Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL oleh BPJS KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL oleh BPJS KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL oleh BPJS KESEHATAN

2 Jaminan Sosial •Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris Konvensi ILO 102 tahun 1952 •“Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". Pasal 28 H ayat 3 UUD 45 •"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pasal 34 ayat 2 UUD 45 Hak konstitusional setiap orangWujud tanggung jawab negara +

3 3 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan LANDASAN REGULASI PerPres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PerPres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS UU Nomor 40 / 2004 tentang SJSN

4 Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam UU Nomor 40 Tahun 2004

5 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dibagi 2 (dua) : adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dibagi 2 (dua) : 1. BPJS Kesehatan  Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) 2. BPJS Ketenagakerjaan  Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan kematian Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap orang yang telah membayar iuran / iurannya dibayar Pemerintah

6 6 LANDASAN OPERASIONAL Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN Kepmenkes Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang FORMULARIUM NASIONAL

7 PESERTA BPJS Kesehatan • Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan. • Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. • Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan paling banyak 5 orang (Keluarga Inti)

8 • Istri atau suami yang sah dari peserta • Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: 1.Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri 2.Belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (Dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal • Istri atau suami yang sah dari peserta • Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: 1.Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri 2.Belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (Dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal Anggota Keluarga Yang Ditanggung Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain dengan membayar iuran tambahan.

9 Kelompok Peserta BPJS Kesehatan KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JK BUKAN PBI JK Pekerja Penerima Upah (PPU) a. PNS (Pusat & Daerah) b. Anggota TNI c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah Non PNS f. Pegawai Swasta g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima upah Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU) Pekerja Mandiri Sektor Informal Bukan Pekerja (BP) a. Investor b. Pemberi Kerja c. Penerima Pensiun d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran

10 Tahapan Kepesertaan BPJS Kesehatan ASKES PNS, PENSIUNAN PNS/TNI/POLRI VETERAN ASKES, JAMKESMAS, JAMSOSTEK, TNI/ POLRI AKTIF, BUMN, PENERIMA UPAH KELOMPOK USAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR PENERIMA UPAH KELOMPOK USAHA MIKRO BUKAN PENERIMA UPAHUC BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

11 Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan • Mendaftarkan dirinya sebagai peserta • Membayar iuran • Melaporkan perubahan data • Menjaga kartu peserta tidak rusak & tidak dimanfaatkan orang lain • Mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan

12 Hak Peserta BPJS Kesehatan • Mendapatkan kartu peserta • Memperoleh informasi • Mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan • Menyampaikan keluhan/pengaduan

13 Iuran

14 1.Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. 2.Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal. 3.Besaran iuran dan batas upah ditinjau secara berkala. 4.Besarnya iuran serta batas upah diatur dalam Peraturan Presiden. 1.Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. 2.Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal. 3.Besaran iuran dan batas upah ditinjau secara berkala. 4.Besarnya iuran serta batas upah diatur dalam Peraturan Presiden. * Pasal 27 UU Nomor 40 Tahun 2004 Besaran Iuran

15 Pegawai Pemerintah Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPU yang terdiri dari PNS, anggota TNI- Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri sebesar 5 % (Lima persen) dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan sebagai berikut: 3% Dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah 2% Dibayar oleh Peserta Gaji atau Upah perbulan : Gaji Pokok + Tunjangan Tetap * Pasal 16 B Perpres 111 / 2013

16 Pegawai Non Pemerintah Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPU  Pegawai Perusahaan Swasta sebesar 4,5 sd. 5 % dari Gaji atau Upah perbulan dengan ketentuan sebagai berikut: 4%4% Dibayar oleh Pemberi Kerja/Pengusaha 1/2% 1% s.d Dibayar Peserta mulai 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 Dibayar Peserta mulai 1 Juli 2015 * Pasal 16 C Perpres 111 / 2013

17 Batas Upah • Minimal: UMK  Pergub Jateng • Maksimal: 2x PTKP K1 ( Rp. 4,725,000) * Pasal 16 D dan E Perpres 111 / 2013 • Kelas II: UMK s.d 1,5x PTKP K1 • Kelas I: > 1,5x PTKP K1 ( Rp. 3,543,750 ) • Kelas II: UMK s.d 1,5x PTKP K1 • Kelas I: > 1,5x PTKP K1 ( Rp. 3,543,750 ) Gaji / Upah adalah gaji / upah pokok ditambah tunjangan tetap * Pasal 23 Perpres 111 / 2013 PTKP STATUS K1 = Rp. 2,362,500

