Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBEKALAN/DISKUSI IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN NO. 67/PMK.05/2013 DAN NO. 15 TAHUN 2013 27 MARET 2013 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBEKALAN/DISKUSI IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN NO. 67/PMK.05/2013 DAN NO. 15 TAHUN 2013 27 MARET 2013 1."— Transcript presentasi:

1 PEMBEKALAN/DISKUSI IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN NO. 67/PMK.05/2013 DAN NO. 15 TAHUN MARET

2 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERIKSAAN KINERJA LAKGAR APBN TA PADA KEMHAN DAN TNI 2PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI (PBM) BELUM MEMADAI PERENCANAAN & PELAKSANAAN BELUM OPTIMAL SATKER PENERIMA DIPA - ASPEK SATKER PENERIMA DIPA - ASPEK ALOKASI ANGGARAN - ASPEK SDM PELAKSANA ANGGARAN DAN AKUNTANSI REGULASI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BELUM MEMADAI

3 REGULASI PELAKSANAAN ANGGARAN 3 Keppres No. 42 Tahun 2002 tgl 28 Juni 2002 PMK No. 190/PMK.05/2012 Tgl 29 November 2012 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 Tgl 7 Juni 2013 Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 630/KMK.06/2004 dan MOU/04/M/XII/2004 Tgl 31 Desember 2004 Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Kemhan dan TNI Tahun 2012 Tgl 4 Juli 2012 Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 67/PMK.05/2013 dan No 15 Tahun 2013 Tgl 1 April 2013 SE Dirjen Renhan No. SE/23/IX/ Revisi PBM terutama pada pasal 5 ayat (7) 2. SE Dirjen Renhan No. 23/IX/2013 dicabut KEKHUSUSAN Dephan dan TNI KEKHUSUSAN Kemhan dan TNI Perlu Penyesuaian Berlaku seluruhKementerian/ Lembaga (kecuali Perwakilan RI di luar negeri) UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun2004 Kriteria Tidak Sesuai pada Pasal 5 ayat (7) Tidak Sesuai

4  Pasal 5 ayat (7) dalam PBM agar menyesuaikan dengan isi pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2013 KETIDAKSESUAIAN REGULASI PP Nomor 45 Tahun 2013PBM Pasal 5 ayat (2): Kewenangan PA untuk menetapkan Peja- bat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan kepada KPA Pasal 5 ayat (7): Kewenangan PA untuk menetapkan Pe- jabat Perbendaharaan Nega- ra sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) dapat di- limpahkan kepada KPA ke- cuali penetapan PPSPM pada DIPA Petikan Satker Pusat 4

5 KELEMAHAN KEBIJAKAN DAN REGULASI Kebijakan dan Regulasi yang Mengatur Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum Memadai Kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme dan tata cara monev atas implementasi PBM belum disusun Peraturan Pelaksanaan Anggaran Yang Telah Ada Sebelum Terbitnya PBM Belum Disesuaikan Peraturan turunan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan anggaran sesuai PBM belum memadai -SE Dirjen Renhan No.23/2013 tidak sesuai PBM - Peraturan turunan PBM belum tersedia PBM belum sepenuhnya menganut asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik Ketidaksesuaian PBM dengan peraturan perundang- undangan terkait pelaksanaan APBN yi.PP No.45 Tahun 2013 dan Permenkeu Mekanisme penyusunan PBM belum sesuai dengan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Dephan 5

6 PENETAPAN SATKER BELUM MEMADAI KECUKUPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI (JUMLAH DAN KOMPETENSI ) TIPOLOGI SATKER, MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KETERSEDIAAN UNIT AKUNTANSI BELUM OPTIMAL KEBERADAAN KPPN MITRA KEMAMPUAN SATKER MENJALANKAN FUNGSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEUANGAN (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan ) BESARNYA ALOKASI ANGGARAN KELEMAHAN PERENCANAAN DAN PENETAPAN SATKER 6 KRITERIA BELUM BERDASARKAN KRITERIA YANG ANTARA LAIN MEMPERTIMBANGKAN

7  Fungsi Satker: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan  PMK No. 136/PMK.02/2014  Ketentuan Besarnya Anggaran yang akan dialokasi pada Satker Penerima Daerah Satker Daerah TNI AD mendapat alokasi kurang dari 10 juta - Satker Daerah TNI AU dan AL berkisar 10 sd.30 juta - Satker Daerah TNI AU dan AL berkisar 10 sd.30 juta  Kecukupan Pejabat Perbendaharaan Dan Akuntansi (Jumlah Dan Kompetensi)  Tipologi Satker: Satker Mandiri, Activity Area, dan Service Area, diarahkan pada type Satker Ideal yaitu Satker Mandiri, satu satker dengan Pejabat Perbendaharaan lengkap PENJELASAN KELEMAHAN SATKER 7

8 SATKER PELAKSANA DAN PELAPORAN ANGGARAN IDEAL 8

9  Dalam menetapkan Satker seharusnya sudah didukung dengan Mekanisme Hubungan Kerja antar masing2 Pejabat Perbendharaan atau pun Pejabat Akuntansi  Penetapan Satker harus mempertimbangan juga pembentukan Unit Akuntansi di dalamnya seimbang antara Unit Akuntansi keuangan dan Barang  Lokasi KPPN Mitra perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembayaran dan rekonsiliasi KELEMAHAN PENETAPAN SATKER 9

