Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Konsep Pengembangan Kebijakan Konsep Pengembangan Kebijakan HUNIAN PERKOTAAN Ir.Tigor GH Sinaga Musda REI DIY 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Konsep Pengembangan Kebijakan Konsep Pengembangan Kebijakan HUNIAN PERKOTAAN Ir.Tigor GH Sinaga Musda REI DIY 2014."— Transcript presentasi:

1 Konsep Pengembangan Kebijakan Konsep Pengembangan Kebijakan HUNIAN PERKOTAAN Ir.Tigor GH Sinaga Musda REI DIY 2014

2 Indonesia diprediksi akan mendapatkan jendela peluang atau The window of opportunity di bidang kependudukan pada tahun Pada dekade tersebut Indonesia mengalami bonus demografi yaitu keuntungan ekonomis akibat menurunnya rasio ketergantungan penduduk sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang dari Program NasionalKeluarga Berencana, dimana jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih dari dua kali jumlah penduduk non produktif. Dengan pencapaian angka ketergantungan terendah yakni 44 per 100, dimana setiap 100 penduduk usia kerja menanggung 44 penduduk non produktif (anak-anak & lajut usia), maka diprediksi kondisi ini akan dapat mendongkrak pendapatan perkapita, memicu pertumbuhan tabungan yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Opportunity ini akan berlangsung sangat singkat, karena setelah dekade ini angka ketergantungan tersebut akan meningkat lagi seiring dengan pertambahan penduduk usia lanjut 65 tahun keatas akibat meningkatnya usia harapan hidup. Momentum ini hendaknya dapat direspon dan disiasati oleh seluruh penentu kebijakan di Indonesia, termasuk didalamnya para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan sektor perumahan.Inilah celah terbaik yang dapat diharapkan untuk melunasi atau setidaknya mengurangi angka backlog pengadaan rumah rakyat. Menjelang era tersebut, perlu perumusan konsep pengembangan rumah rakyat sebagai upaya terobosan percepatan pemenuhan kebutuhan dimaksud.Dari kondisi objektif saat ini dan hasil komparasi dari beberapa negara,terutama China, yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan Indonesia,dapat disimpulkan bahwa Manajemen pertanahan (Land banking /land acquisition),Pembiayaan (maturity mismatch ) dan Tata bisnis perumahan (Pembinaan Pelaku, Standarisasi Perizinan /Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat) harus mendapat prioritas utama dalam penataan. Banyak hal yang harus dipersiapkan menyongsong era tersebut, namun kerja keras dan komitmen bersama merupakan dua kata kunci agar momentum tersebut termanfaatkan. ABSTRAKSI

3 Indonesia diprediksi akan mendapatkan jendela peluang atau The window of opportunity di bidang kependudukan pada tahun dimana jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih dari dua kali jumlah penduduk non produktif. Dengan pencapaian angka ketergantungan terendah yakni 44 per 100, diprediksi akan dapat mendongkrak pendapatan perkapita, memicu pertumbuhan tabungan yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. AKANKAH KITA SIA-SIAKAN MOMENTUM INI ? ISSUE TERKINI

4 oBacklog ± 15 jt, terus meningkat. oKebutuhan baru unit/ th oPenyerapan KPR bersubsidi 2,5 jt (sejak 1976) oAnggaran subsidi pemerintah terbatas oMaturity mismatch. oPerizinan mahal dan lama oTingkat kenaikan harga tanah rata-rata 16%/th oDistorsi harga oDaya beli masyarakat lemah. oSubsidi “ diragukan “, tidak tepat sasaran OBJECTIVE

5 Kredit konsumer di Indonesia masih berpeluang untuk meningkat, karena saat ini baru 8% dari PDB sedangkan negara-negara lain di Asia sudah >30% dari PDB PELUANG - MAKRO EKONOMI Estimasi Portfolio Kredit Konsumer sebagai % dari PDB

6 KEBIJAKAN PEMERINTAH o Konsep 1 : 3 : 6 o Kasiba Lisiba ( UU PP No.4 tahun 1992 & PPNo.80 tahun 1999 ) o Gerakan Nasional Pengembangan Satu Juta Rumah o Pembangunan 1000 Menara RUSUNA (KEPPRES 22/2006) o Kebijakan Hunian Berimbang 1:2:3

7 Kondisi Keuangan Pemerintah boom minyak (petro dolar ) Kondisi Politik single majoriti, kekuatan eksekutif sangat menonjol Kondisi Bisnis Property / Perumahan pengembangan skala besar (LIPPO, BSD, CitraLand, dll) sangat menonjol  perlu pengendalian Latar Belakang Lahirnya konsep Kasiba Lisiba th 90 an KEBIJAKAN PEMERINTAH

