Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014

Advertisements

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang

UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA

PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN

Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015

PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI

EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.

PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.

HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN

R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN

CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :

Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang

PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN

Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)

KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA

DITWAS FISKAL DAN INVESTASI

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI

PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi Balai Kartini, 13 Desember 2012

KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA

ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI

Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.

Tindak lanjut penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan jakarta, 12 agustus 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan.

LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.

Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No

KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017

S E L A M A T D A T A N G.

Disampaikan Dalam Sosialisasi Kebijakan Politik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA

MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015

Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018

Penguatan Hak Masyarakat Dalam Kebijakan Kehutanan

Masyarakat Hukum Adat: Dalam Refleksi Perubahan Kebijakan Kehutanan

KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.

HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018

Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan

PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pengelolaan Hibah Daerah

Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra

1 SOSIALISASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI Permen ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan ATR/BPN Inspektur Wilayah.

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kebijakan Penyelenggaraan

DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018

BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.

KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017

DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019

HAKI Teddy M Darajat KELOMPOK 1.

Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI RENAKSI NKB 12 K/L KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Jakarta, 17 Maret 2016

Substansi NKB*) meliputi antara lain: Harmonisasi peraturan perundang-undangan, Penyempurnaan teknik dan prosedur, Resolusi konflik. [*)Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait**) percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, 12 Maret 2013.] **) Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM.

IMPLEMENTASI RENAKSI NKB DI KEMENTERIAN LHK Dibentuk Tim dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen Planologi Kehutanan sebagai Koodinator Pelaporan Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan . Penetapan Penanggung Jawab kegiatan renaksi sesuai tupoksi eselon I Perubahan Nomenklatur Tupoksi menyebabkan perubahan penanggung jawab kegiatan beberapa Renaksi.

Langkah langkah yang telah dilakukan Rapat koordinasi penyiapan Laporan lintas Eselon I Secara berkala melaporkan hasil pencapaian renaksi dari B-09 s/d B-36 kepada KPK (terakhir dengan Surat Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Ketua KPK Nomor: S.72/PKTL/Setdit/was-3/2/2016, tanggal 4 Februari 2016. Verifikasi Implementasi Renaksi NKB B-09 s/d B-24 dari KPK Rapat Evaluasi Hasil Verifikasi Implementasi Renaksi NKB lintas eselon I Penyempurnaan Laporan ke KPK

PERLU PERBAIKAN DOKUMEN PENDUKUNG Matrik Renaksi NKB B03, B-06,B-09, B-012 s.d B-24 (Surat KPK No. B-1753/10-15/02/2015 tanggal 27 Februari 2015) PERLU PERBAIKAN DOKUMEN PENDUKUNG TOTAL S.D B24: 85 UKURAN KEBERHASILAN 41 (48,20%) OPEN 44 (51,80%) CLOSED

Ukuran Keberhasilan (UK) OPEN s.d B24 Masih OPEN dari 85 UK B09: 1 UK B12: 5 UK B15: 7 UK B18: 17 UK B21: B24: 6 UK B27-B36: Belum ada verifikasi

Pencapaian Rencana Aksi NKB Percepatan penetapan kawasan hutan yang pada tahun 2009 baru mencapai 11,44% menjadi 66% pada akhir 2015. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 tentang tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan: Penyederhanaan prosedur Penyesuaian dengan UU 23 tahun 2014 Terbitnya Peraturan Pemerintah no 105 tahun 2015 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan :

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Terkait penguatan pengakuan hak-hak pihak ketiga dan masyarakat hukum adat (penyempurnaan). Penyiapan RPP Kajian Lingkungan Hidup Strategis saat ini sudah ditingkat harmonisasi dengan sektor lain. Terbentuknya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang menangani konflik, hutan adat dan kemitraan dengan masyarakat. Terbitnya Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional RI No. 79 Yahun 2014; PB.3/Menhut-II/2014; 17/PRT/M/2014; 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang saat ini sedang dalam proses menjadi Peraturan Presiden.

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 menjadi P.62/Menhut-II/2013 Pengakuan Hak-hak pihak ketiga dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/ Menhut-II/2010 menjadi P.25/Menhut-II/2014 Penyederhanaan susunan dan tugas Panitia Tata Batas (PTB) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Terkait penguatan pengakuan hak-hak pihak ketiga dan masyarakat hukum adat (konsultasi publik).

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Data Peta Kawasan Hutan sudah di upload di website (link: http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/peta-interaktif )

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Data Peta Kawasan Hutan sudah di upload di website (link: http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/peta-interaktif )

TERIMA KASIH