Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY: URUSAN KELEMBAGAAN DAN PERTANAHAN Oleh: BIDANG PEMERINTAHAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RENCANA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY: URUSAN KELEMBAGAAN DAN PERTANAHAN Oleh: BIDANG PEMERINTAHAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY."— Transcript presentasi:

1 RENCANA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY: URUSAN KELEMBAGAAN DAN PERTANAHAN Oleh: BIDANG PEMERINTAHAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

2 I. URUSAN PERTANAHAN Izin lokasi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penyelesaian sengketa tanah garapan. Penyelelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. izin membuka tanah; A.Kewenangan Umum Rujukan : Lampiran PP 38/2007 jo. Ps. 45 Perdais 1/2013

3 B.Kewenangan Khusus : Rujukan : Ps. 7 ayat (2) UU 13/2012 jo. Ps. 49 dan Ps. 50 Perdais 1/2013 Fasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Fasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.1. 2.

4 PERTANAHAN - Teknologi - Energi - Pangan - Kesehatan - Pendidikan - TR dan LH - - Keterlindungan Warga - Pariwisata - Ekonomi - Kesehatan - TR dan LH - Energi - Pangan - Teknologi - Pendidikan - Pariwisata - Ekonomi - Keterlindungan Warga PENATAAN ADMINISTRASI DAN KEPASTIAN HUKUM PENATAAN PEMANFAATAN TANAH Anatomi Urusan Pertanahan dalam 9 Renaisance Keistimewaan DIY

5 Kewenangan DIY dalam Pertanahan: a.izin lokasi; b.pengadaan tanah untuk kepentingan umum; c.penyelesaian sengketa tanah garapan d.penyelelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e.penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; f.pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; g.izin membuka tanah; dan h.perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Ps. 45 Kewenangan DIY dalam Pertanahan: a.izin lokasi; b.pengadaan tanah untuk kepentingan umum; c.penyelesaian sengketa tanah garapan d.penyelelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e.penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; f.pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; g.izin membuka tanah; dan h.perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Ps. 45 TUJUAN : a.PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, b.KEPENTINGAN SOSIAL, DAN c.KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Ps. 47 ayat (2) TUJUAN : a.PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, b.KEPENTINGAN SOSIAL, DAN c.KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Ps. 47 ayat (2) PERAN PEMDA DIY : a.Memfasilitasi:  penatausahaan,  pemeliharaan,  pelestarian,  pelepasan, dan  pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; b.memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Ps. 50 PERAN PEMDA DIY : a.Memfasilitasi:  penatausahaan,  pemeliharaan,  pelestarian,  pelepasan, dan  pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; b.memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Ps. 50 Urusan Pertanahan dalam Perdais 1/ 2013 KEBIJAKAN PENYELANGGARAAN KEWENANGAN PERTANAHAN

6 Peta Kelurahan Lama Peta Kelurahan Lama Peta Citra Peta Citra IDENTIFIKASI: -Digitasi peta -Peta Identifikasi Tanah Kasulatan/Pakualaman Data Bidang Tanah (Form Isian Inventarisasi):  Data Identitas Persil  Penggunaan  Peruntukan  Foto dan Sket INVENTARISASI (Lokasi/Lapangan) INVENTARISASI (Lokasi/Lapangan) DOKUMEN INVENTARISASI PETA SEBARAN TANAH PER DESA PETA SEBARAN TANAH PER KELURAHAN LAMA SOFTCOPY (CD) Input Sistem Informasi Pertanahan Bidang/Persil Bermasalah Supervisi/AdvokasiTidak Bermasalah KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH Form Sket memuat:  Gambar/sket bidang  Peruntukan/pemanfaatan/pengelola  Kenampakan yang ada di sekitar  Rcn titik pasang patok batas  Pemanfaatan dan pemilik tanah yang berbatasan HASIL KEGIATAN INVENTARISASI Permohonan Hak (Pemberkasan) Pengukuran dan Pendaftaran Hak (pengukuran, pemetaan dan pendaftaran hak) Penerbitan Sertipikat

