Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MENU DEKONSENTRASI SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015 Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MENU DEKONSENTRASI SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015 Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes."— Transcript presentasi:

1 MENU DEKONSENTRASI SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015 Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes

2 Definisi Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertika l di wilayah tertentu (Undang-undang No 32 tahun 2004)

3 D e k o n s e n t r a s i ( Kegiatan Non-Fisik) Koordinasi Perencanaan; Fasilitasi; Pelatihan; Pembinaan; Pengawasan, dan Pengendalian. Tugas Pembantuan ( Kegiatan Fisik) -Kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) berupa penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah

4 ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKON/TP (PP 7/2008) Aspek Manajerial a.Perkembangan realisasi penyerapan dana b.Pencapaian target keluaran c.Kendala yang dihadapi d.Saran tindak lanjut Aspek Akuntabilitas a.Laporan Realisasi Anggaran b.Neraca c.Catatan Atas Laporan Keuangan d.Laporan Barang Sejalan dengan: -PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sejalan dengan : -PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah -PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

5  Kepala SKPD provinsi atas nama gubernur menyusun dan menyampaikan LPJ k euangan dan barang kepada menteri/ pimpinan lembaga, dengan tembusan ke pada Biro Keuangan;  Gubernur menggabungkan LPJ keuangan dan barang dan menyampaikannya ke pada Menkeu: Laporan keuangan ditujukan kepada DJPB dan DJPK; Laporan barang dan laporan kondisi barang milik negara hasil pelaksanaa n dekonsentrasi ditujukan kepada DJKN.  LPJ keuangan dan barang dekonsentrasi tersebut oleh gubernur dilampirkan d alam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD;  Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan LPJ keuangan dan barang kepada P residen melalui Menkeu. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dekon (Aspek Akuntabilitas)

6 Pengalokasian Anggaran Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (dalam miliar rupiah) * * = Alokasi indikatif tahun 2015

7 Menu Dekonsentrasi Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 Menu Wajib : 1.Rapat Koordinasi Nasional Ditjen Binfar & Alkes 2.Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi – Profil Kefarmasian 3.Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Pelayanan Kefarmasian 4.Advokasi Pelaksanaan SAI Ditjen Binfar & Alkes

8 Menu Wajib 1 : Rapat Konsultasi Nasional Ditjen Binfar & Alkes Tahun 2015 Alasan : Mempercepat pencapaian program Ditjen Binfar danAlkes dengan pembahasan dan persamaan persepsi antara pusat dan daerah. Tujuan : Tercapainya keterpaduan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pe nentuan arah program Ditjen Binfar dan Alkes sesuai Renstra 2015 – 2019 Metode Pelaksanaan : Biaya perjalanan dinas untuk menghadiri Rakonas, terdiri dari 5 orang peserta provinsi ( Seksi Farmasi, Penanggung jawab IF Provinsi, Penanggung jawab Program Gizi dan KIA, Penanggung jawab Program P2PL dan administrator) dan masing-masing 1 orang pes erta kabupaten (Pejabat Teknis Penanggung Jawab Program Kefarmasian dan Alkes)  Dilaksanakan di Sumbar (Regional I) dan Sulteng (regional II)

9 Daftar Provinsi per Regional NOPROVINSI/KAB/KOTAPESERTA PROVINSIPESERTA KAB/KOTATOTAL Tahap I Sumatera Barat 1Provinsi Aceh (28)52328 2Provinsi Sumatera Utara (38)53338 3Provinsi Sumatera Barat (24)51924 4Provinsi Jambi (16)51116 5Provinsi Bangka Belitung (12)5712 6Provinsi Kepulauan Riau (12)5712 7Provinsi Sumatera Selatan (22)517172 8Provinsi Bengkulu (15)51015 9Provinsi Lampung (20)5151520 10Provinsi Riau (17)51217 11Provinsi Jawa Barat (32)527273232 12Provinsi DKI Jakarta (11)5611 13Provinsi Jawa Tengah (40)53540 14Provinsi Banten (13)5813 15Provinsi Kalimantan Barat (20)5151520 16Provinsi Kalimantan Tengah (19)51419 TOTAL80259339

