POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Oktober 2016

DATA KONTRAK Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2016 Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2016 Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapat ditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat non kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016

BATAS WAKTU PENGAJUAN SPM WAKTU (paling lambat) SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP 7 Desember 2016 SPM-LS (BAST/BAPP s.d 30 Sept) 11 November 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Okt) 30 November 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 30 Nov) 16 Desember 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des) 23 Desember 2016 SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2016 SPM-KP/SPM-KPBB/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB SPM-PP Surat Ralat/SPPK atas Retur SP2D 27 Desember 2016 Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier dilampiri surat pemberitahuan penolakan dari KPPN hari kerja berikutnya s.d. 28 Desember 2016 SPM Gaji Induk Januari 2017 (diberi tgl 2 Januari 2017) 13 Desember 2016 SPM honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember (tdk termasuk honor kegiatan) 9 Desember 2016

BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PENARIKAN DANA (SPD) PINJAMAN WAKTU (paling lambat) ADB 9 Desember 2016 IBRD 19 Desember 2016 JICA Selain ADB, IBRD, JICA Apabila pemberi P/HLN mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satker menyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu pengajuan SPD dimaksud.

HONORARIUM/UANG MAKAN/UANG LEMBUR DESEMBER 2016 Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya: hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan mekanisme LS dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP

PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI) Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak: Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% Masa pemeliharaan s.d Akhir TA 2016 atau melampaui TA 2016, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik Jaminan pemeliharaan, harus memenuhi ketentuan: diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond; nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan Jika

PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016) ..... (1) LAMPIRAN SPM Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/rekanan Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum (berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan (Kab Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Probolinggo) dan bersifat transferable), masa berlaku s.d berakhirnya masa kontrak, nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank (jika PNBP dikuasakan kepada ?) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan KETENTUAN LAINNYA Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50 jt, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM

PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016, selesai/tidak) ..... (2) TELAH DISELESAIKAN 100% PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus menyerahkan fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi BAPP dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir Bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara Jaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil TA 2016: paling lambat tanggal 6 Januari 2017 Jika diajukan pada tahun 2017 mencantumkan tambahan uraian SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2016“ diberi tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP TA 2016 ke Kas Negara: berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank/pos paling lambat tanggal 30 Desember 2016 menggunakan akun pengembalian UP/TUP Disetor pada Tahun Anggaran 2016 memakai akun 815111 Disetor pada Tahun Anggaran 2017 memakai akun 815114 menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pada jam kerja SISA UP/TUP TA 2016 UNTUK PEMBAYARAN RESTITUSI PPN TURIS ASING tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir TA 2016 akan diperhitungkan dengan permintaan UP TA berikutnya

PENGESAHAN SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS untuk realisasi s.d 31 Desember 2016 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017

PERTANGGUNGJAWABAN UP PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI DAN ATASE TEKNIS K/L Perwakilan RI di luar negeri menyampaikan SPTB (ditandatangani KPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri melalui faksimile Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB (ditandatangani KPA) sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke K/L melalui faksimile Kementerian Luar Negeri atau K/L menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017 dan diberi tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke Kas Negara s.d tanggal 31 Desember 2016, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP TA 2017

PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN TA 2016 DIBAYARKAN S PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN TA 2016 DIBAYARKAN S.D AKHIR TA 2016 JENIS Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri; Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO); Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri; Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan); Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah); Pengeluaran Kerjasama Internasional; Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional; Pemberian Pinjaman Pemerintah; Penerusan Pinjaman; Penerusan Hibah; Investasi Pemerintah; Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m. SPM-LS disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN KPH paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pukul 15.00 WIB Batas waktu penyampaian SPM-LS kepada KPPN selain KPPN Jakarta II atau KPPN KPH berpedoman pada ketentuan batas waktu pengajuan SPM PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS melebihi batas waktu, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal PBN

Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN TA 2017 DIPROSES S.D AKHIR TA 2016 SPM-LS Tgl SPM KPPN Waktu (paling lambat) DAU dan DAK Januari 2017 2 Januari 2017 Kepala KPPN Jakarta II 23 Desember 2016 Belanja Pensiun Januari 2017 Pembayaran Kewajiban Utang Dalam Negeri tgl 2 Januari 2017 Kepala KPPN KPH 29 Desember 2016 Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri Tgl valuta 2 Januari 2017 Tgl valuta 3 Januari 2017 3 Januari 2017 Tgl valuta 4 Januari 2017 4 Januari 2017 Tgl valuta 5 Januari 2017 5 Januari 2017 30 Desember 2016 PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS melebihi batas waktu, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal PBN

PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN DIPA BA BUN TA 2016 DISAHKAN PADA TA 2017 PA/KPA menyampaikan pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP dan P-DTP kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 11 Januari 2017, dan diberi tanggal 31 Desember 2016

AKUNTANSI DAN PELAPORAN UNIT PELAPOR LAPORAN UNIT PENERIMA WAKTU (paling lambat) UAKPA LK Tk. Satuan Kerja UAPPA-W/UAPPA-E1 20 Januari 2017 UAPPA-W LK Tk. Wilayah UAPPA-E1 27 Januari 2017 LK Tk. Eselon I UAPA 8 Februari 2017 Upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2017 Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 17 Januari 2017 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2016 paling lambat tanggal 17 Januari 2017

Jadwal Penyampaian RPD Harian dengan Transaksi Besar untuk SPM tanggal 1 s.d 6 Desember 2016 Tipe KPPN Transaksi Nilai SPM Penyampaian Periode Pemutakhiran KPPN Tipe A1 Provinsi Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM Transaksi B antara Rp 500 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM Transaksi C antara Rp1 Miliar sampai dengan Rp.500 Miliar - Non Provinsi Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar Transaksi E antara Rp750 Juta sampai dengan Rp1 Miliar Transaksi F antara Rp500 Juta sampai dengan Rp750 Juta Tipe A2 Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta Transaksi H antara Rp350 Juta sampai dengan Rp500 Juta Transaksi I antara Rp200 Juta sampai dengan Rp350 Juta RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tgl 7 s.d 23 Desember 2016 paling lambat tgl 30 November 2016 dan dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hk sebelum pengajuan SPM Pemutakhiran dilakukan apabila terdapat perubahan nilai SPM dan/atau waktu penyampaian SPM

Usul Revisi Anggaran Reguler Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk TA.2016 ditetapkan oleh: a. Tanggal 31 Oktober 2016, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan b. Tanggal 30 Nopember 2016, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB. Catatan: Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA. 2016.

Setiap unit di awal tahun: Tahu dananya Tahu target Perlu SOP internal UB Kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 2 Des dan belum didaftarkan maka pendaftaran melalui Dispensasi Kontrak yg ditandatangani setelah tgl 2 Des, dimasukkan ke non kontraktual, tdk perlu didaftarkan

Kontrak berakhir 30 Des Tgl. 23 pengajuan SPM Bank garansi bank umum di wilayah kerja KPPN Batas akhir perhitungan progress fisik tgl.22 Des Per tgl 22 Des -> progress 80% sisanya pakai bank garansi, jika sisa <= 50 jt tidak perlu jaminan tetapi pakai SPTJM

Kelengkapan SPM SPM LS SPP LS LPA LS (Laporan Penggunaan Anggaran) SPTJM LS SPTB LS Rekap Pemungutan Pajak Surat Setoran Pajak (Legalisir PPK) Kontrak (nilai item diatas 50 juta) BAST, BAPP Laporan Progress Pekerjaan Jaminan Uang Muka (Legalisir PPK) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Legalisir PPK) Jaminan Penyelesaian Pekerjaan (Legalisir PPK) Surat Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Jaminan Pemeliharaan (Legalisir PPK)

Msa Pajak & Kode Billing Masa Pajak

Penggunaan NPWP Bendahara Pengeluaran PPh 21 (MAP 411121 KJS 402) PPh 23 (MAP 411124 KJS 100 / 104-Jasa)

Tarif Pajak Bendahara Pengeluaran PPh 21 (sesuai tarif) PPh 23 = 2% PPh 4 ayat 2 (sesuai tarif untuk sewa lahan

Ketentuan Khusus Rekanan yang tidak bisa mengeluarkan nomor faktur pajak (bukan PKP), PPN menggunakan NPWP bendahara Pengeluaran

TERIMA KASIH