7 No.KegiatanCapaian Hasil Kegiatan Keterangan Tambahan (Lokasi, Kelompok Sasaran) 1 Penyusunan Regulasi Bidang Pertanahan TIDAK DILAKSANAKAN 2 Pengadaan Peralatan Pengukuran Tanah peralatan pengukuran : - 6 buah Total Station - 6 buah Rover CORS - 16 buah GPS Navigasi - 18 Buah meteran 50M Stilion 3 Inventarisasi Tanah SG dan PAG Pendataan Tanah Kasultanan dan Kadipaten baru terdata sebanyak persil/bidang dengan keluasan ± 2.391,02 Hektar. 63 Desa di 15 Kecamatan di Kabupaten Bantul 4Pendaftaran Tanah-Tanah Keprabon 1. Sebanyak 45 Bidang tanah Keprabon terdaftar di BPN 2. Pembelian Kendaraan Roda 4 berupa: - 1 unit Toyota Kijang Innova - 2 Unit Toyota Avanza. Tahun 2013 Capaian Pelaksanaan/Penyelenggaraan Urusan Pertanahan DIY

8 Tahun 2014 Capaian Pelaksanaan/Penyelenggaraan Urusan Pertanahan DIY No.KegiatanCapaian Hasil Kegiatan Keterangan Tambahan (Lokasi, Kelompok Sasaran) 1 Penyusunan Grand Design Perencanaan Pengelolaan Pertanahan Keistimewaan 1.Dok. Grand Design Perencanaan Pengelolaan Pertanahan Keistimewaan 2.Dok. Perencanaan Pertanahan 2 Inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1.Fasilitasi Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah DIY, 2000 bidang/persil 2.Pengukuran secara kadastral tanah Kasultanan sejumlah 974 bidang 3.1 unit Kendaraan roda 4 (Toyota Hilux ) 4.4 unit kendaraan roda 2 ( Honda Vario) di 17 Kec. di Gunungkidul di Kabupaten Bantul 3 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN 740 bidang 4 Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sistem informasi pertanahan (1 sistem), Dokumen Perencanaan sistem informasi pertanahan (1 dokumen), server (2 unit), storage, 1 unit, komputer, printer dan UPS (25 unit), UPS rackmount, Rak Server, software pengolahan data, antivirus, 5 Fasilitasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman Operasionalisasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Puro, 2 lembaga 6Penyusunan Draft Perdais PertanahanDraf Rancangan Perdais Pertanahan

9 Tahun 2015 Rencana Pelaksanaan/Penyelenggaraan Urusan Pertanahan DIY 2015 No.KegiatanTarget Keluaran Keterangan Tambahan (Lokasi, Kelompok Sasaran) 1 Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya Fasilitasi Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY (17 Kecamatan) 2 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN (200 Bidang) 3 Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pengembangan Sistem informasi pertanahan (1 Sistem) 4 Fasilitasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman Terlaksananya operasionalisasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Puro (2 Lembaga) 5 Identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya Fasilitasi Identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah DIY (6 Kecamatan) 6 Penyusunan Draft Rapergub Pertanahan Draf Peraturan Gubernur (1 Draft Rapergub)

10 USULAN PERTANAHAN 2016  PENATAAN ADMINISTRASI DAN KEPASTIAN HUKUM – KETERLINDUNGAN (Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan)  PENATAAN PEMANFAATAN TANAH – TATA RUANG LINGKUNGAN HIDUP (Program Penataan Pemanfaatan Tanah)

