Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi VI

TIM KOMISI VI TEMA MEMBANGUN BUDAYA DAN BUDAYA MEMBANGUN Ketua Komisi : Direktur Jenderal Kebudayaan Sekretaris : :::: Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Kebudayaan Tim Perumus : Hapri (Dewan Kesenian Sulteng) Junaidi (Dispora Budpar Kab Inhil Riau) Wahyu Iskandar (Disparbud Jabar Rahwan Astyo (Disbudpar Batang) Wiku Handayono (Dispora Budpar Kab. Grobokan) Taufik Monyong (Dewan Kesenian Jatim) M. Ridwan (Kadis Kab. Demak) Hery Setyanto (Kadisbud Kab. Kebumen) Irawan (Dewan Kesenian Jakarta) Made Kusumajaya (BPCB Kaltim) Masful Z. Ibrahim (Dinas Buton) Rifian Hadi (Dikbudpora Kota Metro Lampung) Anggota Komisi : 176 Anggota Komisi yang Hadir : Anggota Komisi yang Tidak Hadir : Tim Substansi :

SUB-TEMA Pengelolaan Data Kebudayaan Pelestarian Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda) Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Kebudayaan Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

HASIL DISKUSI KOMISI VI

PENGANTAR Mendudukkan Kembali Kebudayaan pada Tempatnya Kebudayaan sebagai Sumber Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia Mendudukkan Kembali Kebudayaan pada Tempatnya Identitas - Keindonesiaan - Pluralisme - Toleransi Kreativitas - Inovatif - Imajinatif - Solutif Kompetisi - Kontribusi Indonesia pada Peradaban Global - Aset Ekonomi

TUJUAN Membangun Ekosistem Kebudayaan Peran Negara sebagai Fasilitator dalam Memajukan Kebudayaan Pelibatan Publik dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan) Kebudayaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Seni dan Budaya dari Pusat dan Daerah Regulasi dan Kelembagaan Integrasi Kesenian dan Kebudayaan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

SUB-TEMA 1 : PENGELOLAAN DATA KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Regulasi dan Kelembagaan Pembuatan UU, PP. Permen, Perda, Pergub, Perbup, dll Perbaikan Nomenklatur dari Tingkat Pusat dan Daerah Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat DPR, Menpan-RB, Kemendikbud, Kemendagri, Legislatif Daerah Eksekutif, Legislatif, Sosialisasi ke Masyarakat 2 Konsolidasi Capaian Inventarisasi Registrasi dan Penetapan Pemutakhiran Penyediaan Teknologi Informasi Membuat Database yang Valid dan Terintegrasi Publikasi Data Kebudayaan Workshop Penciptaan Jaringan Tim Ahli Kebudayaan Perguruan Tinggi Tim Pendaftaran Kepala Daerah Mendikbud Masyarakat Dewan Kesenian 3 Sumber Daya Manusia Kebudayaan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Sertifikasi Kompetensi Diklat, Bimtek, Workshop Menciptakan SDM BNSP Tim Ahli Badan Diklat

SUB-TEMA 2 : PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (BENDA DAN TAK BENDA) No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pelibatan Publik Rembuknas Seniman dan Budayawan Sosialisasi Pendataan Warisan Budaya Kajian Pelestarian Warisan Budaya Edukasi Peningkatan kapasitas Apresiasi Kontrol warisan budaya Kemendikbud Pemprov, Pemkot, Pemkab membidangi kebudayaan NGO/ LSM Masyarakat (Umum, Tokoh Adat, Pelaku Seni Budaya, Penduduk Lokal) Dewan Kesenian Pemilik warisan budaya Peserta budaya Akademisi Dunia Usaha Budayawan Media massa 2 Regulasi Penyusunan UU tentang Kebudayaan dan regulasi turunannya Kemenpar Kemenkumham Kemendagri DPR Kemenko PMK Pemprov, Pemkot, Pemkab LSM/ NGO Tim Ahli

SUB-TEMA 2 : PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (BENDA DAN TAK BENDA) No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 3 Pemanfaatan Warisan Budaya sebagai Destinasi Wisata Revitalisasi Warisan Budaya Konservasi Warisan Budaya Delienasi dan Zonasi Festival Warisan Budaya Dokumentasi Warisan Budaya Kajian Pelestarian Warisan Budaya Kemendikbud Kemen PUPR Bappeda Kemenhut Kemenpar Pemprov, pemkot, pemkab membidangi kebudayaan LSM/ NGO Pelestari Warisan Budaya Lembaga Profesi (IAAI, IAI, MSI dll) Masyarakat (Umum, Tokoh Adat, Pelaku Seni Budaya, Penduduk Lokal)

SUB-TEMA 3 : PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Peran Negara dalam memajukan kebudayaan harus ditingkatkan Tersedianya regulasi Dukungan program dan aktifitas Revitalisasi museum, cagar budaya, taman budaya Kompetensi SDM untuk sertifiukasi Pemberian apresiasi/penghargaan terhadap tokoh seni dan budaya Energitas antar lembaga negara Dikbud Bekraf Kepala Daerah Kementerian Pariwisata Kementerian DTPDT Kemsos 2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha/Bisnis Keterbukaan akses Penguatan Kerjasama Pendanaan/donasi/CSR Membuka lapangan pekerjaan Apresiasi dan promosi thd pelaku/karya budaya Media massa Stakeholder terkait Pengusaha/pelaku usaha Investor Philanthropy Kolektor Perusahaan/ industry 3 Penguatan SDM dan Kelembagaan seni dan budaya Peningkatan manajerial organisasi/pelaku budaya Peningkatan kompetensi pengelolaan kebudayaan Rewards/penghargaan Masyarakat seni budaya (sanggar seni budaya) Komunitas adat Dewan Kesenian Pusat dan Daerah SKPD Bidang kebudayaan Pemerintah/swasta

TERIMA KASIH