Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Kepala Bidang Perencanaan & Pendayagunaan)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Kepala Bidang Perencanaan & Pendayagunaan)"— Transcript presentasi:

1 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Kepala Bidang Perencanaan & Pendayagunaan)

2 Biodata Nama:Slamet, S.Pd, M.Pd NIP : Pangkat/Gol.:Pembina Tk. I / IV-b Tempat/Tgl Lhr:Pekalongan, 29 Juni 1965 Pendidikan:S-2 Pendidikan Alamat Rumah:Jl. Strategi 1 Kavling Hankam Rt/Rw. 06/02Kel. Joglo, Kec. Kembangan Hp Jabatan:Ka. Bidang Perencanaan & Pendayagunaan Unit Kerja:Badan Kepegawaian Daerah Alamat Kantor:Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat Website: * * Keluarga: 1 Istri, 2 Anak Motto:Hidup ini baru berguna jika dapat membawa manfaat bagi orang lain BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

3 Untuk Menghadapi Tuntutan Tugas sekarang dan Menjawab Tantangan Masa Depan ??!!

4 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara 2.PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2010

5 Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Menerapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena- mena. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:

6 Pegawai ASN Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK)  Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;  Menduduki jabatan pemerintahan.  Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;  Menduduki jabatan pemerintahan.  Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang- Undang.  Melaksanakan tugas pemerintahan.  Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang- Undang.  Melaksanakan tugas pemerintahan. berkedudukan sebagai unsur aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik berkedudukan sebagai unsur aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

7 JABATAN ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI Jabatan Administrator (eselon III) memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Jabatan Pengawas (eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Pelaksana (es V & Fungsional Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: a.ahli utama; b.ahli madya; c.ahli muda; dan d.ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas: a.penyelia; b.mahir; c.terampil; dan d.pemula. JPT utama (es Ia KLPNK) JPT madya (es Ia & Ib) JPT pratama (es II) Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: kepeloporan pengembangan kerja sama; dan keteladanan. 1.Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI & anggota Polri 1.Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI & anggota Polri

8 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka Profesionalisme PNS Peningkatan Kesejahteraan PNS Penyerdehanaan Perizinnan Usaha Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur Penataan Struktur Birokrasi Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah ⑨.⑨. ⑤.⑤. ⑥.⑥. ⑦.⑦. ⑧.⑧. ④.④. ③.③. ②.②. ①.①. 8 Efisiensi Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri

9 A.PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI CPNS Pelaksanaan Seleksi CPNS secara transparan, objektif dan Bebas KKN Pembangunan CAT (Computer Assisted Test) di seluruh Indonesia PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA Dengan CATDengan LJK

10 B. PROMOSI/PENGISIAN JABATAN PNS SECARA TERBUKA SE MENPANRB No. 16 Tahun 2012 SE MENPANRB No. 16 Tahun 2012 Sebelum 2014 Sejak 2014 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara -Permenpanrb No. 13/2014 -Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Promosi Terbuka (dalam proses) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara -Permenpanrb No. 13/2014 -Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Promosi Terbuka (dalam proses)

11 Mendukung pembentukan profesionalisme PNS; Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya; Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada; Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja Mendukung pembentukan profesionalisme PNS; Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya; Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada; Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja 11 PENATAAN JABATAN STRUKTURAL DAN PENGEMBANG AN JAFUNG PERAMPINGAN STRUKTUR BIROKRASI UU ASN JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI UU ASN JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PENGEMBANGAN JAFUNG JABATAN STRUKTURAL ESELON III SECARA SELEKTIF ANALISIS JABATAN & ANALISIS BEBAN KERJA

12 GUBERNUR DINAS BAPPEDA INSPEKTORAT DEPUTI GUB SETWAN SATPOL PP SATPOL PP LTD SEKDA BPKD ASISTEN BIRO WKL. GUBERNUR DPRD WALIKOTA/BUPATI CAMAT LURAH SUDIN KANTOR KOTA/KAB KANTOR KOTA/KAB SATPOL PP KOTA/KAB SATPOL PP KOTA/KAB KANPPEKO/ KAB KANPPEKO/ KAB INSPEKTORAT PEMBANTU INSPEKTORAT PEMBANTU GARIS KEMITRAAN GARIS KOMANDO ADM. & OPS GARIS KOORDINASI GARIS PEMBINAAN TEKNIS ADM GARIS TG JWB ADM GARIS PEMBINAAN TEKNIS & ADM. Sekretaris Daerah Provinsi (4 Asisten, 10 Biro) Sekretariat DPRD Inspektorat Bappeda Satuan Polisi Pamong Praja 20 Dinas Daerah 10 Lembaga Teknis Daerah (BPKD BKD, Kesbang, Badan Diklat, BPLHD, BPMP & KB, BPAD, RSUD, RSKD) 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi 44 Kecamatan 267 Kelurahan

13 UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN Pengembangan Karier (Pasal 69) 1)Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. 2)Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. 3)Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a.kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b.kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c.kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 4)Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 5)Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

14 Butir 9, Pasal 1, Bab I Pola karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun Penjelasan Pasal 12 Ayat 1 Pola dasar karier yang dimaksud adalah pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat, golongan ruang, dan tingkat jabatan

