PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)
Jika Diwajibkan apa konsekuensinya? Jika Sukarela apa konsekuensinya?
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN 2007
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan pada acara :
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Pemantauan Kualitas Air
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perencanaan Perlindungan Lingkungan
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
AMDAL & UKL UPL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan)
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
Pembangunan secara terus - menerus
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Program Penyehatan Makanan
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
(sebagai urusan pemerintahan)
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
AMDAL Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Daya Dukung dan Daya Tampung Pengelolaan Sumberdaya Air
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Transcript presentasi:

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019 Jakarta, 2 Desember 2015

.

Pasal 222 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Pasal 223 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 222, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; koordinasi dan sinkronisasi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion; pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan

Pasal 1518 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Pasal 1519 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1518, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion; pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;

PDLKWS (Jak, Lak, Korsin, NSPK,) Dalbang LHK di Wil ekoregion DDDT **** Sun Jaknis Dalbang ekoregion RPPLH **** Laks Invent DDDT SDA wil ekoreg KLHS **** Laks PP SDA LH di wil ekoregion Pengelolaan Ekoregion **** Eva lanjut PP SDA LH di wil ekoregion Bimtek Supervisi