18 Pekerja Bukan Penerima Upah (Masyarakat Umum) Iuran ditetapkan dengan besaran nominal sesuai kelas perawatan yang dipilih : Kelas III : Rp ,- jiwa/bulan Kelas II : Rp ,- jiwa/bulan Kelas I : Rp ,- jiwa/bulan Kelas III : Rp ,- jiwa/bulan Kelas II : Rp ,- jiwa/bulan Kelas I : Rp ,- jiwa/bulan

19 Pendaftaran Anggota Keluarga Lainnya Tambahan anggota keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU) Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari: • Anak ke 4 dan seterusnya • Orang tua kandung (Ayah dan/atau Ibu) • Mertua Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya, ditetapkan sesuai manfaat yang dipilih: 1 Besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah orang/bulan 2 Kelas III : Rp ,- orang/bulan Kelas II : Rp ,- orang/bulan Kelas I : Rp ,- orang/bulan Kelas III : Rp ,- orang/bulan Kelas II : Rp ,- orang/bulan Kelas I : Rp ,- orang/bulan * Berdasarkan Draft Perpres Iuran

20 • Iuran dibayarkan setiap bulan berjalan selambatnya tanggal 10 (sepuluh) • Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda administratif sebesar 2 % per bulan  paling banyak 3 bulan • Apabila terjadi keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara Waktu Pembayaran Iuran

21 Prosedur Pendaftaran Peserta (Pekerja Penerima Upah) Otomatis langsung terdaftar / WAJIB melanjutkan ( sesuai Pasal 6 ayat 2 Perpres 111 Tahun 2013 ) 1.Pendaftaran secara kolektif oleh perusahaan / pekerja ybs ( sesuai Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 111 Tahun 2013 ). 2.Selambatnya 1 Januari 2015 ( sesuai Pasal 6 ayat 3 Perpres 111 Tahun 2013 ) 1.Pendaftaran secara kolektif oleh perusahaan / pekerja ybs ( sesuai Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 111 Tahun 2013 ). 2.Selambatnya 1 Januari 2015 ( sesuai Pasal 6 ayat 3 Perpres 111 Tahun 2013 ) PESERTA LAMA PESERTA BARU

22 Persyaratan (Pekerja Penerima Upah) • Mengisi Formulir Registrasi dilampiri fotokopi SIUP, Akte Pendirian dan NPWP Badan • Mengisi Formulir daftar isian peserta dilampiri fotokopi : KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Nikah, Bukti Diri sebagai tenaga kerja, Perjanjian Kerja/SK Pengangkatan dan foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar ( tenaga kerja dan anggota keluarga )

23 Prosedur Pendaftaran Peserta (Pekerja Bukan Penerima Upah / Masyarakat Umum) PESERTA DATANG KE KANTOR BPJS KESEHATAN MENGISI FORMULIR DAN MENYERAHKAN PERSYARATAN VERIFIKASI DAN PEREKAMAN DATA PESERTA OLEH PETUGAS BPJS KESEHATAN PENCETAKAN VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN IURAN OLEH PESERTA DI BANK BRI/BNI/MANDIRI : Setor Tunai, Transfer via ATM, AUTODEBET PENCETAKAN DAN PENYERAHAN KARTU PESERTA BPJS KESEHATAN

24 Persyaratan (Pekerja Bukan Penerima Upah / Masyarakat Umum) • Mengisi Formulir daftar isian peserta dilampiri fotokopi KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Nikah • Melampirkan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar ( peserta dan anggota keluarga ) • Diharapkan telah memiliki rekening tabungan ( BRI, BNI atau Bank Mandiri )  pembayaran iuran secara auto debet

