TEORI MANAJEMEN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
KONSEP DASAR MANAJEMEN
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK : • PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Paradigma Ilmu Administrasi Negara
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
Anggaran Berbasis Kinerja
Birokrasi dan Pelayanan Publik
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT PRESPEKTIF NEW PUBLIK MANAGEMENT
NEW PUBLIC MANAGEMENT SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA.
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
SEJARAH ILMU MANAJEMEN
Public Management & Administration
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
The New Public Service.
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
DESKRIPSI PENGANGGARAN
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Konsep Dasar MATERI - 1.
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Chapter 5: aspek lingkungan & persaingan
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA TITIN HARTINI, S.E., M.Si STMIK MDP
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh : Bambang Supriyono
? SUKANTO FIA-UB OKTOBER 2012
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN`
Mengelola Perusahaan Bisnis
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
Mengelola Perusahaan Bisnis
Peran Manajer dan Lingkungan Organisasi
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
Pengantar MANAJEMEN (Konsep Dasar Manajemen)
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis : Pendekatan Diagnostik
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
SEJARAH MANAJEMEN Perspektif sejarah atas manajemen menunjukkanperspektif atau lingkungan untuk mengintepretasikan peluang dan masalah yang ada. Ada 3.
KONSEP DASAR ORGANISASI DAN MANAJEMEN
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Pengantar Ilmu Manajemen
Manajemen dan Organisasi Bisnis
FUNGSI MANAJEMEN PERTEMUAN 5 INTAN SILVIANA MUSTIKAWATI, SKM, MPH
Mengelola Perusahaan Bisnis
I. Pengertian dan Fungsi MSDM
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
GOOD GOVERNANCE.
Manager dan Pengelolaannya
Manager dan Pengelolaannya
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Teori dalam Komunikasi Organisasi dan Implikasinya
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AZAS-AZAS MANAJEMEN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH Dosen : Regi Refian Garis, S.IP., M.Si.
Transcript presentasi:

TEORI MANAJEMEN PUBLIK Trisnawati, S.Sos, M.AP

NILAI-NILAI LUHUR PELAYANAN PUBLIK PRINSIP : DASAR PERILAKU PEJABAT PUBLIK YANG BAIK ADALAH PENGABDIAN, NIAT UNTUK MENGELOLA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA MENDUKUNG DAN MENDORONG PIHAK LAIN YANG MEMBERI PELAYANAN MASYARAKAT

A. PENGERTIAN TEORI ILMU TEORI : TEORI PENGETAHUAN ILMIAH KESIMPULAN: MENJELASKAN FENOMENA TERTENTU (OBYEKTIVE) RASIONAL ILMIAH  TEORI PENGETAHUAN ILMIAH MENJELASKAN SESUATU GEJALA TERTENTU. KESIMPULAN: SETIAP ILMU ADALAH MENGEMBANGKAN TEORI UNTUK MENJELASKAN SUATU GEJALA-FENOMENA TERTENTU.  

B. PENGERTIAN MANAJEMEN Shafritz dan Russell (1997:20) : Introducing Public Administration. New York: Addison-Wesley Educational Publisher Inc. : MANAJEMEN : berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumberdaya (manusia dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi.   Donovan dan Jackson (1991:11-12) : Managing human service organizations. New York, N.Y. Prenctice Hall. MANAJEMEN : Suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian ketrampilan (skill), dan sebagai serangkaian tugas.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN) Dwight Waldo. ADMINISTRASI adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan materia untuk mencapai tujuan. ORGANISASI SEBAGAI ANATOMI STATIS : STRUKTUR. MANAJEMEN SEBAGAI PROSES DINAMIS: FUNGSI MANAJEMEN : Suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rational dalam suatu sistem administrasi. George Terry : MANAJEMEN : pencapaian sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Koants dan Donnell: MANAJEMEN : Usaha untuk mendapatkan hal-hal yang dikerjakan melalui usaha orang lain. 

