Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BKN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN Ida Ayu Rai Sri Dewi Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi E mail:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BKN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN Ida Ayu Rai Sri Dewi Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi E mail:"— Transcript presentasi:

1 BKN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN Ida Ayu Rai Sri Dewi Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi E mail: HP:

2 Pokok Bahasan 1. Pengantar2. Perencanaan PNS3. Penyusunan Kebutuhan PNS4. Pertimbangan Teknis Kepala BKN5. Penataan PNS

3 1. Pengantar

4 Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit bagi PNS dan PPPK MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA UU No 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA UU No 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5 PRINSIP DASAR UU ASN SISTEM MERIT Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada:  k ualifikasi,  kompetensi, dan  kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Memberlakukan Sistem Merit melalui: 1.Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif 2.Menerapkan prinsip fairness 3.Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja 4.Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik 5.Manajemen ASN secara efektif dan efisien 6.Melindungi PNS dari intervensi politik dan tindakan diskriminatif.

6 PNS Pasal 1 butir 3 dan Pasal 7  Berstatus pegawai tetap  Memiliki NIP secara nasional  Perumus kebijakan  Menduduki jabatan pemerintahan JENIS STATUS PPPK Pasal 1 butir 4 dan Pasal 7  Diangkat dengan perjanjian kerja  Dapat diberikan NIP Perjanjian Kerja  Melaksanakan tugas pemerintahan  Menduduki jabatan fungsional JENIS, STATUS DAN FUNGSI PEGAWAI ASN FUNGSI Pelaksana kebijakan Publik Pelayan publik, dan Perekat dan pemersatu bangsa

7 Jabatan Administrasi - Jabatan Administrator - Jabatan Pengawas - Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional Keahlian Jabatan Fungsional Keterampilan  Ahli Utama  Ahli Madya  Ahli Muda  Ahli Pratama  Penyelia  Mahir  Terampil  Pemula Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JABATAN ASN

8 2. Perencanaan PNS

9 PERENCANAAN PNS Suatu proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah PNS, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja serta analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada organisasi. Menjamin tersedianya PNS dalam jumlah, kualifikasi, komposisi, dan kompetensi.

10 Dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional dan untuk mewujudkan jumlah dan kualitas PNS yang sesuai dengan kebutuhan suatu satuan organisasi negara serta untuk menjamin distribusi PNS yang proporsional, maka formasi PNS ditetapkan setiap tahun PERENCANAAN NASIONAL PNS

11 KONSEP PERENCANAAN PNS Memprediksi secara sistematis dan strategis tuntutan kebutuhan dan persediaan PNS di masa depan dg berbagai pertimbangan, metodologi dan teknologi modern yg efektif. Merancang pengembangan PNS yg mendukung strategic planning, operational planning dan human capital planning, melalui pengisian formasi jabatan secara proaktif. Mengidentifikasi kebutuhan PNS jangka pendek (2 – 3 th) dan jangka panjang (Proyeksi kebutuhan PNS 5 th atau lebih).

12  Peningkatan kualitas (daya guna) Pegawai  Kaderisasi  Kepastian kedudukan dan masa depan Pegawai Fungsi Perencanaan PNS  Pengendalian Anggaran Belanja Pegawai  Pengendalian jenis jabatan dan jumlah pegawai

13 MODEL PERENCANAAN PNS Tugas dan Fungsi ( Operational Planning) Tugas dan Fungsi ( Operational Planning) Faktor Internal : 1.Visi dan Misi 2.Sarana & Prasarana 3.Belanja Pegawai 4.Kekuatan Pegawai Faktor Internal : 1.Visi dan Misi 2.Sarana & Prasarana 3.Belanja Pegawai 4.Kekuatan Pegawai Faktor Eksternal : 1.Lingkungan Org. 2.Hub. dgn Org. lain 3.IPTEK Faktor Eksternal : 1.Lingkungan Org. 2.Hub. dgn Org. lain 3.IPTEK Karakteristik K/L/Daerah Kelebihan / Kekurangan Kebutuhan Peg yg tepat RPJPN & RPJMN RENSTRA (Stategic Planning) Perencanaan PNS 5 th Perencanaan Pengisian Jabatan 2 th Perencanaan CPNS 1 th Human Capital Planning

14 Teknik Perencanaan PNS Anggaran Belanja Pegawai Analisis Beban Kerja Teknik Permintaan Organisasi (Bottom-Up/Top-Down) Pendapat Ahli/Pakar Model Peluang/Stokastik Teknik2 Permintaan S) (Kebutuhan PNS) Teknik2 Permintaan S) (Kebutuhan PNS) Analisis Kecenderungan Analisis Markov

