Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Disampaikan oleh : Kepala Biro Perencanaan
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
RENCANA DAN PROGRAM SUBDIT KESEJAHTERAAN DAN HARLINDUNG
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Kebijakan Pemerintah Tentang Wakaf
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, Oktober 2017.
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Kementerian Ketenagakerjaan RI
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
KEMASAN /PAKET KOMPETENSI
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Peran Assosiasi Profesi & Praktisi dalam K3 Lingkungan Kerja
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBINAAN ILPS DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA Muhammad Zuhri Direktur Bina Intala Bekasi, Agustus 2016

POKOK BAHASAN Strategi Pengembangan Intala LPKS Kondisi Intala LPKS Latar Belakang Kondisi Intala LPKS Strategi Pengembangan Intala LPKS

Struktur Penduduk Indonesia 2016 Jumlah angkatan kerja Indonesia yang meningkat diiringi tantangan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Bekerja 120,65 juta MENINGKAT Angkatan Kerja 127,67 juta MENINGKAT Penganggur 7,02 juta (5,50%) Jumlah Penduduk 255,46 juta MENURUN Bukan Angkatan Kerja 127,79 juta Sumber: BPS, Februari 2016

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2015-2019 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN LINTAS BIDANG AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) : PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM KERANGKA AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KELIMA (NAWA CITA) : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program : 1) Indonesia Pintar, 2) Indonesia Sehat, 3) Indonesia Sejahtera dan 4) Indonesia Kerja AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KEENAM (NAWA CITA) : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN PENGUATAN PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL; PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA; PERCEPATAN SERTIFIKASI PROFESI; PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FORMAL; PENGUATAN WIRAUSAHA PRODUKTIF; PENCIPTAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SEHAT DAN PRODUKTIF; PENEGAKKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN; PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN; PELAYANAN KETENAGAKERJAAN SEDERHANA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN

TUGAS DIT. BINA INTALA Melaksanakan Perumasan Kebijakan, Penyusunan Norma, Standar,Prosedur, dan Kreteria, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Instruktur dan Tenaga Pelatihan FUNGSI : Penyiapan perumusan kebijakann dibidang Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Penyiapan Bimtek dan Supervisi dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidangan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta, Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

KONDISI INTALA DI LPKS

Jumlah Lembaga/Balai Pelatihan Kerja di Indonesia Pemerintah Pusat 17 Balai Latihan Kerja 2 Balai Latihan Produktivitas Pemerintah Daerah 281 22 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 8.066 Lembaga

JUMLAH LPK SWASTA 8.066

KAPASITAS PELATIHAN LPKS PER SEKTOR

KAPASITAS PELATIHAN INSTRUKTUR DAN PER SEKTOR Vin 3.077

TENAGA PELATIHAN PER PROVINSI 6.930 Vin 3.077

STRATEGI PENGEMBANGAN INTALA LPKS

MEWUJUDKAN INDONESIA KOMPETEN DIT . INTALA : Mengawal Indonesia Kompeten INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN : PENGAWAL INDONESIA KOMPETEN STRATEGI PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN RENSTRA 2015-2019 Sasaran Program 2015 2016 2017 2018 2019 Instruktur pemerintah yang ditingkatkan kompetensinya 570 512 528 544 560 Instruktur swasta yang ditingkatkan kompetensinya 634 208 224 240 256 Tenaga Pengelola yang ditingkatkan kompetensinya 524 160 176 192 Instruktur yang mendapat sertifikat kompetensi

STRATEGI PENGEMBANGAN LPKS 1 Percepatan pengembangan standar kompetensi 2 Percepatan penerapan PBK mengacu pada KKNI 3 Penguatan kelembagaan LPKS 4 Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan 5 Akreditasi LPKS

BELUM OPTIMALNYA ROADMAP INTALA LPKS SECARA NASIONAL PERMASALAHAN UTAMA SAAT INI BELUM OPTIMALNYA ROADMAP INTALA LPKS SECARA NASIONAL HAL INI DISEBABKAN BELUM ADANYA REGESTRASI INTALA BELUM ADANYA KUALIFIKASI INTALA BELUM ADANYA WADAH INTALA BELUM ADANYA KRETERIA JABATAN INTALA

TERSEDIANYA ROADMAP PROGRAM PEMBINAAN INTALA LPKS ANALISIS MASALAH OPTIMALNYA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN INTALA PADA DIREKTORAT BINA INTALA AKIBAT TERSEDIANYA ROADMAP PROGRAM PEMBINAAN INTALA LPKS MASALAH UTAMA SEBAB TERSEDIANYA KUALIFIKASI JABATAN INTALA LPKS   TERLAKSANANYA REGESTRASI INTALA SWASTA TERSEDIANYA KRETERIA JABATAN INTALA LPKS SECARA NASIONAL   ADANYA KOMITMEN YANG KUAT ANTAR INSTANSI PEMBINA INSTRUKTUR   TERSEDIANYA PEDOMAN PEMBINAAN JABATAN INTALA LPKS TERSEDIANYA PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI INTALA LPKS  

STRATEGI PEMBINAAN TRI KHIDMAT PEMBINAAN I. CAPACITY BUILDING II. PEMBINAAN KARIR III. SERTIFIKASI INSTRUKTUR

LANJUTAN …… I. CAPACITY BUILDING I.2 Penguatan Sistem I.1 Percepatan Kompetensi I.2 Penguatan Sistem I.3 Penguatan Jejaring 1. Regulasi 2. NSPK 3. Database 4. Sistem Informasi 1. Sosialisasi dan Publikasi 2. Kerjasama dan Jejaring 3. Pembentukan dan pengembangan Forum 1. Diklat 2. Bimtek 3. Workshop 4. Seminar 5. Peningkatan Pendidikan Formal

PENINGKATAN KOMPETENSI INTALA LPKS TAHUN 2014 - 2016 ASPEK/KEGIATAN HASIL TAHUN 2015 TAHUN 2016 Pelatihan Metodologi Intsruktur Pelatihan SP Pelatihan AQMS 698 Org 210 Org Org

RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI INTALA LPKS TAHUN 2017 ASPEK/KEGIATAN TARGET TAHUN 2016 Pelatihan Metodologi Intsruktur Pelatihan Kecantikan Pelatihan Design Grafis Pelatihan Manajemen Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Manajemen Penyelenggara Pelatihan Kerja Pelatihan Softskill 160 Org 40 Org 60 Org

TERIMA KASIH