Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR Disampaikan oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS Bagian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR Disampaikan oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS Bagian."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR Disampaikan oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS Bagian APBN 1 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Bandung, 9 April 2013 Pertemuan Sosialisasi Aplikasi E – Renggar Ditjen PP dan PL

2 PENDAHULUAN 2

3 DASAR STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN TAHUN Perundangundangan serta Peraturan tentang Perencanaan dan Penganggaran; 2.Siklus Perencanaan dan Penganggaran APBN; 3.Pendekatan Proses Perencanaan dan Penganggaran; 4.Berbagai Regulasi serta Kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan ; 5.Trend dan Kebijakan Belanja APBN; 6.Review Pelaksanaan Program Tahun ; 7.Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 sebagai Dasar Penyusunan Optimalisasi dan Efisiensi Anggaran; 8.Pemanfaatan E – Renggar dalam proses perencanaan dan penganggaran

4 1. PERUNDANGUNDANGAN SERTA PERATURAN – PERATURAN TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

5 PERATURAN YANG MENGKAITKAN DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM KEUANGAN NEGARA Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN RPJM Nasional RKPRAPBNAPBN RPJP Nasional PEMERINTAH P U S A T Rencana Aksi Eselon I Renja Eselon I RKA-KL Eselon I PRESIDEN MENTERI ESELON 1 POSISI MENUJU PAGU INDIKATIF 2014 UU 25/2004 – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 17/2003 – Keuangan Negara

6 Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN RPJM Nasional RKPRAPBNAPBN RPJM Daerah RKP Daerah RAPBDAPBD Resntra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD Rincian APBD RPJP Nasional RPJP Daerah MengacuMemperhatikan Diselaraskan melalui Musrenbang P U S A T DAERAH PERATURAN YANG MENGINTEGRASIKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT & DAERAH 1.SEB 3 Menteri Bappenas-Kemenkeu-Kemendagri tentang Peningkatan Efektivitas Program dan Kegiatan K/L di Daerah Serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat. 2.Tujuan : Mempertegas implementasi PP 38/2007, PP 7/2008, PP 19/2010) serta memperkuat koordinasi K/L dan Pemerintah Provinsi. Diselaraskan dalam Musrenbangnas

7 2. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

8 8 Rancangan Awal RKP Penetapan RKP Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP a)Prioritas Pembangunan b)Kebijakan Umum c)Kerangka ekonomi makro d)Program Kement/Lembaga a)Prioritas Pembangunan Nasional b)Kebijakan Umum c)Kerangka ekonomi makro  Pagu Indikatif Kement/Lemb Menyusun Renja - KL Program Kement/Lembaga d) Program Kement/Lembaga SEB MenPPN + MenKeu RAKORBANGPUS a.Sinkronisasi Program KL b.Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a.Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS a.Sinkronisasi Program KL/SKPD b.Harmonisasi Dekon dan TP PENETAPAN RKP MELALUI SINERGISME DAN PEMBAGIAN PERAN PUSAT DAERAH

9 9 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Trilateral Meeting Musrenbangprop Pra Musrenbangnas Penetapan Perpres RKP Rakorpus Penulisan draft Rancangan Awal RKP 2013 Musrenbangnas SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L Penyampaian Renja K/L JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014 Pasca Musrenbangnas Penulisan draft Rancangan Awal RKP Penyampaian Resources Envelopes dari Kemenkeu Trilateral Meeting Musrenbangprov Pemutakhiran RKP Pembicaraan Pendahuluan Trilateral Meeting PHLN Inisiatif Baru Bagi K/L yang tidak dapat menyampaikan TOR dan RAB pada saat Trilateral Meetings, maka pagu indikatif K/L bersangkutan yang telah ditetapkan akan dikurangi dalam pagu anggaran.

