Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Advertisements

Jakarta, 3 Juli Ali Djajono (Kemenhut) 2. Paramita Iswari (Fasilitator) 3. Madani Mukarom (AsosiasiKPH) 4. Nus Ukru (Masyarakat/ DGM) 5. Sugeng.
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Draft RUMUSAN REKOMENDASI
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015 "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Hasil Sidang Komisi.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIY DI ERA KEISTIMEWAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
  DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK DAN BUDAYA MARITIM
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi VI

TIM KOMISI VI TEMA MEMBANGUN BUDAYA DAN BUDAYA MEMBANGUN Ketua Komisi : Direktur Jenderal Kebudayaan Sekretaris : Sekretaris Ditjen Kebudayaa Koordinator Perumus : Sekretaris Ditjen Kebudayaan Tim Perumus : Hapri (Dewan Kesenian Sulteng) Junaidi (Dispora Budpar Kab Inhil Riau) Wahyu Iskandar (Disparbud Jabar Rahwan Astyo (Disbudpar Batang) Wiku Handayono (Dispora Budpar Kab. Grobokan) Taufik Monyong (Dewan Kesenian Jatim) M. Ridwan (Kadis Kab. Demak) Hery Setyanto (Kadisbud Kab. Kebumen) Irawan (Dewan Kesenian Jakarta) Made Kusumajaya (BPCB Kaltim) Masful Z. Ibrahim (Dinas Buton) Rifian Hadi (Dikbudpora Kota Metro Lampung) Anggota Komisi : 176 Anggota Komisi yang Hadir : 190 Anggota Komisi yang Tidak Hadir : - Tim Substansi : 35

SUB-TEMA Pengelolaan Data Kebudayaan Pelestarian Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda) Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Kebudayaan Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

HASIL DISKUSI KOMISI VI

PENGANTAR Mendudukkan Kembali Kebudayaan pada Tempatnya Kebudayaan sebagai Sumber Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia Mendudukkan Kembali Kebudayaan pada Tempatnya Identitas - Keindonesiaan - Pluralisme - Toleransi Kreativitas - Inovatif - Imajinatif - Solutif Kompetisi - Kontribusi Indonesia pada Peradaban Global - Aset Ekonomi

TUJUAN Membangun Ekosistem Kebudayaan Peran Negara sebagai Fasilitator dalam Memajukan Kebudayaan Pelibatan Publik dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan) Kebudayaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Seni dan Budaya dari Pusat dan Daerah Regulasi dan Kelembagaan Integrasi Kesenian dan Kebudayaan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

SUB-TEMA 1 : PENGELOLAAN DATA KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Regulasi dan Kelembagaan Pembuatan UU, PP. Permen, Perda, Pergub, Perbup, dll Perbaikan Nomenklatur dari Tingkat Pusat dan Daerah Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat DPR, Menpan-RB, Kemendikbud, Kemendagri, Legislatif Daerah Eksekutif, Legislatif, Sosialisasi ke Masyarakat 2 Konsolidasi Capaian Inventarisasi Registrasi dan Penetapan Pemutakhiran Penyediaan Teknologi Informasi Membuat Database yang Valid dan Terintegrasi Publikasi Data Kebudayaan Workshop Penciptaan Jaringan Tim Ahli Kebudayaan Perguruan Tinggi Tim Pendaftaran Kepala Daerah Mendikbud Masyarakat Dewan Kesenian 3 Sumber Daya Manusia Kebudayaan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Sertifikasi Kompetensi Diklat, Bimtek, Workshop Menciptakan SDM BNSP Tim Ahli Badan Diklat

SUB-TEMA 2 : PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (BENDA DAN TAK BENDA) No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pelibatan Publik Rembuknas Seniman dan Budayawan Sosialisasi Pendataan Warisan Budaya Kajian Pelestarian Warisan Budaya Edukasi Peningkatan kapasitas Apresiasi Kontrol warisan budaya Kemendikbud Pemprov, Pemkot, Pemkab membidangi kebudayaan NGO/ LSM Masyarakat (Umum, Tokoh Adat, Pelaku Seni Budaya, Penduduk Lokal) Dewan Kesenian Pemilik warisan budaya Peserta budaya Akademisi Dunia Usaha Budayawan Media massa 2 Regulasi Penyusunan UU tentang Kebudayaan dan regulasi turunannya Kemenpar Kemenkumham Kemendagri DPR Kemenko PMK Pemprov, Pemkot, Pemkab LSM/ NGO Tim Ahli

SUB-TEMA 2 : PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (BENDA DAN TAK BENDA) No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 3 Pemanfaatan Warisan Budaya sebagai Destinasi Wisata Revitalisasi Warisan Budaya Konservasi Warisan Budaya Delienasi dan Zonasi Festival Warisan Budaya Dokumentasi Warisan Budaya Kajian Pelestarian Warisan Budaya Kemendikbud Kemen PUPR Bappeda Kemenhut Kemenpar Pemprov, pemkot, pemkab membidangi kebudayaan LSM/ NGO Pelestari Warisan Budaya Lembaga Profesi (IAAI, IAI, MSI dll) Masyarakat (Umum, Tokoh Adat, Pelaku Seni Budaya, Penduduk Lokal)

SUB-TEMA 3 : PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Peran Negara dalam memajukan kebudayaan harus ditingkatkan Tersedianya regulasi Dukungan program dan aktifitas Revitalisasi museum, cagar budaya, taman budaya Kompetensi SDM untuk sertifiukasi Pemberian apresiasi/penghargaan terhadap tokoh seni dan budaya Energitas antar lembaga negara Dikbud Bekraf Kepala Daerah Kementerian Pariwisata Kementerian DTPDT Kemsos 2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha/Bisnis Keterbukaan akses Penguatan Kerjasama Pendanaan/donasi/CSR Membuka lapangan pekerjaan Apresiasi dan promosi thd pelaku/karya budaya Media massa Stakeholder terkait Pengusaha/pelaku usaha Investor Philanthropy Kolektor Perusahaan/ industry 3 Penguatan SDM dan Kelembagaan seni dan budaya Peningkatan manajerial organisasi/pelaku budaya Peningkatan kompetensi pengelolaan kebudayaan Rewards/penghargaan Masyarakat seni budaya (sanggar seni budaya) Komunitas adat Dewan Kesenian Pusat dan Daerah SKPD Bidang kebudayaan Pemerintah/swasta

TERIMA KASIH