Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PP Nomor 53 Tahun 2010. DISIPLIN PNS kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PP Nomor 53 Tahun 2010. DISIPLIN PNS kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."— Transcript presentasi:

1 PP Nomor 53 Tahun 2010

2 DISIPLIN PNS kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (hudis).

3 PELANGGARAN DISIPLIN setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan / atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 1.UCAPAN Setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang lain; dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, TV, rekaman atau alat komunikasi dll. 2.TULISAN Pernyataan pikiran dan / atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan yang serupa itu. 3.PERBUATAN Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.

4 PP 30/ Kewajiban 18 Larangan PP 53/ Kewajiban15 Larangan PERBANDINGAN Perka BKN No. 21 Tahun

5 PP No. 30 Thn 1980PP No. 53 Thn 2010 HUDIS TINGKAT RINGAN a.Teguran lisan b.Teguran tertulis c.Pernyataan tidak puas secara tertulis a.Teguran lisan b.Teguran tertulis c.Pernyataan tidak puas secara tertulis HUDIS TINGKATSEDANG a.Penundaan KGB paling lama 1 thn b.Penurunan gaji sebesar 1 x KGB paling lama 1 thn c.Penundaan KP paling lama 1 thn a.Penundaan KGB selama 1 thn b.Penundaan KP selama 1 thn c.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn

6 PP No. 30 Thn 1980PP No. 53 Thn 2010 HUDIS TINGKAT BERAT a.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 thn b.Pembebasan dari jabatan c.PDH tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS d.PTDH sebagai PNS a.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn b.Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c.Pembebasan dari jabatan d.PDH tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS e.PTDH sebagai PNS

7 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 1Mengucapkan sumpah atau janji PNS apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah 2Mengucapkan sumpah atau janji jabatan apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah 3Setia dan taat sepenuhnya ke- pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pe- merintah apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

8 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 4Menaati segala pera- turan perundang- undangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pad apemerintah dan/atau negara 5Melaksanakan tugas kedinasan yang di- percayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesa- daran, dan tang- gung-jawab apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

9 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 6 Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 7Mengutamakan ke- pentingan negara daripada kepenting- an sendiri, sese- orang, dan / atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

10 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 8Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dira- hasiakan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 9Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

11 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 10Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat mem- bahayakan atau merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuang- an dan materiil apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

12 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 11Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja  PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja Teguran lisan  6 – 10 hari kerjaTeguran tertulis  11 – 15 hari kerjaPernyataan tdk puas scr tertulis  16 – 20 hari kerjaPenundaan KGB selama 1 tahun  21 – 25 hari kerjaPenundaan KP selama 1 tahun  26 – 30 hari kerjaPenurunan pangkat setingkat lebih ren- dah selama 1 tahun

13 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT  31 – 35 hari kerja Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun  36 – 40 hari kerja Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah  41 – 45 hari kerja Pembebasan dari jabatan  Lebih dari 46 hari kerja Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Penghitungan kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan

14 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 12Mencapai sasar- an kerja pegawai yang ditetapkan bila capaian sa- saran kerja pa- da akhir tahun hanya mencapai 25 s/d 50 % bila capaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25 % 13Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 14Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan

15 NO KEWAJIBAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 15Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja 16Memberikan ke- sempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja 17Menaati peratur- an kedinasan yang ditetapkan oleh PYB apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

16 NO LARANGAN (PASAL 4) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 1Menyalahgunakan wewenang Hudis 2Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntung- an pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewe- nangan orang lain Hudis 3Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan / atau lembaga atau organisasi inter- nasional Hudis

17 NO LARANGAN (PASAL 4) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 4Bekerja pada peru- sahaan asing, konsul- tan asing, atau LSM asing Hudis 5Memiliki, menjual, membeli, menggadai- kan, menyewakan atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

18 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 6Melakukan kegiatan ber- sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau fihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 7Memberi atau me- nyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan Hudis