11 NoKegiatanKeluaranUsulan Anggaran 1 Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten (1) Laporan Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Tahun 2016 (1 Laporan); (2) Sket Bidang Tanah Hasil Inventarisasi ( xxxx bidang di 5 Kab/Kota) Pendaftaran Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (1) Laporan Pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, & Tanah Desa di Tahun 2016 (1 Laporan); (2) Sertipikat Bidang Tanah Hasil Pendaftaran ( xxxx bidang di 5 Kab/Kota) Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (1) Perangkat Keras (Hardware) SI Pertanahan (xx jenis) (2) Perangkat Lunak (Software) SI Pertanahan (3) Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa terinput masuk dalam SI Pertanahan (xxxx Bidang) (4) Jumlah Desa terdata dan terinput dalam SI Pertanahan (xx Desa) Fasilitasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman (1)Sarana dan Prasarana (xx jenis) (2)Bimbingan Teknis kepada Personil Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten (xx kali, xx orang) (3)MoU Tata Kelola Hubungan Pemda, Kanwil BPN dan Keraton (1 kesepakatan) (4)MoU Tata Kelola Hubungan Pemda Kanwil BPN dan Pakualaman (1 Kesepakatan) (5)Laporan Monev Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten (1 Laporan) Identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten (1) Laporan Identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Tahun 2016 (1 Laporan); (2) Sket Bidang Tanah Hasil Identifikasi ( xxxx bidang di 5 Kab/Kota) Penyusunan Kajian dan Draft Rapergub Pertanahan (1)xx kajian atas aktifitas urusan Pertanahan Keistimewaan (2) xx Rapergub tentang Rencana Aksi Pertanahan Keistimewaan Usulan Kegiatan pada Urusan Pertanahan DIY 2016 Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan

12 NoKegiatanKeluaranUsulan Anggaran 1 Penyelenggaraan Perijinan Pemanfaatan Tanah Desa dan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah desa (1) Prosentase Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Desa Yang Tertangani (xx %) (2) Laporan monitoring dan evaluasi terhadap SK Gubernur tentang perijinan tanah desa (1 Laporan) Korbinwas kegiatan keistimewaan bidang pertanahan di kab/kota (1) Sosialisasi Regulasi Pertanahan Keistimewaan (6 kali); (2) Laporan Korbinwas Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Keistimewaan oleh Kabupaten/Kota (1 Laporan) Penanganan permasalahan perubahan status tanah kasultanan dan tanah kadipaten (1) Prosentase Permasalahan Tanah Kasultanan/Kadipaten yang Tertangani (xx %) (2) Laporan Penanganan Permasalahan TanahKasultanan/Tanah kadipaten (1 Laporan) Penanganan permasalahan tanah desa (1) Prosentase Permasalahan Tanah Desa Yang Tertangani (xx %) (2) Laporan Penanganan Permasalahan Tanah Desa (1 Laporan) Perubahan status tanah desa (1) Jumlah Konservasi Bidang Tanah Desa Tahun 2016 (xx bidang) (2) Laporan Perubahan Status Tanah Desa (1 Laporan) Penertiban dan pemanfaatan tanah kasultanan (1) Prosentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Tertangani (xx %) (2) Laporan Penertiban dan pemanfaatan tanah kasultanan (1 Laporan) Usulan Kegiatan pada Urusan Pertanahan DIY 2016 Program Penataan Pemanfaatan Tanah

13 DESAIN PERTANAHAN 2017  PENATAAN ADMINISTRASI DAN KEPASTIAN HUKUM – KETERLINDUNGAN (Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan)  PENATAAN PEMANFAATAN TANAH – TATA RUANG LINGKUNGAN HIDUP (Program Penataan Pemanfaatan Tanah) (Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum)