25 Bentuk Kartu Peserta

26 1.Kartu Peserta BPJS Kesehatan 2.Peserta Eksisting  Kartu Peserta Askes, Kartu Peserta JPK Jamsostek, Kartu Peserta Jamkesmas 3.Peserta TNI dan Polri  Kartu Identitas yang ada ( Kartu Anggota TNI/Polri, Kartu Pegawai, KTP, Fotokopi Kartu Keluarga  untuk anggota keluarga) 1.Kartu Peserta BPJS Kesehatan 2.Peserta Eksisting  Kartu Peserta Askes, Kartu Peserta JPK Jamsostek, Kartu Peserta Jamkesmas 3.Peserta TNI dan Polri  Kartu Identitas yang ada ( Kartu Anggota TNI/Polri, Kartu Pegawai, KTP, Fotokopi Kartu Keluarga  untuk anggota keluarga) Identitas Selama Masa Transisi

27 MANFAAT JKN * RJTP, RITP, RJTL dan RITL serta pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2004

28 LINGKUP PELAYANAN RJTP • Administrasi pelayanan : biaya pendaftaran, surat rujukan. • Penyuluhan kesehatan perorangan • Imunisasi dasar bayi • Keluarga berencana • Skrining kesehatan; • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; • Pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas. • Efek samping kontrasepsi • Tindakan medis kecil/ringan/non spesialistik • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama • Pelayanan rujuk balik dari Faskes lanjutan • Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis

29 LINGKUP PELAYANAN GIGI • administrasi pelayanan : biaya pendaftaran dan surat rujukan • pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis • kegawatdaruratan gigi • pencabutan gigi sulung • pencabutan gigi permanen tanpa penyulit • obat pasca pencabutan / ekstraksi • Tambalan / tumpatan komposit /GIC • Pembersihan karang gigi / Scalling

30 LINGKUP PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA • Administrasi pelayanan : biaya pendaftaran peserta dan surat rujukan • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis • Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan • Tindakan medis kecil/sederhana oleh Dokter ataupun paramedis • Pemeriksaan penunjang diagnostik selama masa perawatan • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa perawatan

31 PELAYANAN PERSALINAN • Tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung • Persalinan normal maupun penyulit di Puskesmas /Klinik/Dokter Praktek Perorangan dan jejaringnya (Bidan Praktik Mandiri / Rumah Bersalin) • Persalinan dengan tindakan operasi di RS • Pengajuan klaim persalinan dilakukan oleh faskes yang melayani • BPJS Kesehatan tidak menerima klaim perorangan pelayanan persalinan. • Tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung • Persalinan normal maupun penyulit di Puskesmas /Klinik/Dokter Praktek Perorangan dan jejaringnya (Bidan Praktik Mandiri / Rumah Bersalin) • Persalinan dengan tindakan operasi di RS • Pengajuan klaim persalinan dilakukan oleh faskes yang melayani • BPJS Kesehatan tidak menerima klaim perorangan pelayanan persalinan.

32 RAWAT JALAN & RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN a)Administrasi pelayanan b)Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c)Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d)Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e)Pelayanan alat kesehatan implant f)Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g)Rehabilitasi medis h)Pelayanan darah i)Perawatan Inap non Intensif j)Perawatan Inap di Ruang Intensif k)Pelayanan kedokteran forensik l)Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan a)Administrasi pelayanan b)Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c)Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d)Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e)Pelayanan alat kesehatan implant f)Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g)Rehabilitasi medis h)Pelayanan darah i)Perawatan Inap non Intensif j)Perawatan Inap di Ruang Intensif k)Pelayanan kedokteran forensik l)Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

33 Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi

34 PERHITUNGAN SELISIH BIAYA AKIBAT NAIK KELAS PERAWATAN JENIS RSKELAS II - IKELAS VIP RS PemerintahTarif Ina CBG’s pada kelas yang dipilih dikurangi tarif Ina CBG’s pada kelas yang sesuai haknya Tarif Umum RS pada kelas VIP / Pavilyun dikurangi tarif Ina CBG’s pada kelas yang sesuai haknya RS SwastaTarif Umum RS pada kelas yang dipilih dikurangi tarif Ina CBG’s pada kelas yang sesuai haknya atau Tarif Ina CBG’s pada kelas yang dipilih dikurangi tarif Ina CBG’s pada kelas yang sesuai haknya Tarif Umum RS pada kelas VIP / Pavilyun dikurangi tarif Ina CBG’s pada kelas yang sesuai haknya

35 PELAYANAN KATASTROPIK JENIS PENYAKITMANFAAT • Penyakit Gagal Ginjal Pelayanan Akomodasi, Diagnostik, Laboratorium maupun Tindakan yang dibutuhkan baik untuk penanganan penyakit katastrofik sebagai penyakit utama maupun kondisi penyulit yang menyertai • Penyakit Jantung (Tindakan invasive / non invasive) • Kanker • Penyakit Kelainan Darah (Thalasemia, Hemofilia) • Penggunaan Alat Kesehatan Canggih • MRI • MS CT Scan • Radioisotop • Radioterapi 35

36 KETENTUAN PELAYANAN OBAT Kepmenkes 328 /2013 • Pelayanan obat bagi peserta JKN mengacu pada Formularium Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. • Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. • Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat.

