Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NETRALITAS ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Advertisements

BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Politik pemilihan tingkat nasional dan daerah
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
SALAM ADHYAKSA.
PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
Oleh: TIM RISET KPU SULAWESI TENGAH
MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG DEMOKRATIS DI KAB. BANTUL
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
KPU DKI JAKARTA PARTISIPASI LEMBAGA SURVEI/ PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PILKADA DKI JAKARTA
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Komisioner KPU Kota Malang
FAKTOR-FAKTOR KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH DI TPS
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Perempuan Cerdas Berdemokrasi PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Lanjut….
Pemilih yang Cerdas Berdemokrasi
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
MEMBANGUN TRADISI PEMILU LUBER DAN JURDIL
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG DEMOKRATIS DI DKI JAKARTA
Kodifikasi Undang-undang Pemilu
PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
Mahasiswa dan Pemilihan umum
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Aturan dan Larangan Kampanye
Farid B. Siswantoro, KPU DIY
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
MANAGEMENT PEMANTAU PEMILIHAN PILKADA KOTA MALANG 2018
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2017 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN.
MEMBANGUN PEMILU SERENTAK 2019 BERKUALITAS
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.
Transcript presentasi:

Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik Mas Khairani, S.S. Anggota KPU Madina, Koordinator Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi

Demokrasi Pengertian: sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat; Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi dalam suatu negara diwujudkan dalam bentuk: Pemilihan Umum (Pemilu)

Unsur-unsur dalam Pemilu Penyelenggara Pemilihan Peserta Pemilihan Pemilih

Pilkada Nasional Gelombang I Diikuti 9 propinsi Diikuti 260 kabupaten/kota Salah satunya adalah Mandailing Natal (Madina)

Penyelenggara Jajaran KPU Madina Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 115 personil ditambah 69 tenaga sekretariat; Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1212 personil didukung 1212 tenaga sekretariat; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 6.356 personil; Petugas Ketertiban TPS maksimal 1816 orang.

Peserta Pilkada Madina Pasangan Calon Nomor 1: Drs H.M. Yusuf Nasution, M.Si. dan H. Imron Lubis S.Pd., M.M. Pasangan Calon Nomor 2: Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst. Pasangan Calon Nomor 3: Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay, S.Pd.

Para Pemilih Pilkada Madina Daftar Pemilih Tetap (DPT) Madina 329.684 terdiri dari pemilih perempuan sebanyak 169.304 dan pemilih laki-laki 160.380 orang. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb 1) 1.463. Pemilih perempuan 783 orang, sedangkan pemilih laki- laki 680 orang.

Partisipasi Pemilih Partisipasi pemilih Pilkada 2010 sebesar 78%; Partisipasi pemilih Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 2013 sebesar 48%; Partisipasi pemilih Pemilu legislatif 2014 sebesar 76%; Partisipasi pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 64%

Target partisipasi pemilih pada Pilkada Madina 2015 sebesar 77%. Lanjutan... Target partisipasi pemilih pada Pilkada Madina 2015 sebesar 77%.

Politik Uang dalam Pilkada Madina Hasil survei tentang politik uang dan tingkat partisipasi pemilih yang dilakukan oleh KPU Madina pada Juni 2015 yang melibatkan sampling sebanyak 123 orang tersebar di dua kecamatan, yaitu Panyabungan dan Batang Natal, partisipasi pemilih Madina masih diwarnai oleh UANG.

Lanjutan... Dari hasil penelitian dengan ambang batas ketelitian sebesar 7,8 persen tersebut, alasan penggunaan hak pilih pemilih sbb: mengikuti saran Caleg/Tim Sukses sebanyak 48 persen; Mengikuti saran keluarga sebanyak 15 persen; Mengikuti saran teman sebanyak 1 persen; Mengikuti kata hati sebanyak 39 persen.

Lanjutan... Faktor-faktor dalam menentukan pilihan: 52,8 persen karena peserta atau tim sukses memberikan uang dan atau peralatan; 2. 19, 5 persen karena kinerja atau rekam jejak calon; 3. 17,1 persen karena adanya hubungan kekerabatan, sahabat, atau teman; 4. 10,6 persen karena kesamaan suku, marga, atau agama.

Hubungan antara Perempuan, Pilkada, dan Korupsi Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan lebih dari 30 jenis tindak pidana korupsi. SUAP termasuk bentuk tindakan KORUPSI

Lanjutan... Kelompok paling rentan terhadap menjadi korban terlibat praktik korupsi adalah PEREMPUAN. Kelompok paling rentan mendapat siraman UANG dalam PILKADA adalah PEREMPUAN. Kelompok masyarakat yang paling mudah dirayu serta diberi iming-iming adalah PEREMPUAN.

Faktor Perempuan Terseret Korupsi Kurangnya informasi dan pemahaman hukum, Kurangnya kemampuan untuk mencegah dan mengamankan diri sendiri agar tidak menjadi korban dari praktik korupsi, Karena relasi kekuasaan yang tidak setara dalam pengambilan keputusan di ruang publik, Karena ketimpangan relasi gender.

Kurangnya informasi dan pemahaman hukum mengakibatkan pemilih perempuan MUDAH menerima UANG, BARANG, FASILITAS TERTENTU atau JANJI-JANJI HADIAH dari peserta Pilkada, yaitu dari pasangan calon atau tim sukses pasangan calon.

Jadilah Perempuan Cerdas Perempuan harus paham, praktik-praktik korupsi dalam bentuk SUAP kepada pemilih perempuan akan berakibat pada lahirnya pemerintahan yang korup. Perempuan harus mampu memahami dan mempraktikkan kepada diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitar bahwa Pilkada memiliki asas LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) untuk menentukan pilihan berdasarkan hati dan akal sehat.

Lanjutan... Organisasi perempuan menggalang diri dan organisasinya untuk menyuarakan agar semua pemilih menjadi pemilih cerdas dan bersih dari SUAP. Bekerja sama dengan media massa untuk melaksanakan kontrol sosial.

Mari memilih dengan H A T I serta A K A L S E H A T. Terima kasih...