10 PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA DAERAH BELUM OPTIMAL PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI Belum terpenuhi seacar ideal Belum dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggungjawab sesuai PBM PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATKER TIPE AKTIVITY DAN SERVICE AREA SANGAT RENDAH Karena Lokasi Pejabat Perbendaharaan Berjauhan KEMAMPUAN SATKER MENJALANKAN FUNGSI PENGELOLAAN ANGGARAN KEU TIDAK OPTIMAL Perencanaan Anggaran Dibatasi pada 3 Akun 205 Satker Belum Merealisasikan Alokasi Anggaran per Agt 2014 Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Kurang Tepat (UP,LS,GU) Kesulitan Rekon dan menyusun Laporan Keuangan seccara lengkap dan akurat ALOKASI ANGGARAN KE DIPA SATKER DAERAH MINIM DAN TIDAK MEMADAI MENDUKUNG KEGIATAN KELEMAHAN SATKER DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN 10

11 KELEMAHAN PENGALOKASIAN & PELAKSANAAN ANGGARAN 11 ALOKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELUM SEPENUHNYA MEMADAI PENGALOKASIAN ANGGARAN BELUM EFISIEN & EFEKTIF ALOKASI BESARAN ANGGARAN DIPA SATKER DAERAH RELATIF KECIL MENGGUNAKAN MEKANISME OTORISASI TAMBAHAN (KOM,KOP, & P3) utk DIPA PETIKAN PUSAT PEMBATASAN 3 AKUN BELANJA SHG TIDAK MENDUKUNG KEGIATAN SATKER SECARA MEMADAI PELAKSANAAN ANGGARAN BELUM SESUAI KETENTUAN ANTARA LAIN MEKANISME PEMBAYARAN KEGIATAN YG BERSIFAT UP DIBAYAR DENGAN LS DAN SEBALIKNYA RENCANA INDUK ALOKASI ANGGARAN BELUM KOMPREHENSIF Belum Mengacu Pd Prinsip Penggangaran berbasis Kinerja, LMM, MFF Pelaksanaan anggaran belanja belum mampu mendukung pendanaan kegiatan pendidikan secara memadai

12 SUMBER DAYA MANUSIA BELUM MEMADAI PERSYARATAN JABATAN UNTUK PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BELUM SELURUHNYA TERPENUHI PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN BELUM MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP CHECK DAN BALANCES PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BELUM DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF PEMENUHAN SDM BELUM BERDASARKAN PEMETAAN JUMLAH & KOMPETENSI SDM BELUM DILAKSANAKAN ANALISIS BEBAN KERJA PEJABAT, URAIAN KERJA DAN PENATAAN FUNGSI PERBENDAHARAAN BELUM DILAKSANAKAN KELEMAHAN SDM PELAKSANA ANGGARAN DAN AKUNTANSI 12

13 Revisi Pasal 5 Ayat 7 PBM, Agar Praktik Pelaksanaan Anggaran Lebih Tertib, Transparan Dan Akuntabel Segera diterbitkan Permenhan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran, menindaklanjuti Revisi PBM Rencana Aksi Penerapan PBM yang Komprehensif termasuk Penataan Ulang, Satker, Alokasi Anggaran, SDM, Fungsi Pejabat Perbendaharaan, Akuntansi dan Badan Keuangan Perlu ….Willingness, Commitment, Change Management Biasakan Yang Benar, Bukan Membenarkan Yang Biasa 13

14 MENHAN (SELAKU PA) KEPALA FUNGSI HAN (KA FUNGSI HAN) PENGENDALI FUNGSI ( DAL FUNGSI ) DIRJEN RENHAN KEMHAN PENGAWAS FUNGSI (WAS FUNGSI ) PARA DIRJEN KEMHAN KAPRO TNI PANGLIMA TNI DAL PRO ARSENUM PANG TNI WAS PRO PARA ASISTEN PANG TNI TINGKAT FUNGSI HANNEG SEKJEN KEMHAN KAPRO U.O KEMHAN DALPRO/DAL GIAT KAROREN SETJEN KEMHAN DAL GIAT ASRENUM P5 TNI WASPRO/WASGIAT PARA DIRJEN/ KABADAN P5 TNI KAPRO U.O MABES TNI WAS GIAT PARA AS PANG TNI/IRJEN TNI KAS ANGKATAN KAPRO U.O ANGKATAN DAL GIAT ASRENA KAS ANGK WAS GIAT PARA AS KAS ANGK/IRJEN KASATKER KEMHAN KA GIAT DALLAK GIAT KABAG PROGLAP/ KABAGTU WASLAK GIAT DIR/IR DI LINGK KEMHAN KA SATKER/KA SUB SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK KALAK GIAT KA SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK KA GIAT/KALAK GIAT KA SATKER/KA SUB SATKER/ PEJABAT YANG DITUNJUK KALAK GIAT PANG/DAN/KAKOTAMA KA GIAT DALLAK GIAT ASRENA KOTAMA WASLAK GIAT PARA AS/DIR KTM/IRJEN TINGKAT TNI TINGKAT UO TINGKAT KOTAMA TINGKAT SATKER SUB SATKER ORGANISASI PENGELOLA PROGAR KEMHAN DAN TNI ( Permenhan No 24 Thn 2011 ttg Perubahan atas Permenhan No 20 Thn 2010 ttg SPA ) 14

