(OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Advertisements

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai September 2013
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TMP TANJUNG EMAS Ruang Aula Lantai IV Kamis, 23 Februari 2017
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Hotel Sintesa Peninsula, Manado
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN DAN CUKAI
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
KEBIJAKAN DJBC DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES LOGISTIK
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet
DASAR HUKUM UU KEPABEANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
SOSIALISASI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT) AUDITORIUM MERAUKE KP DJBC, 02 FEBRUARI 2017.
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
ajustment/opinion/deal
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
PPh Pasal 22 Kelompok : Amalia dewi R Devi yeniasari Putri ari sandi
TAHAPAN PERSIAPAN EKSPOR
KANTOR PELAYANAN TIPE A KHUSUS SOEKARNO HATTA
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
Impor di Indonesia KELOMPOK 12: Rizny Anindya ( )
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Wewenang Pemeriksaan :
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Sistem Nilai Pebean: Gambaran Singkat
Program Penyehatan Makanan
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
BARANG PRIBADI PENUMPANG
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
Aplikasi-Aplikasi pada DJBC
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
Tempat Penimbunan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN DAN MANIFES.
Transcript presentasi:

(OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT) SOSIALISASI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT) KPPBC TMP C KOTABARU, 22 Maret 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

DASAR HUKUM Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 Tentang Opertor Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) ; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per- Cara 4/BC/2015 Kepabeanan Tentang Tata sebagai Operator Pemberian Ekonomi Pengakuan Bersertifikat (Authorized Economic Operator). 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

LATAR BELAKANG 3. CUSTOMS ROLE 9.11 1. INTERNATIONAL TRADE RISK 2. VOLUME PERDAGANGAN INTERNATIONAL MENINGKAT 1. INTERNATIONAL TRADE RISK 9.11 T E R R O R I S M 3. CUSTOMS ROLE Terbatasnya SDM

4. ILLEGAL TRADING PEMERIKSAAN PETI KEMAS SECURITY AWARENESS

DEFINISI AEO “Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu” Pasal 2 ayat (2) PMK 227/PMK.04/2014 IMPORTIR EKSPORTIR PPJK PENGUSAHA TPS PENGUSAHA TPB PENGANGKUT PIHAK LAINNYA (KONSOLIDATOR, PENYELENGGARA POS)

Kementerian Keuangan RI SUPPLY CHAIN Jaminan Keamanan Produsen Jaminan Keamanan Importir Jaminan Keamanan Eksportir Jaminan Keamanan TPS/Warehouse Jaminan Keamanan Operator Terminal Bea dan Cukai Jaminan Keamanan Transporter PPJK/Broker Jaminan Keamanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

TUJUAN DAN PRINSIP DASAR 1. CERTIFICATION 2. REPUTATION 3. TRUSTED PARTNER

SASARAN AEO PRAKTEK BUSINESS YANG EFISIEN PARTISIPASI AKTIF AEO DLM PENGAMANAN RANTAI PERDAGANGAN SIMPLIFIKASI PROSEDUR KEPABEANAN PEMENUHAN DAN PENGAKUAN SECURE AND SAFE SUPPLY CHAIN STANDAR INTERNASIONAL

GLOBAL AEO PROGRAMMES Andorra Argentina Hongkong India Norway Panama Bolivia Brazil Indonesia Israel Peru Serbia Canada China Jamaica Japan Singapore Switzerland Colombia Costa Rica Jordan Kenya Thailand Turkey Dominican Korea Uganda Malaysia Uruguay EU (28) Guatemala Mexico Morocco Vietnam USA New Zealand Republic

POSISI AEO INDONESIA DI DUNIA Sumber : COMPENDIUM 2016 of Authorized Economic Operator Programmes, dari World Customs Organization, edisi 2016 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

POSISI AEO INDONESIA DI ASIA PASIFIK LEVEL ASEAN LEVEL ASIA PASIFIK Sumber : COMPENDIUM 2016 of Authorized Economic Operator Programmes, dari World Customs Organization, edisi 2016 11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

AEO BENEFITS UNTUK PENGGUNA JASA Perusahaan diakui di AEO seluruh akan dunia yang serta yang dalam sebagai perusahaan safe and secure sebagai mitra bisnis patuh dan taat perdagangan internasional INTANGIBLE BENEFITS 12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

