Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN Plt. DIRJEN KESBANGPOL “PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGUATAN KEMITRAAAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN” DISAMPAIKAN PADA: WORKSHOP NASIONAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN Plt. DIRJEN KESBANGPOL “PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGUATAN KEMITRAAAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN” DISAMPAIKAN PADA: WORKSHOP NASIONAL."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN Plt. DIRJEN KESBANGPOL “PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGUATAN KEMITRAAAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN” DISAMPAIKAN PADA: WORKSHOP NASIONAL PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA SENKOM MITRA POLRI Jakarta, 11 Maret

2 BIODATA 1.Nama : Drs. Indra Baskoro, M.Si. 2.Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 25 September Nip: Pangkat/golongan: Pembina Utama Madya (IV/d) 5.Jabatan: Sekretaris Ditjen Kesbangpol selaku Plt. Dirjen Kesbangpol Kemendagri 6.Agama: Islam 7.RIWAYAT JABATAN a)Plt. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri; b)Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri; c)Direktur Pendapatan Daerah & Investasi pada Ditjen Keuda; d)Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan pada Ditjen Keuda; e)Direktur Administrasi Pendapatan & Investasi Daerah pada Ditjen Bina Administrasi Keuda; f)Asisten Deputi, Menteri Negara Kawasan Timur Indonesia (KTI). 8.RIWAYAT PENDIDKAN a)Pendidikan Umum  Magister / Master (S2) Ilmu Administrasi Negara  Sarjana (S1) Keuangan Negara b)Diklat Penjenjangan/Struktural  PPRA LEMHANNAS XLVII Tahun 2012  Diklatpim Tk. II Angkatan XXII Tahun 2008

3 AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 Thn 2013 Pasal 1 Ayat (1) ORMAS ADALAH ORGANISASI YANG DIDIRIKAN DAN DIBENTUK OLEH MASYARAKAT SECARA SUKA RELA BERDASARKAN KESAMAAN ASPIRASI, KEHENDAK, KEBUTUHAN, KEPENTINGAN, KEGIATAN, DAN TUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DEMI TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 Th Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h PENJELASAN Pasal 5 huruf h BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SOSIAL (ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD 1945 ) ORMAS BERTUJUAN MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH TUJUAN NASIONAL OPTIMAL KEWAJIBAN  Suprastruktur Pol  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas) KEWAJIBAN  Suprastruktur Pol  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas) 4

5 AZAS ORMAS Pasal 2 AZAS ORMAS Pasal 2 Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

6 PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL PANCASILA DIWUJUDKAN DLM POLA PIKIR, POLA SIKAP &POLA TINDAK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT (incl ormas), BERBANGSA & BERNEGARA SBG IDEOLOGI NASIONAL, DASAR NEGARA & FALSAFAH HIDUP BANGSA KOMITMEN KEBANGSAAN, IDENTITAS BANGSA & KARAKTER KEBHINEKAAN AMANAH PERMUFAKATAN FOUNDING FATHERS UUD 1945 SBG LANDASAN KONSTITUSIONAL MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL SESUAI ALINEA KE 4 PEMBUKAAN UUD 1945 DI ERA REFORMASI DAN DEMOKRASI PANCASILA DAN UUD 1945 TETAP MENJADI PILAR BANGSA 6

7 HAK & KEWAJIBAN ORMAS (PASAL 20 & 21, UU 17/2013) HAK & KEWAJIBAN ORMAS (PASAL 20 & 21, UU 17/2013) HAK ORMAS ANTARA LAIN: MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, ORMAS LAIN, DAN PIHAK LAIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN ORGANISASI. KEWAJIBAN ORMAS ANTARA LAIN: a.MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA; b.BERPARTISIPASI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA. HAK ORMAS ANTARA LAIN: MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, ORMAS LAIN, DAN PIHAK LAIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN ORGANISASI. KEWAJIBAN ORMAS ANTARA LAIN: a.MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA; b.BERPARTISIPASI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA. 7

8 PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN ORMAS (BAB IV DAN V UU 17/2013) PENDIRIAN Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang WNI atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan. BENTUK ORMAS Badan hukum; Tidak berbadan hukum. BENTUK ORMAS BERBADAN HUKUM Perkumpulan (berbasis anggota) → MENKUMHAM Yayasan (Tidak berbasis anggota) → MENKUMHAM ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM Pemberian SKT berdasarkan domisili, oleh MENDAGRI, GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA Apabila tidak memenuhi persyaratan pemberian SKT, ormas didaftar sesuai domisili oleh Camat 8

9 ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING 9  Wajib memperoleh Izin prinsip → Kemenlu  Izin operasional → Pemerintah dan Pemerintah daerah  Badan hukum ormas asing yang didirikan di Indonesia disahkan oleh Menkumham  Ormas asing wajib bermitra dengan Pemerintah dan ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah  Memiliki kewajiban antara lain :  Memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;  Membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