15 MENHAN (SELAKU PA) KEPALA FUNGSI HAN (KA FUNGSI HAN) PENGENDALI FUNGSI ( DAL FUNGSI ) DIRJEN RENHAN KEMHAN PENGAWAS FUNGSI (WAS FUNGSI ) PARA DIRJEN KEMHAN KAPRO TNI PANGLIMA TNI DAL PRO ARSENUM PANG TNI WAS PRO PARA ASISTEN PANG TNI TINGKAT FUNGSI HANNEG SEKJEN KEMHAN KAPRO U.O KEMHAN DALPRO/DAL GIAT KAROREN SETJEN KEMHAN DAL GIAT ASRENUM P5 TNI WASPRO/WASGIAT PARA DIRJEN/ KABADAN P5 TNI KAPRO U.O MABES TNI WAS GIAT PARA AS PANG TNI/IRJEN TNI KAS ANGKATAN KAPRO U.O ANGKATAN DAL GIAT ASRENA KAS ANGK WAS GIAT PARA AS KAS ANGK/IRJEN KASATKER KEMHAN KA GIAT DALLAK GIAT KABAG PROGLAP/ KABAGTU WASLAK GIAT DIR/IR DI LINGK KEMHAN KA SATKER/KA SUB SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK KALAK GIAT KA SATKER/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUNJUK KA GIAT/KALAK GIAT KA SATKER/KA SUB SATKER/ PEJABAT YANG DITUNJUK KALAK GIAT PANG/DAN/KAKOTAMA KA GIAT DALLAK GIAT ASRENA KOTAMA WASLAK GIAT PARA AS/DIR KTM/IRJEN TINGKAT TNI TINGKAT UO TINGKAT KOTAMA TINGKAT SATKER SUB SATKER ORGANISASI PENGELOLA PROGAR KEMHAN DAN TNI DIPA SATKER PUSAT ( Permenhan No 16 Thn 2014 ttg SPA ) 15

16 ) PPK STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT K/L STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT K/L SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PPK PPSPM MENTERI PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUTANSI INSTANSI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 16

17 PPK STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT K/L STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT K/L SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPK MENTERI PENGGUNA ANGGARAN UAKPA BENDAHARA PENGELUARAN PPSPM UAPPA-E-1 (UO) UAPPA-E-1 (TNI) UAPA UAPPA-W 17

18 JALUR OTORISASI JALUR PENDANAAN TEMBUSAN KETERANGAN: PELAKSANAAN OTORISASI DAN DANA DI LINGKUNGAN UO KEMHAN DIPA SATKER PUSAT MENHAN KAPUSKU KEMHAN SEKJEN KEMHAN (SELAKU KA UO KEMHAN) KABID KUKEM KOP KOM TEMB KOM TEMB KOP NPB NPB-M SATKER /SUB SATKER KEMHAN 18 PEKAS KEMHAN

19 JALUR OTORISASI JALUR PENDANAAN TEMBUSAN KETERANGAN: PELAKSANAAN OTORISASI DAN DANA DI LINGKUNGAN TNI DIPA SATKER PUSAT MENHAN KAPUSKU KEMHAN KABAGKU PUSKU TNI KAKU KOTAMA PEKAS GABRAH/ GABPUS PANGLIMA TNI (SELAKU KA UO MABES TNI) KAPUSKU TNI PEKAS TNI KAS ANGKATAN PANG/DAN/KA KOTAMA ANGKATAN SATKER ANGKATAN KOP KOM TEMB KOM TEMB KOP NPB NPB-P PANGLIMA TNI KOP TEMB P3 P3 TEMB KOP NPB-M NPB NPB-P TEMB. KOP DIRKU/KADISKU ANGKATAN SATKER TNI/ KOTAMAOPS TEMB KOM TEMB. KOP TEMB KOM 19 PEKAS ATHAN

20 KEMKEU MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGAR (SAAT INI) RKA-SATKER KEMHAN UO SATKER KOTAMA RKA-KOTAMA RKA-UO RKA-KL KEMKEU KEMHAN SATKER KEMKEU LK-KPA LK-UAPPA W LK - PA PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN KEMKEU KEMHAN UO TNI SATKER KOTAMA UO KEMHAN SATKER LK-UAPPA E1 (UO) KEMHAN SATKER KOTAMA KEMHAN SATKER UO KEMHAN LK-KPA LK-UAPPA W LK-UAPPA E1 (KEMHAN PUSATDAERAH APBN DIPA KOM KOP P-3 KOP DIPA APBN 20

21 KEMKEU MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGAR (SARAN) RKA-SATKER KEMHAN TNI UO SATKER KOTAMA RKA-KOTAMA RKA-UO RKA-TNI RKA-KL KEMKEU KEMHAN SATKER KEMKEU LK-KPA LK-UAPPA W LK-UAPPA E1 (TNI) LK - PA PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN KEMKEU KEMHAN UO TNI SATKER KOTAMA UO KEMHAN SATKER LK-UAPPA E1 (UO) KEMHAN TNI SATKER KOTAMA KEMHAN SATKER UO KEMHAN LK-KPA LK-UAPPA W LK-UAPPA E1 (KEMHAN PUSATDAERAH APBN DIPA KOM KOP P-3 KOP DIPA APBN 21

