Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN ILPS DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA Muhammad Zuhri Direktur Bina Intala Bekasi, Agustus 2016
POKOK BAHASAN Strategi Pengembangan Intala LPKS Kondisi Intala LPKS Latar Belakang Kondisi Intala LPKS Strategi Pengembangan Intala LPKS
Struktur Penduduk Indonesia 2016 Jumlah angkatan kerja Indonesia yang meningkat diiringi tantangan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Bekerja 120,65 juta MENINGKAT Angkatan Kerja 127,67 juta MENINGKAT Penganggur 7,02 juta (5,50%) Jumlah Penduduk 255,46 juta MENURUN Bukan Angkatan Kerja 127,79 juta Sumber: BPS, Februari 2016
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2015-2019 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN LINTAS BIDANG AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) : PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KELIMA (NAWA CITA) : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program : 1) Indonesia Pintar, 2) Indonesia Sehat, 3) Indonesia Sejahtera dan 4) Indonesia Kerja AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL; PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA; PERCEPATAN SERTIFIKASI PROFESI; PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FORMAL; PENGUATAN WIRAUSAHA PRODUKTIF; PENCIPTAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SEHAT DAN PRODUKTIF; PENEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN; PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN; PELAYANAN KETENAGAKERJAAN SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN
TUGAS DIT. BINA INTALA Melaksanakan Perumasan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar,Prosedur, dan Kreteria, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Instruktur dan Tenaga Pelatihan FUNGSI : Penyiapan perumusan kebijakann dibidang Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Penyiapan Bimtek dan Supervisi dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal
KONDISI INTALA DI LPKS
Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di Indonesia Pemerintah Pusat 17 Balai Latihan Kerja 2 Balai Latihan Produktivitas Pemerintah Daerah 281 22 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 8.066 Lembaga
JUMLAH LPK SWASTA 8.066
KAPASITAS PELATIHAN LPKS PER SEKTOR
KAPASITAS PELATIHAN INSTRUKTUR DAN PER SEKTOR Vin 3.077
TENAGA PELATIHAN PER PROVINSI 6.930 Vin 3.077
STRATEGI PENGEMBANGAN INTALA LPKS
MEWUJUDKAN INDONESIA KOMPETEN DIT . INTALA : Mengawal Indonesia Kompeten INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN : PENGAWAL INDONESIA KOMPETEN STRATEGI PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN RENSTRA 2015-2019 Sasaran Program 2015 2016 2017 2018 2019 Instruktur pemerintah yang ditingkatkan kompetensinya 570 512 528 544 560 Instruktur swasta yang ditingkatkan kompetensinya 634 208 224 240 256 Tenaga Pengelola yang ditingkatkan kompetensinya 524 160 176 192 Instruktur yang mendapat sertifikat kompetensi
STRATEGI PENGEMBANGAN LPKS 1 Percepatan pengembangan standar kompetensi 2 Percepatan penerapan PBK mengacu pada KKNI 3 Penguatan kelembagaan LPKS 4 Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan 5 Akreditasi LPKS
BELUM OPTIMALNYA ROADMAP INTALA LPKS SECARA NASIONAL PERMASALAHAN UTAMA SAAT INI BELUM OPTIMALNYA ROADMAP INTALA LPKS SECARA NASIONAL HAL INI DISEBABKAN BELUM ADANYA REGESTRASI INTALA BELUM ADANYA KUALIFIKASI INTALA BELUM ADANYA WADAH INTALA BELUM ADANYA KRETERIA JABATAN INTALA
TERSEDIANYA ROADMAP PROGRAM PEMBINAAN INTALA LPKS ANALISIS MASALAH OPTIMALNYA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN INTALA PADA DIREKTORAT BINA INTALA AKIBAT TERSEDIANYA ROADMAP PROGRAM PEMBINAAN INTALA LPKS MASALAH UTAMA SEBAB TERSEDIANYA KUALIFIKASI JABATAN INTALA LPKS TERLAKSANANYA REGESTRASI INTALA SWASTA TERSEDIANYA KRETERIA JABATAN INTALA LPKS SECARA NASIONAL ADANYA KOMITMEN YANG KUAT ANTAR INSTANSI PEMBINA INSTRUKTUR TERSEDIANYA PEDOMAN PEMBINAAN JABATAN INTALA LPKS TERSEDIANYA PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI INTALA LPKS
STRATEGI PEMBINAAN TRI KHIDMAT PEMBINAAN I. CAPACITY BUILDING II. PEMBINAAN KARIR III. SERTIFIKASI INSTRUKTUR
LANJUTAN …… I. CAPACITY BUILDING I.2 Penguatan Sistem I.1 Percepatan Kompetensi I.2 Penguatan Sistem I.3 Penguatan Jejaring 1. Regulasi 2. NSPK 3. Database 4. Sistem Informasi 1. Sosialisasi dan Publikasi 2. Kerjasama dan Jejaring 3. Pembentukan dan pengembangan Forum 1. Diklat 2. Bimtek 3. Workshop 4. Seminar 5. Peningkatan Pendidikan Formal
PENINGKATAN KOMPETENSI INTALA LPKS TAHUN 2014 - 2016 ASPEK/KEGIATAN HASIL TAHUN 2015 TAHUN 2016 Pelatihan Metodologi Intsruktur Pelatihan SP Pelatihan AQMS 698 Org 210 Org Org
RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI INTALA LPKS TAHUN 2017 ASPEK/KEGIATAN TARGET TAHUN 2016 Pelatihan Metodologi Intsruktur Pelatihan Kecantikan Pelatihan Design Grafis Pelatihan Manajemen Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Manajemen Penyelenggara Pelatihan Kerja Pelatihan Softskill 160 Org 40 Org 60 Org
TERIMA KASIH