Kawasan Ekonomi Khusus Perbandingan Kawasan Ekonomi Khusus (Indonesia - Malaysia – Thailand – China) Jakarta| 28 November 2011 Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sekitar 50% populasi dunia berada di Asia Potensi Pasar Asia India: 1,130 juta Sisa populasi: 3,429 juta Australia: 20 juta Japan: 127 juta China: 1,322 juta ASEAN: 573 juta Sekitar 50% populasi dunia berada di Asia Konsentrasi Pasar Global Source: www.photius.com

1 Maksud dan Tujuan Pengembangan KEK Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mempercepat perkembangan daerah. Sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 1

KEK Konsep Dasar KEK INSENTIF PUSAT INSENTIF DAERAH Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara). Areal tersebut diberikan insentif tertentu untuk menarik investor karena KEK akan bersaing dengan negara-negara disekitarnya. Oleh karena itu Pemda diharapkan dapat memberikan insentif daerah dalam bentuk pengurangan retribusi daerah dalam waktu tertentu, kemudahan memperoleh penguasaan lahan, dll. INSENTIF DAERAH

Pengertian dan Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus Pengertian Fungsi Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu Pasal 1 angka 1 UU 39/2009 Pengertian KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional Pasal 2 UU 39/2009 Fungsi

Kriteria Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus 4. Mempuyai batas yang jelas Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung 2. Adanya dukungan pemprov dan/atau pemkab/pemkot 3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia/terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan 4. Mempuyai batas yang jelas Pasal 7 PP 2/2011

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Badan Usaha Kementerian/ LPNK Dalam satu wilayah Kab/Kota Pemkab/Kota [verifikasi & evaluasi] Pemkab/Kota Pemkab/ Kota [persetujuan] Pemkab/ Kota [konsultasi] Pemprov Lintas wilayah Kab/Kota Pemprov [verifikasi & evaluasi] Pemprov [verifikasi & evaluasi] Pemprov Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 45 hari kerja

Lokasi Usulan Kawasan Ekonomi Khusus As of November 2011 1 65 Usulan KEK BRUNEI DARUSSALAM MALAYSIA Medan 2 3 43 4 5 7 MALAYSIA 60 36 Manado 9 12 10 35 Sofifi 6 Pekanbaru 8 11 34 37 41 42 Pontianak Samarinda 49 33 40 Palu Gorontalo Manokwari 48 61 62 13 32 Jambi Palangkaraya Sorong 63 Jayapura Mamuju 14 16 17 15 Banjarmasin 59 39 38 46 51 Kendari Ambon 18 45 47 20 Jakarta Makassar 65 19 23 Semarang Surabaya 50 Serang 58 21 24 25 PAPUA NEW GUINEA 28 30 44 Legend : 22 31 Mataram 29 Merauke 26 52 56 Lokasi Usulan KEK 27 53 57 TIMOR LESTE Usulan KEK yang merupakan FTZ Denpasar 54 55 64 ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia Batas Laut Teritorial AUSTRALIA KEK USULAN Provinsi NAD 1. Kota Banda Aceh Provinsi Sumatera Selatan 14. Kws Tanjung Api – api 15. Kabupaten Muara Enim Provinsi Jawa Tengah 25. Kabupaten Kendal 26. Solo Technopark Provinsi Kalimantan Timur 40. Lubuktutung 41. Kws Maloy Kutai Timur 42. Tanjung Mangkaliat 43. Kota Tarakan 53. Kws Bandar Dunia Kayangan-Bayan 54. Kws Pariwisata Mandalika 55. Kws Ekonomi Maritim Teluk Saleh 56. Kws Industri Perikanan dan Kelautan Teluk Bima Provinsi Sumatera Utara 2. Medan – Deli Serdang 3. Kabupaten Serdang Bedagai 4. Kws Sei - Mangke 5. Kws Asahan – Tanjung Balai 6. Kws Labuhan Angin Provinsi DIY 27. Kabupaten Kulonprogo Provinsi Bangka Belitung 16. Kws Tanjung Berikat, Kab. Bangka 17. Kws Tanjung Batu, Kab. Belitung Provinsi Jawa Timur 28. Kws Industri Lamongan 29. Kws Industri Gemopolis 30. Pulau Madura 31. Kali Lamong, Surabaya Provinsi Sulawesi Selatan 44. Kws Kabupaten Selayar 45. Kabupaten Maros 46. Kabupaten Barru 47. Kabupaten Gowa Provinsi Nusa Tenggara Timur 57. Wilayah Wini, TTU Provinsi Bengkulu 18. Linau, Kabupaten Kaur 19. Kws Pulau Enggano Provinsi Maluku 58. Desa Ngadi – Dullah Utara 59. Banda Provinsi Riau 7. Kws Industri Dumai 8. Kws Wisata P. Rupat 9. Tanjung Buton Provinsi Kalimantan Barat 32. Kota Pontianak 33. Kws Mempawah 34. Kws Pulau Temajo 35 Kws Industri Semparok 36. Kws PALSA 37. BDC Entikong Provinsi Sulawesi Tengah 48. Kota Palu Provinsi Banten 20. Kws Bojonegara 21. Krakatau Steel 22. Tanjung Lesung Provinsi Maluku Utara 60. Pulau Morotai Provinsi Sulawesi Utara 49. Tanjung Merah – Kota Bitung Provinsi Papua Barat 61. Kabupaten Sorong 62. Kota Sorong FTZ BBK Provinsi Kepulauan Riau 10. FTZ Batam 11. FTZ Bintan 12. FTZ Karimun Provinsi Sulawesi Tenggara 50. Pulau Kabaena 51. Kendari Provinsi DKI Jakarta 23. Kws Industri Marunda Provinsi Papua 63. Biak Numfor 64. Kab. Merauke 65. Kab. Asmat Provinsi Jawa Barat 24. Kws Industri Cikarang dan Koridor Tol Jakarta - Cikampek Provinsi Kalimantan Selatan 38.Kws Mekarputih – Kotabaru 39.Kabupaten Tanah Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat 52. Sekotong – Lembar, Lombok Barat Provinsi Sumatera Barat 13. Kws Industri Padang (PIP)

