pegawai 5,468,834,500 b. Layanan Perkantoran/Belanja Operasional (Listrik, Telpon, Air, pemeliharaan perkantoran, dll) 1,470,660,330 2. PNBP/BLU 6,764,937,066 3. PHLN 23,800,000 4. Belanja Anggaran Pendidikan 1,600,000,000 5. BOK/Bantuan Operasional Kesehatan (untuk Puskesmas) 1,199,540,300 6. Obat dan Vaksin 2,000,000,000 7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SJSN a. Upaya kesehatan rujukan 1,857,000,000 b. Upaya kesehatan dasar 1,100,000,000 c. Peningkatan SDM 1,940,967,500 d. Pengembangan sistem monitoring& kualitas pelayanan SJSN 100,000,000 8 Penurunan angka kematian Ibu & anak 465,224,800 9 Dana TP Ditjen P2PL 120,766,416 10 Dana Dekonsentrasi di Setjen dan Ditjen P2PL, BUK, GIKIA, PPSDM 948,647,276 11 Kegiatan Multiyears (RS Karyadi) 16,650,000 12 Klaim Jamkesmas 2013 13 Finishing PKIA RSCM TOTAL ,988 Dibuat grafik peningkatan PNBP/BLU + belanja mengikat lainnya vs Rupiah Murni Analisa kegiatan apa saja yang tidak bisa terpenuhi, jika PNBP/BLU dan BM naik Dukungan data dari unit utk roadmap SJSN, terutama dari BUK, BPPSDM, Bina GiKIA, P2JK, Ropeg, Roum Pelaksanaan SJSN perlu dibreakdown 5 tahun ( ) Pengusulan perencanaan dan anggaran perlu dibuat justifikasi yang kuat, dengan didukung data yang valid Dari Rakerkesnas diharapkan diperoleh data dari daerah (melalui sidang komisi) Pusdatin memperkuat IT, Litbangkes melakukan penelitian terhadap pelakasanaan kegiatan (hasil kinerja) Perlu peningkatan sosialisasi SJSN. P2JK menyiapkan slide (5 -10 slide) untuk disampaikan pada setiap pertemuan penting/formal. Di sosialisasikan pada semua komunitas. Biro Umum membuat edaran, bahwa semua paparan diawali dengan paparan ttg SJSN.

13 ANGGARAN KEMENKES Rp.30,64T Rp.34,58T Rp.24 T 17.198 0.013 7,664

14 3. PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

15 KARAKTERISTIK PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana 3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat & stake holders  Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

16 4. REGULASI SERTA KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014

17 REGULASI KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Sistem Kesehatan Nasional Bidang Kesehatan; Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2014; Rencana Kerja Program pada tiap unit eselon 1 Tahun 2014;

18 5. TREND ALOKASI ANGGARAN DAN KEBIJAKAN BELANJA APBN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PRIORITAS JENIS BELANJA;

19 PROFIL BELANJA NEGARA DALAM APBN
Catatan: Belanja Modal tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan (72,2%)

20 TREND ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2006 - 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN KEMKES 15.930 18.754 19.704 20.529 24.870 30.900 31.277 34,581 APBN NASIONAL % APBN KEMKES THD NASIONAL 2,55 2,49 2,31 2,08 2,21 2,51 2,02 2.05

21 PROPORSI ANGGARAN PREVENTIF /PROMOTIF VS KURATIF / REHABILITATIF

22 6. REVIEW PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2010 - 2012

23 REVIEW RPJMN 2010 – 2014 BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG
MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator On track/tercapai = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai

24 MIDTERM REVIEW RPJMN PN 3: KESEHATAN
NO INDIKATOR STATUS AWAL (2009) CAPAIAN TARGET 2014 2010 2011 2012 1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 72,0 2 Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 228 n.a 118 3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 84,3 84,8 86,38 88,64 90 4 Angka kematian bayi per kelahiran hidup 34 32 3) 24 5 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,4 4) 2,63) 2,1 6 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 44,19 42,76 68 7 Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 1) 57,5 2) 79,5 3) 8 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 1,85 1,96 1,75 1,69 9 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 59,1 63,1 64,58 80,10 2 3 2 3 3 3 2 3 2 Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010 24

25 7. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN OPTIMALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2014

26 REALISASI ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2006 - 2012
% TAHUN Alokasi 15.32 19.13 18.55 20.93 25.27 30.92 33.28 Realisasi 12.27 15.54 15.89 18.02 22.50 26.96 30.52 Triliun Rupiah