15 3. Penyusunan Kebutuhan PNS

16 Pasal 56 UU No 5 Th 2014 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

17 Penjelasan Pasal 56 Penyusunan kebutuhan PNS merupakan analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN

18 PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK ( Pasal 94 UU No 5 Th 2014 ) 1.Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden 2.Setiap Instnsi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah, jenis dan jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 3.Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan 4.Kebutuhan jumlah & jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri MANAJEMEN PPPK

19 1.Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran 2.Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN Penjelasan Pasal 94

20 Penyusunan Kebutuhan PNS Susun kebutuhan jabatan dan jumlah bersarkan hasil anjab dan hasil ABK Kebutuhan PNS disusun untuk jangka waktu 5 th dirinci per tahun sesuai prioritas kebutuhan gunakan SAPK - BKN Kebutuhan PNS untuk 5 thn disusun setelah pimpinan instansi menetapkan rencana strategis ( Kirim ke Menpan RB dan BKN akhir Januari untuk TA berikutnya & lampirkan Renstra) Rincian per tahun sesuai peta jabatan unit organisasi. Penyusunan kebutuhan PNS meliputi : a. Jab Administrasi:Administrator, Pengawas dan Pelaksana. b. Jab Fungsional : Keahlian dan Keterampilan c. Jab Pimpinan Tinggi: J PT Utama, Madya dan Pratama. Penyusunan kebutuhan PNS meliputi : a. Jab Administrasi:Administrator, Pengawas dan Pelaksana. b. Jab Fungsional : Keahlian dan Keterampilan c. Jab Pimpinan Tinggi: J PT Utama, Madya dan Pratama. Mendukung pencapaian indikator keberhasilan sasaran strategis sesuai rencana strategis, RPJPN dan RPJMN

21 4. Pertimbangan Teknis Kepala BKN

22 Pertimbangan Teknis Kepala BKN dan Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PAN&RB memperhatikan: Pemerintah Pusat: 1. Susunan organisasi dan tata kerja 2. Jenis dan sifat urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab instansi 3. Jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang jabatan 4. Jumlah PNS yang akan memasuki batas usia pensiun 5. Rasio jumlah antara PNS yang menduduki jabatan administrator, pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional 6. Rasio antara anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja instansi secara keseluruhan. Pemerintah Provinsi: 1. Rasio antara jumlah PNS dengan jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan 2. Data kelembagaan Instansi. 3. Jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang jabatan (tingkat pendidikan/kualifikasi & pangkat) 4. Jumlah PNS yang akan memasuki batas usia pensiun. 5. Rasio antara anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten/Kota: 1. Luas wilayah, kondisi geografis dan potensi daerah untuk dikembangkan. 2. Data kelembagaan Instansi. 3. Jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang jabatan (tingkat pendidikan/kualifikasi & pangkat). 4. Jumlah PNS yang akan memasuki batas usia pensiun. 5. Rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk. 6. Rasio antara anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja daerah secara keseluruhan.

23 1 Kelengkapan dokumen penghitungan kebutuhan PNS (Anjab, ABK, Rencana Redistribusi dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun). 2 Jumlah Pegawai yang ada (Bezetting) kurang dari hasil penghitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK. 3 Jumlah Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun pada tahun Jumlah tenaga honorer K-2 yang lulus ujian. 5 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana selain administratif yang melaksanakan tugas pokok organisasi 6 Rata-rata alokasi nasional tambahan formasi CPNS PARAMETER PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BKN ATAS USUL TAMBAHAN FORMASI CPNS INSTANSIPUSATINSTANSIPUSAT INSTANSIPUSATINSTANSIPUSAT

24 1 Kelengkapan dokumen penghitungan kebutuhan PNS (Anjab, ABK, Rencana Redistribusi dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun). 2 Bezetting kurang dari hasil penghitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK. 3 Jumlah Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun pada tahun Kekurangan pegawai untuk Guru (Guru Kelas, Guru Bidang Studi, Guru Produktif) dan Tenaga Kesehatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan 5 Persentase belanja pegawai tidak langsung (BPTL) dalam APBD. 6 Jumlah tenaga honorer K-2 yang lulus ujian. 7 JFT dan pelaksana selain administratif yang mendukung percepatan pembangunan potensi daerah sesuai dengan kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). 8 Rata-rata alokasi nasional tambahan formasi CPNS PARAMETER PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BKN ATAS USUL TAMBAHAN FORMASI CPNS INSTANSIDAERAHINSTANSIDAERAH INSTANSIDAERAHINSTANSIDAERAH

25 Moratorium Penerimaan CPNS T A 2015 – 2019 ????? Rencana Kebijakan Moratorium CPNS (kecuali tenaga Pendidik, tenaga Kesehatan, Penegak Hukum & Tenaga Teknis – Strategis) Pertimbangan Teknis Kepala BKN Tambahan Formasi CPNS berdasarkan Anjab & ABK dg memperhatikan parameter,kriteria dan prioritas K/L serta potensi daerah.

