Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KETENTUAN  Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KETENTUAN  Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya."— Transcript presentasi:

1

2 KETENTUAN  Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (UU 17/2003)  Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (UU 15/2004)  Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (UU 15/2004) 2

3 JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan atas laporan keuangan LHP memuat opini Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. LHP memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja (pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif) LHP memuat kesimpulan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 3 UU 15 Tahun 2004:

4 OPINI ATAS PEMERIKSAAN LK  Kriteria pemberian opini: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektivitas sistem pengendalian intern  Jenis opini: 1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 3. opini tidak wajar (adversed opinion) 4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 4

5 CAPAIAN PERBAIKAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKPP, LKBUN, DAN LKKL 5 *) Termasuk LKBUN

6 6 Semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP:  Tahun 2004: 57 temuan  Tahun 2005: 40 temuan  Tahun 2006: 34 temuan  Tahun 2007: 34 temuan  Tahun 2008: 26 temuan  Tahun 2009: 18 temuan  Tahun 2010: 18 temuan PERKEMBANGAN JUMLAH TEMUAN AUDIT BPK

7 PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (1-5) NoMasalah LKPP Perbedaan data penerimaan perpajakan antara catatan Bendahara Umum Negara (SAU) dan catatan Direktorat Jenderal Pajak (SAI) Data penerimaan sebesar Rp3,4 T belum terekonsiliasi Data penerimaan sebesar Rp1,26 T belum terekonsiliasi dan pembatalan transaksi (reversal) sebesar Rp1,59 T belum dapat ditelusuri transaksi penggantinya Data penerimaan sebesar Rp965,40 M belum terekonsiliasi serta pembatalan transaksi (reversal) sebesar Rp3,39 T belum dapat ditelusuri transaksi penggantinya 2Pengakuan Belanja Subsidi dan Pendapatan PPN DTP belum dapat diyakini keawajarannya Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah Mekanisme PPN DTP tdk sesuai dengan UU PPN. 7

8 NoMasalah LKPP Penetapan, penagihan, dan Pembayaran PBB Migas tidak sesuai peraturan perundang- undangan Belum ada dasar hukum pembebanan PBB Migas atas KKKS yang belum berproduksi pada rekening antara migas dan panas bumi Pembebanan PBB Migas atas KKKS belum berproduksi pada rekening antara migas dan panas bumi mengacu pada UU No.1 Tahun 2010 Penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas sebesar Rp19,30T tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas 4Penerimaan Hibah Langsung Pada KL Belum seluruhnya Dilaporkan Belum ada mekanisme pencatatan hibah langsung yang diterima KL Sudah ada mekanisme pencatatan hibah langsung, namun 16 KL belum melaporkan penerimaannya minimal sebesar Rp778,69 M dan USD ribu 18 KL belum melaporkan penerimaannya minimal sebesar Rp868,45 M 8 PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (2-5)

9 NoMasalah LKPP Pengelompokkan jenis belanja pada saat pengangaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Sebesar Rp1,15 T di KL dan Rp15,75 T di Bagian Anggaran Lain-lain (BUN) Sebesar Rp1,06 T di KL dan Rp26,61 T di Bagian Anggaran Lain-lain (BUN) Sebesar Rp1,8 T di tingkat KL dan Rp2,90 T di Bagian Anggaran Lain- lain (BUN) 6Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak Kurang Memadai Nilai tidak wajar piutang belum dapat diidentifikasi Piutang pajak minimal sebesar Rp4,48 T tidakdapat ditelusuri dasar pencatatannya ke data pendukung Piutang pajak minimal sebesar Rp3,5 T tidak dapat ditelusuri dasar pencatatannya ke data pendukung 7Uang Muka BUN (UM BUN) belum dilaporkan dengan nilai yang wajar Nilai di Neraca belum menunjukkan saldo yang bisa ditagihkan ke lender Pemerintah telah melakukan penelusuran atas UM BUN yang bisa ditagihkan, namun pencatatan dan pengelolaan UM BUN belum memadai sehingga saldo UM BUN di Neraca dan klasifikasi berdasar hasil penelusuran belum bisa diyakini kewajarannya 9 PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (3-5)

