KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Oleh EDY WASONO,SE KASI PEMBERDAYAAN KECAMATAN TEGALOMBO
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
Latar Belakang Usulan musrenbang seringkali lebih banyak didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan. Sistem perencanaan pembangunan di kalurahan yang.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Bappeda Kota Surakarta
Apa itu RENSTRA atau Rencana Strategis?
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
PERAN KORKOT.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
INTEGRASI PERAN SEKSI MONEV DPK 2015 DALAM MUSRENBANGKEL 2016
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Shemmy Samuel Rory Sekretariat Pelaksana Harian TKPKD Surakarta
Bappeda Kota Surakarta
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Surakarta, 6 Desember 2015 Bappeda Kota Surakarta
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
Bappeda Kota Surakarta
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Latar Belakang Usulan musrenbang seringkali lebih banyak didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan. Sistem perencanaan pembangunan di kalurahan yang tidak.
MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
MENYUSUN PERENCANAAN BISNIS.
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN T.A 2018
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Kementerian PPN/ Bappenas
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMBUTAN SELAMAT DATANG DAN
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN Bahwa sesungguhnya hasil pembangunan yang 1. Perencanan Dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara disemua aspek kehidupan tanpa sekat, tanpa membedakan Sikaya maupun 2. Pengendalian miskin,baik pribumi maupun keturunan kelompok dan golongan secara adil dan merata 3. Sasaran

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN 1. Perencanan Fokus 2. Pengendalian Implementatif Partisipatif 3. Sasaran Komprehensif Sinergis Berkelanjutan

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN 1. Perencanan Monitoring 2. Pengendalian Evaluasi 3. Sasaran

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN 1. Perencanan Locus 2. Pengendalian Object maupun subject 3. Sasaran

BAGAIMANA DENGAN PERENCANAAN SELAMA INI Fokus Implementatif Partisipatif Integratif Komprehensif Berkelanjutan

PEMERINTAH DAERAH /PUSAT PROGRAM LAYANAN PEMERINTAH DAERAH /PUSAT PROGRAM LAYANAN SEKTOR PRIVATE - CSR KEGIATAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN KOTA

KEBUTUHAN DASAR MANUSIA KEBUTUHAN DASAR KOMUNITAS 5 METHODE RENSTRAMAS KEBUTUHAN DASAR MANUSIA Kebutuhan atas Kesehatan Kebutuhan atas Infrasturktur Kebutuhan atas Pendidikan Kebutuhan atas Kesejahteraan Ekonomi Kebutuhan atas Ruang dan Lingkungan +1 KEBUTUHAN DASAR KOMUNITAS SENI & KEBUDAYAAN

MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT LATAR BELAKANG DAN TUJUAN a. Kemiskinan adalah musuh utama bagi negara dan bangsa Indonesia yang harus diperangi, untuk memeranginya di- butuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. b. Mengejawantahkan slogan “WARAS – WASIS – WAREG PAPAN – MAPAN”, sebagai bentuk upaya percepatan memerangi dan menanggulangi Pemiskinan dan Kemiskinan. c. Menstrukturkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat miskin kedalam program perencanaan ber- basis partisipasi yang diintegrasikan dlm MUSRENBANG.

MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT 5 MUSRENBANG RENSTRA MASYARAKAT LATAR BELAKANG DAN TUJUAN a. Kemiskinan adalah musuh utama bagi negara dan bangsa Tahun sekali Indonesia yang harus diperangi, untuk memeranginya di- butuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. REVIEW TAHUNAN b. Mengejawantahkan slogan “WARAS – WASIS – WAREG MUSRENBANGKEL PAPAN – MAPAN”, sebagai bentuk upaya percepatan memerangi dan menanggulangi Pemiskinan dan Kemiskinan. c. Menstrukturkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat miskin kedalam program perencanaan ber- basis partisipasi yang diintegrasikan dlm MUSRENBANG.

Peta masalah kebutuhan dasar Penterjemahan Program Strategi treatment Penterjemahan Program Strategi MONITORING Strategi EVALUASI

} } FASKEL MOVKEL Peta masalah kebutuhan dasar Strategi treatment Strategi treatment Penterjemahan Program Penterjemahan Program } Strategi MONITORING Strategi MONITORING MOVKEL Strategi EVALUASI Strategi EVALUASI

Peta masalah kebutuhan dasar Penterjemahan Program } Peta masalah kebutuhan dasar FASKEL Strategi treatment Penterjemahan Program } Dokumen RENSTRA MASYARAKAT merupakan Strategi MONITORING MOVKEL sinergisitas dari seluruh dokumen perencanaan Strategi EVALUASI yang ada diKelurahan, anatara lain : RENSTRA SKPD Kelurahan PJPM NANGKIS PNPM MP Hasil AKP Kelurahan