8 -Perkuat tata bisnis perumahan * Peraturan & standarisasi perizinan * Standar-standar teknis * Sistem pembiayaan * Sistem pengendalian -Perkuat kelembagaan yang mengurusi perumahan rakyat -Penyediaan dana talangan bergulir oleh pemerintah daerah untuk penguatan Land Banking (analogi : dana talangan infrastruktur / pembebasan lahan Tol = 2,3 T SEBAGAI REGULATOR/ FASILITATOR KEBIJAKAN PEMERINTAH Konsep Pengembangan

9 SINGAPURA HDB membangun 85% dari kebutuhan hunian singapura CPF kewajiban 33% penghasilan (20%pekerja,13% majikan) memenuhi seluruh pembiayaan perumahan HDB Toa Payoh Land Autority Re union Programe

10 Johor Bahru ( Malaysia ) Rumah Tiga Bilik, 65 m2, 3kamar ( Milik atau Sewa) Rumah Sewa, Pemerintah Daerah-tanah, Pusat-bangunan Pengembangan 2 ≥ Ha harus membangun 40% rumah murah, penghijauan 10% income Harga Rumah( MILIK) RM RM RM RM RM RM Harga SEWA max.5 th

11 Gagasan awal th 1980 an (program LCH) 1990 pola subsidi pemerintah LCH u/ kel.prasejahtera penghasilan

12 Penduduk 23 jt, penghasilan RMB Program Rumah Murah sejak 2002, target s/d jt sqm 2005 harga property naik terlalu tinggi,u/pengendalian,target dinaikan 20 jt sqm atau sqm ( ) Program LCH u/ Center of the town (korban gusuran dan penduduk perkotaan) ada 9 lokasi + LCH u/ sub urban bagi petani (desa tertentu) u/ kel.prasejahtera penghasilan

13 RUMAH SUSUN SEWA-SHENZHEN, 97 Ha - Investasi RMB 300 jt ( m²), sewa RMB 18 /m² per bulan - Pengurus Local Government - Pendapatan RMB 30 jt /th, operasional 20%, 80% reinvestasi ke Pemerintah - Maintenance fee RMB 0,8 /m² per bulan - Peruntukan : Relokasi (penggusuran) Orang yang bermigrasi ke Shenzhen

14 RUMAH SUSUN MILIK DINGXIUXINYUAN -Bekas Pabrik Baja, Hak Pakai 70 th -Harga RMB 3.690/sqm -Toni, Travel Employee -Income RMB 2500/ month -Luas 60 sqm, RMB Cicilan 20 RMB per bulan -Listrik, 4000 watt RMB per bulan

15 POLA PENGEMBANGAN HUNIAN PERKOTAAN KESEIMBANGAN Potensi Lokal (sosial/budaya/ekonomi) Kebijakan Politis Kelompok Sasaran Management Pertanahan Land Banking/ Land acquisition Konsep Pengembangan Mix Used Urban Renewal/ Re development/ Perencanaan New Town Development (kawasan baru) Pusat Kota (Urban) Sub Urban “Kebijakan Benar” - Terpenuhi Kebutuhan Ruang - Terpenuhi rasa aman - Terpenuhi rasa nyaman - Produktif “Kebijakan Salah” Muncul ekses : - Kekerasan - Pengangguran - Bencana

16 Land Banking / Land Acquisition Pemerintah membebaskan lahan sampai dengan status tanah jelas, (PERPRES No.36 th 2005) kemudian ditenderkan kepada pengembang, dan dengan pembiayaan perbankan investasi pemerintah untuk pembebasan dikembalikan berikut keuntungan (u/ di reinvestasikan ke lokasi lain), pengembang membangun dengan self financing 5% – 10%, sehingga membuka peluang bagi lebih banyak pengembang UKM KEBIJAKAN REGULASI DAERAH Sinergitas Pemerintah-Swasta, ch : Kebijakan China Pengembangan Pola Insentive – disInsentive Tata Bisnis Perumahan Pembinaan pelaku (standard practice), standarisasi perencanaan & perijinan, pembagian tugas antara pelaku & fasilitator SOLUSI

17 T e r i m a k a s i h


Download ppt "Konsep Pengembangan Kebijakan Konsep Pengembangan Kebijakan HUNIAN PERKOTAAN Ir.Tigor GH Sinaga Musda REI DIY 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google