INTERNAL CONTROL BENEFITS AEO BENEFITS UNTUK PENGGUNA JASA As consequence of increasing safety and security standards, AEO’s may also benefit from the following: Reduced theft and losses; Fewer delayed shipments; Improved planning Improved customer loyalty Reduced security and safety incidents Reduced crime and vandalism Improved security and communication between supply chain partners INTERNAL CONTROL BENEFITS 13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

AEO BENEFITS UNTUK PENGGUNA JASA Pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik; Penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal; Pemberitahuan pendahuluan (pre- notification); Penyederhanaan prosedur kepabeanan; Kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala; Prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh DJBC; Kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan; Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee); Layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean. Client Manager CUSTOMS PROCEDURE BENEFITS 14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

AEO CERTIFICATION PROCESS

Monitoring dan Evaluasi Kesimpulan LAYAK Penelitian Administrasi Peninjauan Lapangan NO Sidang Panel Self Assessment Maturity Model Lampiran lainnya Saran Perbaikan Sertifikasi Perbaikan dan/atau Feedback bimbingan Monitoring dan Evaluasi 16

DAFTAR PERUSAHAAN AEO SAAT INI No Nama Perusahaan Jenis Operator 1 PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Eksportir 2 PT LG Electronics Indonesia 3 PT Unilever Indonesia 4 PT Nestle Indonesia 5 PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 6 PT Megasetia Agung Kimia Importir; Eksportir 7 PT Samsung Electronics Indonesia Importir; Eksportir dan pengusaha TPB 8 PT Agility PPJK 9 PT Agility Internasional Pergudangan 10 PT Astra Daihatsu motor 11 PT Pindo Deli Pulp & Paper 12 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 13 PT Jasa Angkasa Semesta (Sby/Dps) pengusaha TPS 14 PT Kintetsu World Express Indonesia PPJK; pengusaha TPS 15 PT Lautan Luas Tbk 16 PT Toa Galva Industries 17 PT Sansan Saudaratex Jaya 18 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 19 PT Sriboga Flour Mill 20 PT Eratex Djaja Tbk. 21 PT Honda Prospect Motor 22 PT Cipta Krida Bahari 23 PT Pusaka Lintas Samudra

DAFTAR PERUSAHAAN AEO SAAT INI … (2) No Nama Perusahaan Jenis Operator 24 PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia Eksportir, Importir, PengusahaTPB 25 PT Fajar Surya Wisesa Eksportir, Importir 26 PT Makmur Meta Graha Dinamika 27 PT Frisian Flag Indonesia 28 PT Tigaka Distrindo Perkasa 29 PT Panggung Electric Citrabuana 30 PT Indra Jaya Swastika PPJK, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB dan Depo Kontainer 31 PT Sumisho Global Logistic Indonesia PPJK, Pergudangan, Pengusaha TPB, Pengangkut 32 PT Indonesia Wacoal 33 PT Riau Andalan Pulp and Paper Eksportir, Importir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB 34 PT Riau Andalan Kertas Importir; Eksportir, Pengusaha TPB 35 PT Intiguna Primatama 36 PT Anugerah Kertas Utama 37 PT Kao Chemical Indonesia 38 PT Inkote Indonesia 39 PT Katolec Indonesia Eksportir, Importir, Pengusaha TPB 40 PT Birotika Semesta Pengusaha TPS

KRITERIA AEO Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai 1 Mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan 2 3 Mempunyai kemampuan keuangan Mempunyai sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi 4 5 Mempunyai sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian Mempunyai sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan 6

11 Mempunyai sistem keamanan mitra dagang KRITERIA AEO … (2) 7 Mempunyai sistem keamanan kargo Mempunyai sistem keamanan pergerakan barang 8 9 Mempunyai sistem keamanan lokasi Mempunyai sistem keamanan pegawai 10 11 Mempunyai sistem keamanan mitra dagang Mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden 12 Mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, 13 pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem

INFORMASI LEBIH LANJUT CONTACT US Martha Octavia 08161189127 Batara Bonatua Y. 081282228281 Adi Bowo W. 081382709682 Rini Mulianingsih 081808040092 Rendy Tommy 081805060134 EMAIL US aeoindonesia@customs.go.id aeoindonesia.customs@gmail.com 21

TERIMA KASIH 22