22 BAGAN SISTEM PERENCANAAN HANNEG LEMBAGA JANGKA PANJANG (20 TAHUN) JANGKA MENENGAH (5 TAHUN ) JANGKA PENDEK (1 TAHUN) DPR BAPPENAS KEMKEU KEMHAN TNI UO -KEMHAN -MABES TNI -ANGKATAN KOTAMA/ SATKER RANC RPJP NAS FEED BACK RPJP NAS RANC RPJP HANNEG RPJP HANNEG RUTR KWS PRODUK STRA HANNEG RANC RPJP TNI KIR INTEL POSTUR TNI RANC RPJP UO KIR INTEL/LINGSTRA POSTUR UO RANC AWAL RPJMN RANC RPJM NAS RPJMNAS JAKUM HANNEG RANC RENSTRA HANNEG JAKGARA HANNEG RENSTRA HANNEG JAKSTRA TNI RENSTRA TNI RANC RENSTRA TNI KIR INTEL JAKSTRA UO RANC RENSTRA UO RENSTRA UO KIR INTEL/ LINGSTRA RANC RENSTRA KTM/SATKER/ JAKSTRA KOTAMA RENSTRA KTM/ SATKER/ RTRW HAN KOTAMA ANPOTWIL/ MAR/DIRGA RANC AWAL RKP RANC RKP RAPBN APBN RENBUT THNAN DIPA DEPHAN JAKREN HANNEG RANC RENJA HANNEG RENJA HANNEG RKA HANNEG A MENHAN JAKREN TNI RANC RENJA TNI RENJA TNI RKA TNI PPPA TNI KIRINTELRENYUDHA JAKREN UO RANC RENJA UO RENJA UO RKA UO PPPA UO KIRINTEL RENKON JUKCAN KOTAMA/ SATKER/ RANC RENJA KTM/ SATKER/ RKA KTM/ SATKER/ PROGJA KTM/ SATKER/ RENJA KTM/ SATKER/ Ket: Kotak dengan garis putus-putus menunjukkan dokumen pendukung/dibuat oleh unsur di luar ren 22

23 DOKUMEN PERENCANAAN SERTA PEJABAT YANG TERLIBAT 23

24 DOKUMEN (KEBIJAKAN) PERENCANAAN JANGKA PANJANG - KURUN WAKTU 20 TAHUN TINGKATDOK. UTAMAPENDUKUNGPENYUSUNPENGESAHWAKTU SIAP KEMHAN-RANC RPJP HANNEG -RPJP HANNEG -PRODUK STRA- TEGIS HANNEG -RUTR KAWAS- AN DITJEN RENHAN MENHAN  8 BLN SEBELUM MASA RPJP HANNEG PERIODE BERJALAN BERAKHIR  1 BLN SETELAH RPJPN DITETAPKAN TNIRANC RPJP TNI RPJP TNI POSTUR TNI KIR INTEL JPSRENUM TNIP5 TNI  10 BLN SBLM RPJP TB HBS  1 BL STLH RPJP HAN DI TAP  1 TH SBLM POSTUR YLL HBS MABES TNI/ANG- KATAN (UO) RANC RPJP UO RPJP UO POSTUR UO KIR INTEL JP RTRW HAN KTM SREN UOP5 TNI/KAS ANGKATAN  1 TH SBLM RPJP TB HBS  1 BL STLH RPJP TNI DI TAP  1 SBLM POSTUR YLL HBS 24

25 DOKUMEN (KEBIJAKAN) PERENCANAAN JANGKA MENENGAH - KURUN WAKTU 5 TAHUN TINGKATDOK. UTAMAPENDUKUNGPENYUSUNPENGESAHWAKTU SIAP KEMHANRANC RENSTRA RENSTRA JAKGARADITJEN RENHAN MENHAN  4 MGG SETELAH RANC AWAL RPJMN DITETAPKAN  2 MGG SETELAH JAKUM HANNEG DITETAPKAN TNIRANC RENSTRA RENSTRA JAKSTRA KIR INTEL JMSRENUM TNI P5 TNI  3 MNG STLH RA RPJMN DI TAP  1 MNG STLH RENSTRA HAN TAP  PARALEL DG SUN JAKSTRA HAN MABES TNI/ANG- KATAN (UO) RANC RENSTRA RENSTRA JAKSTRA KIR INTEL JMSREN UOP5 TNI/KAS ANGKATAN  2 MNG STLH RA RPJMN DI TAP  1 MNG STLH RENSTRA TNI TAP  1 MNG STLH JAKSTRA TNI TAP KOTAMA/ SATKER SETINGKAT KOTAMA RANC RENSTRA RENSTRA JAKSTRA RTRW HAN KTM ANPOTWIL SREN KTMP5 TNI/KAS ANGKATAN  1 MNG STLH RA RPJMN DI TAP  1 MNG STLH RENSTRA UO TAP  1 MNG STLH JAKSTRA UO TAP 25

