Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
Advertisements

TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA 2012
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SALAM ADHYAKSA.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
KPU Provinsi Jawa Tengah
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
ANAK YANG IKUT KAMPANYE
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
EVALUASI PILKADA 2015: CATATAN TERHADAP PILKADA SERENTAK TRANSISI GELOMBANG PERTAMA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL OLEH: HUSNI KAMIL MANIK.
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
ISU-ISU LAIN.
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH Oleh I Gusti Putu Artha.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
KPU Provinsi Jawa Tengah
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
FAKULTAS HUKUM UNNES Muhammad Rezza Silvia Kumalasari
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PENGAWASAN PARTISIPATIF
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Transcript presentasi:

Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Dahliah Umar Komisi pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Aturan tentang Tahapan dan Jadwal Pemilukada PERATURAN KPU NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUMKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DLL

Tahapan Pemilukada dibagi Menjadi 3 Bagian 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pelaksanaan 3. Kampanye dan Masa Tenang 4. Pemungutan Suara an Rekapitulasi hasil Suara 5. Penetapan dan pangumuman hasil pemilukada 6. Tahap penyelesaian berupa penyelesaian proses sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Tahap Persiapan Penyusunan Anggaran, program dan jadual Pembentukan dan pelatihan petugas penyelenggara di kecamatan, kelurahan Pembentukan Panwas Pendaftaran Pemantau Pemilu Sosialisasi Rapat kordinasi

Tahap Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih oleh petugas PPDP hingga penetapan DPT (65 hari) Pencalonan dan verifikasi persyaratan calon dari unsur parpol atau gabungan parpol (54 hari) Pencalonan dan verifikasi persyaratan calon dari unsur perseorangan (109 hari) Kampanye (14 hari) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan hingga provinsi (7 hari) Pengumuman hasil

Beberapa Permasalahan terkait dengan tahapan pemilukada Pemilih baru menyadari dirinya tidak terdaftar dan mendaftarkan diri setelah DPT ditetapkan Persyaratan Pencalonan tidak lengkap Tim kampanye terlambat didaftarkan Tim pelaporan penggunaan dana kampanye tidak disiapkan Saksi untuk pemungutan dan penghitungan suara tidak disiapkan, saksi lebih dari satu, saksi kurang terlatih sehingga menimbulkan kerancuan, dll

Hari Pemungutan Suara Berdasarkan UU No. 32 than 2004, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilukada harus telah ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan habis Pemilukada dimungkinkan diselenggarakan pada antara bulan July, bulan Agustus atau bulan September 2011 Bila pemungutan suara putaran kedua diperlukan maka pemungutan suara putaran kedua dilakukan paling lambat 60 hari setelah hasil putaran pertama ditetapkan.

Tahap Penyelesaian Sengketa Pemilukada Bila salah satu pasangan calon tidak menerima hasil pemilukada dan memiliki bukti adanya kecurangan dan kejanggalan dalam proses penyelenggaraan yang menyebabkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum dianggap tidak sesuai dengan perhitungan pasangan calon tertentu maka pasangan calon berhak untuk mengajukan gugat ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari setelah hasil pemilihan diumumkan oleh KPU Provinsi. MK akan menyidangkan kasus sengketa selama 14 hari