Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL & BPJS KESEHATAN “Pengalihan Pengelolaan Program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014” Cabang Batam Ruko Kara.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JAMINAN KESEHATAN NASIONAL & BPJS KESEHATAN “Pengalihan Pengelolaan Program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014” Cabang Batam Ruko Kara."— Transcript presentasi:

1 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL & BPJS KESEHATAN “Pengalihan Pengelolaan Program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014” Cabang Batam Ruko Kara Junction Blok A no. 15 Simpang Kara, Batam Center ROBERT.S KA.BAG PEMASARAN

2 SJSN DAN JKNKESIAPAN ASKES MENJADI BPJS KESEHATANPENGALIHAN PENGELOLAAN JPK KE BPJS KESKEPESERTAANPELAYANAN KESEHATANFASILITAS KESEHATANKOORDINASI MANFAAT AGENDA PT. Askes (Persero)

3 Sistem Jaminan Sosial Nasional Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris Konvensi ILO 102 tahun 1952 “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". Pasal 28 H ayat 3 UUD 45 "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pasal 34 ayat 2 UUD 45 Hak konstitusional setiap orangWujud tanggung jawab negara + Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

4 PT. Askes (Persero) Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional

5 PT. Askes (Persero) ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” UU SJSN dan UU BPJS

6 PT. Askes (Persero) BPJS Kesehatan ASKES PERTANYAANNYA: SIAPAKAH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN? Jawabannya: PT Askes (Persero) yang BERTRANSFORMASI Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014 CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA

7 PT. Askes (Persero) Kesiapan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan

8 Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI Regional VII Regional VIII Regional XI Regional IX Regional X Regional XII Kesiapan Infrastruktur 8 PT. Askes (Persero) 12 (dua belas) Divre di seluruh Indonesia 99 Kantor Cabang 300 Kantor Operasional Kabupaten/Kota SDM PenambahanTh 2013 Th 2014 Th 2015 Kantor Cabang52018 SDM1.500

9 PT. Askes (Persero) Pengalihan Pengelolaan Program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan

10 PT JAMSOSTEK (PERSERO) PT ASKES (PERSERO) Penjelasan pasal 58 huruf a butir f : Berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan Pasal 61 huruf a dan c dalam UU BPJS nomor 24 tahun 2011 : Menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan PT. Askes (Persero) DASAR HUKUM

11 PT. Askes (Persero) Lanj. 1)Perjanjian Kerjasama antara PT Jamsostek dengan PT Askes no. PER/73/ dan nomor 087/KTR/0313 2)Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Program JPK PT Jamsostek (Persero)

12 PT. Askes (Persero) SURAT EDARAN BERSAMA

13 PT JAMSOSTEK (PERSERO)BPJS KESEHATAN Pemasaran Sosial Proses Pengalihan JPK Jamsostek PT ASKES (PERSERO) Provider Utilisasi Sistem Informasi Keuangan Manajemen Risiko Manajemen Mutu SDM Kepesertaan Iuran Pelayanan Pelanggan Manfaat Perpres Jaminan Kesehatan PT. Askes (Persero)

14 MANFAAT JKN * RJTP, RITP, RJTL dan RITL serta pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2004

15 PT. Askes (Persero) Peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Termasuk WNA PESERTA JAMINAN KESEHATAN Adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah atau pihak lain

16 KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JK BUKAN PBI JK Pekerja Penerima Upah (PPU) a. PNS (Pusat & Daerah) b. Anggota TNI c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah Non PNS f. Pegawai Swasta g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima upah Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU) Pekerja Mandiri Sektor Informal Bukan Pekerja (BP) a. Investor b. Pemberi Kerja c. Penerima Pensiun d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah  termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain

17 PT. Askes (Persero) Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan PBI (Jamkesmas) TNI/POLRI dan Pensiunan PNS & Pensiunan JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya

18 PT. Askes (Persero) Dibayar oleh pemerintah PBI Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Penerima Upah Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah Iuran

19 BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTAPROSENTASE UPAH KONTRIBUSIKeterangan PNS/TNI/POLRI/PEN SIUNAN 5%2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIU NAN 3% OLEH PEMERINTAH DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEKERJA PENERIMA UPAH 4,5 % 5% 4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI % PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH NILAI NOMINAL 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1.Ranap kelas 3 2.Ranap kelas 2 3.Ranap kelas 1 19 Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp ,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing- masing kabupaten

20 PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN

21 PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

22 PT. Askes (Persero) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir MiskinKelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi

23 Penyetaraan Golongan : Pegawai pemerintah non PNS dan Pekerja Penerima Upah : Gaji/Upah mulai sampai dengan 1,5(satu koma lima) kali penghasilan tidak kena pajak k1 disetarakan dengan Kelas II Gaji/Upah antara 1,5 sd 2 kali penghasilan tidak kena pajak k1 disetarakan dengan Kelas I Standard PTKP : Status WP Setahun Sebulan TK/0Rp. 24,300,000 2,025,000 K/0Rp. 26,325,000 2,193,750 K/1Rp. 28,350,000 2,362,500 K/2Rp. 30,375,000 2,531,250 K/3Rp. 32,400,000 2,700,000

