Peradilan Administrasi dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia Eko Prasojo

Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat) Staatsidee (Cita-Cita Negara) Adanya Konstitusi Adanya pemisahan kekuasaan Adanya Peradilan Administrasi (Duality of Yurisdiction) Pengakuan Hak Azasi Manusia

Fungsi Negara (oleh Van Vollenhoven) Bestuur (Pemerintahan dalam arti sempit) Politie (Kepolisian, pengawasan UU) Yustitie (Penegakkan hukum, Peradilan) Regeling (Penciptaan UU)

IAN dan HAN IAN Pembangunan budaya birokrasi, mekanisme kerja, kepemimpinan dan manajerialisme dalam birokrasi HAN HAN sebagai dasar kelembagaan, SDM,Ketatalaksanaan dan hubungan antara birokrasi dan masyarakat Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

Hak Individu dalam Administrasi Negara Perlindungan hukum Kepastian Hukum Kesamaan hukum

Relasi Negara dan Masyarakat Administrasi Negara berfungsi mewujudkan tujuan-tujuan dan menyelenggarakan program-program negara-negara Instrumen dalam perwujudan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan dokumen pelayanan kepada masyarakat

Pejabat Administrasi Keputusan Tata Usaha Negara dibuat oleh Pejabat Administrasi Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang kewenangan atas nama negara Setiap pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat, kesesuain hukum (Rechtmaessigkeit) kesesuaian tujuan (Zweckmaessigkeit) Karena itu dikenal Azas-azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Keberatan dan Gugatan atas Keputusan Pejabat Administrasi Keberatan dan gugatan merupakan instrumen kontrol dan partisipasi masyarakat atas penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara dalam negara hukum yang demokratis Keberatan dan gugatan juga merupakan instrumen atas perlindungan, kepastian dan kesamaan hukum

Keberatan Individu/Masyarakat Setiap Individu dapat mengajukan keberatan kepada pejabat administrasi negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat Keberatan dapat disetujui dan dapat ditolak oleh pejabat administrasi negara Prinsip dasarnya adalah kontrol atas penggunaan wewenang

Gugatan Gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan oleh Individu atau kelompok individu kepada Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) Gugatan merupakan upaya hukum yang diambil oleh individu untuk menjamin hak-haknya sebagai warga negara Hal ini disebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 jo UU 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu dari peradilan yang ada di Indonesia disamping Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Semu lainnya

Alur Keberatan dan Gugatan Maksimal 90 Hari dari KTUN sampai PTUN (?) Upaya Administratif Aplikasi Keputusan TUN PTUN UU 5/1986 (jo. 9/2004)

Alur Keberatan dan Gugatan Prosedur Pembuatan Keputusan Prosedur Upaya Administratif Gugatan Aplikasi KAP Keputusan Atas Upaya Administratif Dengar Pendapat Melihat Dokumen Upaya Administratif PTUN Bantuan Kedinasan Pihak-pihak yang dikecualikan Penarikan Revisi Pembatalan Ketentuan Tambahan Pemberian alasan

Prosedur Keberatan dan Gugatan Peninjauan Kembali Kasasi di MA PT TUN PT TUN PTUN Upaya Administratif Individu/Badan Hukum Perdata

Syarat-Syarat Pengujian KTUN oleh Peradilan TUN KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terjadinya penyalahgunaan wewenang (de tournement de pouvoir) Badan atau Pejabat Administrasi sewenang-wenang dalam pembuatan keputusan Tata Usaha negara

Proses/Acara di Peradilan Pengajuan Gugatan Pencatatan Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Penetapan Hari Sidang Panggilan Para Pihak yang berpekara Pemeriksaan berkas Putusan Pengadilan

Jenis-Jenis Putusan Gugatan ditolak (memperkuat keputusan pejabat administrasi) Gugatan dikabulkan (tidak membenarkan keputusan pejabat administrasi baik sebagian atau seluruhnya) Gugatan tidak diterima (gugatan tidak memenuhi syarat) Gugatan gugur (para pihak kesemuanya tidak hadir dalam persidangan)

Pelaksanaa Putusan Pembatalan KTUN yang lama Pembuatan KTUN yang baru Revisi KTUN yang lama Pembayaran ganti rugi Melakukan rehabilitasi