10 10 AGUSTUS SEPTEMBER - OKTOBER NOVEMBER- DESEMBER Penyusunan Pagu Sementara Pemutakhiran RKP sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan Monev Pagu Definitif Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Pembahasan RAPBN LANJUTAN... Penulisan draft Nota Keuangan Penelahaan RKA-KL JUNI-JULI Penelahaan RKA-KL

11 APBN APBN TAHUNAN APBN PERUBAHAN DANA PERIMBANGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA BAGI HASIL DAU DAK PAD PENDAPATAN LAIN APBD KEMKES K. PUSAT K. DAERAH DEKON T. PERBANT KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES SUMBER ANGGARAN PEMERINTAH

12 KEGIATAN PRIORITAS YG HARUS DIBIAYAI TAHUN 2014 NOKEGIATAN Alokasi (Ribuan Rp.) 1.Fixed cost : (termasuk gaji, oprs kantor dan belanja non operasional) a. Belanja Pegawai 5,468,834,500 b. Layanan Perkantoran/Belanja Operasional (Listrik, Telpon, Air, pemeliharaan perkantoran, dll) 1,470,660,330 2.PNBP/BLU 6,764,937,066 3.PHLN 23,800,000 4.Belanja Anggaran Pendidikan 1,600,000, BOK/Bantuan Operasional Kesehatan (untuk Puskesmas) 1,199,540, Obat dan Vaksin 2,000,000, Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SJSN a. Upaya kesehatan rujukan 1,857,000,000 b. Upaya kesehatan dasar 1,100,000,000 c. Peningkatan SDM 1,940,967,500 d. Pengembangan sistem monitoring& kualitas pelayanan SJSN 100,000,000 8Penurunan angka kematian Ibu & anak 465,224,800 9Dana TP Ditjen P2PL 120,766,416 10Dana Dekonsentrasi di Setjen dan Ditjen P2PL, BUK, GIKIA, PPSDM 948,647,276 11Kegiatan Multiyears (RS Karyadi) 16,650,000 12Klaim Jamkesmas Finishing PKIA RSCM TOTAL ,988 12

13 13 ANGGARAN KEMENKES Rp.30,64 T Rp.34,58 T Rp.24 T ,664

14 3. PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

15 KARAKTERISTIK PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning)  Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2.Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan  Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana 3.Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat & stake holders  Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

16 4. REGULASI SERTA KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN TAHUN

17 REGULASI KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 2.Sistem Kesehatan Nasional Bidang Kesehatan; 3.Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014; 4.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 5.Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2014; 6.Rencana Kerja Program pada tiap unit eselon 1 Tahun 2014;

18 5. TREND ALOKASI ANGGARAN DAN KEBIJAKAN BELANJA APBN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PRIORITAS JENIS BELANJA;

19 19 PROFIL BELANJA NEGARA DALAM APBN Catatan: Belanja Modal tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan (72,2%)

20 TAHUN APBN KEMKES ,581 APBN NASIONAL % APBN KEMKES THD NASIONAL 2,552,492,312,082,212,512, TREND ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN

21 PROPORSI ANGGARAN PREVENTIF /PROMOTIF VS KURATIF / REHABILITATIF

22 6. REVIEW PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN

23 REVIEW RPJMN 2010 – 2014 BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG RPJMN MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai On track/tercapai

24 MIDTERM REVIEW RPJMN PN 3: KESEHATAN NOINDIKATOR STATUS AWAL (2009) CAPAIAN TARGET 2014 STATUS Umur harapan hidup (tahun)70,770,971,1 72,0 2Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 228n.a 118 3Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 84,3 84,886,3888, Angka kematian bayi per kelahiran hidup ) 24 5Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,62,4 4) n.a2,6 3) 2,1 6Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,744,1942,76n.a68 7Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 1) 57,5 2) n.a 79,5 3) 90 8Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 1,851,961,751,691 9 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan n.a 59,163,164,58 80, Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,

25 25 7. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN OPTIMALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2014