24 PerPres No 12 Tahun 2013 Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 20 Ayat (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Ayat (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis. Pasal 22 Ayat (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: 1. rawat jalan 2. rawat inap c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

25 PerPres No 12 Tahun 2013 Manfaat Jaminan Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Meliputi pelkes non spesialistik yang mencakup : 1. Administrasi pelayanan 2. Pelayanan Promotif dan Preventif 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

26 PerPres No 12 Tahun 2013 Manfaat Jaminan Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN 1.Rawat Jalan, yang meliputi : a) Administrasi Pelayanan b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e) Pelayanan alat kesehatan implant f) Pelayanan penunjang Diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g) Rehabilitasi Medis h) pelayanan Darah i) Pelayanan Kedokteran forensik j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2. Rawat Inap, yang meliputi : a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif

27 PT. Askes (Persero) Peserta Faskes Primer Rumah Sakit Emergency Rujuk / Rujuk Balik Klaim BPJS Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan

28 PT. Askes (Persero) JPK Jamsostek Peserta : Tenaga kerja atau suami / isteri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari tenaga kerja Manfaat Pelayanan Rawat jalan tingkat pertama Rawat jalan tingkat lanjutan Rawat inap (kelas II pada RS Pemerintah atau RS lainnya yang setara dengan RS pemerintah) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan Gawat darurat Penunjang diagnostik BPJS Kesehatan Peserta : Seluruh Penduduk Indonesia 5 org / keluarga Dapat menambah anggota keluarga lain  tambahan iuran Manfaat Pelayanan : KOMPREHENSIF, tanpa skrining peserta/ tanpa pemeriksaan MCU, tanpa waktu tunggu, tanpa batasan jumlah hari rawat / sesuai indikasi medis td : Rawat jalan tingkat pertama Rawat jalan tingkat lanjutan Rawat inap ( non intensif & ruang intensif) Pem. kehamilan & pertolongan persalinan Gawat Darurat Penunjang diagnostik

29 PT. Askes (Persero) JPK Jamsostek Pelayanan khusus (Kacamata, protesa mata, protesa gigi, ABD dan protesa anggota gerak) Penyakit Kronis dan kritis (critical illness) BPJS Kesehatan Alat bantu Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang berlaku Promotif Preventif Program Penatalaksanaan Penyakit Kronis (Prolanis)  DM dan Hipertensi

30 PT. Askes (Persero) JPK Jamsostek Penyakit Kronis dan kritis (critical illness) meliputi : Hemodialisa (max.Rp ,-/ kasus) Operasi Jantung (max. Rp80 juta/ kasus / tahun Kanker (max. Rp 35 juta/kasus/tahun) Transplantasi organ (ginjal, hati, sumsum tulang belakang) max Rp 50 juta/ kasus/tahun Penyakit HIV / AIDS (max 20 juta/ kasus / tahun) BPJS Kesehatan Penyakit Katastropik (Jantung, Thalasemia, Gagal Ginjal Kronis, Kanker) sesuai kebutuhan medis tanpa limitasi hari rawat dan biaya Obat  Fornas, e-Catalog (Kemkes) Ambulan Pelayanan Jenazah Kompensasi untuk daerah yang tidak ada faskes PHK s/d 6 bln mendapat manfaat jaminan tanpa bayar iuran

31 PT. Askes (Persero) JPK Jamsostek Faskes : Balai Pengobatan Puskesmas Dokter praktek swasta Rumah Sakit Rumah Bersalin Rumah Sakit Bersalin Pola Tarif : Kapitasi, fee for service Iuran ; 3% dari upah tenaga kerja yang belum berkeluarga 6% dari upah tenaga kerja yang telah berkeluarga BPJS Kesehatan Faskes : Tingkat Pertama : PKM Klinik  + Klinik “JPK Jamsostek”, Klinik “TNI/POLRI” dan Lainnya (baru) Dokkel  + Dokkel “JPK Jamsostek” dan Lainnya (Baru) Tingkat Lanjutan : RS Pemerintah RS Swasta  + RS “JPK Jamsostek”, RS “Jamkesmas” dan Lainnya (Baru) RS TNI/POLRI  + Seluruh RS “TNI/POLRI” dan Lainnya (Baru) Pola Tarif : Kapitasi, INA-CBGs

32 PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; Pasal 25 Perpres 12/2013

33 PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

34 PT. Askes (Persero) Fasilitas Kesehatan memenuhi persyaratan (credentialing) wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah memenuhi persyaratan (credentialing) dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta

35 PT. Askes (Persero) Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Pelkes Tingkat Pertama BPJS KESEHATAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB)

36 PT. Askes (Persero) Terima Kasih


Download ppt "JAMINAN KESEHATAN NASIONAL & BPJS KESEHATAN “Pengalihan Pengelolaan Program JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014” Cabang Batam Ruko Kara."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google