Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Komisi Pemberantasan Korupsi Balai Kartini, 13 Desember 2012
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Tindak lanjut penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan jakarta, 12 agustus 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan.
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
S E L A M A T D A T A N G.
Disampaikan Dalam Sosialisasi Kebijakan Politik
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
Penguatan Hak Masyarakat Dalam Kebijakan Kehutanan
Masyarakat Hukum Adat: Dalam Refleksi Perubahan Kebijakan Kehutanan
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Pengelolaan Hibah Daerah
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
1 SOSIALISASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI Permen ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan ATR/BPN Inspektur Wilayah.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Penyelenggaraan
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
HAKI Teddy M Darajat KELOMPOK 1.
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI RENAKSI NKB 12 K/L KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Jakarta, 17 Maret 2016

Substansi NKB*) meliputi antara lain: Harmonisasi peraturan perundang-undangan, Penyempurnaan teknik dan prosedur, Resolusi konflik. [*)Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait**) percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, 12 Maret 2013.] **) Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM.

IMPLEMENTASI RENAKSI NKB DI KEMENTERIAN LHK Dibentuk Tim dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen Planologi Kehutanan sebagai Koodinator Pelaporan Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan . Penetapan Penanggung Jawab kegiatan renaksi sesuai tupoksi eselon I Perubahan Nomenklatur Tupoksi menyebabkan perubahan penanggung jawab kegiatan beberapa Renaksi.

Langkah langkah yang telah dilakukan Rapat koordinasi penyiapan Laporan lintas Eselon I Secara berkala melaporkan hasil pencapaian renaksi dari B-09 s/d B-36 kepada KPK (terakhir dengan Surat Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Ketua KPK Nomor: S.72/PKTL/Setdit/was-3/2/2016, tanggal 4 Februari 2016. Verifikasi Implementasi Renaksi NKB B-09 s/d B-24 dari KPK Rapat Evaluasi Hasil Verifikasi Implementasi Renaksi NKB lintas eselon I Penyempurnaan Laporan ke KPK

PERLU PERBAIKAN DOKUMEN PENDUKUNG Matrik Renaksi NKB B03, B-06,B-09, B-012 s.d B-24 (Surat KPK No. B-1753/10-15/02/2015 tanggal 27 Februari 2015) PERLU PERBAIKAN DOKUMEN PENDUKUNG TOTAL S.D B24: 85 UKURAN KEBERHASILAN 41 (48,20%) OPEN 44 (51,80%) CLOSED

Ukuran Keberhasilan (UK) OPEN s.d B24 Masih OPEN dari 85 UK B09: 1 UK B12: 5 UK B15: 7 UK B18: 17 UK B21: B24: 6 UK B27-B36: Belum ada verifikasi

Pencapaian Rencana Aksi NKB Percepatan penetapan kawasan hutan yang pada tahun 2009 baru mencapai 11,44% menjadi 66% pada akhir 2015. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 tentang tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan: Penyederhanaan prosedur Penyesuaian dengan UU 23 tahun 2014 Terbitnya Peraturan Pemerintah no 105 tahun 2015 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan :

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Terkait penguatan pengakuan hak-hak pihak ketiga dan masyarakat hukum adat (penyempurnaan). Penyiapan RPP Kajian Lingkungan Hidup Strategis saat ini sudah ditingkat harmonisasi dengan sektor lain. Terbentuknya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang menangani konflik, hutan adat dan kemitraan dengan masyarakat. Terbitnya Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional RI No. 79 Yahun 2014; PB.3/Menhut-II/2014; 17/PRT/M/2014; 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang saat ini sedang dalam proses menjadi Peraturan Presiden.

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 menjadi P.62/Menhut-II/2013 Pengakuan Hak-hak pihak ketiga dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/ Menhut-II/2010 menjadi P.25/Menhut-II/2014 Penyederhanaan susunan dan tugas Panitia Tata Batas (PTB) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Terkait penguatan pengakuan hak-hak pihak ketiga dan masyarakat hukum adat (konsultasi publik).

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Data Peta Kawasan Hutan sudah di upload di website (link: http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/peta-interaktif )

Pencapaian Rencana Aksi NKB (lanjutan) Data Peta Kawasan Hutan sudah di upload di website (link: http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/peta/peta-interaktif )

TERIMA KASIH