B. PENGERTIAN MANAJEMEN TEORI MANAJEMEN : ASUMSI SEPERANGKAT PRINSIP-PRINSIP PENGALAMAN MANAJERIAL LAPANGAN.  PRINSIP ”SCIENCETIFIC MANAGEMENT” (TAYLOR) : METODE KERJA YANG TERBAIK ”THERE IS ONE BEST WAY” PRINSIP : EFISIENSI INDUSTRI DAPAT DICAPAI MELALUI METODE-METODE ILMIAH; PEMBERIAN UPAH TINGGI

B. PENGERTIAN MANAJEMEN) KESIMPULAN : Management (MARY PARKER FOLLETT) : GETTING THINGS DONE THROUGH OTHERS). Makna : proses kerjasama yang mengadalkan sinergisme. orang-orang dipimpin oleh seorang sebagai manajer/pemimpin. prinsip-prinsip tertentu. PRINSIP TEORI PRAKTEK-FUNGSI FUNGSI MANAJEMEN (LUTHER H. GULLICK) :POSDCRORB : PLANNING; ORGANIZING; STAFFING; DIRECTING; COORDINATING; REPORTING; BUDGETING

POSDCRORB : PLANNING; ORGANIZING; STAFFING; DIRECTING; COORDINATING; REPORTING; BUDGETING PLANNING :suatu proses penambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tsb. 2 ELEMEN : 1. PENETAPAN TUJUAN (END) 2. PENENTUAN KEGIATAN (MEAN)

POSDCRORB ORGANIZING : SUATU PROSES PEMBAGIAN PEKERJAAN (DEVISION OF LABOR) YANG DISERTAI DENGAN PENDELEGASIAN WEWENANG. MEMBERIKAN INFORMASI  : GARIS KEWENANGAN : UNTUK MENGETAHUI KEPADA SIAPA DIA MEMBERI PERINTAH DAN DARI SIAPA DIA MENERIMA PERINTAH. MEMPERBAIKI EFISIENSI KERJA DAN KUALITAS OUT PUT: SECARA SYNEGISM BERSAMA-SAMA MEMPERBAIKI OUT. MEMBERIKAN GAMBARAN GARIS KPUTOMUNIKASI.

POSDCRORB STAFFING: SUATU PROSES UNTUK MEMPEROLEH TENAGA YANG TEPAT, BAIK DALAM JUMLAH MAUPUN KUALITAS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEKERJAAN DALAM ORGANISASI. DIRECTING: SUATU PROSES MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DENGAN BERBAGI PEMOTIVASIAN AGAR BEKERJA SESUAI DENGAN TUJUAN= KEPEMIMPINAN = MOTIVATING COORDINATING : SUATU PROSES PENGINTEGRASIAN KEGIATAN-KEGIATAN DAN TARGET/GOAL, DARI BERBAGAI UNIT KERJA AGAR DAPAT MENCAPAI TUJUAN SECARA EFISIEN.

POSDCORB REPORTING : SUATU PROSES PEMBUATAN LAPORAN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI , UNTUK MENCARI KECOCOKAN ANTARA KEGIATAN AKTUAL DENGAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN= CONTROLLING. BUDGETING : SUATU PROSESPENGELOLAAN ANGGARAN

C. PENGERTIAN PUBLIK AKTIVITAS THD SUATU YANG BISA DIKONSUMSI MASYARAKAT SECARA INDIVIDU ATAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA. AKTIVITAS THD SUATU YANG BISA DIKONSUMSI SECARA INDIVIDU DISEBUT BERSIFAT INDIVIDU – ATAU DISEBUT SEBAGAI PRIVATE GOOD PRIVATE—SWASTA : KEUNTUNGAN SEBESAR-BESARNYA? GOOD CORPORATE GAVERNANCE (NOW TANGGUNG JAWAB SOSIAL)   AKTIVITAS THD SUATU YANG BISA DIKONSUMSI SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT BARANG BERSIFAT KOLEKTIVE-PUBLICNESS– ATAU DISEBUT SEBAGAI COLEXTIVE/PUBLIC GOOD COMMON POOL RESOURCES 

ORENTASI KE PUBLIK pandangan keluar (orentasi ke publik) pantulan sosial kesadaran nilai politik rasa kemasyarakatan tujuan sosial rasa kemanusiaan patuh pada kebenaran percaya masa depan perhatian pada kemalangan/ketimpangan tanggungjawab sosial sikap tanggap menyadari nilai yang diwakili.

Lingkungan Pengelolaan Publik AKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG ? Negara-Pemerintah memegang secara intensif pelayanan publik Negara-Pemerintah memegang tidak secara intensif pelayanan publik Negara-Pemerintah memegang tidak intensif pelayanan publik melalui pengontrakan kepada swasta dan Organisasi Sosial.