10 LARANGAN ORMAS DILARANG ANTARA LAIN: 1.MELAKUKAN TINDAKAN PERMUSUHAN ATAU PENISTAAN, TERHADAP AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA 2.MELAKUKAN KEGIATAN SEPARATIS YANG MENGANCAM NKRI; 3.MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN MENGGANGGU TRANTIBUM. ORMAS ASING DILARANG ANTARA LAIN: 1.MENGGANGGU KESTABILAN & KEUTUHAN NKRI; 2.MELAKUKAN KEGIATAN INTELIJEN; 3.MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN ORGANISASI. 10

11 PEMBERDAYAAN ORMAS (Pasal 40 ayat (3), (4), (5) dan (6)) PEMBERDAYAAN ORMAS (Pasal 40 ayat (3), (4), (5) dan (6)) PEMBER- DAYAAN MENINGKAT KAN KINERJA ORMAS 1.Fasilitasi kebijakan  Peraturan per-UU-an (PP, Permendagri, Perda, Perkada) 2.Penguatan Kapasitasn Kelembagaan  Dukungan keahlian, program dan pendampingan  Pengembangan kemitraan  Penyediaan data dan informasi  Penguatan Manajemen organisasi 3.Peningkatan kualitas SDM  Pendidikan dan pelatihan  Pemagangan  Kursus (Mis. background bidang wasbang, budaya, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, pertanian, perikanan) 1.Fasilitasi kebijakan  Peraturan per-UU-an (PP, Permendagri, Perda, Perkada) 2.Penguatan Kapasitasn Kelembagaan  Dukungan keahlian, program dan pendampingan  Pengembangan kemitraan  Penyediaan data dan informasi  Penguatan Manajemen organisasi 3.Peningkatan kualitas SDM  Pendidikan dan pelatihan  Pemagangan  Kursus (Mis. background bidang wasbang, budaya, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, pertanian, perikanan) 11

12 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BERBAGAI BIDANG OLEH ORMAS (Pasal 6 huruf d) Masyarakat Masukan untuk Musrenbang dan KUA/PPAS Bidangnya antara lain : 1.Bidang Kebudayaan 2.Bidang Politik 3.Bidang keagamaan 4.Bidang Perekonomian Mis. pemberdayaan UKM 3.Bidang kesehatan 4.Bidang pertanian 5.Bidang perikanan 6.Bidang Pendidikan 7.Bidang Wasbang Contoh Ormas : SENKOM MITRA POLRI, PERPAMSI GAPENSI, ICW Bidangnya antara lain : 1.Bidang Kebudayaan 2.Bidang Politik 3.Bidang keagamaan 4.Bidang Perekonomian Mis. pemberdayaan UKM 3.Bidang kesehatan 4.Bidang pertanian 5.Bidang perikanan 6.Bidang Pendidikan 7.Bidang Wasbang Contoh Ormas : SENKOM MITRA POLRI, PERPAMSI GAPENSI, ICW ORMAS Pemberdayaan 12

13 IDPOLEKSOSBUDHANKAMIDPOLEKSOSBUDHANKAM IDPOLEKSOSBUDHANKAMIDPOLEKSOSBUDHANKAM TRIGATRA  Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) Kepulauan terbesar di dunia ( pulau)  Jumlah Penduduk 234 jt  Kekayaan SDA hayati dan non hayati  Pertumbuhan ekonomi nasional 5,8% (No.2 di dunia th 2013)  10 raksasa ekonomi dunia (GDP) TRIGATRA  Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) Kepulauan terbesar di dunia ( pulau)  Jumlah Penduduk 234 jt  Kekayaan SDA hayati dan non hayati  Pertumbuhan ekonomi nasional 5,8% (No.2 di dunia th 2013)  10 raksasa ekonomi dunia (GDP) Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia Implementasi Geopolitik Satu Kesatuan (Integrated) Peng ungkit -UU -PP -Perpres -Perda -Perkada IMPLEMENTASI GEOPOLITIK GUNA MEMPERKUAT ORMAS DALAM RANGKA TANNAS Global Regional Global Regional PeluangAncaman HUKUM AGAMA IPTEK HUKUM AGAMA IPTEK  Suprastruktur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas)  Suprastruktur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas) Panca Gatra (Dinamis) Nasional Panca Gatra (Dinamis) Nasional Asta Gatra Tri Gatra (Alamiah) RAKSASA DI ASIA TIMUR GOTONG ROYONG/ SINERGITAS / PAGUYUBAN TNI, POLRI, MASY TANNAS TANGGUH 14