10 Daftar Provinsi per Regional (Lanjutan…) NOPROVINSI/KAB/KOTAPESERTA PROVINSIPESERTA KAB/KOTATOTAL Tahap II Sulawesi Tengah 1Provinsi Jawa Timur (43)53843 2Provinsi DI Yogyakarta (10)5510 3Provinsi Bali (14)5914 4Provinsi Kalimantan Selatan (18)51318 5Provinsi Kalimantan Timur (15)51015 6Provinsi Gorontalo (11)5611 7Provinsi Nusa Tenggara Barat (15)51015 8Provinsi Nusa Tenggara Timur (27)522727 9Provinsi Sulawesi Utara (20)51520 10Provinsi Sulawesi Barat (11)561 11Provinsi Sulawesi Tenggara (19)514141919 12Provinsi Sulawesi Tengah (18)513131818 13Provinsi Sulawesi Selatan (29)52429 14Provinsi Maluku (16)51116 15Provinsi Maluku Utara (15)5101515 16Provinsi Papua (34)52934 17Provinsi Papua Barat (16)51116 18Provinsi Kalimantan Utara (10)5510 TOTAL90251341

11 Menu Wajib 2 : Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi – Profil Kefarmasian Alasan Kegiatan : Dibutuhkan data kefarmasian dan alat kesehatan yang lengkap, akurat dan terkini. Tujuan : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir dan dap at mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan, baik dari aspek koordinasi maupun kepentingan monitoring atau pemantauan data yang dilaksanakan secara terpadu d an terencana serta sebagai pendukung informasi dan bahan acuan dalam pengambilan keputusan. Metode Pelaksanaan : Metode pertemuan, ceramah dan diskusi interaktif membahas pengelolaan data dari masing-masing kabupaten/kota dengan penanggung jawab pr ogram di tingkat provinsi dan terakhir dilakukan desk ketersediaan data yang ada di masing-masing kabupaten/kota

12 Menu Wajib 3 : Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Alasan : Diperlukannya perencanaan Dana Alokasi Khusus melalui evaluasi yang baik. Tujuan : Tercapainya perencanaan dan anggaran Dana Alokasi khusus yang tepat sasaran; Sosialisasi Data Dasar DAK di tiap provinsi untuk perencanaan tahun berikutnya. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan anggaran DAK; Metode Pelaksanaan : Metode pertemuan, ceramah dan diskusi interaktif yang dihadir i narasumber pusat, peserta dari provinsi dan kabupaten sebagai pelaksana DAK Sub bidang Pelayanan Kefarmasian.

13 Menu Wajib 4 : Advokasi Pelaksanaan SAI Ditjen Binfar & Alkes Alasan Kegiatan : Memastikan seluruh satuan kerja di bawah Ditjen Binfar dan Alkes dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola terutama anggaran yang berasal dari TP Ditjen Binfar dan Alkes Tujuan : Tercapainya laporan keuangan Satker (07) Program Kefarmasian yang akura, lengkap, transparan dan tepat waktu. Metode Pelaksanaan : 1.Pertemuan konsolidasi penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu an di Provinsi yang dilaksanakan sebelum Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Nasional. 2.Monitoring dan Evaluasi Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota. 3.Konsultasi Teknis petugas Provinsi ke Pusat.