26 DOKUMEN (KEBIJAKAN) PERENCANAAN JANGKA PENDEK – KURUN WAKTU 1 TAHUN TINGKATDOK. UTAMAPENDUKUNGPENYUSUNPENGESAHWAKTU SIAP KEMHANJAKREN RANC RENJA RENJA RKA AA RENBUTGAR TAHUNAN DITJEN RENHAN MENHAN  1 MGG SETELAH RANC AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF  MEDIO MART TAB-1  AWAL JUNI TAB-1  AKHIR JULI TAB-1  AKHIR DES TAB-1 TNIJAKREN RANC RENJA RENJA RKA PPPA KIR INTEL REN YUDHA RENKON SRENUM TNI P5 TNI  1 MNG STLH JAKREN HAN DI TAP  MEDI0 MARET TAB-1  MEDIO JUNI TAB-1  MEDIO JULI TAB-1  AKHIR DESEMBER TAB-1 MABES TNI/ ANGKATAN (UO) JAKREN RANC RENJA RENJA RKA PPPA KIR INTEL/LING- STRA SREN UOP5 TNI/KAS ANGKATAN  1 MNG STLH JAKREN TNI DI TAP  AWAL MARET TAB-1  MEDIO JUNI TAB-1  MEDIO JULI TAB-1  AKHIR DESEMBER TAB-1 KOTAMA/ SATKER SE- TINGKAT KOTAMA JUKCAN RANC RENJA RENJA RKA PROGJA RENKONSREN KTMP5 TNI/KAS ANGKATAN  1 MNG STLH JAKREN UO DI TAP  AWAL MARET TAB-1  AKHIR JUNI TAB-1  AWAL JULI TAB-1  AKHIR DESEMBER TAB-1 26

27 27 PROSEDUR DAN/ATAU KETENTUAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (TAHUNAN)

28 GARIS BESAR PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (TAHUNAN)  Proses Perencanaan dan Penganggaran merupakan serangkaian tindakan untuk menentukan/penyusunan program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran, serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran tersebut pada dasarnya merupakan isi dari RKA- KL.  Sebagai bagian dari manajemen pengelolaan pertahanan negara, maka penyusunan program, kegiatan dan anggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan lingkungan strategis serta terikat pada kebijakan pemerintah di bidang pembangunan, baik yang ditetapkan berdasarkan UU maupun keputusan Presiden, Peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang dapat membatasi perencanaan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya.  Usulan program, kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran diajukan secara bottom up dan/atau top down, sesuai dengan ketentuan yang ada, tuntutan tugas yang berkembang, renstra, prediksi ancaman dan kondisi saat ini serta realistis dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan.  Setelah Pagu Indikatif diterima, usulan tersebut diatas selanjutnya dibahas bersama-sama antara Staf Perencana dengan Kewasgiatan, Bintek dan Kotama/Satker, guna menentukan prioritas program, kegiatan dan dukungan anggarannya disesuaikan dengan pagu indikatif yang ada. 28

29  Hasil pembahasan di evaluasi secara terbatas oleh Pejabat terkait untuk di crosscek kesesuaiannya dengan kebijakan yang ada dan lain sebagainya.  Setelah Pagu Anggaran (Pagu Sementara) diterima (bulan juni-juli), hasil pembahasan akan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, baik dikarenakan adanya perubahan dukungan anggaran maupun perubahan kebijakan dan lain-lain.  Penyesuaian pagu sementara dibahas secara bilateral bersama Kemkeu, Bappenas, Kemhan dengan melibatkan para Bintek dan Kewasgiatan terkait (bulan Agustus – September) --- sebagai dasar pembahasan di DPR dan/atau untuk penetapan Alokasi Anggaran (pagu Definitif).  Setelah Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ditetapkan, dilaksanakan pembahasan secara terbatas bersama pihak terkait untuk finalisasinya dan selanjutnya dibahas/ditelaah di Kemkeu bersama Kemhan, Bappenas dan pihak terkait lainnya (Bintek dan Kewasgiatan).  Hasil pembahasan di Kemkeu, Alokasi Anggaran (pagu Definitif) akan ditetapkan sebagai APBN dan/atau DIPA (proses pembahasan terakhir di Kemkeu pada akhir bulan Oktober Tahun Anggaran Berjalan minus 1) dan secara paralel akan disampaikan pada seluruh Kotama/Satker di lingkungan Kemhan dan TNI untuk dilakukan persiapan2 seperlunya. 29

30  Pada awal bulan Desember akan dilaksanakan Asistensi Rengiat dengan maksud untuk penelaahan ulang kesesuaian antara RKA-KL dengan Rencana Kegiatan (Rengiat) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan pihak lainnya yang terkait dalam pengelolaan Program dan Anggaran untuk menjamin bahwa rencana kegiatan yang ada tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan dalam RKA-KL ---- selanjutnya akan diterbitkan policy letter sebagai dasar awal para KPA dan/atau PPK untuk bergiat dengan maksud agar kegiatannya dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.  Setelah DIPA ditetapkan (akhir bulan Desember), segera disusun PPPA tahun anggaran berjalan.  Pada dasarnya perubahan sasaran terhadap program dan kegiatan yang telah selesai dibahas di Kemkeu dan/atau ditetapkan dalam DIPA/PPPA tidak bisa dilaksanakan, namun apabila terpaksa karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari maka harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui prosedur revisi DIPA yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan). 30