Kelembagaan dalam Kawasan Ekonomi Khusus NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA

(Regional Management-RM) Sinergitas Pendekatan Daerah Tertinggal – KAPET –FTZ - KEK Peran Pemerintah Peran Swasta Kaw. Wisata Hortikultura Berikat Industri Potensi KEK Daerah Tertinggal (Regional Management-RM) KAPET FTZ / KEK Techno Park Zona Logistik Pengolahan Ekspor Ekonomi Lainnya Kaw Strategis Provinsi Cepat Tumbuh >>> K E K KAPET

Sebagian Wilayah KAPET dapat dijadikan KEK Sinergitas Pendekatan KAPET – KEK Peran Swasta lebih mendominasi karena konsep pengembangannya lebih menekankan pada Market Driven KEK ditujukan untuk meningkatkan investasi, daya saing, dan menciptakan lapangan kerja melalui promosi suatu lokasi yang diprioritaskan karena keunggulannya misalnya karena lokasinya yang strategis, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, serta komitmen dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Konsep KEK 1 Peran Swasta dan Pemerintah Seimbang, Pengembangan Lebih Menggunakan Supply Driven KAPET merupakan suatu kawasan untuk mendorong potensi lokal yang tertinggal. KAPET dapat terdiri dari aglomerasi pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, serta aglomerasi kawasan-kawasan unggulan dengan karakteristik yang berbeda yang dihubungkan dengan transportasi. Konsep KAPET 2 Sebagian Wilayah KAPET dapat dijadikan KEK Selama memenuhi persyaratan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2009 & PP No. 2 Tahun 2011

Sinergitas Pendekatan MP3EI dan KEK Konsep MP3EI Grand strategy dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk didalamnya grand strategy pengembangan infrastruktur Terobosan dalam perencanaan dengan pendekatan not business as usual dengan mendorong pelibatan swasta yang lebih besar. KEK merupakan salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam bentuk upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam MP3EI KEK bukanlah pengganti pengembangan dari kawasan-kawasan yang telah dibentuk sebelumnya, seperti KAPET, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, Kawasan Agropolitan tapi lebih bersifat komplementer dari kawasan-kawasan tersebut

Format Insentif dengan Skim yang ada Saat Ini FTZ KB KI KAPET PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPnBM, CUKAI EKSPOR KE DPIL 100% PENANGGUHAN BM, PPN, PPnBM, CUKAI, EKSPOR KE DPIL 70% DUKUNGAN INFRASTRUKTUR NON-FISKAL One Stop Shop, Keimigrasian Ketenagakerjaan, Keamanan PP No 1/ 2007 Fasilitas ala PP No 1 Tahun 2007

Konsep dasar FTZ, Kawasan Berikat, KAPET, dan KEK FTZ Sebuah kawasan industri dalam bentuk kawasan terpisah (enclave) di dalam daerah pabean suatu negara, yang posisinya berdekatan dengan pelabuhan laut atau udara. Produksi dari kawasan tersebut adalah untuk tujuan ekspor dan importasi (bahan baku, barang modal dan barang lainnya ke kawasan tersebut) di bebaskan dari bea masuk Kawasan Berikat Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industry pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang hasilnya terutama tujuan ekspor KAPET Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu dengan persyaratan, antara lain memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan/atau mempunyai sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan atau memiliki pengembalian investasi yang besar KEK Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu

KAWASAN KHUSUS Persyaratan Penetapan Kawasan Khusus Persyaratan Administratif Persyaratan Teknis Persyaratan Kewilayahan Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Lokasi Special Economic Zone dan Free Zones Lainnya di Dunia Istilah "Free Zone" pertama kali digunakan pada tahun 1959, yaitu pada saat Shanon Free Zone established in Ireland pada tahun 1959 tersebut. Penambahan kata “trade” digunakan pertama kali oleh Shanon Free (Trade) Zone, sehingga penggunaan istilah "Free Trade Zone" dimulai pada tahun itu juga. Istilah "Special Economic Zone" pertama kali digunakan pada awal 1980an, pada saat peresmian Shenzhen Special Economic Zone di China. Istilah "Free Ports" pertama kali digunakan pada tahun 1934, pada saat pembukaan New York Free Port yang juga disebut dengan New York Foreign Trade Zone.