14 REALISASI DEKONSENTRASI TAHUN 2012 (%)

15 REALISASI DEKONSENTRASI TAHUN 2013 (%)

16 PERHITUNGAN ALOKASI DEKON 2015 ALOKASI DEKON/PROVINSI T.A. 2015 FORMULA TEKNIS 1. Alokasi Minimal (500 jt) 2. Indeks Jumlah Kabupaten/Kota (Bobot 40%) 3. Indeks Jumlah Sarana Farmasi (Bobot 10%) 4. Indeks Regional (Bobot 30 %) 5. Indeks Realisasi 2013 (Bobot 20%) (TOTAL BOBOT INDEKS PROV/TOTAL INDEKS) X PAGU ALOKASI

17 ALOKASI DEKON PROVINSI NoPropinsi201320142015 1Provinsi NAD2.393.670.000 1.933.219.000 1.974.096.000 2Provinsi Sumatera Utara2.419.790.000 2.441.943.000 2.338.608.000 3Provinsi Sumatera Barat1.980.613.000 1.771.926.000 1.830.797.000 4Provinsi Riau1.794.842.000 1.459.047.000 1.567.366.000 5Provinsi Kepulauan Riau1.487.480.000 1.264.740.000 1.297.332.000 6Provinsi Jambi1.796.969.000 1.412.917.000 1.510.038.000 7Provinsi Sumatera Selatan1.561.927.000 1.591.579.000 1.623.506.000 8Provinsi Bangka Belitung1.598.676.000 1.242.259.000 1.353.430.000 9Provinsi Bengkulu1.482.660.000 1.349.012.000 1.461.973.000 10Provinsi Lampung1.511.667.000 1.515.615.000 1.609.008.000 11Provinsi DKI Jakarta1.591.476.000 1.534.617.000 1.838.131.000 12Provinsi Jawa Barat2.609.966.000 2.567.499.000 2.631.152.000 13Provinsi Banten1.425.278.000 1.323.345.000 1.495.467.000 14Provinsi Jawa Tengah2.602.485.000 2.610.508.000 2.581.274.000 15Provinsi DI Yogyakarta1.295.806.000 1.192.674.000 1.336.277.000 16Provinsi Jawa Timur2.816.957.000 2.750.426.000 2.772.754.000

18 ALOKASI DEKON PROVINSI (LANJUTAN….) NoPropinsi201320142015 17Provinsi Kalimantan Barat1.978.272.000 1.514.486.000 1.604.470.000 18Provinsi Kalimantan Tengah1.599.300.000 1.530.258.000 1.598.240.000 19Provinsi Kalimantan Selatan2.043.647.000 1.575.524.000 1.679.709.000 20Provinsi Kalimantan Timur2.016.952.000 1.574.904.000 1.488.356.000 21Provinsi Sulawesi Utara1.725.176.000 1.563.635.000 1.666.089.000 22Provinsi Gorontalo1.622.999.000 1.207.444.000 1.338.851.000 23Provinsi Sulawesi Tengah1.660.594.000 1.429.278.000 1.533.662.000 24Provinsi Sulawesi Selatan1.905.213.000 1.983.113.000 2.026.448.000 25Provinsi Sulawesi Barat1.597.574.000 1.162.372.000 1.268.214.000 26Provinsi Sulawesi Tenggara1.847.712.000 1.454.659.000 1.559.342.000 27Provinsi Bali1.429.671.000 1.362.496.000 1.495.607.000 28Provinsi Nusa Tenggara Barat1.682.339.000 1.368.063.000 1.450.910.000 29Provinsi Nusa Tenggara Timur2.460.378.000 1.830.175.000 1.850.741.000 30Provinsi Maluku1.877.498.000 1.447.977.000 1.534.299.000 31Provinsi Maluku Utara1.587.648.000 1.352.984.000 1.454.150.000 32Provinsi Papua2.399.367.000 2.728.493.000 2.245.104.000 33Provinsi Papua Barat1.958.412.000 1.439.702.000 1.801.589.000 34 Provinsi Kalimantan Utara 0 0 1.080.010.000 TOTAL61.763.014.000 54.486.889.000 57.897.000.000

19


Download ppt "MENU DEKONSENTRASI SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015 Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google