10 NoMasalah LKPP Nilai aset tetap yang dilaporkan belum nilai wajar IP dalam proses dan hasil IP sebesar Rp77,32 T belum dibukukan Penyelesaian IP mencapai 98% dan hasil IP sebesar Rp55,39 T belum terekonsiliasi & Rp11,50 T belum dibukukan Per 31 Maret 2011, IP dinyatakan selesai namun aset tetap senilai Rp5,3 T belum di-IP, hasil IP masih berbeda dengan koreksi di SIMAK BMN sebesar Rp12,95T, dan hasil IP sebesar Rp56,42 T belum dibukukan 9Pembiayaan dari penarikan Utang Luar Negeri di LRA belum selaras dengan NoD sebagai dokumen sumber Transaksi penarikan sebesar Rp27 T tidak terekonsiliasi dengan NoD Selisih dapat dijelaskan 10 PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (4-5)

11 NoMasalah LKPP Aset lain-lain (Aset Eks BPPN dan Aset KKKS) belum dilaporkan dengan nilai yang wajar Belum dilakukan IP dan penetapan kebijakan akuntansi aset KKKS Sebagian aset lain-lain telah di-IP. Karena kebijakan akuntansi belum ditetapkan dan IP belum dilakukan, aset KKKS non tanah dicatat diluar neraca Kebijakan akuntansi telah ditetapkan, sebagian aset KKKS non tanah telah di-IP dan dicatat dalam Neraca. Masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan IP Aset KKKS dan Aset Eks BPPN 11Kewajiban Unfunded Liabilities Program THT belum diakui Kewajiban unfunded liabilities senilai Rp8,39 triliun atas program THT PNS yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2007 s.d. 2010, belum diakui Kewajiban unfunded liabilities sudah disajikan pada neraca 12Perbedaan fisik dan catatan SAL Selisih fisik dan catatan SAL sebesar Rp461 M dan belum teridentifikasi penyebabnya Selisih fisik dan catatan SAL sebesar Rp262 M dan sebagian besar penyebabnya dapat teridentifikasi Selisih fisik dan catatan SAL sebesar Rp39,87 M namun koreksi catatan SAL sebesar Rp1,83 T yang berasal dari talangan dan reimbursement-nya belum dapat diyakini kewajarannya. 11 PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (5-5)

12

13 PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP Penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu: 1)Pengakuan Pendapatan PPN DTP sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan PPN; 2)Penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; dan 3)transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. 2.Pencatatan Uang Muka BUN tidak memadai, yaitu: 1)Saldo Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun dokumen usulan penggantiannya (reimbursement); 2)Nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan 3)Nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan reimbursement-nya. 13

14 PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP Pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu: 1)Penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu SKPKB atau STP; dan 2)Pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. 4.Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap yaitu: 1)Nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun; 2)Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada 8 K/L belum dilakukan IP; 3)Hasil IP pada empat K/L senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan 4)DJKN sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap. 14

15 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2010 I. Sistem Pengendalian Intern (13) II. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan (5) 15

16 SISTEM PENGENDALIAN INTERN (1-3) 1. Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp965,40 Miliar Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI dan Reversal Perpajakan Senilai Rp3,39 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya 2. Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Selisih Kewajiban PPh Migas Sebesar Rp1,25 Triliun Tidak Dipantau dan Kekurangan PPh Migas Sebesar Rp2,60 Triliun Belum Ditagih. 3. Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,43 Triliun. 4. Penerimaan Hibah Langsung Minimal Sebesar Rp868,43 Miliar pada 18 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola di Luar Mekanisme APBN. 16

17 SISTEM PENGENDALIAN INTERN (2-3) 5. Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun. 6. Uang Muka dari Rekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang Disajikan Belum Dapat Diyakini Kewajarannya. 7. Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak oleh DJP Tidak Memadai. 8. Aset Tetap yang Dilaporkan Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai. 17

18 SISTEM PENGENDALIAN INTERN (3-3) 9. Sistem Penyaluran, Pencatatan, dan Pelaporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Menjamin Pemberian Bantuan Mencapai Sasaran yang Telah Ditetapkan. 10. Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Eks KKKS Belum Memadai 11. Pengendalian Penatausahaan Aset Eks BPPN yang Berasal dari Tim Koordinasi Belum Memadai 12. Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas. 13. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda dengan Rincian Fisik Kas 18

19 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas Sehingga Realisasi PBB Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya 2. Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28T melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN. 3. PNBP pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp213,75 Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN 4. Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas. 5. Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban. 19