15 Jenjang Jabatan (Eselon) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural (PP No. 100 Tahun 2000) : 1)berstatus sebagai PNS; 2)serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan; 3)memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 4)semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir; 5)memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan (berdasarkan hasil penilaian kompetensi); 6)sehat jasmani dan rohani. Syarat Pangkat (Golongan Ruang) Diklat P endidik-an Minimal Masa Kerja (tahun) Usia Max Pengalam-an TerendahTertinggi IIIa Pembina (IV/a) Pembina Tk I (IV/b) Diklatpim III S1BD54BD IIIb Penata Tk I (III/d)Pembina (IV/a) S1BD54BD IVa Penata (III/c) Penata Tk I (III/d) Diklatpim IV D IIIBD54BD IVb Penata Muda Tk I (III/b) Penata (III/c) SMA 1654BD Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a sampai dengan III/a

16 SELEKSI DAN PROMOSI TERBUKA STRUKTURAL (LURAH & CAMAT) KARIRNON KARIR PEJABAT TERPILIH CALON PEJABAT Wawancara FINAL 1. Seleksi Administrasi 6.Rekomendasi BAPERJAB 5. Seleksi Kesehatan 4. Tes Psikologi LGD Wawancara 3. Paper SWOT Diri Visi Misi 2. Seleksi Pengetahuan Rekam Jejak Laporan Masyarakat BEST 6 BEST 3 BEST 1

17 MENU UTAMA SISTEM LELANG TERBUKA CAMAT-LURAH

18 Pola Pengembangan Karier Jabatan Struktural: - Dasar pengangkatan dalam Jabatan Struktural - Mekanisme pengangkatan (Baperjab) 1.Kinerja 2.TPA 3.Kompetensi 4.Kesehatan 5.Matriks - Kewenangan

19 NO Unsur Yng di Nilai/ Nama calon Kepa ngkat an Ni lai Pen didi kan Ni lai Penga laman Kerja Ni lai Diklat Penj enjan gan Ni lai Diklat Fung sional Ni lai DP3DP3DP3DP3 Huku man Disi plin Ni lai Penghar gaan sebagai pegawai teladan Ni lai Jum lah Ket 1a. b. c. DAFTAR NILAI UNSUR PERSYARATAN JABATAN CALON YANG DIUSULKAN UNTUK DI ANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2003 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2003 UNTUK ESELON V, ESELON IV, ESELON III DAN ESELON II Jakarta,…………………… Kepala……………………………….. ………………………………………. (…………………………………) NIP.

20 KOMPETENSI Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya Kompetensi Umum : Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya Kompetensi Khusus : Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya

21

22 JUMLAH & RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2014, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TELAH MENETAPKAN : 133 JENIS JABATAN FUNGSIONAL DAN 25 RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

23 “”Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui cpns”” “”Pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu (133).”” “””Pengangkatan dalam jabfung tertentu bagi PNS yang pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah dan masih melaksanakan tugas jabfung tertentu.”””

24 TINGKAT TERAMPIL TINGKAT AHLI TINGKAT AHLI SLA/DIII DIV/S1

25 INPASSING PENGANGKATAN PERTAMA 1.Tanpa mempertimbangkan usia 2.Jenjang dan Angka Kredit didasarkan pangkat/gol. Ruang dan masanya 3.Persyaratan diklat fungsional tergantung Permenpan masing- masing jabatan fungsionlnya 1.Tanpa mempertimbangkan usia 2.Jenjang dan Angka Kredit didasarkan pangkat/gol. Ruang dan masanya 3.Persyaratan diklat fungsional tergantung Permenpan masing- masing jabatan fungsionlnya 1.Sesuai formasi CPNS 2.Prinsip umumnya dapat diangkat terlebih dahulu kemudian diklat 3.Untuk pendidikan yang kompetensinya melekat pada jabatan fungsional, dapat diangkat langsung tanpa diklat 1.Sesuai formasi CPNS 2.Prinsip umumnya dapat diangkat terlebih dahulu kemudian diklat 3.Untuk pendidikan yang kompetensinya melekat pada jabatan fungsional, dapat diangkat langsung tanpa diklat

26 PERSYARATAN : 1.Telah mengikuti dan lulus diklat dalam jabatan fungsional 2.Memiliki pengalaman (antara 1-2 thn) terkait tugas jabatan fungsionalnya 3.Memenuhi usia yang ditentukan dalam permenpan masing- masing  Normatifnya 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun dijabatan terakhirnya  Ada yang spesifik seperti : 50 tahun, 45 tahun 4.Bagi yang menduduki jabatan struktural, sebelum diangkat harus diberhentikan terlebih dahulu dari jabatan strukturalnya

27 PENGEMBANGA N KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN PENGEMBANGA N KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 4. Penataran 6. Pertukaran PNS dan Swasta Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi & tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi 1. Pendidikan dan Latihan 2. Seminar

28 Pasal 13 PP NOMOR 12 TAHUN 2002 PERSYARATAN : A.Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir B.Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan C.Setiap DP3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

29 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA


Download ppt "PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Kepala Bidang Perencanaan & Pendayagunaan)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google