PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KONSTRUKSI NASIONAL Jakarta, 2 November 2015 1

Tantangan Pasar Konstruksi OUTLINE PEMBAHASAN Tantangan Pasar Konstruksi Visi Misi Pembinaan Konstruksi Arah Kebijakan Pembinaan Konstruksi 2

1 Tantangan Pasar Konstruksi

TANTANGAN PASAR KONSTRUKSI 31 Desember 2015 Indonesia menghadapi Pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community) 2015 Pasar bebas dimana perdagangan barang dan jasa,permodalan,tenaga kerja, dan investasi antar negara ASEAN terbuka luas. Pasar Bebas bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara ASEAN melalui persaingan global Pasar Konstruksi Indonesia harus mampu menghadapi persaingan global. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempersiapkan strategi-strategi dalam meningkatkan pasar konstruksi domestik 4

KONDISI PASAR KONSTRUKSI INDONESIA Rencana Investasi Infrastruktur RPJM 2011 – 2025 Total investasi sebesar 1,100 Triliun (2015) Menjadikan Pasar Konstruksi Indonesia terbesar di ASEAN Tenaga Kerja Bersertifikasi yang Belum Memadai Dengan Pasar Konstruksi Indonesia terbesar di kawasan ASEAN, akan menarik tenaga kerja asing untuk bekerja ke Indonesia Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia harus mampu bersaing Tenaga Kerja Ahli : 634.000 Tenaga Kerja Trampil : 2.9 Juta Sertifikat (20%) SKA : 48.761 SKT: 109.723 Sertifikat Internasional (2,3%) Indonesia 168 5

2 Visi Misi Pembinaan Konstruksi

VISI MISI PEMBINAAN KONSTRUKSI VISI MISI UUJK 18/99 1. Iklim Pengusahaan 2. Tertib Penyelenggaraan 3. Partisipasi Masyarakat Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWA CITA PRESIDEN RI BUTIR 5,6 DAN 7) RPJMN/RENSTRA 2015-2019 Tertib Penyelenggaraan Pengunaan Dan Nilai Tambah DN Produktivitas BU & TK Volume Pengusahaan Penguasaan Pasar/ Kemandirian MISI Meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional. Meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar. Meningkatkan budaya penerapan manajemen mutu, SMK3, tertib penyelenggaraan, dan konstruksi berkelanjutan. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja konstruksi dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan nilai tambah produk konstruksi unggulan. KEBUTUHAN STAKEHOLDER ISU REGIONAL & INTERNASIONAL DAN DAYA SAING REFORMASI BIROKRASI Pengembangan Konstruksi Nasional IklimUsaha Ketahanan Masyarakat Konstruksi (Mandiri, Berdaulat Daya Saing, Nilai Tambah) Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Tertib dan Mutu Pembinaan Produktivitas Badan Usaha dan Sumber Daya Konstruksi Produk Unggulan Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Masyarakat Kompetensi dan kesadaran masyarakat 7

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya di sektor konstruksi; Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya di sektor konstruksi; Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan konstruksi; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 8

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI ,DAN TATA LAKSANA KEUANGAN DAN UMUM HUKUM , DATA DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI SUBBAG TU SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PRODUKSI DALAM NEGERI SUBDIREKTORAT USAHA JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI SUBDIREKTORAT SISTEM PENYELENGGARAAN SUBDIREKTORAT KONTRAK KONSTRUKSI SUBDIREKTORAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN SUBDIREKTORAT MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI SUBDIREKTORAT STANDAR DAN MATERI KOMPETENSI SUBDIREKTORAT PENERAPAN KOMPETENSI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI JASA KONSTRUKSI SUBDIREKTORAT PRODUKTIVITAS DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN SUBDIREKTORAT KERJA SAMA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN WILAYAH I SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN WILAYAH II SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN WILAYAH III UPT/BALAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR SUBBAG TU SUBDIREKTORAT PENYIAPAN KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT SINKRONISASI DAN EVALUASI INVESTASI INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT FASILITASI DAN MITIGASI RISIKO INVESTASI INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT PASAR INFRASTRUKTUR 9

STAKEHOLDER PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT ` K/L LPJK FUNGSI REGULASI DAN PENGAWASAN Asosiasi Badan Usaha INVESTASI PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KOMPETENSI PEMBERDAYAAN Asosiasi Profesi Pengguna Penyedia Tenaga Kerja Masyarakat TPJKP/D Balai Satminkal PENGATURAN KUANTITAS LDK PROYEK KONSTRUKSI Masyarakat KUALITAS PENGAWASAN ` Unit Sertifikasi World-class paradigms include the following: Quality—Competitiveness Holistic—System thinking Attitude—Anywhere, anyplace, anytime Agility—Quick to accept change Anticipation—Sense of urgency Faster—Speed of delivery Creativity—Moments of magic (these are customer delighters) Understanding—Customer expectations and delivering them (one plus more) Continuous quality improvement Badan Usaha PT/Politeknik/SMK FUNGSI PEMBERDAYAAN BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI/BINJAKON PROV KNOWLEDGE MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Media MASYARAKAT KONSTRUKSI Output Outcome