31 JAK REN UO MBS TNI JAK REN UO ANGKATAN JUKCAN KASATKER RANC RENJA KTM/SATKER RENJA KTM/ SATKER RKA KTM/ SATKER PROGJA KTM/ SATKER PPPA UO ANGKATAN PPPA UO MBS TNI RKA UO MBS TNI RKA UO ANGKATAN RENJA UO ANGKATAN RENJA UO MBS TNI RANC RENJA UO MBS TNI RANC RENJA UO ANGKATAN JAK REN TNI RANC RENJA TNI RKA TNI PPPA TNI RANC RENJA UO KEMHAN RENJA UO KEMHAN RKA UO KEMHAN PPPA UO KEMHAN RENBUT TAHUNAN JAKREN HANNEG RANC RENJA HANNEG RENJA HANNEG RKA HANNEG AA MENHAN RAKOR RPT HANNEG INSTANSI DPR BAPPENAS KEMKEU KEMHAN UO KEMHAN TNI UO MABES TNI UO ANGKATAN KOTAMA/ SATKER RANC AWAL RKP RANC RKP RAPBN APBN DIPA KEMHAN JAK REN UO KEMHAN RAKOR RPT UO KEMHAN RAKOR RPT TNI KIR INTEL REN YUDHA RAKOR RPT UO ANGKATAN RENKON PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN 31 1

32 DPR, BAPPENAS, KEMKEU KEMHAN T N I MABES TNI/ ANGKATAN KOTAMA/ SATKER PAGU PROGJA KOTAMA/ SATKER RKP APBN DIPA HANNEG PPPA MABES TNI/ANGK RAPBN RENJA KOTAMA/ SATKER RENJA MABES TNI/ANGK RENJA TNI RENJA HANNEG RANC RKP RKA TNI RANC RENJA TNI RANC RENJA KOTAMA/ SATKER RKA MABES TNI/ANGK RANC RENJA HANNEG RANC RENJA MABES TNI/ANGK A.A.MENHAN PPPA TNI RANC AWAL RKP RKA HANNEG RKA KOTAMA/ SATKER JAK MENHAN JAK PANG TNI JAK PANG TNI/KAS ANGK JUKCAN PANG KOTAMA/ KA SATKER PAGU INDIKATIF SEB MN PPN & MENKEU PD MED MARET ALOKASI ANGGARAN UU APBN PD MED NOV PAGU ANGGARAN SE MENKEU PD MED JULI PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN LEMBAGA 32

33  Intervensi hak budget (dari pihak2 tertentu) terlalu kuat  Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme rapat koordinasi dlsb masih menjadi retorika..  Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran,  Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.  Breakdown RPJP ke RPJM dan RPJM ke RKA seringkali tidak nyambung (match).  Kualitas RPJP, RPJM h dan Renstra seringkali belum optimal.  Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan.  Koordinasi antar satker untuk proses perencanaan masih lemah  Satker seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai.  Monev dari komando atas belum otimal  Kualitas hasil rakor dlsb seringkali rendah karena kurang fokus  Dalam praktek, pendekatan pemecahan masalah yang HANYA melihat ke AKAR MASALAH saja dapat berpotensi menimbulkan bias dan oversimplifikasi terhadap suatu persoalan.  Masih ada ego sektoral 33

34 PROSES PERENCANAAN TAHUNAN DI LINGKUNGAN TNI 34

35 KEGIATANKOTAMA/SATKER MABES TNI / ANGKATAN TNI KETERANGAN Evaluasi/Raker- nis - I I Progja TAB Medio Desember TAB II PPPA TAB Awal Januari TAB+1 III PPPA TAB Medio Januari TAB+1 -Ev o/ lakgiat/p’jwb giat dgn koor/dal o/ sren u/ nilai akunt kinerja -Hsl ev sbg bhn rakenis-I o/ wasgiat/ waslakgiat u/ cari solusi/cah mslh -Hsl ev/rakernis sbg bhn sun jakren u/ msk rapim -Hsl ev krm ke kemhan u/ msk sun ranc rkp/pagu indikatif RAPIM III Pksp setelah Rapim Mabes TNI/Angk II Pksp setelah Rapim TNI I Akhir Januari TAB+1 -Penekanan laks progar TAB+1/sekrg -Jakren TAB+2/yad -Sbg p’gara = sren Olah Yudha III Minggu I Maret TAB+1 II Minggu III Feb TAB+1 I Minggu I Feb TAB+1 - Mrpkan t/l rapim u/ sinergitas, sinkroni- sasi n penyamaan kerangka pikir Rakernis II I Pksp stlh Olah Yudha II Pksp setelah Raker- nis II Kotama/Satker III Pksp stlh Rakernis II Mabes TNI/Angkatan -u/ rumuskan jaks teknis sbg bhn sun ranc renja -Sbg p’gara = waspro/wasgiat/waslak Penyusunan Rancangan Renja I II III -Sesuai ketentuan umum renprogar -Dilaks o/ panitia anggaran (sesuai tingkatan) 35