19 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 8Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya Hudis 9Bertindak sewenang- wenang pada bawahan- nya Bila dilakukan tanpa sengaja Bila dilakukan dengan sengaja

20 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 10Melakukan suatu tin- dakan atau tidak me- lakukan suatu tindakan yang dapat meng- halangi atau memper- sulit salah satu fihak yang dilayani sehingga mengakibatkan keru- gian bagi yang dilayani Sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 11Menghalangi berjalan- nya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pad aunit kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

21 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 12Memberi dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara : aIkut serta sebagai pelaksana kampanye Hudis bMenjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Hudis cSebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau Hudis dSebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Hudis

22 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 13Memberikan dukungan kepada Calon Presiden atau wakil Presiden dengan cara : a Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau Hudis b Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat Hudis

23 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 14Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat du- kungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangan, dan Hudis

24 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 15Memberikan dukungan kepada Calon Kepala / Wakil Kepala Daerah dengan cara : aTerlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala / Wakil Kepala Daerah Hudis bMenggunakan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan kampanye Hudis

25 NO LARANGAN (PASAL 3) HUKUMAN DISIPLIN RINGANSEDANGBERAT 15cMembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau Hudis dMengadakan kegiatan yang berpengaruh kepada keberpihak- an terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat Hudis

26 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1 PresidenEselon I dan jabatan lain yang pengangkatan / pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden Hudis berat huruf (b), (c), (d) dan (e) Usul diajukan oleh PPK

27 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1PPK Pusat a. PNS yang menduduki Jabatan Eselon I di lingkungannyaHudis ringan, Hudis sedang, Hudis Berat huruf (a) JFT jenjang utamaHudis ringan, Hudis sedang, Hudis berat JFU Gol IV/d, IV/eHudis ringan, Hudis sedang, Hudis berat huruf (a), (d) dan (e)

28 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1PPK Pusat a. PNS yang menduduki Jabatan Eselon II dan JFT jenjang Madya dan Penyelia Hudis sedang dan Berat Eselon II dan yang setara di bawahnya dan bertanggung jawab pada PPK Hudis ringan, sedang dan berat JFU gol.ru IV/a, IV/b dan IV/cHudis sedang dan berat huruf huruf (a), (d) dan (e) Struktural Eselon III ke bawah, JFT jenjang muda dan penyelia ke bawah Hudis sedang huruf (c) dan berat JFU gol.ru III/d ke bawahHudis sedang huruf (c) dan berat (a), (d) dan (e)

29 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1PPK Pusat b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya Eselon IHudis ringan JFT jenjang UtamaHudis ringan dan berat (b), (c) JFU golru IV/d dan IV/eHudis ringan Eselon II ke bawah dan JFT jenjang Madya dan Penyelia ke bawah Hudis berat huruf (b) dan (c)

30 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1PPK Pusat c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Eselon IHudis ringan, sedang dan berat (a) JFT jenjang UtamaHudis ringan, sedang dan berat (a), (b) dan ( c) JFU gol.ru IV/d dan IV/eHudis ringan, sedang dan berat (a), Eselon II dan JFT jenjang Madya Hudis sedang dan berat huruf (a), (b) dan (c) JFU gol.ru IV/a, IV/b dan IV/cHudis sedang dan berat (a) Eselon III ke bawah dan JFT jenjang Muda dan Penyelia ke bawah Hudis sedang (c) dan berat (a), (b) dan (c) JFU gol.ru III/d ke bawahHudis sedang (c ) dan berat (a),

31 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1PPK Pusat d. PNS yang dipekerja- kan ke luar instansi induk yang menduduki jabatan Eselon IHudis sedang dan berat (a) Eselon II ke bawah dan JFT jenjang utama ke bawah Hudis sedang dan berat (a), (d) dan (e) JFU gol.ru IV/e ke bawahHudis sedang dan berat (a), (d) dan (e)

