Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi Erna Putri Lestari Idil Adhar

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN )
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI NTB
Kegiatan ekonomi masyarakat
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
Disusun oleh: Trika Novan Rachmadi
Analisis Perbandingan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Syariah dengan Rahmi Lestari for further detail, please visit
DI SUSUN OLEH : VIVI DWI ARYANTI APLIKOM E1.
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
for further detail, please visit
STRATEGI PENGEMBANGAN & PERTUMBUHAN BANK SYARIAH
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN
Perkembangan Lembaga Bisnis Syariah
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
A to Z Sharia Banking KARIM Business Consulting (c) 2004.
PT. MITRA ALAM SEMESTA INDONESIA
Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia
Airlangga Surya Kusuma Universitas Gadjah Mada
Arah Kebijakan Persusuan
Laporan Observasi Sistem Pertanian Terpadu
Rida Hidayati <K >
PENYUSUN KELOMPOK 11 Indun Ifana ( ) Ahmad Burhanudin ( ) Mohammad Setian ( ) Devie Erwine P ( ) Abdu Rofi’ud.
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Gatot Irianto Direktur Jenderal Tanaman Pangan/
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
TUJUAN Pada tahun I penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh varietas, kedalaman muka air di saluran pada budidaya jenuh air terhadap serapan.
BAB III BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Arah Kebijakan Persusuan
Wakaf: Konsep, Perkembangan, Kontribusi serta Optimalisasinya
Pemanfaatan Sumber Daya ALAM
Arah Kebijakan Persusuan
BUSINESS ACTIVITY Seorang Entrepreneur harus Berpikir Holistik,
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
REVOLUSI HIJAU.
Peraturan Menteri Pedoman Pelaksanaan KSPPS/USPPS
Model-Model Usaha Agribisnis
MANAJEMEN PERBANKAN DATA STATISTIK PERBANKAN
PERKEMBANGAN BMT DI INDONESIA
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
Arah Kebijakan Persusuan
Penyuluhan di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
BURSA EFEK SYARIAH.
Oleh: Risyana Hermawan
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
Fungsi Sosial Bank Syariah
PERTEMUAN II SEJARAH PERKEMBANGAN USAHATANI DI INDONESIA
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Green Kurban Sinergi Foundation
Hukum Investasi dan Pasar Modal
Anggota Kelompok: M. Nur Adi Purnomo Nabil Rizqi Ahmad Fauzan
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
STRATEGI PENGEMBANGAN GAS ALAM Kelompok 11 Atika Wafa ( ) Putri Millenia ( ) Rikardo Parapat ( )
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI Purna
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
PROFIL EKONOMI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) 2018.
KEMENTERIAN PERTANIAN
KAPAN ANDA BER WAKAF ? Tanah, Bangunan, uang, semen, aset lainnya KAYA RAYA.
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
Transcript presentasi:

Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi Erna Putri Lestari Idil Adhar OPTIMALISASI PERAN iGrow DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi Erna Putri Lestari Idil Adhar

LATAR BELAKANG Pemerintah dalam RAPBN 2016, mengalokasikan Rp 32, 85 trilyun. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Indonesia harus mengejar tambahan produksi padi menjadi 80 juta ton per tahun, jagung 30 juta ton pertahun, kedelai 2,7 juta ton, gula 3,5 juta ton, daging 0,75 juta ton dan 1,7 juta ton garam. Sumber : Badan Pusat Statistik Kementrian Keuangan

LATAR BELAKANG PDB Indonesia. Tercatat, pada tahun 2013 total PDB sektor pertanian senilai 328.279,7 miliar rupiah atau 12.53% dari total nilai PDB, dan tahun 2014 senilai 339.560,8 miliar rupiah atau 12.26% dari total nilai PDB. Sumber : Badan Pusat Statistik World Bank

Latar belakang Kurang sosialisasi iGrow adalah sebuah platform untuk membantu dalam hal infrastruktur hijau yang dapat digunakan oleh semua orang yang bergerak di bidang pertanian. Dalam hal ini iGrow menyediakan sistem yang bertugas untuk melakukan supervisi dan administrasi kegiatan tanam-menanam. Melalui sistem Sertifikat Kepemilikan Pohon (SKP), anda dapat memiliki pohon-pohon produktif sendiri tanpa harus membeli lahannya. Melalui produk lainnya yang kami sebut Kepemilikan Kebun Propduktif (KKP) anda bisa memiliki sebidang kebun. kurang masif pergerakannya Kurang sosialisasi Sumber : igrow

BMT At Tamwil Baitul Mal pembahasan Mengapa Harus Bmt I Grow ?

STRATEGI Penyaluran modal melalui Sertifikat Kepemilikan Pohon (SKP) dan Kepemilikan Kebun Produktif (KKP). Peningkatan jumlah lahan perkebunan dan pertanian melalui digitalisasi wakaf, data aset wakaf yang diizinkan oleh milik LAZ dan BWI di upload ke website BMT iGrow Peningkatan produktiftas pertanian dan perkebunan memalui peningkatan teknologi dan pengetahuan. Jual beli hasil pertanian media pasar online. BMT iGrow dapat juga mengelola peternakan, melalui sistemnya ia dapat menawarkan investornya untuk mitra mengembangkan usaha pemeliharaan dan pembiakan sapi, kambing, ayam dan bebek.

KESIMPULAN Pembentukan BMT iGrow ini memiliki manfaat sebagai berikut: mewadahi keinginan masyarakat untuk melakukan penghijauan demi kelestarian lingkungan dan kerjasama BMT dengan investor kemudian dikelola ke sektor pertanian, yang mana sejalan dengan akad mukhabarah dan mudharabah yang telah dilakukan oleh BMT sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan BMT iGrow sangat perlu diwujudkan, apalagi melihat pertumbuhan aset BMT yang sangat pesat. Dengan kerjasama semua pihak (MUI, Lembaga Linkage BMT, Kelompok Tani, Pemerintah Daerah, LAZ dan BWI), sistem digital yang berintegrasi dengan sektor pertanian dan nilai-nilai syariah yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan realita negeri yang diberkahi Allah segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dimasa depan tidak ada lagi kasus kelaparan atau malnutrisi, karena negeri ini swasembada pangan.

ANY QUESTION?