POSTUR DOKUMEN RENSTRAMAS Sambutan Kepala Kelurahan Sambutan Ketua LPMK Pendahuluan BAB I : Sejarah dan Perkembangan (Profil Kelurahan) BAB II : Problem Kemiskinan Kelurahan a. Potensi b. Analisis atas Kondisi 5 Issu Dasar c. Analisis atas Pemetaan 5 Issu Dasar BAB III : Rencana Stategis Masyarakat (Rentramas) a. Visi dan Misi b. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan c. Tujuan dan Sasaran d. Rumusan Strategi e. Kebijakan Umum

POSTUR DOKUMEN RENSTRAMAS BAB IV : Prioritas Program ( SPK Kelurahan ) a. Masalah b. Tujuan c. Program Prioritas d. Kebijakan Penganggaran e. Data Pendukung Lampiran-Lampiran Matrikulasi Rencana Program Masyarakat 5 issue dasar b. Peta Masalah (5 Issu Dasar) c. Renja: Musrenbangkel 2015 atas 4 Bidang

ALUR PROSES SINERGISITAS RENSTRA MASYARAKAT KELURAHAN DENGAN MUSRENBANGKEL IMPLEMENTASI TAHUN KE 1 SOSIALISASI PUBLIKASI HASIL DOK RENSTRA KEL YARAKAT KEG Th -1 Th -2 Th -3 Th -4 Th -5 IMPLEMENTASI TAHUN KE 2 AKP RW AKP KELURAHAN IMPLEMENTASI TAHUN KE 3 M O N E V REMBUG WARGA IMPLEMENTASI TAHUN KE 4 SINKRONISASI / MERUNUT MASALAH 1. AKP Kelurahan : adalah Focuss Group Discussion yang pesertanya adalah keterwakilan organisasi kemasyarakatan termasuk LKM PNPM – USRI atau Prog. CSR yang tengah berjalan juga bisa Program LSM yang tengah dijalankan dikelurahan pilot. 2. AKP RW : adalah Focuss Group Discussion yang pesertanya adalah warga miskin yang masuk dalam SK Gakin, dengan tujuan utama mendengarkan suara si miskin yang selama ini jarang dilibatkan dalam proses proses perencanaan dan kebijakan dilingkungan wilayahnya 3. Sinkronisasi atau merunut maslah adalah kegiatan yang mensinkronkan masalah dan peluang penyelesaiannya termasuk potensi yang ada. 4. Perumusan masalah dan skala prioritas masalah tingkat kelurahan yang kemudian dituangkan kedalam perencanaan program 5 tahunan yang disesuaikan dengan RPJMD IMPLEMENTASI TAHUN KE 5 PENYUSUNAN DOKUMEN .pptx

ALUR KEGIATAN RENSTRA KELURAHAN REMBUG WARGA PENYUSUNAN DOKUMEN PERUMUSAN MASALAH MERUNUT MASALAH / SNKRONISASI PPA – AKP KELURAHAN PPA – AKP RW SOSIALISASI DI KELURAHAN

KONSULTASI PUBLIK / PENGESAHAN DISEMINASI EKONOMI INFRASTRUKTUR REMBUG WARGA KONSULTASI PUBLIK / PENGESAHAN PENYUSUN DOK PERMUKIMAN PENDIDIKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ++ TIM PERUMUS MERUNUT FGD - KELURAHAN PPA – AKP KEL KESEHATAN FGD - RW PPA – AKP RW

ALUR MUSRENBANG RENSTRAMAS SIDANG PLENO MUSRENBANGKEL ( REVIEW TAHUNAN ) PROGRAM.pptx 6 ISSUE DASAR a. Kesehatan SIDANG KOMISI.pptx SINKRONISASI MUSLING .pptx b. Pendidikan c. Permukiman DOKUMEN RENSTRA MASYARAKAT d. Ekonomi e. Kebudayaan f. Infrastruktur SIDANG PLENO MUSRENBANGKEL MLK BIDANG SOSBUD BIDANG EKONOMI BIDANG INFRA BIDANG UMUM

PERBEDAAN MUSRENBANGKEL DAN RENSTRAKEL VISI PARSIAL KOMPREHENSIF REGULASI SEB PERWALI No. 2-H - 2013 METODOLOGI MUSYAWARAH AKP PENGEL. FORUM PIMPINAN SIDANG FASILITASI JANGKA WAKTU TAHUNAN 5 TAHUNAN PESERTA KEWILAYAHAN KEWILAYAHAN BERSYARAT TAHAPAN TERITORIAL TERITORI & RUMUSAN KONSENTRASI 4 BIDANG 5 HAK DASAR PENANGGULANGAN KEMISKINAN TARGET PERENCANAAN KEG.

Matur Nuwun