14 NoKegiatanKeluaran 1 Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten (1) Laporan Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Tahun 2017 (1 Laporan); (2) Sket Bidang Tanah Hasil Inventarisasi ( xxxx bidang di 5 Kab/Kota) 2 Pendaftaran Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (1) Laporan Pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, & Tanah Desa di Tahun 2017 (1 Laporan); (2) Sertipikat Bidang Tanah Hasil Pendaftaran ( xxxx bidang di 5 Kab/Kota) 3 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (1) Perangkat Keras (Hardware) SI Pertanahan (xx jenis) (2) Perangkat Lunak (Software) SI Pertanahan (3) Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa terinput masuk dalam SI Pertanahan (xxxx Bidang) (4) Jumlah Desa terdata dan terinput dalam SI Pertanahan (xx Desa) 4 Fasilitasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman 1) Sarana dan Prasarana (xx jenis) 2) Bimbingan Teknis kepada Personil Lembaga PertanahanKasultanan dan Kadipaten (xx kali, xx orang) 3) Pembentukan Jejaring Tata Kelola Hubungan Lembaga Pertanahan (1 Sekretariat Bersama) 4) Pembentukan Tata Kelola Hubungan Lembaga pertanahan (1 Keseretariatan Bersama) 5) HR Petugas Pengelola Lembaga Pertanahan (xx orang, xx bulan) 6) Laporan Monev Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten 5 Penyusunan Kajian dan Draft Rapergub Pertanahan (1) xx Naskah Akademik/Kajian Hukum (2) xx Rancangan Pergub 6 Penyusunan Background Study Urusan Pertanahan untuk RPJMD DIY Dokumen Background Study Urusan Pertanahan untuk RPJMD DIY Desain Kegiatan pada Urusan Pertanahan DIY 2017 Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan

15 NoKegiatanKeluaran 1 Penyelenggaraan Perijinan Pemanfaatan Tanah Desa dan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah desa (1) Prosentase Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Desa Yang Tertangani (xx %) (2) Laporan monitoring dan evaluasi terhadap SK Gubernur tentang perijinan tanah desa (1 Laporan) 2 Korbinwas kegiatan keistimewaan bidang pertanahan di kab/kota (1) Sosialisasi Regulasi Pertanahan Keistimewaan (6 kali); (2) Laporan Korbinwas Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Keistimewaan oleh Kabupaten/Kota (1 Laporan) 3 Penanganan permasalahan perubahan status tanah kasultanan dan tanah kadipaten (1) Prosentase Permasalahan Tanah Kasultanan/Kadipaten yang Tertangani (xx %) (2) Laporan Penanganan Permasalahan TanahKasultanan/Tanah kadipaten (1 Laporan) 4 Penanganan permasalahan tanah desa (1) Prosentase Permasalahan Tanah Desa Yang Tertangani (xx %) (2) Laporan Penanganan Permasalahan Tanah Desa (1 Laporan) 5Perubahan status tanah desa (1) Jumlah Konservasi Bidang Tanah Desa Tahun 2017 (xx bidang) (2) Laporan Perubahan Status Tanah Desa (1 Laporan) 6 Penertiban dan pemanfaatan tanah kasultanan (1) Prosentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Tertangani (xx %) (2) Laporan Penertiban dan pemanfaatan tanah kasultanan (1 Laporan) Desain Kegiatan pada Urusan Pertanahan DIY 2017 Program Penataan Pemanfaatan Tanah

16 NoKegiatanKeluaran 1 Penyelesaian Sengketa Pertanahan (1) Kasus Sengketa Pertanahan yang tertangani (xx kasus) (2) Laporan Penanganan Sengketa Pertanahan (1 Laporan) Desain Kegiatan pada Urusan Pertanahan DIY 2017 Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum

17 ALUR PENYELENGGARAAN URUSAN KELEMBAGAAN

18 KELEMBAGAAN - Teknologi - Energi - Pangan - Kesehatan - Pendidikan - TR dan LH - Keterlindungan Warga - Pariwisata - Ekonomi - Kesehatan - TR dan LH - Energi - Pangan - Teknologi - Pendidikan - Pariwisata - Ekonomi - Keterlindungan Warga EFEKTIVITAS & EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN MASYARAKAT Anatomi Urusan Pertanahan dalam 9 Renaisance Keistimewaan DIY