37 PELAYANAN ALAT BANTU KESEHATAN • Kacamata : diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan nilai bantuan Rp (Klas II) dan Rp (Klas I) • Alat Bantu Dengar : diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali dengan nilai bantuan maks. Rp ,- • Protesa alat gerak : diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali dengan nilai bantuan maks. Rp ,- • Protesa gigi : diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan nilai bantuan maks. Rp ,-

38 PELAYANAN ALAT BANTU KESEHATAN • Korset tulang belakang : diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan nilai bantuan maks. Rp ,- • Collar Neck : diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan nilai bantuan maks. Rp ,- • Kruk : diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali dengan nilai bantuan maks. Rp ,-

39 ALUR PELAYANAN KESEHATAN Pasien Puskesmas/ Dokkel/Klinik Puskesmas/ Dokkel/Klinik RS Pasien pulang Pasien pulang Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis Rujukan Gawat Darurat Pelayanan 0bat Pelayanan 0bat Perlu rawat Inap Perlu rawat Inap RITL RJTL Pasien pulang Pasien pulang ya tidak ya Pasien Rujuk Balik

40 Semua keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans Tersier Sekunder Primer (Gatekeeper) Koordinasi Timbal Balik Cost Quantitas (Referensi: Starfield B, 1999) Penanganan subspesialistik Penanganan spesialistik Model Sistem Pelayanan Kesehatan BPJS

41 1.Pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur 2.Pelayanan kesehatan diluar Faskes yang bekerjasama, kecuali untuk kasus gawat darurat 3.Pelayanan kesehatan yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja 4.Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 5.Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik 6.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas 7.Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) 8.Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol 1.Pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur 2.Pelayanan kesehatan diluar Faskes yang bekerjasama, kecuali untuk kasus gawat darurat 3.Pelayanan kesehatan yang telah dijamin program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja 4.Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 5.Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik 6.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas 7.Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) 8.Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin

42 9.Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau hobi yang membahayakan diri sendiri 10.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian HTA 11.Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen) 12.Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu 13.Perbekalan kesehatan rumah tangga 14.Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, Kejadian Luar Biasa (KLB) 15.Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. 9.Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau hobi yang membahayakan diri sendiri 10.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian HTA 11.Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen) 12.Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu 13.Perbekalan kesehatan rumah tangga 14.Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, Kejadian Luar Biasa (KLB) 15.Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. Pasal 25 Perpres 12/2013

43 43 SISTEM PEMBAYARAN JKN 1.Mengacu pada standar tarif yang ditetapkan Kemenkes. 2.Disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan. 3.Dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.

44 •Pelayanan Primer: dokter dan dokter gigi di puskesmas, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum dibalai/lembaga pelayanan kesehatan •Pelayanan Sekunder: pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik •Pelayanan Tersier: pelayanan kesehatan sub spesialistik yangdilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yangmenggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik Kapitasi DRG/INA CBG’S Pola Pembayaran BPJS

45 Fasilitas Kesehatan • 22 Puskesmas • 17 Klinik/Dr Umum • 1 Apotek • 1 Labkes • 4 Optik • 6 RS

46 SKEMA PENYELENGGARAAN JKN BPJS Kontrak Kerjasama FASKES Manfaat Jaminan Premi PESERTA PENGUSAHA NEGARA

47 47 LAYANAN INFORMASI 1.BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Purwokerto Jl. Jenderal Sudirman Nomor 925 Purwokerto Telp. (0281) Faks (0281) Hotline Service  Nur Wulan  Arief Syaefudin  HALLO BPJS KESEHATAN

48 BPJS Kesehatan.., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik


Download ppt "PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL oleh BPJS KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google