14 Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda)  RPJPN /RPJPD  RPJMN/RPJMD  MUSRENBANG PUSAT/ PROV/KAB/KOTA  RKP/ RKPD  APBN/ APBD Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda)  RPJPN /RPJPD  RPJMN/RPJMD  MUSRENBANG PUSAT/ PROV/KAB/KOTA  RKP/ RKPD  APBN/ APBD Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Tujuan Nasional (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Imple- mentasi Geo- strategi IMPLEMENTASI GEOSTRATEGI GUNA MEMPERKUAT ORMAS DALAM RANGKA TANNAS Sektor Dunia Usaha BUMN/ BUMD RAKSASA DI ASIA TIMUR Agenda Program Aksi Prioritas Nasional Selaras/ Sinergi TANNAS TANGGUH  Suprastruk- tur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas)  Suprastruk- tur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas) 15

15 PARAMETER IDPOLEKSOSBUDHANKAM, HUKUM, AGAMA SERTA PERKEMBANGAN IPTEK (PANCA GATRA) o IDEOLOGI (+) o POLITIK (+) o EKONOMI (+) o SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA (+) o HANKAM (+) o HUKUM (+) o IPTEK(+) PARAMETER IDPOLEKSOSBUDHANKAM, HUKUM, AGAMA SERTA PERKEMBANGAN IPTEK (PANCA GATRA) o IDEOLOGI (+) o POLITIK (+) o EKONOMI (+) o SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA (+) o HANKAM (+) o HUKUM (+) o IPTEK(+) PROGAM AKSI PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH PERAN  SUPRA STRUKTUR POL.  INFRA STRUKTUR POL.  SUB STRUKTUR POL (Incl. Ormas). PERAN  SUPRA STRUKTUR POL.  INFRA STRUKTUR POL.  SUB STRUKTUR POL (Incl. Ormas). TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE-4 PEMB. UUD ‘45) (+) OPTIMAL.. ILUSTRASI PEMBOBOTAN KONDISI IDPOLEKSOSBUD HANKAM SERTA HUKUM, AGAMA DAN IPTEK KONDISI IDPOLEKSOSBUD HANKAM SERTA HUKUM, AGAMA DAN IPTEK 1515

16 PENJABARAN IMPLEMENTASI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MENINGKATKAN PERAN ORMAS DALAM RANGKA TUJUAN NASIONAL (Agregat Daerah) DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945) /agregat daerah PEMDA DPRD SUBSTRUKTUR POLITIK -BUMD/BUMN -INSTANSI VERTIKAL (Mis. TNI/POLRI) -K/L INFRASTRUKTUR POLITIK SUPRASTRUKTUR POLITIK KEBIJAKAN OPERASIONAL KESBANGP OL BPKD/ DPKAD BAPPEDA DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD Program Aksi Prioritas Nasional TANNAS TANGGUH (agregat daerah) Masyarakat 1616

17 REKOMENDASI o Seluruh elemen bangsa melakukan pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan kinerja sebagaimana amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun o ORMAS melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat pasal 6 huruf d UU Nomor 17 tahun Mis. Pemberdayaan masyarakat mencakup aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM. contoh: Bidang ideologi, wasbang, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pertanian. o ORMAS sebagai mitra Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik memberikan input/masukan berbagai bidang dalam rangka capaian agenda pembangunan Nasional/Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h UU Nomor 17 tahun 2013, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional(agregat daerah) o Dalam rangka optimalisasi dalam mewujudkan tujuan nasional/daerah perlu sinergitas kerjasama antar ORMAS sebagaimana amanat pasal 20 huruf f baik lingkup Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan untuk ORMAS yang didirikan oleh WNA wajib bermitra dengan pemerintah dan ORMAS yang didirikan oleh WNI. o Seluruh elemen bangsa melakukan pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan kinerja sebagaimana amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun o ORMAS melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat pasal 6 huruf d UU Nomor 17 tahun Mis. Pemberdayaan masyarakat mencakup aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM. contoh: Bidang ideologi, wasbang, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pertanian. o ORMAS sebagai mitra Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik memberikan input/masukan berbagai bidang dalam rangka capaian agenda pembangunan Nasional/Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h UU Nomor 17 tahun 2013, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional(agregat daerah) o Dalam rangka optimalisasi dalam mewujudkan tujuan nasional/daerah perlu sinergitas kerjasama antar ORMAS sebagaimana amanat pasal 20 huruf f baik lingkup Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan untuk ORMAS yang didirikan oleh WNA wajib bermitra dengan pemerintah dan ORMAS yang didirikan oleh WNI. 1717

18 DITJEN KESBANGPOL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1818


Download ppt "PAPARAN Plt. DIRJEN KESBANGPOL “PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGUATAN KEMITRAAAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN” DISAMPAIKAN PADA: WORKSHOP NASIONAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google