36 KEGIATANKOTAMA/SATKERMABES TNI / ANGKTNI KETERANGAN Rakor Renaku I Pra Renaku Awal Maret TAB+1 I Medio Maret TAB+1 II Akhir Maret TAB+1 -Menyempurnakan Ranc Renja -Penyesuaian dgn pagu (indikatif) Penyusunan Renja IIIII I -Dgn berpedoman pd renja diatasnya -Dilaks o/ panitia anggaran sesuai ting- katannya Penyusunan RKA-K/L I Medio Juli TAB+1 II Medio Juli TAB+1 III Medio Juli TAB+1 -Berpedoman pd pagu anggaran, renja dan hsl asistensi tehnis -Laks asi. tehnis scr berlanjut u/ nilai validitas, prioritas dll -Sun rka o/ panitia anggaran Renaku II Pra Renaku II Akhir Oktober Rakor Renaku II Akhir Oktober Rakor Renaku II Awal November -Menyempurnakan RKA -Penyesuaian dgn alokasi gar -Sbg dasar penerbitan policy letter Penyusunan DIPA -III -DIPA TNI di konsep o/ msg2 UO terdiri dr DIPA Pusat dan Daerah -DIPA Pusat terdiri dr uo Kemhan, Mbs TNI dan Mbs Angkatan. -DIPA Satker Daerah disalurkan lang- sung Penyusunan PPPA/progja III Akhir Des TAB+1 II Akhir Des TAB+1 I Akhir Des TAB+1 PPPA TNI, Mabes TNI/Angkatan dan Progja Kotama/ Saker. 36

37 PANITIA ANGGARAN merupakan organisasi kepanitiaan yang dibentuk secara fungsional diluar struktur organisasi penyelenggara program dan kegiatan, dalam rangka membantu pimpinan untuk mengoptimalkan hasil penyelenggaraan program dan kegiatan 37

38 TUGAS PANITIA GAR 1.Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rancangan Renja, Renja & RKA sesuai tingkatannya masing-masing; 2.Menyelenggarakan rapat koordinasi dlm rangka evaluasi pelaksanaan Prog & kegiatan & memberikan saran masukan/pertimbangan pemecahan masalah yg terjadi sesuai tingkatannya masing-masing; & 3.Melaksanakan pembahasan & memberikan saran tindak lanjut atas usulan perubahan sasaran Prog & kegiatan yg diajukan sesuai tingkatannya masing-masing. 38

39 PANITIATNIMBS TNI/ANGKATANKOTAMA KETUA KASUM TNIKASUM TNI/WKL KSKAS KTM (UTK MBS UO – WAASREN UO) WAKET WKL KS/ASRENUMASRENUM/ASRENA UOASRENA KTM (UTK MBS UO – PBN IV SREN UO) SET WAASRENUMWAASRENUM/WAASREN UOPBN REN SREN KTM (PBN- DYA BAN IV SREN UO – UTK MBS UO) ANGGOTA TETAP : -IRJEN TNI, IRJEN/AS/BAKU II UO YG DIBAHAS, KAPUSKU TNI, PBN IV SRENUM TIDAK TETAP : -PJB/KEDINASAN/BALAKPUS/SAT KER TERKAIT YG DIPERLUKAN TETAP : -WAIRJEN TNI/IRJEN UO, AS UO, BAKU II UO, KABGKU PUSKU (KHUSUS MBS TNI), PABAN IV SREN TIDAK TETAP : -PJB/KEDINASAN/BALAKPU S/SATKER TERKAIT YG DIPERLUKAN TETAP : -IRDAKU, IR KTM, AS KTM, BAKU III/KABAG- KU PUSKU TNI, PBN IV SREN KTM, PBNDYA RENPROGAR SREN UO TIDAK TETAP : -PJB/KEDINASAN/BALAK PUS/SATKER TERKAIT YG DIPERLUKAN P’GAR SRENUMSRENUM/SRENA UOSREN KTM (UTK MBS UO – SREN UO) P’LAKS SESUAI KEBUTUHANMIN 2 BL SEKALI/SESUAI KEBUTUHAN 39 SUSUNAN PANITIA ANGGARAN DI LINGKUNGAN TNI

40 PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 40

41 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 41

42 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN FUNGSI KEMHAN SATKER KOTAMA KEMHAN SATKER UO KEMHAN GIAT PROGRAM GIAT PROGRAM UO FUNGSI PROGRAM TNI KEMHAN TNI SATKER KOTAMA KEMHAN SATKER UO KEMHAN GIAT PROGRAM GIAT SAAT INISARAN 42

43 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pengendalian (1)Pengendalian merupakan fungsi manajemen utk mengarahkan & memotivasi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan gar sampai pelaporannya, sehingga kegiatan yg dilakukan tidak berttgan dg peraturan perun&g-un&gan yg berlaku. Tindakan-tindakan yg dilakukan utk menjamin bahwa rencana-rencana, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk & kebijakan dpt ditepati/dilaks sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran yg telah ditetapkan sebelumnya dpt dicapai scr berhasil guna & berdaya guna. (2)Sarana yg diperlukan dlm pengendalian Prog & gar, antara lain: a.Dokumen perencanaan, terutama dokumen Thnan terdiri dari: Renja, PPPA, Progja & Renlakgiat. b.SKO & dokumen penyaluran &a (Nota Pemindah Bukuan/NPB); c.Laporan & evaluasi yg terkait dg pelaksanaan Prog & gar; & d.Ketentuan & perun&g-un&gan yg berlaku. (3)Pejabat yg ditunjuk sebagai pejabat pengendali baik tingkat UO Kotama maupun Satker, mengkoordinasikan kegiatan para Wasgiat/Waslakgiat, mengambil langkah-langkah tindak koreksi thdp penyimpangan-penyimpangan, meneliti & menganalisa laporan Prog. (4)Dal dilaks scr pasif (melalui lit adm) maupun aktif (melalui peninjauan fisik di lap ), dg sasaran: a.terwujudnya kesinambungan kegiatan sesuai dg rencana yg telah ditetapkan; b.terselenggaranya giat selrh fungsi scr terpadu & serasi guna tercapainya seluruh sasaran; & c.T’capai keseimbangan antara laks giat dg lur gar maupun duk dana sesuai pentahapannya. 43

