Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER 1. LAPORAN 2. PENGADUAN 3. TERTANGKAP TANGAN PAPERA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER 1. LAPORAN 2. PENGADUAN 3. TERTANGKAP TANGAN PAPERA."— Transcript presentasi:

1 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER 1. LAPORAN 2. PENGADUAN 3. TERTANGKAP TANGAN PAPERA PELAKSANA ANKUMPOMODITUR - PENANGKAPAN - PENAHANAN MAX 20 HARI - PENGGELEDAHAN - PENYITAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS PENYIDIKAN DILAKUKAN POM DENGAN ODITUR TNI AD TNI AL TNI AU PERPANJANGAN PENAHANAN SE- MENTARA SETIAP KALI 30 HARI, MAKS. 180 HARI OTMIL/ OTMILTI OTMIL KAPTEN KEBAWAH OTMILTI MAYOR KEATAS 1. BERITA ACARA PENDAPAT ODITUR 2. PENDAPAT HUKUM, BERUPA PERMINTAAN : - SKEP PENYERAHAN PERKARA, ATAU - SKEP HUKUMAN DISIPLIN ATAU - SKEP PENUTUPAN PERKARA. 3. SURAT DAKWAAN 4. SURAT TUNTUTAN 5. PELAKSANAAN EKSEKUSI DILMIL/ DILMILTI TINGKAT PERTAMA DILMIL KAPTEN KEBAWAH DILMILTI MAYOR KEATAS DILMILTI DILMILTAMA TINGKAT BANDING DILMILTI KAPTEN KEBAWAH DILMILTAMA MAYOR KEATAS PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP MAHKAMAH AGUNG RI TINGKAT KASASI SEMUA TINGKAT KEPANGKATAN DILMIL/ DILMILTI TAHAP PENUNTUTAN TAHAP PENYIDIKAN TAHAP PERSIDANGAN TAHAP EKSEKUSI DASAR PENYIDIKAN TNI AD TNI AL TNI AU 1. SKEP PENYERAHAN PERKARA 2. SKEP HUKUMAN DISIPLIN 3. SKEP PENUTUPAN PERKARA 1. PIDANA PENJARA 2. PIDANA KURUNGAN 3. PIDANA PERCOBAAN 1.PEMASYA- RAKATAN MILITER 2.STALTUN- TIBMIL KESATRIAAN KESATUAN

2 PELANGGARAN SKEPPERA ANKUM - SKEP TUPRA - SKEP KUMPLIN 2 DILMIL/TI BANDING POM PUTUSAN Vonis KASASI ODMIL/TI PAPERA SIDANG 6 A Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI. 2.Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana. 3.Ankum serahkan kasus kepada POM. 4.POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil/ti. 5.Odmil/Odmilti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera. 6.Saran diselesaikan melalui sidang Dilmil/ti, Papera keluarkan Skeppera diserahkan melalui Odmil/ti. 6.ADiselesaikan melalui hukuman disiplin, Papera mengeluarkan Skep untuk didisiplinkan kepada Ankum. 6.ADiselesaikan dengan menutup perkara, Papera mengeluarkan Skep Tupra kepada Ankum. 7.Odmil/Odmilti menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Dilmil/ti. 8.Dilmil/Ti melaksanakan sidang. 9.Putusan pengadilan. 10.Terdakwa/ Oditur mengajukan banding. 11.Terdakwa/ Oditur mengajukan kasasi. BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA DITJEN BADILMILTUN PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG PK Terima BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) Terima BHT Upaya hukum Biasa BHT KASASI demi Kepentingan hukum Upaya hukum luar biasa 1

3 PELANGGARAN PAPERA ANKUM SIDANG DISIPLIN 2 ODMIL/TI POM BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM DISIPLIN TIDAK MURNI Terjadi pelanggaran oleh prajurit TN I : 1. Dilaporkan kepada Ankum. 2. Karena perbuatan tersebut tindak pidana, Ankum menyerahkan ke POM. 3. Hasil penyidikan oleh POM diserahkan ke Odmil/ti. 4. Surat Pendapat Hukum Odmil/ti disarankan kepada Papera untuk didisiplinkan. 5. Papera tanda tangani Skep tentang penyelesaian menurut hukum disiplin dan kemudian diserahkan kepada Ankum untuk segera gelar sidang disiplin. 6. Ankum menyelenggarakan sidang hukuman disiplin. ORJEN TNI DITJEN BADILMILTUN PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

4 PELANGGARAN SARAN STAF ANKUM PA/BA RIK 2 YAKIN TDK YAKIN CATATAN PADA BERKAS KARA SIAPKAN SIDANG KEP KUMPLIN CATAT DALAM BUKU HUKUMAN 1. Tegoran 2, Penahanan ringan 3. Penahanan berat A 6 7 7A BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MURNI Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI : 1. Dilaporkan kepada Ankum. 2. Ankum perintahkan petugas melakukan pemeriksaan. 3. Hasil pemeriksaan dalam bentuk BAP diserahkan Ankum. 4. Saran dan pertimbangan Staf. 5. Ankum tidak yakin pelanggar bersalah. 6 Ankum yakin pelanggar bersalah, Ankum perintahkan anggota siapkan sidang pelanggaran disiplin. 7. Memberi catatan pada berkas perkara, si pelanggar tidak dihukum 7.A Ankum jatuhkan Kumplin (Hukuman Disiplin) dan dicatat dalam CB. DITJEN BADILMILTUN PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG


Download ppt "STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER 1. LAPORAN 2. PENGADUAN 3. TERTANGKAP TANGAN PAPERA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google