D. GEJALA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN GLOBALISASI GOOD GOVERNACE LIBERALISME   LIMITED OF GOVERMENT : : PEMERINTAH SESEDIKIT MUNGKIN MENCAMPURI URUSAN MASYARAKAT YANG BISA DIKERJAKAN SENDIRI OLEH MASYARAKAT

Sejarah Perkembangan Liberalisasi - Neoliberal Neoliberalisme : Perspektif Keadilan Distribusi Ekonomi  spesifikasi Peran Negara diperbesarperan Negara melalui regulatory state berupa kebijakan. perbaikan dari liberalisme Klasik Sebagai diskursus ekonomi-politik, mainstream ekonomi-politik .

Konsep Liberalisme Klasik (Adam Smith, 1723-1790 abad 18) >< konsep neoliberalisme Pasca Neoklasik (John Maynard Keynes, 1883-1946): “The General Theory of Employment (1936)”  MazhabKeynesian Akibatnya para ekonom Anglo-Amerika mempertanyakan kembali ekonomi Laissez Faire. Pemikirannya menawarkan formula negara sejahtera Welfare state yang diterima oleh banyak Negara maju Eropa saat itu (intervensi negara terhadap pasar). Akhir 1940-an pemerintah Inggris yang dikendalikan oleh Partai Buruh memeluk ekonomi Keynesian. AS baru secara eksplisit menerima program Keynesian pada Era Kennedy dan Johnson pada 1960-an. Negara-negara maju yang lain mengikuti setelah itu.

Doktrin Keynessian 30 tahun DOKTRIN NEOLIBERALISM Doktrin Keynessian 30 tahun DOKTRIN NEOLIBERALISM. Resesi ekonomi, pengangguran, dan inflansi pada 70’an Rumusan Ekonomi Baru Neoliberalis menggantikan dominansi welfare state ( ekonom asal Chicago, Milton Friedman dan ekonomi asal Inggris kelahiran Austria, Fridrich A. Hayek.

The Invisible Hand :Adam Smith Formula Friedman dan Hayek Inggris pada masa Margaret Thatcher AS pada masa Ronald Reagan 1980-an disebut aliran kanan baru, yakni Thatherism dan Reaganomics pasar dapat mengatur dirinya sendiri dengan “Tangan-tanganya” The Invisible Hand Shared market

Komposisi Public Service di Amerika Serikat Political Appointees Elite Professions Staff Professions Line Professions* Administrative Professions* Nonprofessional Employees* Under-Secretary, etc MD, Engineers, etc Legal Advisors, etc Nurse, PR, etc Budget, Personnel Officers, etc Sub-Professional, Clerical, Labor etc

Konsekuensinya Negara tidak memberikan kompensasi orang miskin (dominantion state dominantion society) Neoliberal meyakini teori Trickle Down yang menghendaki pajak rendah, privatisasi, efisiensi, minimalisasi (bahkan penghapusan) subsidi, dan deregulasi ekonomi. mentalitas Welfare State hanya akan melahirkan kelabanan serta ketergantungan (Heertz:22)

peran Negara dalam welfare state harus menyesuaikan diri dalam mendampingi perubahan liberalisasi pasar membawa konsekuensi peran Negara kearah shared market melalui intervensi yang rendah dalam proses pembangunan ekonomi dan social (empowering) PEMBERDAYAAN PADA COMMUNITY.

E. Batasan Manajemen Publik yaitu : Manajemen Instansi Pemerintah.  studi interdisipliner dari aspek umum organisasi. Manajemen Publik =/ Scientific Management. Manajemen Publik =/Policy analysis Perkembangan TEORI Manajemen Publik =/ Manajemen Publik Baru, atau kerangka yang lebih baru. Manajemen Publik = Merefleksikan tekanan orentasi RATIONAL-INSTRUMEN DAN ORENTASI POLITIK KEBIJAKAN disisi lainnya.

Public Policy merefleksikan sistem otak dan syaraf Merupakan gabungan fungsi manajemen (POAC) dan sumberdaya manusia, keuangan, phisik, informasi serta politik. Public Policy merefleksikan sistem otak dan syaraf Jadi manajemen publik merupakan proses menggerakan manusia dan non manusia, sesuai perintah kebijakan publik. Public Managemnet mempresentasekan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia

Isu penting tantangan kedepan: Privatisasi Pelayanan. Rasionalisasi dan Akuntabilitas. Perencanaan dan Kontrol. Keuangan dan Anggaran. Produktivitas Sumberdaya Manusia.

