Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
ASROPI, SIP, MSi LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Rencana Strategis SKPD
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Makalah Kunci (Keynote Speech)
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Strategi dan Program 5 tahunan
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Latihan Penyusunan RPJMD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
PERJANJIAN KINERJA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
TAHUN PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA mengenai apa yang diukur  Ukuran kuantatif & kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Buleleng
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah Oleh: Jakfar Sadik Diklat PPD-RPJMD, September 2015

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Untuk menunjukkan: Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi Dapat mengidentifikasi: Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, atau kinerja menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator kinerja lainnya sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM/ IKK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)   SPM A. Pendidikan Formal 1. SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah) Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 %  96  95,5 Angka putus sekolah (APS) < 1 % Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis 90 % Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional Dst.... “Salah satu dari target SPM, IKK, atau target indikator lainnya (kolom 3, 4, atau 5) dipilih salah satu yang tersedia atau relevan sebagai standar kinerja pembanding terhadap pencapaian kinerja layanan SKPD”

ISU STRATEGIK & PERMASALAHAN SKPD Isu dan permasalahan layanan digunakan secara bergantian untuk menunjukkan hubungan perencanaan dengan apa yang akan dipecahkan atau diantisipasi; Visi & misi yang ditunjukkan dalam tujuan & sasaran Renstra SKPD harus dapat menunjukkan pemecahan masalah atau isu paling strategis layanan SKPD; Suatu permasalahan menjadi domain SKPD karena bersesuaian dengan tanggungjawab atau tugas dan fungsi SKPD; Kemampuan SKPD untuk menangani permasalahan ditentukan oleh antara lain ketersediaan sumber daya, prioritas layanan, dan keterhubungannya dengan visi & misi RPJMD; Untuk menghubungkan permasalahan pemb. dengan arsitektur kinerja layanan SKPD maka permasalahan harus inheren dan saling terkait secara piramidal yang masing-masing terkait dengan impact, outcome, & output; Hub. yg demikian, dapat menunjukkan sumber dan akar masalah tiap pemetaan masalah atau isu layanan.

CONTOH: PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Angka pengangguran yang tinggi; Rendahnya kualitas layanan birokrasi; Pertumbuhan ekonomi yang rendah; Mahalnya biaya pengurusan KTP; Tingginya angka kriminal di kelurahan D; Tingginya angka kematian ibu melahirkan kecamatan B & D; Ranking UN untuk SMU kabupaten A paling rendah se provinsi B; Tingginya angka putus sekolah kabupaten A karenan hamil di luar nikah; Terputusnya akses jalan ke kecamatan A; Belum tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di kecamatan C; Dan sebagainya...

IDENTIFIKASI MASALAH/ISU STRATEGIS

ISU STRATEGIS Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

MEMULAI IDENTIFIKASI MASALAH NO. INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS-FUNGSI SKPD KONDISI SEKARANG STANDAR PERMASALAHAN/ISU KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. Umumnya, permasalahan layanan diidentifikasi di masing-masing bidang SKPD. Alternatif lain, permasalahan diidentifikasi dari bidang urusan, baru didistribusikan ke bidang organisasi; Beberapa masalah/isu mungkin saja lintas bidang organisasi.

MEMULAI IDENTIFIKASI MASALAH NO. PERMASALAHAN/ISU FAKTOR/AKAR MASALAH KEBIJAKAN/PEMECAHAN KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MENGURUTKAN PERMASALAHAN NO. PERMASALAHAN/ISU PIRAMIDA MASALAH ARSITEKTUR KINERJA 1. Impact 2. Mslh. Utama Lagging Indicators 3. Outcome 4. Masalah Layanan 5. Output Leading Indicators 6. Faktor/Akar Masalah

MENGURUTKAN PERMASALAHAN Visi & Misi Tujuan ARSITEKTUR KINERJA NO. PERMASALAHAN/ISU 1. Impact Sasaran SKPD 2. Lagging Indicators 3. Outcome 4. Program Prioritas 5. Output Leading Indicators 6. Kegiatan Prioritas

ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN APA SOLUSINYA (KEBIJAKAN)? Data menunjukkan: angka kriminalitas di Kota ABC meningkat 2x lipat dalam 2 tahun terakhir. Menurunkan angka kriminalitas APA INSTRUMEN KEBIJAKANNYA? Salah satu faktor menunjukkan: jumlah kasus kemabokan meningkat Menurunkan angka kemabokan Mengapa? Salah satu faktor menunjukkan: peredaran minuman keras meningkat Membatasi peredaran minuman keras Mengapa?