20 TEMUAN TERKAIT SPI PADA K/L TAHUN NoTemuan Terkait SPI Jumlah Kasus 1.Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (seperti pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai) 226 kasus 2.Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (seperti perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak memadai) 134 kasus 3.Kelemahan struktur pengendalian intern (seperti entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan optimal atau tidak ditaati) 159 kasus Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011

21 21 TEMUAN TERKAIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA K/L TAHUN 2010 Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011

22 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING 22

23 23 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK  Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:  Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.  Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.  Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.  PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP

24 24 ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (1) K/LPEMERINTAH (MENKEU)BPKLKKL(Unaudited)LKKL(Unaudited) Penyusunan LKPP (Unaudited) Audit LKKL LHP LKKL LKPP(Unaudited) LKPP(Unaudited) LKKL(Unaudited) Penyusunan Rencana Tindak 1 2 Paling lambat tgl 28 Feb TA Berikutnya Paling lambat tgl 31 Maret TA Berikutnya Paling lambat 2 bln stlh menerima LKKL

25 25 ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (2) K/LPEMERINTAH (MENKEU)BPK Penyusunan Rencana Tindak Audit LKPP LHP LKPP Rencana Tindak 1 2 Paling lambat 60 hari stlh menerima LHP LKKL Rencana Tindak Paling lambat 60 hari stlh menerima LHP LKPP MONITORING TINDAK LANJUT

26 26 ALUR PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT K/LPEMERINTAH (MENKEU)BPK Laporan Monitoring Setiap akhir bulan Juli, Nov tahun berjalan, dan akhir bulan Maret tahun berikutnya MONITORING TINDAK LANJUT Laporan Monitoring Rencana Tindak LKKL Rencana Tindak LKPP MONITORING TINDAK LANJUT Laporan Monitoring DPR Laporan Monitoring Rencana Tindak LKKL Rencana Tindak LKPP

27 27 FORMAT RENCANA TINDAK NO. TEMUAN PEMERIKSAAN KLASIFIKASI TEMUAN RENCANA TINDAK JADWAL PENYELESAIAN IIIIII Keterangan: 1.Nomor urut 2.Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam LHP. 3.Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan 4.Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat dalam tahun anggaran berikutnya. 5.Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya. 6.Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan pemeriksaan BPK. 7.Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5)

28 28 CONTOH FORMAT RENCANA TINDAK NO.TEMUAN PEMERIKSAAN KLASIFIKASI TEMUAN RENCANA TINDAK JADWAL PENYELESAIAN IIIIII 1.Penerimaan hibah langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN. X 1. Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (revisi PMK 40/PMK05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan hibah non kas, serta metode dan format konfirmasi. 2. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L Des 2011

29 29 FORMAT MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT NO. TEMUAN PEMERIKSAAN KLASIFIKASI TEMUAN RENCANA TINDAK JADWAL PENYELE- SAIAN PROGRESS PER... 20X1 UNIT PENANGGUNG JAWAB KET. IIIIII Keterangan: 1.Nomor urut 2.Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam LHP. 3.Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan 4.Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat dalam tahun anggaran berikutnya. 5.Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya. 6.Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan pemeriksaan BPK. 7.Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5) 8.Diisi dengan progress atau perkembangan penyelesaian rencana tindak per periode 9.Diisi dengan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian rencana tindak. 10.Diisi dengan keterangan seperlunya

30 30 CONTOH LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT NO TEMUAN PEMERIKSAAN KLASIFIKASI TEMUAN RENCANA TINDAK JADWAL PENYELE SAIAN PROGRESS PER Sept 2010 UNIT PNG JAWAB KET IIIIII 1.Penerimaan hibah langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN X 1. Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (revisi PMK 40/PMK05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan hibah non kas, serta metode dan format konfirmasi. 2. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L Des Penyempurnaan SIKUBAH masih dalam proses pembahasan 2. Sosialisasi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, baik pada tingkat pusat, maupun satker di daerah DJPB K/L -

31 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT Sesuai UU 15/2004, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Hasil pemantauan BPK menjadi bagian dari LHP atas laporan keuangan. Status pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan LKPP: 31 No.LHP LKPP Jumlah Temuan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Sesuai Blm Sesuai/Selesai Belum Ditindaklanjuti 1Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Total358270

32 32


Download ppt "KETENTUAN  Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google