Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Sengketa Pajak.
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
PENGADILAN PAJAK.
Perihal Kasasi.
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
Pengertian dan Asas-asas PTUN
ACARA BIASA.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan
UPAYA HUKUM.
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Oleh Ridho Mubarak Piliang, SH.MH 2016
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Hukum Pembuktian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pembuktian
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
UPAYA HUKUM.
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Federasi Serikat Buruh
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Materi 12.
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Materi 13.
Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi
PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN EKSEKUSI
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
HUKUM ACARA PIDANA.
UPAYA HUKUM.
Peradilan Administrasi Pajak
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
Materi 12.
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
ASPEK ETIK & HUKUM TERKAIT DG MANAJEMEN PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
PERADILAN Tata Usaha Negara
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa UU No.5 Tahun 1986 Pasal 53,116 diubah oleh UU.No.9 tahun2004

Asas-asas -praduga tidak bersalah. -pembuktian bebas hakim -keaktifan hakim -putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. -peradilan berjenjang -pengadilan sbg upaya terakhir –pengadilan -obyaktifitas

Obyek PTUN -keputusan TUN -keputusan TUN fiktif negatif artinya kalo pejabat TUN: tidak mengeluarkan keputusan; tidak mengeluarkan kep yang dimohon; tidak menentukan jangka waktu lewat 4 bl dianggap telah mengeluarkan keputusan

Subyek sengketa PTUN -penggugat -tergugat -pihak ketiga yang berkepentingan

Alur persidangan 1. pemeriksaan pendahuluan: -pemeriksaan administrasi -pemeriksaan ketua PTUN -pemeriksaan persiapan 2.Pemeriksaan persidangan -gugatan-Putusan

Upaya hukum -Pemeriksaan banding -Pemeriksaan kasasi -Perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) -Pemeriksaan peninjauan kembali