44 (5)Pengendalian dilaks menggunakan metode & prinsip, sebagai berikut: a.metode: 1)Pengarahan, meliputi kegiatan memberikan arahan dlm perencanaan Prog & gar serta pembiayaan agar mengacu pd pendekatan gar terpadu, berbasis kinerja & kerangka pengeluaran jangka menengah; 2)Pemantauan, meliputi kegiatan mempelajari, menelaah & menganalisis serta mengambil kesimpulan dari semua aspek & permasalahan dlm pelaksanaan; 3)Kunjungan staf, utk memperoleh gambaran pelaksanaan dari suatu proses perencanaan serta informasi lain yg tidak dpt dilaporkan tertulis sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan yg dilakukan oleh staf perencana; 4)Analisa & evaluasi, utk memberikan masukan dlm rangka menetapkan, memperhitungkan & menyempurnakan pelaksanaan Prog & gar pd tahap berikutnya; 5)Tindakan korektif, dilaks utk meluruskan hal-hal yg menyimpang baik masalah kebijakan teknis administrasi maupun tatacara administrasi laporan; & 6)Tuntutan ganti rugi, dpt dilaks karena pelgar hukum atau kelalaian pejabat, dlm rangka kewenangan administrasi atau kewenangan kebendaharaan. 44

45 b.Prinsip-prinsip: 1)Mengutamakan preventif di atas represif; 2)Peran serta. Mengikut sertakan semua pihak utk bertanggung-jwb & berdisiplin thdp pelaksanaan un&g- un&g, peraturan, instruksi serta ketentuan lainnya yg berlaku; 3)Keadilan. Setiap tindakan &/atau pemberian sanksi-sanksi hukum harus didasarkan pd obyektivitas, kecermatan, ketelitian & kebenaran agar tercapai kepastian hukum, sehingga harus menjamin rasa aman & mencegah a&ya tindakan sewenang-wenang; 4)Membimbing & mendidik; & 5)Ambeg Paramaarta, dpt menentukan mana yg harus didahulukan. 45

46 PENGENDALIAN PEMBAYARAN 1.Sebagai Ordonatur Pembantu, setiap Pekas sebelum membayar terlebih dahulu harus mengadakan pengujian atas kebenaran dokumen tagihan. a.setiap dokumen tagihan harus memenuhi persyaratan: 1)wetmatigheid yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/ pembayaran yang mempunyai dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2)rechtmatigheid yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/ pembayaran yang menyatakan bahwa hak atas tagihan telah dibuktikan dan kewajiban telah dilaksanakan oleh yang berhak atas tagihan tersebut sesuai batas wewenang dan hak yang diperoleh;doelmatigheid (bersifat administratif) yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/pembayaran yaitu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan 3)cijfermatigheid yaitu salah satu syarat sahnya suatu tagihan/ pembayaran yang sesuai dengan angka-angka baik dari segi “Aritmatic” (kali, bagi, tambah, kurang dan jumlah) ataupun pembebanan Mata Anggaran (MA) yang berkaitan dengan penetapan kode anggaran yang benar. 2.dokumen Tagihan (Doktag) yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat dibayarkan dan Pekas wajib memberitahukan kepada pihak terkait untuk melengkapi. Pembayaran dapat dilaksanakan setelah syarat kelengkapan dipenuhi; 3.kewenangan Pekas dalam hal pengujian terkait syarat sahnya suatu dokumen tagihan terhadap kesesuaian dengan tujuan dan sasaran pada program yang telah direncanakan, sebatas pada aspek administrasi, untuk fisik tetap menjadi tanggung jawab PPK. 46

47 PENGAWASAN Pengawasan dilakukan guna menjamin pencapaian sasaran program dan anggaran secara efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan; a.pengawasan merupakan fungsi komando dari setiap atasan; b.setiap atasan wajib melaksanakan pengawasan melekat; c.pengawasan dan pemeriksaan oleh badan inspektorat dilaksanakan secara intensif dan obyektif sesuai kondisi riil di lapangan, dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan bertanggungjawab; dan d.pengawasan program/kegiatan dilakukan oleh pejabat fungsional sesuai bidangnya, dengan cara memberikan bimbingan teknis atas- pelaksanaan program/kegiatan, mengawasi kelancaran pelaksanaannya serta mengambil langkah-langkah koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, meneliti dan menganalisa laporan program/kegiatan. 47

48  TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI 1. Mewujudkan Kamnas yg mampu menjaga kedaulatan wil, menopang kemandirian ekonomi dgn mengamankan sumda maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia Sbg neg kepulauan. 48

49 2. Mewujudkan msy maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan neg kum 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sbg neg maritim 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera 5 Mewujudkan bangsa yg berdaya saing 6 Mewujudkan Indonesia menjadi neg maritim yg mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nas 7 Mewujudkan msy yg berkepribadian dlm kebudayaan. 49

50 Pusat Keuangan Kemhan Tahun


Download ppt "PEMBEKALAN/DISKUSI IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN NO. 67/PMK.05/2013 DAN NO. 15 TAHUN 2013 27 MARET 2013 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google