32 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 1PPK Pusat e. PNS dpb Eselon II ke bawah dan JFT jenjang Utama ke bawah dan JFU Golru IV/e ke bawah Hudis berat (d) dan (e) f.PNS dpk/dpb pada perwakilan RI di LN Hudis sedang dan berat (a), (d) dan (e) g.PNS dpb/dpk pada negara lain atau badan internasional atau tugas di LN Hudis ringan, sedang dan berat (a), (d) dan (e)

33 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 2Eselon I dan Pejabat yang setara a.1. Eselon II, JFT jenjang Madya, JFU gol.ru IV/a s/d IV/c Hudis ringan 2. Eselon III JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU gol.ru III/b s/d III/d Hudis sedang (a) dan (b) b. PNS dpk / dpb di lingkungan- nya Jab. Eselon II, JFT jenjang Madya, JFU gol.ru IV/a s/d IV/c Hudis ringan c. PNS dpb Jab Eselon III, JFT jenjang muda dan penyelia, JFU gol.ru III/b s/d III/d Hudis sedang (a) dan (b)

34 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 3Eselon II dan pejabat setara a.1. Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU Golru III/c dan III/d Hudis ringan a..2. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b Hudis sedang (a), (b) b. PNS Dpk/Dpb Jab Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU III/c s/d III/d Hudis ringan c. PNS Dpb Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU Golru II/c s/d III/b Hudis sedang (a) dan (b)

35 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 4Eselon II yang atasan langsungnya PPK dan Eselon I yang bukan PPK a.1. Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU gol.ru III/c dan III/d Hudis ringan a.2. Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b Hudis sedang (a), (b) b. PNS Dpk/Dpb Jab Eselon III, JFT jenjang Muda dan Penyelia, JFU gol.ru III/c s/d III/d Hudis ringan c. PNS Dpb Eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b Hudis sedang (a) dan (b) Eselon IV ke bawah, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru III/d ke bawah Hudis sedang (c )

36 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 5Eselon III dan pejabat setara a.1. Eselon IV, JFT Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b Hudis ringan a.2. Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU gol.ru II/a s/d II/b Hudis sedang (a) dan (b) b. PNS dpk/dpb Eselon IV, JFT Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, JFU gol.ru II/c s/d III/b Hudis ringan c. PNS dpb Eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU gol.ru II/a s/d II/b Hudis sedang (a) dan (b)

37 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS 6Eselon IV dan pejabat setara a.1. Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula JFU gol.ru II/a s/d II/b Hudis ringan 2. JFU gol.ru I/a s/d I/dHudis sedang (a),dan (b) b. PNS dpk/dpb Eselon V, JFT Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, JFU gol.ru II/a s/d II/b Hudis ringan c. PNS dpb, JFU gol.ru I/a s/d I/d Hudis sedang (a) dan (b) 7Eselon V dan Pejabat Setara a. JFU gol.ru I/a s/d I/dHudis ringan b. PNS dpk/dpb JFU gol.ru I/a s/d I/d Hudis ringan

38 NOPYBM HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS / PEJABATTINGKAT / JENIS Kepala Perwakilan RI PNS Dpk/Dpb pada perwakilan RI di LN Hudis ringan dan berat (b) dan (c )

39 KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM 1.Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hudis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 2.Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hudis kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi Hudis oleh atasannya. Hudis yang dijatuhkan adalah hudis yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hudis menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

40 TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN A.PEMANGGILAN PNS YANG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMANGGILAN I SECARA TERTULIS OLEH ATASAN LANGSUNG HADIRTDK HADIR PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I HADIR PEMERIKSAAN PENJATUHAN HUDIS OLEH PJBW BERDASARKAN ALAT BUKTI & KETERANGAN YANG ADA TDK HADIR 7 HARI KERJA 7 HARI KERJA

41 B.PEMERIKSAAN PNS YANG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNG BAP TTD PEJABAT YANG MEMERIKSA & PNS YANG DIPERIKSA PNS TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI BAP PNS DIBERI PHOTO COPY BAP PENJATUHAN HUDIS TERTUTUP DISEBUTKAN JENIS PELANGGRAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN

42 C.PENJATUHAN HUDIS  Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hudis kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : a.atasan langsung ybs, maka atasan langsung tsb wajib menjatuhkan Hudis. b.pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP.  Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK.  Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

43 PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi hudis tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa.

