Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISKRIMINASI TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISKRIMINASI TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA."— Transcript presentasi:

1 DISKRIMINASI TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

2 KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA Budaya Leluhur Kearifan Lokal Salah satu Kepercayaan Masyarakat Mengandung Nilai-nilai Luhur Sifat Kebatinan, Kejiwaan dan Kerokhanian I Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

3 CIRI POKOK KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA Adanya keyakinan kepada Tuhan Adanya perilaku ketakwaan Adanya pengamalan budi luhur Identitas Dasar Sarana mendekatkan diri kepada Tuhan Pengemban Sosial II

4 DASAR HUKUM/KEDUDUKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA a. Bab A tentang HAM, Pasal 28 E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. b. Bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (2) Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. c. Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 32 ayat (2) Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap menjamin kemerdekaan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. 1. Undang Undang Dasar 1945 : III

5 a. Pasal 22 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. b. pasal 22 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercyaannya itu. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

6 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan a. Pasal 8 ayat (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. b. Pasal 61 ayat (2) Keterangan menegenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan. c. Pasal 64 ayat (2) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Indonesia memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikelurkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. d. Pasal 105 Dalam waktu paling lambar 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peritiwa Penting.

7 a. Pasal 81 : (1) Perkawinan Penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

8 b. Pasal 82 : Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)hari dengan menyerahkan: • Surat perkawinan penghayat kepercayaan; • Fotocopy KTP; (Sesuai Ps. 61 dan 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006) • Pas Foto suami dan istri; • Akta kelahiran; dan • Paspor suami dan/istri bagi orang asing

9 c. Pasal 83 (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara: dengan tata cara: a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri. suami istri. b.Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan. c.Mencatat pacta register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan. (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri. diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

10 d. Pasal 88 (b) Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.

11 5. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bidang Sosial dan Kebudayaan, Sub Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, antara lain menyatakan : a)Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia, yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. b)Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat. c)Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

12 12 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : 7.

13 LINGKUP PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN Bab II, Pasal 2 : 1.Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan 2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Administrasi organisasi penghayat kepercayaan b. Pemakaman dan c. Sasana Sarasehan atau sebutan lain a b c

14 (Bab III Pasal 5) 1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Gubernur di tingkat Provinsi (Pasal 5) (1) Gubernur menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar(SKT) (2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan: (hal. 6 PBM) 2. Penerbitan SKT oleh Bupati di tingkat kabupaten (Pasal 6) (1) Bupati/walikota menerbitkan SKT oerganisasi penghayat Kepercayaan untuk kabupaten/kota (2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan : (hal. 7 PBM) 3. Penerbitan Tanda Inventarisasi oleh Menbudpar cq.Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui dinas yg membidangi kebudayaan (Pasal 7) “Surat Keterangan Terinventarisasi diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menbudpar melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan” a. PELAYANAN ADMINISTRASI ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

15 15 1)Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum. 2)Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum. 3)Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan. 4)Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum. Pasal 8 b. PELAYANAN PEMAKAMAN

16 16 1)Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan. 2)Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan baru atau bangunan lain yang dialih fungsikan. Pasal 9 c. PELAYANAN PENYEDIAAN SASANA SARASEHAN/ SEBUTAN LAIN Pasal 10 Sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17 17  Eksistensi Penghayat Kepercayaan semakin kuat  Penghayat hanya sebagian kecil yang memanfaatkan UU dan PP  Rasa Takut masih tinggi  Semakin terbuka untuk memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara. POSISI PENGHAYAT PASCA UU NO. 23 tahun 2006 DAN PP 37 tahun 2007

18 PENYEBARAN ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 1.Propinsi Sumatera Utara5 kab, 2 kota14 organisasi 2.Propinsi Lampung2 kab, 1 kota7 organisasi 3.Propinsi DKI Jakarta5 kota20 organisasi 4.Propinsi Banten1 kab1 organisasi 5.Propinsi Jawa Barat3 kab, 4 kota12 organisasi 6.Propinsi Jawa Tengah17 kab, 6 kota59 organisasi 7.Propinsi DIY3 kab, 1 kota31 organisasi 8.Propinsi Jawa Timur11 kab, 4 kota57 organisasi 9.Propinsi Bali2 kab, 1 kota7 organisasi 10.Propinsi NTB2 kab2 organisasi 11.Propinsi NTT5 kab5 organisasi 12.Propinsi Kalimantan Timur1 kab1 organisasi 13.Propinsi Kalimantan Tengah4 kab9 organisasi 14.Propinsi Sulawesi Utara3 kab, 1 kota12 organisasi 15Propinsi Riau1 kota1 organisasi Jumlah59 kab, 25 kota238 organisasi

19 DISKRIMINASI 1. Ditinjau dari segi UU : UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965 Pada penjelasan atas Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Bagian I : Umum No. 2 “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada”. KEBERADAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN Belum ada pemilahan tentang kepercayaan masyarakat

20 2. DITINJAU DARI SEGI PANDANGAN MASYARAKAT: 1.Belum semua lapisan masyarakat mengakui dan menerima keberadaan Penghayat kepercayaan 2.Sebagian masyarakat masih memandang penghayat kepercayaan sebagai atheis

21 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) * Dari segi UU sudah terakomodir * Implementasi di lapangan : - Pengosongan status agama dalam KTP dan KK masih berkonotasi negatif - Petugas lapangan masih ada menghambat dalam proses pelayanan KTP/KK 2. Pemakaman * Dari segi UU sudah terakomodir * Implementasi di lapangan : - Belum semua masyarakat dan oknum pemerintah mau menerima warga penghayat kepercayaan yang meninggal di makamkan di tempat pemakaman umum. 3.DITINJAU DARI PELAYANAN HAK-HAK SIPILNYA:

22 3. Sasana Sarasehan/sebutan lain * Dari segi UU sudah terakomodir * Implementasi di lapangan : - Pada masyarakat tertentu dan tertentu pula belum dapat/mau menerima adanya Sasana Sarasehan penghayat Kepercayaan - Oknum pemerintah belum dapat melaksanakan UU terkait dengan baik. 4. Perkawinan Penghayat Kepercayaan * Dari segi UU sudah terakomodir * Implementasi di lapangan : - Pelayanan perkawinan penghayat kepercayaan belum lancar - Sikap sebagian petugas juga masih menghambat proses pencatatan perkawinan 5. Pendidikan putra – putri penghayat kepercayaan * Dari segi UU belum mengakomodir UU sisdiknas hanya mengakomodir pendidikan bagi pemeluk-pemeluk agama (Bab V Peserta Didik, Pasal 12 ayat a dan Bab X Kurikulum, Pasal 37 ayat 1a dan ayat 2 a

23 Tindakan ke depan ≈ Peningkatan Penegakan HAM ≈ Melaksanakan administrasi kependudukan dengan berasas kepada hal-hal yang bersifat universal, permanen dan berkelanjutan, yaitu persamaan kedudukan dalam hukum, perlindungan, keamanan, berkelanjutan dan kepastian hukum

24 Sumbang Saran : ◊ Pemenuhan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ◊ Mendukung terwujudnya UU Kebebasan Beragama

25 ◊ Menyediakan fasilitas publikasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara berkala melalui media massa ◊ Aspek legalitas yang menunjukkan hak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kepercayaannya tanpa perlakuan diskriminatif, secara tersurat dan tersirat dijamin oleh aspek legal formal

26 Solusi ∞ Komitmen dari semua pihak ∞ Jaminan dan perlindungan pemerintah dalam beragama/berkepercayaan ∞ Menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa

27

28


Download ppt "DISKRIMINASI TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google