27 JUMLAH SATKER KEMENKES TAHUN 2012
NO ES-1 KP KD DK TP TOTAL 1 SETJEN 14 33 47 2 ITJEN 3 BG & KIA 6 493 535 4 BUK 45 345 429 5 PP & PL 58 31 128 BINFAR 38 7 LITBANG 10 15 8 PPSDM 44 82 48 160 198 869 1,275

28 ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KEMENKES PER ES-1 - 2012 (20 FEB 2013)
% ALOK 2.50 21.87 1.69 2.05 1.74 2.91 0.44 0.08 33.28 REAL 2.38 20.35 1.54 1.84 1.51 2.47 0.37 0.07 30.52 TRILIUN RUPIAH

29 REALISASI ANGGARAN KEMENKES 2012 PER JENIS KEWENANGAN – (20 FEB 2012)
% ALOK 5.24 15.04 12.20 0.81 33.28 REAL 4.89 13.98 10.94 0.71 30.52 TRILIUN RUPIAH

30 8. PEMANFAATAN E – RENGGAR DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

31 KENAPA BIRO RENGGAR MENYEDIAKAN e - RENGGAR ?

32

33 Lalu….. Kenapa Berbasis Elektronik ?

34 MEMINIMALISASI DOKUMEN
KENAPA ??? MENINGKATKAN KINERJA MEMINIMALISASI DOKUMEN BERBASIS KERTAS

35 MENURUNKAN EMISI KARBON + Banyak Manfaat Lainnya
KENAPA ? MEMINIMALISASI BIAYA MENURUNKAN EMISI KARBON + Banyak Manfaat Lainnya

36 Hak akses dan kewenangan
LINGKUP e-RENGGAR Perencanaan Anggaran Monitoring & Evaluasi Pengajuan Proposal Penyusunan Proposal Penelaahan Proposal Perekomendasian Proposal Pemetaan Anggaran Monev Kinerja Monev Output (Keuangan & Fisik) Pencarian Canggih Hak akses dan kewenangan berdasar fitur

37 STAKEHOLDER e-RENGGAR
Kementerian Kesehatan Unit Utama Satker (KP/KD) Dinas Propinsi Dinas Kab/Kota RSUD Propinsi RSUD Kab/Kota SKPD Setara Lainnya Penanggung Jawab Setjen Penanggung Jawab Sesditjen Sesitjen Sesbadan Roren Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Bagian Program Bagian Evaluasi Tata Usaha Operator Roren Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Bagian Program Bagian Evaluasi Tata Usaha Operator PI / APBN (Roren) Hak akses dan kewenangan berdasar TUPOKSI

38 HAK AKSES Tingkat Perencanaan Anggaran Monev Verifikator
RSUD Kab/Kota RSUD Propinsi Dinas Kab/Kota Satker Setara V Satker Kantor Pusat/Kantor Daerah Propinsi V* Unit Utama V** Kementerian Kesehatan V*** * Di tingkat propinsi ** Di tingkat Program *** Di tingkat Kementerian

39 PEMANFAATAN e-RENGGAR 2013
MODUL DESKRIPSI TUGAS U/ TAHUN ANGGARAN JADWAL E-PERENCANAAN Penyusunan Usulan dan RAB Pengiriman Usulan Perekomendasian Usulan 2014 Sebelum Pagu Indikatif/ Maret 2014 E-ANGGARAN Pemetaan Anggaran berdasar IKK, Fokus Prioritas, Reformasi Kesehatan 2013 Sedang dilaksanakan E-MONITORING EVALUASI Penyusunan Rencana Bulanan Pencapaian Kinerja dan Rencana Bulanan Output (Fisik dan Keuangan) s/d Februari Sebelum tgl 10 Setiap Bulan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Output (Fisik dan Keuangan) Bulanan

40 RENCANA INTEGRASI SISTEM
No Tahun Integrasi Dengan Keterangan 2012 RKAKL, Data Dasar, Document Management RKAKL bersifat Read Online 2013 E-Planning BUK Renja KL SIMAK BMN SAI SIMKA SIKDA (Generik dan Spesifik) 2014

41 PRASYARAT PEMANFAATAN
Untuk Pelatihan Perencanaan Berbasis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana Anggaran Untuk Pengadaan / Pemeliharan Peralatan Proses data Operator yang Kompeten Server dan Peralatan Jaringan Jaringan Komputer (SIKNAS)

42 TERIMA KASIH KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL TERIMA KASIH