44 D.PENYAMPAIAN HUDIS  Setiap penjatuhan hudis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.  Keputusan hudis disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS ybs serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.  Penyampaian keputusan hudis dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan.  Dalam hal PNS yang dijatuhi hudis tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hudis, keputusan dikirim kepada ybs.

45

46 Prosedur yang ditempuh oleh pns yang tidak puas terhadap hudis : ● keberatan ● banding administratif Diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum Diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)

47 hudis yang tidak dapat diajukan upaya administratif :  hudis yang dijatuhkan oleh Presiden  hudis yang dijatuhkan oleh PPK  teguran lisan/tertulis – pernyataan tidak puas secara tertulis - penundaan kgb selama 1 th – penundaan kp selama 1 th – turun pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th atau 3 th – demosi – dan pembebasan dari jabatan  hudis yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah  demosi – dan pembebasan dari jabatan

48  hudis yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan RI  teguran lisan – teguran tertulis – pernyataan tidak puas secara tertulis – demosi – dan pembebasan dari jabatan  hudis ringan yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum  hudis teguran lisan – teguran tertulis – pernyataan tidak puas secara tertulis

49 TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN PNS yang dihukum; 21 Hari kerja 14 Hari kalender PYB Menghukum (tanggapan 6 hr kerja) Atasan PYB Menghukum; Tdk ada keputusan = batal demi hukum

50 TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BAPEK PNS Yang Dihudis PDH/PTDH 180 Hari Kalender 14 Hari Kalender PYB Menghukum (tanggapan 21 hr kerja) BAPEK

51 BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN ( Sejak tanggal keputusan ditetapkan) NO HUDIS YANG DIJATUHKAN PYBW MENGHUKUMMULAI BERLAKU 1Hudis berat b, c, d, ePresidenSejak tanggal keputusan ditetapkan 2-Semua Hudis ringan -Semua Hudis sedang -Hudis berat a,b,c Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Sejak tanggal keputusan ditetapkan 3Hudis berat b, cGubernur selaku wakil pemerintah Sejak tanggal keputusan ditetapkan 4-Semua Hudis ringan -Hudis berat b, c Kepala Perwakilan RISejak tanggal keputusan ditetapkan 5Semua Hudis ringanPejabat yang berwenang menghukum Sejak tanggal keputusan ditetapkan

52 Hudis lainnya yang dijatuhkan oleh Presiden, PPK, Gubernur selaku wakil pemerintah, Kepala Perwakilan RI dan PYB Menghukum :  Apabila tidak diajukan keberatan mulai berlaku pada hari ke-15 setelah keputusan hudis diterima.  Apabila diajukan keberatan, mulai berlaku pada tanggal keputusan keberatan ditetapkan.

53 BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN ( Apabila diajukan banding administratif ke Bapek) NO HUDIS YANG DIJATUHKAN PYBW MENGHUKUM MULAI BERLAKU 1Hudis berat d, e yang tidak diajukan banding administratif PPKPada hari ke-15 setelah keputusan hudis diterima Gubernur selaku wakil pemerintah 2Hudis berat d, e yang diajukan banding administratif PPKPada tanggal ditetapkan keputusan banding administratif Gubernur selaku wakil pemerintah

54 Apabila PNS yang dijatuhi hudis tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hudis maka hudis berlaku pada hari ke-15 sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hudis. Dokumen keputusan hudis digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS.

55 SEMOGA BERMANFAAT


Download ppt "PP Nomor 53 Tahun 2010. DISIPLIN PNS kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google