Figure 1. Elements of governance as a process of interaction

Untuk menghasilkan calon manajer publik yang memiliki profesonalisme berkualitas tinggi dan adanya penataan sistem manajemen yang lebih baik, kedepan diperlukan :   1. Identifikasi secara jelas peran dari pelayanan publik dalam DEMOKRATISASI. 2. Fleksibilitas dalam menata organisasi termasuk kebebasan memperkerjakan dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para petinggi kabinet dan pimpinan instansi. 3. Pengangkatan atau penunjukan oleh presiden harus dikurangi dan lebih diberikan ruang untuk pengembangan karier PROFESIONAL. 4. Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen.

Konsepsi manajemen (policy wise relevant) konsepsi manajemen mengalami pergeseran (Pergeseran Paradigma) dari paradigma Manajemen Normatif (POSDCORB) , Model Tradisional, Model human Relations, Model Human Resources. Paradigma manajemen diskripsi : Mengambarkan apa yang senyatanya dilakukan oleh manajer

Paradigma Manajemen Publik Kedua paradigma diatas tidak menentukan locus yang pasti Mengambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan senyatanya dilakukan oleh para manejer publik instansi pemerintah.

Paradigma Manajemen Publik Kedua paradigma diatas tidak menentukan locus yang pasti Mengambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan senyatanya dilakukan oleh para manejer publik instansi pemerintah.

Dasarnya Manajemen Publik, Berakar Dari Manajemen Normatif (W. Wilson) konsepsi ini dikembangkan dengan pemikiran Pemerintah sebagai setting Utama Organisasi. Eksekutif sebagai fokus utama. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen sebagai kunci pengembangan kopetensi administasi. Metode perbandingan sebagai metode pengembangan studi administrasi publik.  

DIKOTOMI POLITIK DAN ADMINISTRASI: ADMINISTRASI NEGARA LOKUS : BIROCRATION FOKUS : 1. ORGANIZATION DAN MANAGEMENT 2. PUBLIC AFFAIR AND PUBLIC INTEREST

POLCY ANALYSIS (PLANNING-REPORT) FINANCIAL MANAGEMENT (F. BUDGET) Pemikiran wilson ini, terus berkembang menjadi model PAFHRIER (DAVID GARSON DAN E. SAUEL OVERMAN. 1991), dan majemen publik mengaktualisasikan konsepsinya menjadi POLCY ANALYSIS (PLANNING-REPORT) FINANCIAL MANAGEMENT (F. BUDGET) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT(STAF) INFORMATION MANAGEMENT(COORD) EXTERNAL RELATIONS (FUNGSI BARU)  

New institution Model manajemen public baru (New Publik Manajement) makna pemerintah di ajak Meningalkan paradigma lama yang didasarkan pada loyalitas, untuk lebih perhatian pada Kinerja. Melepaskan dari birokrasi klasik yang kaku berdasarkan formalisasi, sehingga akan didapatkan organisasi, pegawai, pekerja lebih fleksiel. Tujuan dan target personil organisasi lebih jelas, sehingga pengukuran hasil dengan indikator jelas, yakni evaluasi program lebih sistematis, indikator economy, efficiency, effectiveness. Staff senior berkomitmen secara politis. Memperhatikan pasar, kontrak kerja, pelayanan tidak mesti melalui birokrasi. Privatisasi.

Classical Social Democracy (the old left) Tingginya keterlibatan negara dalam kehidupan politik dan ekonomi Dominasi negara terhadap civil society (masyarakat madani) Kolektivisme Manajemen permintaan Keynesian, plus korporatisme Peranan pasar yang dibatasi: ekonomi sosial atau campuran

Neolibarlisme atau Thatchersime (the new right) Peran pemerintah yang minimal Civil society yang otonom Fundamentalisme pasar Otoritarisme moral: plus individualisme yang kuat Menerima fakta ketidakadilan Nasionalisme tradisional Welfare state sebagai jaringan pengaman sosial Rendah kesadaran terhadap lingkungan hidup

Third Way Values Keadilan (equality) Perlindungan terhadap mereka yang lemah Kebebasan sebagai otonomi Tidak ada hak tanpa tanggung jawab Tidak ada otoritas tanpa demokarsi Pluralisme kosmopolitan Konservatisme filosofis

Kritik Terhadap The Third Way Diam terhadap ketidakadilan distribusi kekayaan dan kekuasaan Lebih merupakan rasionalisasi kompromi politik antar golongan kiri dan golongan kanan dimana pihak kiri bergerak lebih dekat ke kanan