26 1.Mendukung fungsi dan tugas utama Instansi Pemerintah 2.Mempercepat pencapaian rencana strategis organisasi, RPJMN dan RPJPN 3.Mengisi jabatan2 yang lowong dengan kualifikasi spesifik yang belum tersedia/jumlahnya terbatas 4.Jabatan fungsional yang mendukung percepatan pengembangan koridor ekonomi dan perubahan lingkungan strategis lainnya 5.Jabatan fungsional yang memerlukan tenaga yang memiliki sertifikat internasional Kriteria Jabatan Teknis - Strategis

27 Rencana Aksi Selama Moratorium Penerimaan CPNS T A Setiap K/L dan Daerah Melakukan Penataan PNS * Validasi hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja * Pemetaan dan penataan struktur jabatan * Penghitungan kebutuhan Pegawai ASN berdasarkan Anjab dan ABK * Validasi hasil penghitungan kebutuhan Pegawai ASN * Susun perencanaan kebutuhan Pegawai ASN 5 tahun ke depan untuk pengisian jabatan yang lowong dan formasi CPNS * Susun perencanaan kebutuhan Peg ASN per tahun sesuai prioritas kebutuhan organisasi atau potensi daerah * Penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional untuk jabatan fungsional berbasis kompetensi * Susun Analisis kesenjangan jabatan dengan membandingkan profil pegawai dengan syarat jabatan * Redistribusi atau reposisi PNS berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja * Susun rencana pengembangan PNS

28 5. Penataan PNS

29 MODEL PENATAAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN KEBIJAKAN STRATEGIS (RENSTRA) STRUKTUR ORGANISASI KESESUAIAN PEGAWAI DENGAN JABATAN 1.Informasi Jabatan 2.Klasifikasi Jabatan 3.Database Kelembagaan 4.Database PNS 1.Rekruitmen 2.Penilaian Kompetensi 3.Pengangkatan Dalam Jabatan 4.Penilaian Kinerja 5.Latbang 6.Pembinaan Disiplin TOOLS 1.Rekruitmen  CAT 2.KOMPETENSI  AC 3.KINERJA  SKP 4.Diklat  TNA 5.DISIPLIN  Derajat Kepatuhan Langkah Strategis 1.Workshop 2.Implementasi 3.Monitoring & Evaluasi RIGHTSIZING Matching Realokasi/Reposisi/ Redistribusi Pengembangan PNS KELEMBAGAANKEPEGAWAIAN

30 PENATAAN PNS (PERKA BKN NO. 37 TH 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS) INFORMASI JABATAN HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH PNS ( Berdasarkan Anjab, ABK dan Indeks) (PERKA BKN NO 19 TH 2011) ANALISI S KESENJ ANGAN JABATAN 1. TAHAP PERSIAPAN 2. TAHAP PELAKSANAAN  Uraian Jabatan  Syarat Jabatan  Peta Jabatan Kategori Jumlah PNS:  Kurang  Sedang  Lebih Syarat Jabatan vs Profil Pegawai REKOMNDASIREKOMNDASI 3. TINDAK LANJUT REDISTRIBUSI - PROYEKSI 5 TH - PENSIUN SUKA RELA PERENCAN AAN PENGEMBA NGAN PNS (PERKA BKN NO 22 TH 2013)

31 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PNS  Untuk menjamin efektivitas perencanaan PNS dilaksanakan monitoring dan evaluasi.  Monev saat pra penyusunan formasi untuk supervisi teknis dan mekanisme usulan formasi  Monev saat pasca penetapan formasi untuk memastikan realisasi dan penempatan CPNS Perencanaan PNS yang Efektif dan Efisien

32

33

34 CONTOH: KORIDOR EKONOMI MP3EI DAN KEGIATAN UTAMANYA PERLU ADANYA INTERKONEKSI ANTARA MP3EI DENGAN MANAJEMEN SDM APARATUR:  PERLU ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK MENDUKUNG MP3EI  PERLU PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH) KEBUTUHAN JUMLAH & JENIS PEGAWAI ASN SEPENUHNYA MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area Kelapa Sawit, Karet, Batu Bara, Perkapalan, Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas,Bumi (Migas) Pariwisata, Perikanan, Peternakan Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan

35 KORIDOR EKONOMI SUMATERA KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI KELAPA SAWIT & KARET  Perkebunan  Industri  Penyuluh KEGIATAN EKONOMI BATU BARA & BESI BAJA  Pertambangan  Geologi KEGIATAN EKONOMI PERKAPALAN  Mesin  Elektro KAWASAN STRATEGIS & PENUNJANG  Ekonomi  Lingkungan  Perenc. Wilayah

36 LOGO


Download ppt "BKN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN Ida Ayu Rai Sri Dewi Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi E mail:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google