KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
 Hukum yang tertulis berbentuk peraturan perundang- undangan  Hukum yang tak tertulis hukum kebiasaan (hukum adat) norma- norma agama atau putusan hakim.
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Sony Maulana S Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Tugas keprofesian untuk Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Adriy.weebly.com.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA
Perbuatan Hukum Administrasi Negara Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara Pertemuan 8-9.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.
PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO
ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
HUKUM PIDANA Disampaikan pada Pertemuan ke 6 Mata Kuliah :
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10
Peradilan Administrasi Pajak
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Bila Anda Mencintai Hutan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan
Wewenang.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
PERADILAN Tata Usaha Negara
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM & NILAI ETIKA
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Keputusan Administrasi Negara Perbuatan hukum administrasi negara pada umumnya mencipta hubungan hukum. Hubungan hukum.
Transcript presentasi:

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-4 Mata Kuliah: Hukum Tata Pemerintahan Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP. 11/28/2017 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. KOMPETENSI Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlin dan sikap perilaku yang diperlukan daam pelaksanaan tugas jabatannya. 11/28/2017 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

Kompetensi Terdiri Dari Dua Macam, Yaitu ; Kompetensi umum, adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan structural yang dipangkunya. Kompetensi khusus, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan structural yang dipangkunya. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. 11/28/2017

Keputusan TUN Menurut UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan TUN menurut pasal 1 ngka 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hokum TUN berdasarkan peraturan perunndang-undangan yang berllaku dan bersifat kokret (kelihatan, nyata), individual (menyangkut subjek hokum/ personel) dan final (tergantung pada aturannya/ hasil akhir) yang menimbukan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. 11/28/2017

4 Macam Bentuk Ketetapan (Prof. Prajudi Atmosudirjo) HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. 4 Macam Bentuk Ketetapan (Prof. Prajudi Atmosudirjo) Penetapan (Beschiking), Yaitu perbuatan hokum sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat/instansi penguasa Negara yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Rencana, Merupakan satu bentuk perbuatan hokum yang menciptakan hubungan hokum artinya yang nantinya akan mengikat antara penguasa dan warga Negara. Pengertian lain yaitu sseperangkat tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan telah direalisasikan. 11/28/2017

Bentuk Ketetapan (Lanjutan) Norma Jabatan, Yaitu perbuatan hokum dari penguasa adminstrasi Negara untuk membuat ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Legislasi Semu, Yaitu penciptaan daripada aturan-aturan hokum oleh pejabat adminstrasi Negara yang berwenang yang sebenarnya dmaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. 11/28/2017

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT ALHAMDULILLAH….. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 11/28/2017 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.