New Public Management (Holmes & Shand, 1995) Menselaraskan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka peningkatan kinerja Lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi dengan mensyaratkan pelaporan hasil dan biaya pencapaiannya Sistem budgeting dan manajemen untuk mendukung dan mendorong perubahan tersebut

New Public Management (Lihat: OECD, 1996) Bermaksud mengembangkan budaya yang berorientasi kinerja (performance-oriented culture) di sektor publik Desentralisasi keputusan alokasi sumber daya dan pelaksanaan pelayanan publik Lebih fokus pada hasil (efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan) dan sistem manajemen yang lebih fleksible Memperkuat kapasitas strategik di pusat untuk menuntun perubahan manajemen publik

NPM Model 1: The Efficiency Drive (New Taylorism or New Thatcherite) An increase attention to financial control A stronger general managerial spine More standard setting and bench-marking Suatu perhatian peningkatan ke pengendalian biaya Suatu managerial umum lebih kuat sebagai tulang punggung. Standard setting lebih menentukan dan bench-marking

More provider responsiveness to customers A reduction of self regulating power of professions New form of corporate governance Menekankan kemampuan reaksi penyedia ke pelanggan pengurangan pada kekuasaan mengatur sendiri profesi Format baru Corporate Governance

NPM Model 2: Downsizing and Decentralization An extention of the early stress on market-mindedness to more elaborate and develop quasi-markets A split between a small strategic core and a large operational periphery and contracting out of non-strategic functions Suatu extention awal tekanan pada market-mindedness ke lebih terperinci dan mengembangkan quasi-markets Suatu pemisahan antara suatu inti strategis kecil dan suatu batas luar dan pemborongan operasional besar dari fungsi tidak strategis

Delayering and downsizing A split between public funding and independent sector provision An attempt to move away from standardized forms of service to a service system Penghataran dan penurunan-ukuran pemisahan antara pembiayaan publik dan sektor mandiri provision Suatu usaha untuk pindah dari format standardisasi pada pemberian sistem

NPM Model 3: In Search of Excellence Emphasize on organizational development and learning Radical decentralization with performance judged by results Explicit attempts to secure culture change A more assertive and strategic human resources management function. Nekankan pada pembelajaran dan pengembangan organisasi. Desentralisasi radikal dengan capaian yang dihakimi oleh hasil Usaha tegas/eksplisit untuk menjamin/mengamankan kultur ber;ubah Fungsi manajemen sumber daya manusia yang lebih strategis dan tegas

NPM Model 4: Public Service Orientation A major concern with service quality Reflection of users than customers Stress on the development of societal learning Stress on securing on participation and accountability Perhatian utama dengan kwalitas pelayanan Cerminan para penguna dibanding pelanggan Penekanan pada pengembangan ttg pembelajaran masyarakat Penekanan atas pengamanan pada tanggung-jawab dan keikutsertaan

Citizens Charter Adalah pernyataan visi, misi, nilai dan standar serta komitmen untuk bertindak secara transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Komitmen instansi pemerintah tentang standar pelayanan, mekanisme penyampaian keluhan masyarakat sesuai dengan prinsip good governance

Citizens Chapter (contd) Pernyataan kewajiban bersama antara instansi pemerintah (atau organisasi bisnis) dan masyarakat (atau pelanggan) Citizens chapter secara spesifik menyatakan janji tentang komitmen instansi pemerintah terhadap pelayanan masyarakat dan apa jenis pelayanan serta norma pelayanan termasuk lama waktu pelayanan yang diperlukan

Lingkungan Pengelolaan Publik AKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG ? Negara-Pemerintah memegang secara intensif pelayanan publik Negara-Pemerintah memegang tidak secara intensif pelayanan publik Negara-Pemerintah memegang tidak intensif pelayanan publik melalui pengontrakan kepada swasta dan Organisasi Sosial.

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (PPP=P3. PUBLIC PIRVATE PARTNERSHIP SK MENDAGRI DAN OTDA NO. 11 TAHUN 2001 BOT=BUILD OPERATE TRANSFER, BTO= BUILD TRANSFER OPERATE , BT=BUILD TRANSFER , KS0=KERJASAMA OPERASI

BOT pemanfaatan tanah dan ata bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihk ketiga dengan cara fihak ketiga membangun bagunan siap pakai dan atau menyediakan menambah sarana lain brikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakan nya dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu tertentu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunandan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayayagunaannya kepada daerah, serta membayar kntribusi sejumlah uang atas pemanfaatanna yang bsarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.