Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004 – 2009

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Aspek bisnis di bidang TI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Elizabeth Goenawan Ananto, Ph.D, FIPRA 14 Juni 2011.
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SELAMAT DATANG.
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
TAX PRINCIPLE (DASAR-DASAR PERPAJAKAN).
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN GENERASI BERINTEGRITAS & ANTI KORUPSI
BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP PENGISIAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN DAN CUKAI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
KEMENTERIAN PAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
GRATIFIKASI.
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
ALASAN PENYEMPURNAAN SPOPP
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
Konstitusi & Rule of Law
MENGEMBANGKAN BISNIS BERINTEGRITAS DI INDONESIA
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
P A J A K ????? By : JS 2017.
Tahap Penulisan Karya Ilmiah
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
KORUPSI DI INDONESIA Nama: Restu Mahanani (21) Kelas: 8D.
6 AKUNTANSI FORENSIK KORUPSI YULAZRI M.AK., CA., CPA FEB-AKUNTANSI.
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
PUNGLI DAN TINDAKAN PENCECAHAN   Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan.
TUGAS PERPAJAKAN.
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
ASPEK BISNIS BIDANG TI.
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
RAPAT KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Transcript presentasi:

Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004 – 2009 Padang 16 Mei 2005

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) IPK merupakan indeks persepsi pebisnis, maka praktek-praktek korupsi dalam urusan bisnis harus dikurangi. Misalnya dalam urusan: Ijin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, HGU, IMB, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang, dll.). Pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak). Pengadaan barang dan jasa pemerintah (prosedur tender, penunjukan langsung, dll.). Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cukai). Pungutan liar.

Corruption --- Multi-dimensional Challenge Konvensi PBB Menentang Korupsi Corruption --- Multi-dimensional Challenge CORRUPTION Human Rights Democracy Human Security Rule of Law Quality of Life Sustainable Development Markets

Tugas KPK (Pasal 6) TUGAS KPK Koordinasi Supervisi (Pasal 7) (Pasal 8) UU No. 30 Tahun 2002 Koordinasi (Pasal 7) Supervisi (Pasal 8) TUGAS KPK (Pasal 6) Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11) Monitoring (Pasal 14) Sesuai dengan UU, KPK mempunyai fungsi supervisi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan dan monitoring. Inpres 5 / 2004 Presiden menginstruksikan beberapa langkah didalam percepatan pemberantasan korupsi. Didalam Inpress secara jelas disebutkan bahwa semua kegiatan harus di koordinasikan dengan KPK, maka didalam pembahasan RAN, KPK selalu berpartisipasi aktip. Untuk itulah KPK pagi hari ini berada disini didalam acara konsultasi dan kampanye publik mengenai RAN. Termasuk pemberantasan tim yang dibentuk Presiden, KPK pun melakukan peran dan fungsinya sebagai supervisi dan koordinasi. Tim terpadu juga ber koordinasi dengan KPK. Pencegahan (Pasal 13)

Subjek Pemberantasan Korupsi Aparat Pemerintah Key Success Factor Commitment Can Do Spirit Penegakan Hukum Good Governance Peran Serta Masyarakat Sektor Swasta Subjek pemberantasan korupsi adalah aparat pemerintahan, sektor swasta dan peran serta masyarakat. Pemberantasan Korupsi: Pencegahan dan Penindakan Pada sesi berikutnya nanti Dirjen Pajak, BPN, Depdagri, BKPM. Akan menyampaikan pemaparan akan apa yang telah dilakukan. Yang jauh lebih penting apa yang masing masing akan kita lakukan setelah pertemuan ini. Untuk aparat pemerintah khususnya departemen yang memberikan paparan. Rakyat, laporkan kalau didalam pengelolaan masih berjalan seperti yang dulu dulu. Namun keinginan berubah juga harus dimiliki oleh semua pihak. Hilangkan black labeling, namun sebaliknya aparat juga tidak usah terlalu sensitip. Jadikanlah suara rakyat menjadi masukan buat kita semua, Sudah saatnya kita berubah, bukan untuk dilayani, rakyatpun juga mempunyai hak untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Good Corporate Governance

KUNCI UTAMA (Komitmen;Spirit Bisa) Dimanakah kita berpihak? Bagian dari solusi?. atau Bagian dari masalah? Rencana tidak akan pernah merubah sesuatu. Kita sudah selesai atau bagain dari living dokumen, maka akan ada perbaikan, namun jangan sampai kita hanya terus berkutat didalam pembuatan rencana, tanpa ditindak lanjuti. Hanya aksi yang merubah sesuatu. Siapa yang bisa merubah?. Kita ini sebagai bagian solusi atau kita sebagai bagian masalah?. Mereka sudah berjanji melakukanperubahan, marilah kita dukung. KUNCI UTAMA (Komitmen;Spirit Bisa)

Kehidupan yang lebih baik Quotes: Kita semua harus memikirkan generasi yang akan datang; karena sebetulnya kita berhutang kepadanya: Kehidupan yang lebih baik

Tanya-jawab