19 PRINSIP KELEMBAGAAN: a.RESPONSIBILITAS, b.AKUNTABILITAS, c.TRANSPARANSI, d.PARTISIPASI Ps. 23 Ayat (2) PRINSIP KELEMBAGAAN: a.RESPONSIBILITAS, b.AKUNTABILITAS, c.TRANSPARANSI, d.PARTISIPASI Ps. 23 Ayat (2) TUJUAN : a.EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN b.PELAYANAN MASYARAKAT. Ps. 23 ayat (2) TUJUAN : a.EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN b.PELAYANAN MASYARAKAT. Ps. 23 ayat (2) KEWENANGAN PEMDA DIY DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN: PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PEMDA DILAKUKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN ADANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA Ps. 24 Ayat (1) KEWENANGAN PEMDA DIY DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN: PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PEMDA DILAKUKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN ADANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA Ps. 24 Ayat (1) Urusan Pertanahan dalam Perdais 1/ 2013 KEBIJAKAN PENYELANGGARAAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN

20 No.KegiatanCapaian Hasil Kegiatan Keterangan Tambahan (Lokasi, Kelompok Sasaran) 1 Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Dokumen Analisis Jabatan tahap I (16 SKPD) Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : 16 SKPD 2 Penyusunan Rapergub Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 5 Rapergub Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang, Asisten Gubernur, Sekretariat Parampara Praja, SETDA) Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : 5 Lembaga Keistimewaan 3 Pola Hubungan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman 1 naskah akademik dan 1 draf Rapergub Pola Hubungan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah DIY, Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman 4 Penyusunan Rapergub Parampara Praja 1 Rapergub Parampara Praja Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : 1 Lembaga Keistimewaan Tahun 2013 Capaian Pelaksanaan/Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan DIY

21 Tahun 2014 Capaian Pelaksanaan/Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan DIY No.KegiatanCapaian Hasil Kegiatan Keterangan Tambahan (Lokasi, Kelompok Sasaran) 1 Evaluasi Lembaga Non Pemerintah 1 Dokumen Evaluasi LNS Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : 63 LNS (semua LNS) 2 Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Istimewa 1.1 dokumen Arah Umum Kebijakan Penataan Kelembagaan 2.1 NA Raperdais tentang Kelembagaan Pemda DIY 3.1 Raperdais tentang Kelembagaan Pemda DIY Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Lembaga Keistimewaan 3 Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Dokumen Analisis jabatan tahap II Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : 18 SKPD (SKPD yang belum dianalisis di tahap I) 4 Penyusunan Pedoman Tatalaksana Lembaga Keistimewaan 1.1 Rapergub Pola Hubungan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Keraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, Perangkat Daerah Kab/Kota dan Perangkat Pusat di DIY 2.1 Rapergub Penggunaan Busana Jawa di Lingkungan Pemerintah di Hari-hari Tertentu Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah DIY, Keraton Yogyakarta Puro Pakualaman dan 5 Kab/Kota 5 Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintah Satriya 1.Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Pergub 53/2014) 2.Sosialisasi Budaya Pemerintahan Satriya di 5 kab/kota (200 PNS) 3.Fasilitasi agen perubahan (68 PNS dari 34 SKPD Pemda DIY) 4.Terbentuknya kelompok budaya pemerintahan di setiap SKPD Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah DIY dan 5 Kab/Kota 6Penyusunan Draft Perdais Pertanahan Draf Rancangan Perdais Pertanahan