Distribusi KEK di Asia Note: Industrial parks in Vietnam, EPZ in Bangladesh are not presented.

Pembelajaran Atas Penerapan (Tipe dari KEK Pendidikan internasional Pelayanan Kesehatan Konvensi/messe Arah KEK berdasarkan fungsi: Pengetahuan dasar ttg Industri R&D Pabrik Bertteknhnologi Tinggi Industri IT/perangkat Lunak Pariwisata Perdagangan/ logistik/ Niaga Arah pembangunan KEK berdasarkan Negara: Fungsi yang diterapkan Tahun dibangun Jenis KEK yang bervariasi. Pengembangan KEK yang berbeda di tiap negara. Berubah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Tahun dibangun 4

1 Rangking Negara yang Paling Menarik bagi Investor Luar Negeri China United State India Brazil Rusia United Kingdom Germany Australia Indonesia Canada Vietnam Meksiko Poland France 1 Potensi dan Pertumbuhan Pasar 2 Akses kepada sumberdaya alam 3 Tenaga kerja 1 Source: UNCTAD (2010)

Main three reasons can be pointed out behind low FDI in Indonesia as; Global Competitiveness & Investment Trend Why Indonesia cannot attract FDI? Indonesia has rich natural resources, cheap and sufficient labor force, as well as massive and rapidly growing domestic market. Even though, taking economic scale into consideration, FDI inflow to the country is smaller than other ASEAN countries. Main three reasons can be pointed out behind low FDI in Indonesia as; 1. Low tax incentives for investors 2. Insufficient Infrastructure (poor logistics performance) 3. Insufficient Government Bureaucracy and Corruption

Global Competitiveness & Investment Trend Reasons of Low FDI inflow to Indonesia (1) - Low tax incentives for investors in Indonesia Tax incentive given to investors in Indonesia is generally insufficient compared with competitors. According to JBIC’s survey, only 2.2% of respondents answer “taxation incentive” in Indonesia is attractive, which is considerably lower than other competitor. Source: Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies: Results of 2010 Survey, JBIC

LPI of Indonesia is ranked 75th among the surveyed 155 countries. Global Competitiveness & Investment Trend Reasons of Low FDI inflow to Indonesia (2) - Insufficient Infrastructure (Poor Logistics Performance) The World Bank’s LPI (Logistics Performance Index) assess six key dimensions of logistics performance. LPI of Indonesia is ranked 75th among the surveyed 155 countries. LPI in the country is lower than other ASEAN countries as well as the world average. Source: Logistics Performance Index 2010, World Bank

Reasons of Low FDI inflow to Indonesia (3) Global Competitiveness & Investment Trend Reasons of Low FDI inflow to Indonesia (3) - Insufficient Government Bureaucracy and Corruption According to the global competitiveness report 2010-2011, respondents stated “Insufficient government bureaucracy” and “corruption” are top two obstructive factors in investing Indonesia. Percent of Respondents Source: The global competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum

Kunci Sukses dalam Menarik Investor Pajak Prosedur Hak Harga Pembebasan Tanah dan Kompensasi Layanan Infrastruktur Pekerjaan Konsstruksi Biaya Kuantitas Kualitas/Kapabilitas Karakteristik Kondisi Fisik Akses ke Bandara / Pelabuhan Akses Material / sumber daya alam Akses menuju Pasar Lingkungan Tempat tinggal untuk karyawan Internal Penyediaan Tenaga Listrik; Penyediaan Air; Air Limbah; Pengairan, etc. Eksternal Penyediaan Listrik; Telekomunikasi; Limbah padat, etc. Kunci untuk Sukses for Investment Attraction Lokasi Infrastruktur Angkatan Kerja Insentif Kinerja Bagaimana Menarik Investor pada Sektor Industri 19

KOMPARASI PENGEMBANGAN KEK “ Indonesia – Malaysia – Thailand - China 1. Tujuan Pengembangan KEK 2. Legal Framework 3. Kebijakan dan Strategi 4. Arah Pengembangan 5. Kelembagaan 5 Insentif : Fiskal - Non Fiskal 6 Infrastruktur 7. Tanah 8. Tenaga Kerja