CONTOH: MENGHUBUNGKAN RUMUSAN PERMASALAHAN PEMB. DG INDIKATOR KINERJA 1 ANALISIS DATA & INFORMASI (KINERJA) PEMBANGUNAN DAERAH Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan KAB. A : Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat KAB. B : Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan KAB. C : Alih fungsi lahan perkebunan 2 MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3 MEMECAHKAN PERMASALAHAN MELALUI PERUMUSAN PROGRAM Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan PROGRAM PRIORITAS ? KEGIATAN PRIORITAS ? MEMECAHKAN AKAR MASALAH MELALUI PERUMUSAN KEGIATAN 4

MERUMUSKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan Program peningkatan produktivitas perkebunan KAB A: Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan KAB B: Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani KAB C: Alih fungsi lahan perkebunan Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan

MELENGKAPI INDIKASI PROGRAM & PROGRAM Indikator Target Rp Program peningkatan produktivitas perkebunan Jumlah produksi (ton/tahun) 800 ton/ thn 250 M Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan Jumlah benih beredar per tahun 15 ton 8 M Terbatasnya SDM petugas lapangan Jumlah petugas lapangan perkebunan/tahun 200 orang 6 M Alih fungsi lahan perkebunan Penanaman luas kebun (ha/tahun) 150 ha/ thn 120 M Renja SKPD RPJMD Renstra SKPD APBD DPA SKPD RKA SKPD KUA & PPAS RKPD

MELENGKAPI INDIKASI PROGRAM & PROGRAM Rencana Realisasi Tingkat Realisasi Program peningkatan produktivitas perkebunan 800 ton/ thn 250 M 250 M 100% Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan 15 ton 8 M 15 ton 8 M 100% 100% Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan 200 orang 6 M 200 orang 6 M 100% 100% Alih fungsi lahan perkebunan 150 ha/ thn 120 M 150 ha/ thn 120 M 100% 100%

Catatan Setiap rumusan masalah harus didukung dengan data & informasi (kinerja) terkait; Daftar permasalahan pembangunan/layanan di SKPD merupakan pilihan dari sekian permasalahan lain yang akan diprioritaskan pemecahannya dalam 5 (lima) tahun mendatang; Lengkapi masalah yang bersifat lintas bidang; Sekian masalah akan memicu masalah lain yang lebih pokok; Setiap masalah memiliki penyebab atau faktor-faktor pemicu masalah; Satu rumusan masalah sangat boleh jadi terkait dengan rumusan masalah lain; Menghubungkan satu masalah dengan masalah lain dan mencari kaitan mana yang lagging dan leading indicator akan meningkatkan pemahaman akan perencanaan dan memudahkan perumusan kebijakannya

Meningkatnya produksi komoditas perkebunan Program peningkatan produktivitas perkebunan Program perluasan komoditas perkebunan non sawit Program penanganan konflik, dan gangguan usaha perkebunan Intensifikasi komoditi perkebunan Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan Penyediaan bahan tanaman perkebunan Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim Peremajaan komoditi perkebunan Penyediaan sarana produksi perkebunan Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

Meningkatnya produksi komoditas perkebunan IMPACT Meningkatnya produksi komoditas perkebunan OUTCOME Program peningkatan produktivitas perkebunan Program perluasan komoditas perkebunan non sawit Program penanganan konflik, dan gangguan usaha perkebunan Intensifikasi komoditi perkebunan OUTPUT Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan Penyediaan bahan tanaman perkebunan Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih perkebunan Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim Peremajaan komoditi perkebunan Penyediaan sarana produksi perkebunan Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

SEKIAN DAN TERIMA KASIH