22 Tahun 2015 Rencana Pelaksanaan/Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan DIY 2015 No.KegiatanTarget Keluaran Keterangan Tambahan (Lokasi, Kelompok Sasaran) 1Evaluasi Kelembagaan Pemda DIY 1 Dokumen Evaluasi Kelemba-gaan Pemda DIY Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Pemda DIY 2 Evaluasi Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY 1 Dokumen Evaluasi Uraian Tugas jabatan Fungsional Umum di Lingkup Dinas DIY Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : 13 dinas Pemda DIY 3 Penyusunan Pola Hubungan Kerja Lembaga Keistimewaan 1 Rapergub Pola Hubungan Kerja Lembaga Keistimewaan Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Lembaga Keistimewaan 4 Peningkatan Implementasi budaya pemerintahan 1.Sosialisasi dan implementasi budaya pemerintahan di 5 kab/kota (750 PNS) 2.Pelatihan fasilitator agen perubahan 132 PNS Pemda DIY (SKPD dan UPT) 3.Pelatihan fasilitator 5 kab/kota (25 PNS) PIN (untuk PNS Pemda DIY) Lokasi : DIY Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah DIY dan 5 Kab/Kota

23 USULAN KELEMBAGAAN 2016 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah: 1.Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan; 2.Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3.Penyusunan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemda DIY; 4.Pendampingan Implementasi Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta di Lingkungan Pemerintahan Daerah DIY; 5.Penyusunan Standar Operasional Prosedur Internal Dinas Daerah; 6.Fasilitasi Penyusunan Pola Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan di Kabupaten/Kota.

24 Usulan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan DIY 2016 NoKegiatanTujuan Output Tolok Ukur KinerjaTarget 1. Evaluasi Kelembagaan UPT Pemda DIY Rapergub tentang UPT Pemda DIY 1 Rapergub 2. Evaluasi Lembaga Non Struktural Daerah Tersusunnya dokumen evaluasi Lembaga Non Struktural Pemda DIY Dokumen Evaluasi Lembaga Non Struktural Pemda DIY 1 Dokumen 3. Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan 1.Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai nilai budaya pemerintahan sebagai karakter/perilaku aparatur di seluruh DIY termasuk kabupaten/kota 2.Mempercepat pelembagaan/internalisasi nilai nilai budaya pemerintahan pada aparatur di semua SKPD dengan agent of change sebagai motor penggerak dan role model 1.Sosialisasi dan internalisasi Budaya Pemerintahan ke kab/kota 1.Fasilitasi Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SKPD 1.pin SATRIYA 500 PNS, 5 kab/kota 132 SKPD dan UPT DIY, 15 PNS kab/kota buah (5 Kab/Kota)

25 NoKegiatanTujuan Output Tolok Ukur KinerjaTarget 4. Penyusunan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Daerah DIY Peningkatan kinerja da efektivitas jabatan. Tersusunnya Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemda DIY. 1 Rapergub 5. Fasilitasi Penyusunan SOP Lembaga Keistimewaan (Dinas Daerah) Adanya standar baku dalam pelaksanaan kegiatan internal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bagi Dinas Daerah agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas SKPD. SK Kepala Dinas tentang SOP Internal Dinas Daerah 80 orang, 13 SKPD 6. Penyusunan Pola Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan di Kab/Kota. Adanya pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja antar instansi di Kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan keistimewaan agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas SKPD Rapergub tentang Pola Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan di Kabupaten/kota 1 Rapergub 7.Pendampingan Implementasi Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional di Lingkungan Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot Se-DIY. Penguatan tata dan cara pemakaian/penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta di lingkungan Pemda DIY Pelestarian tata dan cara pemakaian/ penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta 1.Sosialisasi Pergub 87 Tahun 2014 tentang Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta 2.Sarasehan monitoring dan evaluasi implementasi Pergub 87 Tahun Bimtek petugas di lingkungan pemda DIY dalam hal pemakaian pakaian tradisonal jawa Yogyakarta 4.Laporan monitoring dan evaluasi penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta di lingkungan Pemda DIY 7 angkatan 2 angkatan 4 angkatan 1 dokumen Usulan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan DIY 2016

26 Terima kasih atas perhatiannya Sekian, dan


Download ppt "RENCANA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY: URUSAN KELEMBAGAAN DAN PERTANAHAN Oleh: BIDANG PEMERINTAHAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google