26 % REALISASI ANGGARAN KEMENKES TAHUN Alokasi Realisasi TAHUN Triliun Rupiah

27 NOES-1KPKDDKTPTOTAL 1SETJEN ITJEN1 1 3BG & KIA BUK PP & PL BINFAR LITBANG PPSDM TOTAL ,275 JUMLAH SATKER KEMENKES TAHUN 2012

28 ALOKASI & REALISASI ANGGARAN KEMENKES PER ES (20 FEB 2013) ALOK REAL TRILIUN RUPIAH %

29 REALISASI ANGGARAN KEMENKES 2012 PER JENIS KEWENANGAN – (20 FEB 2012) ALOK REAL TRILIUN RUPIAH %

30 30 8. PEMANFAATAN E – RENGGAR DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

31 KENAPA BIRO RENGGAR MENYEDIAKAN e - RENGGAR ?

32

33

34

35 KENAPA ?

36 LINGKUP e-RENGGAR PerencanaanAnggaran Monitoring & Evaluasi Penyusunan Proposal Pengajuan Proposal Perekomendasian Proposal Penelaahan Proposal Penelaahan Proposal Pemetaan Anggaran Pemetaan Anggaran Pencarian Canggih Monev Kinerja Monev Output (Keuangan & Fisik) Monev Output (Keuangan & Fisik)

37 Kementerian Kesehatan Unit Utama Satker (KP/KD) Dinas Propinsi Dinas Kab/Kota RSUD Propinsi RSUD Kab/Kota SKPD Setara Lainnya STAKEHOLDER e-RENGGAR Penanggung Jawab Setjen Penanggung Jawab Sesditjen Sesitjen Sesbadan Roren Operator Roren Operator PI / APBN (Roren) Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Bagian Program Bagian Evaluasi Tata Usaha Penanggung Jawab Bagian Perencanaan Bagian Program Bagian Evaluasi Tata Usaha

38 HAK AKSES TingkatPerencanaanAnggaranMonevVerifikator RSUD Kab/Kota RSUD Propinsi Dinas Kab/Kota Satker Setara VVV Satker Kantor Pusat/Kantor Daerah VVV PropinsiVVVV* Unit UtamaVVVV** Kementerian Kesehatan VVVV*** * Di tingkat propinsi ** Di tingkat Program*** Di tingkat Kementerian

39 PEMANFAATAN e-RENGGAR 2013 MODULDESKRIPSI TUGAS U/ TAHUN ANGGARAN JADWAL E-PERENCANAAN Penyusunan Usulan dan RAB Pengiriman Usulan Perekomendasian Usulan 2014 Sebelum Pagu Indikatif/ Maret 2014 E-ANGGARAN Pemetaan Anggaran berdasar IKK, Fokus Prioritas, Reformasi Kesehatan 2013 Sedang dilaksanakan E-MONITORING EVALUASI Penyusunan Rencana Bulanan Pencapaian Kinerja dan Rencana Bulanan Output (Fisik dan Keuangan) 2013 s/d Februari Sebelum tgl 10 Setiap Bulan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Output (Fisik dan Keuangan) Bulanan

40 RENCANA INTEGRASI SISTEM NoTahunIntegrasi DenganKeterangan 2012RKAKL, Data Dasar, Document Management RKAKL bersifat Read Online 2013 E-Planning BUK Renja KL SIMAK BMN SAI SIMKA SIKDA (Generik dan Spesifik) 2014

41 PRASYARAT PEMANFAATAN Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana Anggaran Operator yang Kompeten Perencanaan Berbasis Kebutuhan Untuk Pelatihan Untuk Pengadaan / Pemeliharan Peralatan Proses data Server dan Peralatan Jaringan Jaringan Komputer (SIKNAS) Jaringan Komputer (SIKNAS)

42 TERIMA KASIH KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL


Download ppt "KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN BERBASIS E - RENGGAR Disampaikan oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS Bagian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google