PEMETAAN MASALAH PENGADAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Divisi pengawasan bawaslu ri
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
KPU Provinsi Jawa Tengah
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
EVALUASI PILKADA 2015: CATATAN TERHADAP PILKADA SERENTAK TRANSISI GELOMBANG PERTAMA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL OLEH: HUSNI KAMIL MANIK.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
PELAPORAN DANA KAMPANYE
PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
POTENSI MASALAH DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
POTENSI MASALAH KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
KPU Provinsi Jawa Tengah
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Perencanaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Manajemen kontruksi.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
MANAGEMENT PEMANTAU PEMILIHAN PILKADA KOTA MALANG 2018
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

PEMETAAN MASALAH PENGADAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

POTENSI MASALAH PENGADAAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK GAGAL LELANG KARENA TIDAK ADA PENAWARAN; KETERBATASAN ANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA JUMLAH LOGISTIK YANG KURANG; KETERBATASAN PENYEDIA JASA/BARANG UNTUK PENGADAAN LOGISTIK YANG BERDAMPAK PADA JUMLAH LOGISTIK YANG KURANG; KURANGNYA PENGAWASAN DALAM PENGADAAN LOGISTIK; KEKURANGAN BAHAN BAKU ATAU KENDALA TEKNIS LAINNYA, MISALNYA MODA TRANSPORTASI YANG LAMBAT;

POTENSI MASALAH (LANJUTAN) PENGEPAKAN LOGISTIK YANG SALAH AKIBAT KETIDAKTAHUAN PERSONIL YANG MELAKUKAN PENGEPAKAN KE DALAM KOTAK SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA ATAU PPK; SATKER TIDAK MEMAHAMI SEPENUHNYA TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK, SEHINGGA BERDAMPAK KEPADA KETERLAMBATAN DALAM PENETAPAN PEMENANG LELANG; KEMAMPUAN ANALISA DALAM PROSES PENGADAAN MASIH KURANG, SEHINGGA BERDAMPAK KEPADA PROSES PENGADAAN LOGISTIK TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK; SPESIFIKASI TEKNIS LOGISTIK YANG TERLALU TINGGI, SEHINGGA BERDAMPAK PADA PROSES PENGADAAN LOGISTIK TIDAK BERJALAN LANCAR;

POTENSI MASALAH (LANJUTAN) MINIMNYA PERSONIL SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN YANG MENYEBABKAN PROSES LELANG DILAKUKAN OLEH ULP PEMDA SETEMPAT, SEHINGGA BERDAMPAK PADA PEMAHAMAN YANG BERBEDA ANTARA KPU DAN PIHAK ULP; KURANGNYA INFORMASI DALAM MELAKUKAN EVALUASI PENGADAAN LOGISTIK OLEH ULP ATAU PANITIA PENGADAAN YANG MENGAKIBATKAN PENUMPUKAN PEKERJAAN PADA SALAH SATU PENYEDIA BARANG/JASA; KEUNIKAN SIFAT BARANG/JASA YANG DIADAKAN OLEH KPU, YANG TIDAK PADA UMUMNYA DILAKSANAKAN OLEH K/L/D/I LAINNYA, SEHINGGA BERDAMPAK PADA PERBEDAAN PANDANGAN DAN PERSEPSI DALAM MENGARTIKAN REGULASI YANG BERLAKU;

POTENSI MASALAH (LANJUTAN) FAKTOR EKSTERNAL DI LUAR KEMAMPUAN MANUSIA (CUACA, GANGGUAN SOSIAL, DAN LAINNYA), BERDAMPAK PADA PENANGANAN KEKURANGAN LOGISTIK (MISALNYA ALAT PERAGA KAMPANYE) YANG TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK; PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA REKAPITULASI.

POTENSI MASALAH DISTRIBUSI FAKTOR CUACA; LETAK GEOGRAFIS DAERAH TUJUAN PENGIRIMAN/DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN; ALAT TRANSPORTASI UNTUK PENGIRIMAN/DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN; KETEPATAN WAKTU DALAM PENGIRIMAN/DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN; PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN DI TEMPAT TUJUAN; KEAMANAN LOGISTIK DALAM PROSES PENGIRIMAN/ DISTRIBUSI.

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI KPU TELAH MENERBITKAN SURAT NOMOR : 1520/SJ/XI/2015 TANGGAL 6 NOVEMBER 2015 PERIHAL PERSIAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2015, MAKA KPU PROVINSI DAN/ATAU KPU KABUPATEN/KOTA MEMEDOMANI SURAT KPU DI ATAS; PERLU DIANTISIPASI JUMLAH PASLON YANG BERTAMBAH PASCA PUTUSAN PENGADILAN (DESAIN SURAT SUARA & KETERSEDIAAN ANGGARAN); MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMDA SETEMPAT TERKAIT KEKURANGAN ANGGARAN DALAM PENGADAAN SURAT SUARA PASCA PUTUSAN PENGADILAN (JUMLAH PASLON YANG BERTAMBAH);

Terima Kasih