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SASARAN STRATEGIS 2015-2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 10.000 Orang Tenaga Ahli/Manajer Proyek Terlatih 40.000 Orang Supervisor/Foreman Terlatih 50.000 Orang insinyur konstruksi bersertifikat 200.000 Orang Teknisi bersertifikat 500.000 Orang Tenaga terampil bersertifikat 40% Pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaran konstruksi 30% Penggunaan beton pracetak 125 BUJK Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar B2 Rp.15 Triliun Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri 200 Kerja Sama Strategis dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat 10.000 orang Instruktur pelatihan/ asesor konstruksi Menjamin mutu SDM yang dihasilkan 750.000 Orang Bersertifikat 11

3 Arah Kebijakan Pembinaan Konstruksi

SASARAN OUTPUT PRIORITAS SESUAI PENAJAMAN PAGU ANGGARAN TA.2016 DITJEN BINA KONSTRUKSI Pelatihan Supervisor/Mandor/Kepala Pekerja Konstruksi; Pelatihan fasilitator/instruktur/ asesor/manajer pemberdayaan; Pemberdayaan tenaga kerja mandiri; ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) dan ASEAN Architect (AA). DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Pengembangan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan, Skema Investasi Pembiayaan Perumahan; Pendayagunaan/ mobilisasi sumber-sumber dana bagi Pembiayaan Perumahan (LKB/ LKBB); dan Penyaluran KPR-FLPP, KPR-SSB, dan Subsidi Uang Muka (BA.999). BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penyusunan Naskah Ilmiah, Model System, Model Fisik, Prototipe, R-0,R-3, Naskah Kebijakan, Proseding DSP, Advis Teknis. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR; Strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR; Sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. INSPEKTORAT JENDERAL Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. SEKRETARIAT JENDERAL Peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran; Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pembinaan dan bantuan hukum; Peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; Peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi publik; Pengembangan sarana dan prasarana kampus Kementerian PUPR; Pengembangan Data dan Sistem Informasi; serta Pemeliharaan Kantor. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan sumber daya manusia PUPR melalui pengembangan karir, pendidikan kedinasan/beasiswa, pelatihan teknis fungsional dan manajemen, penilaian potensi dan kompetensi, serta penilaian kinerja dan pemantauan karir. 13

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI STRATEGI KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Standar Kelayakan dan Kesesuaian Pembayaran Tenaga Kerja Konstruksi Mendorong penciptaan instruktur pelatihan, asesor pelatihan dan mandor pelatihan yang tersertifikasi Pembenahan skema sertifikasi dengan dunia pendidikan Standarisasi USTK (Unit Sertifikasi Tenaga Kerja) Pelaksanaan program BINJAKONDA Link and match antara dunia pendidikan, industri dan pemerintah Program pelatihan mandiri Program pelatihan dan uji kompetensi dengan Kendaraan Pelatihan Keliling/ Mobile Training Unit (MTU) 14

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI MELALUI MODEL PELATIHAN MANDIRI PELATIHAN TENAGA SUPERVISOR/MANDOR/FOREMAN REKRUTMEN DARI TNA PELATIHAN DI PROYEK BAGI YANG MEMERLUKAN ~ 100 hari @ 15-30 menit FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN YANG TERTIB DAN PRODUKTIF TOT PLUS SERTIFIKASI OLEH LPJK DENGAN MTU MONITORING DAN PELAPORAN PERBAIKAN KINERJA LAPORAN PEMERINTAH MEDIA DAN MASYARAKAT UJI KOMPETENSI NAKERKON LULUSAN TERBAIK/TERPILIH BEKERJA DENGAN SERTIFIKAT PROYEK KONSTRUKSI KERJASAMA PELATIHAN/TOT BUJK/BPJS DIKLAT CHAMPION KEMENTERIAN PU-PR/ PEMDA 1 PERJANJIAN KERJA SEBAGAI INSTRUKTUR/FASILITATOR ON THE JOB TRAINING 2 3 4 TIDAK LULUS LULUS 5 6 7 8 10 9 11 MODEL PLASMA

MOBILE TRAINING UNIT LOKASI MTU UNIT Provinsi Jambi 1 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DIY Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Papua Satker Palembang 2 Balai Peralatan Jakarta Dit. Kompetensi Jakarta Balai PKW Wil. I Banda Aceh 3 Balai PKW Wil. II Surabaya Balai PKW Wil. III Banjarmasin Balai PKW Wil. IV Makassar TOTAL 21 Tujuan: memperluas akses pelayanan bimbingan teknis, pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi. Lingkup: pelatihan bergerak (mobile), layanan uji kompetensi, dan bimbingan teknik keterampilan konstruksi. Tempat : kabupaten/kota dan proyek-proyek konstruksi

TERIMA KASIH